Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perilaku manusia adalah faktor utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara global. Hal ini disebabkan oleh perilaku peduli lingkungan masih sangat minim, termasuk di kalangan siswa. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk perilaku peduli lingkungan yaitu dengan jalur pendidikan. Sistem pendidikan memuat faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu faktor eksternal berupa kebijakan sekolah dan faktor internal berupa pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Rumusan masalah penelitian ini adalah masih rendahnya perilaku peduli lingkungan di kalangan siswa padahal adanya kebijakan sekolah sudah seharusnya mampu membentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan siswa sehingga menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab pada lingkungan. Atas dasar deksripsi tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan sekolah di SMP Insan Rabbany dan SMP Insan Harapan serta tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan siswa yang kemudian dihubungkan dengan perilaku peduli lingkungan siswa. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan sekolah di SMP Insan Rabbany dan SMP Insan Harapan sudah memiliki kriteria baik yang artinya sudah mampu untuk mendukung perilaku peduli lingkungan di kalangan siswa. Kebijakan yang paling berpengaruh terhadap pembentukan perilaku peduli lingkungan yaitu adanya peran serta guru dalam upaya pengawasan pelaksanaan aturan-aturan yang mendukung perilaku peduli lingkungan. Tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan siswa mengenai lingkungan di SMP Insan Rabany dan Insan Harapan sudah baik dengan masing-masing persentase untuk pengetahuan 97 dan 98, sikap 98 dan 100 serta tindakan 72 dan 76. Perilaku peduli lingkungan yang diukur dari perilaku membuang sampah, menjaga kebersihan kelas, dan hemat energi di kalangan siswa SMP Insan Harapan lebih baik jika dibandingkan dengan SMP Insan Rabbany. Faktor yang lebih berpengaruh terhadap pembentukan perilaku peduli lingkungan ini adalah faktor eksternal kebijakan sekolah yaitu adanya faktor norma dan pengawasan dalam implementasi norma tersebut."

"ABSTRAK

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lingkungan alami berkontribusi positif terdahap kebahagiaan hidup (wellbeing) individu. Namun demikian, sebagian besar penelitian tentang lingkungan alami dan kebahagiaan hidup masih terpusat pada faktor-faktor situasional, seperti kontak atau paparan lingkungan alami, dan mengabaikan faktor-faktor disposisional, seperti tingkat kedekatan dengan alam (nature relatedness). Penyelidikan tentang peran lingkungan alami terhadap kebahagiaan hidup sebaiknya mempertimbangkan kedua faktor tersebut. Melalui penelitian ini, penulis menguji peran faktor disposisional (kedekatan dengan alam) dan faktor-faktor situasional (kontak dengan alam dan persepsi kerusakan lingkungan) dalam meningkatkan kebahagiaan hidup masyarakat urban di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan sampel individu dewasa dari berbagai kota di Indonesia yang berjumlah 596 orang. Data yang diperoleh dianalisis dengan Structural Equation Modeling (SEM). Penelitian ini terdiri dari dua studi; studi pertama bertujuan mempersiapkan instrumen penelitian, dan studi kedua bertujuan menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kedekatan dengan alam memprediksi kebahagiaan hidup individu secara positif. Hubungan tersebut dimediasi secara parsial oleh intensitas kontak atau paparan individu dengan lingkungan alam di sekitarnya. Namun demikian, penulis tidak berhasil membuktikan bahwa persepsi kerusakan lingkungan memoderasi hubungan antara kedekatan dengan alam dan kebahagiaan hidup. Penelitian ini membuktikan mekanisme dibalik hubungan antara kedekatan dengan alam dan kebahagiaan hidup, serta menunjukkan faktor situasional, seperti keberadaan ruang terbuka hijau dan kondisi lingkungan yang berkualitas, dan faktor disposisional, seperti tingkat kedekatan dengan alam, sama-sama berperan penting bagi kebahagiaan hidup masyarakat urban.

---

ABSTRACT

 

 

---

Previous studies have shown that the natural environment has positive contribution to wellbeing. However, most studies on the natural environment and wellbeing are focused on situational factors, such as contact or exposure to the natural environment, and tend to ignore the dispositional factors, such as nature relatedness. Investigations about natural environment and wellbeing should consider those two factors. Through this research, author examines the role of dispositional factor (i.e. nature relatedness) and situational factors (i.e. contact with nature and perceptions of environmental degradation) to enhance wellbeing with sample of urban communities in Indonesia. This research use correlational design with sample of adult man from various cities in Indonesia numbered 596 people. The data is analyzed with Structural Equation Modeling (SEM). This research consisted of two studies; The first study aims to prepare the research instruments, and the second study aims to test the research hypothesis. The results show that level of nature relatedness predicts individual wellbeing positively. That relationship is partially mediated by the intensity of contact or exposure of individuals to the natural environment. However, the author failed to prove that perception of natural degradation moderates the relationship between nature relatedness and wellbeing. This research proves the mechanism behind the relationship between nature relatedness dan wellbeing empirically, and show that both situational factors, such as the existence of green space, and dispositional factors such as the level of nature relatedness have important role for the wellbeing of urban communities.

 

"

"ABSTRAKPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan satu-satunya wadah hukum yang mengatur mengenai mekanisme perhitungan ganti rugi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan secara komprehensif dan menyeluruh di Indonesia. Sayangnya, peraturan menteri ini masih memiliki banyak kelemahan yang dapat menghambat proses pemulihan lingkungan hidup dan pelaksanaan sistem kompensasi bagi korban-korban. Beberapa kesalahan konsep yang terdapat dalam peraturan menteri ini adalah penuntutan secara bersamaan antara biaya pemulihan lingkungan hidup dan biaya kerusakan lingkungan hidup, metode perhitungan biaya pemulihan lingkungan hidup yang tidak berdasarkan biaya riil, dan kemungkinan terjadinya perhitungan ganda double counting . Skripsi ini akan menganalisis kesalahan-kesalahan tersebut dan memberikan solusi yang tepat melalui studi kepustakaan, perbandingan dengan The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, wawancara, dan analisis Kasus Montara. The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage adalah konvensi internasional yang menyediakan sistem kompensasi bagi korban-korban pencemaran minyak di laut. Secara garis besar, dalam The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, biaya pemulihan lingkungan hidup dituntut berdasarkan biaya riil dengan menyertakan rencana restorasi. Rencana restorasi akan mencegah terjadinya perhitungan ganda. Sistem perhitungan ganti rugi yang diatur dalam The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Indonesia untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem perhitungannya.

---

ABSTRACTRegulation of the Minister of Environment Number 7 Year 2014 Regarding Environmental Damage as A Consequence of Pollution and or Damage to the Environment is the only comprehensive law in Indonesia that regulates the mechanism of valuation environmental damage. Unfortunately, this ministerial regulation has several weaknesses which can hamper the environmental recovery and execution of compensation system for the victims. For instances, environmental recovery and environmental damage are compensated jointly, environmental recovery valuation is not based on actual cost, and a possibility of double counting. This thesis discusses about those weaknesses and provides an appropriate solutions through literature studies, comparative approach with the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, interviews, and an analysis of Montara Incident. The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage is an international convention that provides compensation for victims of oil spill in the ocean. Basically in the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, environmental recovery cost valuation is based on actual cost through a restoration plan. This restoration plan helps to prevent double counting. Hopefully Indonesia may improve and rectify all those weaknesses with the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage as its guidance. "

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan valuasi ekonomi sebagai metode penghitungan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Tulisan ini menjabarkan bagaimana kerugian lingkungan diatur, ditafsirkan dan dikaitkan dengan pertanggungjawaban perdata di Indonesia. Kemudian untuk menaksir nominal yang tepat terhadap kerugian tersebut, skripsi ini melihat dan membandingkan penerapan metode valuasi ekonomi di Amerika Serikat dan Indonesia. Bagaimana kedua metode tersebut diterapkan dan diaplikasikan di kedua negara untuk menaksir nilai ekonomi dari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dari perbandingan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode valuasi ekonomi untuk lingkungan hidup sudah diterapkan dengan cukup baik di Amerika Serikat baik dalam tatanan yuridis normatif maupun dalam praktek di pengadilan. Sedangkan di Indonesia, metode valuasi ekonomi untuk lingkungan hidup sudah diadopsi dengan baik pada peraturan perundang-undangan namun belum diterapkan dan diaplikasikan secara maksimal dalam praktek di pengadilan.

---

This thesis explains about implementation of economic valuation as a method in apprising environmental damages caused by tort. This thesis explores the adjustment and the interpretation of environmental damages, and its relation with the environmental civil liability, in regulations and courts in Indonesia. Later, to find out the nominal damages that needs to be covered, this thesis is comparing the economic valuation method implementation in United States of America and Indonesia. How does this method is implemented in both countries, to economically assess the environmental and natural resources value especially for the purpose of legal remedy. The conclusions from this comparative study are: economic valuation method for environmental and natural resources is fairly well implemented in USA, both in the federal acts and regulations and also in judicial practice, while on the other hand, economic valuation method is still poorly implemented in Indonesia, especially in judicial practice."

"ABSTRAKGugatan Perwakilan Kelompok adalah salah satu hak gugat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia memiliki mekanisme penentuan anggota kelompok yaitu Pernyataan Keluar, yang nantinya berimbas pada proses pendistribusian ganti rugi setelah gugatan dikabulkan. Berdasarkan hubungan tersebut, Penulis mencoba mengkaji masalah yang ada di Indonesia, baik dalam peraturan maupun pelaksanaannya. Kemudian dilakukan perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan Gugatan Perwakilan Kelompok sejak lama. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, melalui wawancara kepada narasumber dan studi dokumen untuk dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRAKClass Actions is one of the legal standing stipulated in Law of Environmental Protection and Management No. 32 of 2009 to settle environmental disputes. Class Actions in Indonesia has opt out mechanism to determine its members, which in turn affects the process of settlement distribution after the verdict. Based on that connection, the Author tries to analyze the problems in Indonesia, in its regulations as well as the implementation. Then a comparison is made with other countries which has implemented Class Actions for longer period. This research is juridical normative, conducted through interview with a source and document study to depict the problems researched therein."