Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil tangkapan dan laju tangkap pada perikanan pukat tarik (mini trawl), tugu (trapnet) dan kelong (setnet). Data hasil dan upaya penangkapan serta waktu penangkapan dari setiap unit perikanan tersebut, telah digunakan dalam analisis hasil tangkapan dan laju tangkap secara kuantitatif yang menggambarkan komposisi hasil tangkapan dan nilai laju tangkap dari ketiga unit perikanan tangkap tersebut di Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam operasi penangkapan pukat tarik memiliki 2 (dua) target tangkapan, yaitu ikan pepija (nomei hc) dan udang (shrimp) dalam 2 (dua) musim penangkapannya. Ikan nomei juga menjadi target tangkapan pada pengoperasian perikanan tugu (trapnet) dan ikan-ikan pelagis kecil di sekitar pantai dan muara menjadi tangkapan utama perikanan kelong (setnet). Pengoperasian pukat tarik dengan target tangkapan ikan nomei memiliki nilai laju tangkap sebesar 16,1 kg/jam dan pada perikanan tugu memiliki nilai laju tangkapan sebesar 1,67 kg/jam. Nilai laju tangkap dari pengoperasian kelong sebesar 5,39 kg/hari dan perikanan pukat tarik dengan udang sebagai target tangkapan, memiliki nilai laju tangkap sebesar 2,05 kg/jam.

---

This paper purposed to assessment for fishing catch and catch rate of the dragged gear on shrimp, trapnet and setnet fisheries in Tarakan. Catch and effort data (number and species), fishing time of capture unit, were used in analysis qualitative fishing catch and catch rate to describe catch compotition and catch rate from three unit capture fisheries in Tarakan. The result of research showed that in the operation draged gear on shrimp have two main catch are nomei fish and shrimp. on the their two fishing season. Nomei fish as to be a main catch on the trapnet fisheries and pelagic fishes that estuary and coastal of waters as to be a main catch on the setnet fisheries. Dragged gear on shrimp operation with nomei fish as a main catch have catch rate of value are 16.10 kg/hour and trapnet fisheries are 1.67 kg/hour. Catch rate of value from setnet fisheries are 5.39 kg/day and dragged gear on shrimp operation with shrimp as a main catch have a catch rate of value 2.05 kg/hour."

"Penelitian ini membahas pola wilayah kesuburan laut dan hubungannya dengan produksi ikan tangkap di Selatan Jawa Barat pada April hingga Juli 2010. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan keruangan yaitu melakukan interpretasi data citra satelit MODIS untuk melihat karakteristik wilayah front thermal dari sebaran suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a serta arah arus permukaan laut yang selanjutnya dilakukan penampalan untuk mendapatkan pola wilayah kesuburan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola wilayah kesuburan laut di daerah penelitian yaitu semakin ke lautan lepas yaitu Samudera Indonesia tingkat kesuburannya menurun. Sedangkan produksi ikan tangkap tidak mengikuti pola wilayah kesuburan lautnya.

---

The objective of this research is to describe the pattern of sea water fertility and the relationship to the production of fishing ground in the Southern of West Java on April until July 2010. The method used in this research is descriptive analysis with spatial approach using interpretation satellite imagery data of MODIS to find out sea surface temperature distribution, chlorophyll-a concentration, sea surface current, and then used overlay technique to find the pattern of sea water fertility. The result of this research showed that the pattern of sea water fertility decline toward the Indonesian Ocean, while fishing ground production did not follow the pattern of sea water fertility."

"Kekayaan komoditas laut Indonesia dilihat oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya lewat aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Sebagai sebuah praktik menyalahi hukum, IUU Fishing menyebabkan berbagai dampak buruk bagi suatu negara, mulai dari ekonomi, sosial, keamanan, hingga lingkungan. Sebagai badan yang secara khusus menangani keamanan maritim Indonesia, Bakamla bersama beberapa agen pemerintah lainnya melakukan Operasi Nusantara. Sebagai sebuah operasi gabungan, Operasi Nusantara menekankan pada sistem deteksi dini dan peringatan, atau dengan kata lain mempraktikkan intelijen. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi pengumpulan dan analisis data maupun informasi intelijen serta bagaimana kemudian Bakamla melalui Operasi Nusantara mengolahnya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi aktivitas intelijen Bakamla melalui analisis SWOT. Untuk dapat mencapai obyektif tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap personilyang terlibat langsung di dalam Operasi Nusantara Bakamla. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Opnus Bakamla memiliki faktor pendukung berupa posisinya sebagai pemegang komando operasi dan hubungan baiknya dengan masyarakat sipil, serta faktor penghambat berupa kondisi alam yang setiap saat dapat menjadi musuh dan lemahnya SDM. Bakamla masih sangat bergantung pada peran manusia (HUMINT) dalam aktivitas intelijennya. Namun demikian, ketergantungan Bakamla terhadap HUMINT belum diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga pada beberapa kesempatan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan operasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran Bakamla dalam pemberantasan IUU fishing memang tidak dapat ditampik, akan tetapi masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan agar operasi yang dilakukan Bakamla dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

---

The abundance of Indonesian marine commodities is seen by many irresponsible parties as a way to maximize profits through illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) activities. As a practice, IUU Fishing leads to various adverse effects, ranging from economic, social, security, to environmental. As an agency that deals specifically with national’s maritime security, together with other stakeholders, Bakamla runs the Nusantara Operation (Opnus). As a joint operation, Nusantara Operation emphasizes on early detection and warning system, or in other words practicing intelligence. The purposes of this study is to identifying the collection and analysis of intelligence data and how then Bakamla through the Nusantara Operation process it. Besides that, this study also attempts to evaluate Bakamla's intelligence activities through SWOT analysis. To achieve these goals, this research conducted a series of in-depth interviews with the officers involved in the Nusantara Operation. The findings of this study indicate that Bakamla has a supporting factor in the form of its position as the command holder of operations and good relations with civil society, as well as inhibiting factors such as natural conditions that can become enemies at any time and weak human resources. Bakamla is still heavily dependent on the human roles in its intelligence activities (HUMINT). However, the quality and quantity of Bakamla’s human resources itself is still very limited to carry out adequate intelligence activities. The role of Bakamla in combating IUU fishing in Indonesia is undeniable, however there are still many room for improvement so that the operations performed by Bakamla can run more effective and efficient."

"ABSTRAKLautan Indonesia yang luasnya 5,8 juta kilometer persegi terdiri dari 0,3 juta kilometer persegi perairan teritorial, 2,8 juta kilometer persegi perairan Nusantara, dan 2.7 juga kilometer persegi Zone Ekonomi Eksklusif. Perairan yang luas ini ditaburi lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil, sehingga patutlah apabila Indonesia terkenal sebagai salah satu dari sekian banyak negara kepulauan (archipelago state) atau negara pantai (coastal state) yang ada di bumi ini, sesuai istilah yang ada setelah Konferensi Hukum Lautan Intemasional (Haeruman 1985).Bagian yang paling rawan di wilyah lautan ini adalah teritorial tempat adanya terumbu karang dan hutan bakau. Kerawanan itu disebabkan oleh tingkat eksploitasi sumber daya alam yang sudah sangat tinggi, karena daerah pesisir merupakan bagian wilayah lautan Indonesia yang paling produktif (Soerjani dkk 1987).Salah satu perwakilan ekosistem terumbu karang yang potensial terdapat di kawasan Pulau Bunaken perairan bagian Utara kotamadya Manado Propinsi Sulawesi Utara.Menyadari betapa penting dan bernilainya potensi sumber daya alam kelautan tersebut, maka sejak tahun 1980 Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara mulai melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya pengamanan dan perlindungan agar kekayaan Nasional tersebut dapat dilestarikan dan dimanfaakan bagi Pembangunan Nasional pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat sekitar pada khususnya, Tindakan dan upaya Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara terlihat pada Surat Keputusan Gubemur KDH Tingkat l Sulawesi Utara No. 224 Tahun 1980 tentang Perlindungan, Pengamanan, Pengelolaan, dan Pengembangannya terhadap Obyek Wisata Taman Lout Manado yang selanjutnya disebut Taman Laut di Bunaken, Mando Tua, Siladen, Montehage sekitarnya dan batas-batasnya. Untuk memperkuat Surat Keputusan Gubemur tersebut di atas ditindak lanjuti dengan beberapa surat Keputusan dan pengumuman Gubemur. Untuk upaya-upaya konservasi Departemen Kehutanan R.I. sejak tahun 1986 telah menunjuk Pulau Bunaken dan pulau pulau di sekitamya sebagai Cagar Alam Lout, melalui S.K. Menteri Kehutanan No. 238/Kpts-11/86. Pada Tahun 1989 Bunaken Manado Tua (Sulawesi Utara), Way Kambas (Lampung) dan Aopa Watumahoe (Sulawesi tenggara) dideklarasikan sebagai Taman Nasional berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 444/Menhut-II/ 1989. Pengukuhan lebih lanjut dalam bentuk produk hokum ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati don Ekosistemnya.Konsep konservasi menurut Atmawidjaya (1985) adalah upaya manusia untuk mengelola lingkungan guna menjamin manfaat yang maksimal bagi manusia sekarang dan mendatang. Konservasi sumberdaya alam adalah pemanfaatan sumber daya dam diperuntukan sebesar-besamya bagi kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dengan menjamin keberadaan potensi dan keseimbangan tata lingkungannya dan kemungkinan bahaya kerusakan, kepunahan dan penurunan kualitas dan kuantitasnya (Direktorat PPA-Dephut 1982).Dalam Strategi dan Program Konservasi di Indonesia, pada strategi ke 2 disebutkan meningkatnya perlindungan ekologi yang menunjang sistem kehidupan, memeliharan pengawetan keanekaragaman sumberdaya dan plasma nutfah, serta menjamin kelestarian pemanfaatannya. Penjabaran strategi ke 2 meliputi antara lain terrnasuk pengelolaan taman nasional.Sebagai konsekuensi dengan dikembangkannya Pulau Bunaken menjadi Taman Nasional Laut timbul masalah pemanfaatan yaitu di satu sisi adanya upaya pemerintah melakukan perlindungan dan pemanfaatan sesuai dengan program konservasi yang ada, di sisi lain adanya ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem terumbu karang sebagai sumber dan tempat mata pencaharian hidup menunjukkan bahwa 85 % penduduk setempat mempunyai ketergantungan terhadap ekosistem terumbu karang, karena itu penangkapan ikon merupakan pilihan utama sebagai mata pencaharian hidup mereka.Penelitian ini berusaha mempelajari sistem mata pencaharian hidup masyarakat setempat dengan melihat bagaimana dampak pengembangan Taman Nasional Laut terhadap pola-pola penangkapan ikan dalam sistem mata pencaharian hidup di dalam kerangka sistem budaya masyarakat setempat.Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dampak upaya pengembangan Taman Nasional terhadap sistem mata pencaharian hidup masyarakat setempat sebagai nelayan tidak berubah, namun di sisi lain telah menimbulkan perubahan pola-pola penangkapan ikan di sekitar kawasan terumbu karang ke kawasan laut lepas.Hal ini dapat dianggap sebagai hasil positif dari upaya konservasi dalam melestarikan ekosistem terumbu karang sebagai aset nasional. Namun di sisi lain, despot dikatakan kehadiran Taman Nasional Laut Bunaken dengan aktivitas industri kepariwisataannya sejauh ini belum memberi atau menciptakan peluang bagi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.Untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat setempat khususnya para nelayan diperlukan suatu partisipasi nyata dari berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang terkait langsung dengan upaya pengembangan Taman Nasional Laut dengan memberi kemudahan-kemudahan berupa dana, teknik keterampilan sesuai kebutuhan yang ada, kursus-kursus keterampilan industri kecil dan sebagainya. Dengan demikian, setidak-tidaknya dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang dilarang undang-undang untuk dieksploitasi, masyarakat merasa diperhatikan al-au dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan Lain-Iainnya sehingga akan timbul rasa kesadaran dan tanggung jawab masyrakcrt untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidupnya.

---

ABSTRACT

The Indonesian ocean covers an area approximately of 5.8 million sq km. it is consists of 0,3 million sq km of littoral coastal area, 28 million sq km ofNusantara coastal area and 2.7 million sq km of the Exclusive Economical zone. In this great expense of seawater lies 17.500 islands of varying sizes. it can be expressed that Indonesia is one of the archipelago states or coastal states in the world, based on the terms of the Law of the Sea Treaty (Haeruman 1985).

The most indispensable area of the Indonesian ocean is the coral reef and mangrove area in the territorial coastal area. The critical condition mainly is due to the high level of marine resource exploitation, while coastal area is the most productive area in Indonesia Ocean (Soerjani et al 1987). One of those potential coral reef ecosystems is Bunaken Islands coastal area, which lies in the north part of the city of Manado in the North Sulawesi province. Due to the Bunaken islands important resources potential, since 1980 the provincial government of North Sulawesi had been executed the required action to and to conserve those resources of the national interest and the welfare of the local community since 1980.

The North Sulawesi Governor decree No. 244/1980 has established the administrative boundary of Bunaken Islands included Manado Tua, Siladen and Montehage as the Marine Tourist Destination Area and set the policies for the development, management and protection, for those areas. Since 1986 The Indonesia Forest Ministry also had been directing conservation policies of Bunaken Islands, by declaring Bunaken Islands first as an Coastal Protected area with the regulation from the Forest Ministry No. 382/Kpts-ll/86, and 444 Menhut-II/ 1989. On the National level, the supporting law were UU No 5/1982 about Conservation of Natural Resources.

The concept of conservation had been proposed by Atmawidjaja (1985) as the act of managing the environment to guarantee the maximum benefit for the meantime and the future. Nature conservation in this view were the action for the sake of the people in the sustainable way by protecting the resources from the possibility of degradation, destruction and misuse in the qualitative and quantitative terms (Directorate PPADephut 1982).

The second strategy from Indonesia National Conservation Program and Strategy had stressed the improvement of ecological protection which supported living system, maintenance of resources including genetic diversities to assure the sustainable use. The implementation of the second strategy also encompassed the management of National Park.Bunaken islands development as a National Marine Park has brought two important issues. First, is the issue of conservation and development of the resources as park of conservation program. Second, the issue of people dependencies on the coral reef ecosystem as the main source of their living. In his research, Rondo (et al 1985) had found that 85 % of local people seek their living as fishermen. They were dependent on the coral reef ecosystem as the source of fish for their catches.

This research were done to study the changes in the system of livelihood of Bunaken island people. The main focus were impacts assessment from the development of Bunaken Islands as a Marine National Park on the fishing patterns of local people as part of their local cultural system.

Research findings had implied that Bunaken Islands Marine Park development had not produced changes on their trades as fishermen. But the development had influenced their ways of fish catching, as inferred by the changing place where they pursue the fish. After development, the fish men seek their catch in the open sea, not in the coral reef area anymore as before the development.

Analysis about the research findings suggested that the development of Bunaken Island as Marine National Park had bring positive results, in the from of conservation of coral reef as national asset. The development also has sprouted tourism activities as circumstantial job opportunities. But, local people still could not take advantage from this condition. Participation from many sectors still must be sought to make the people more prepared for the available opportunities, such as small-scale credit for business capital, additional courses to upgrade their skill and abilities, ect..

In the future, it can be hoped that by creating favorable condition the people could be directed to lessen their dependency for marine resources exploitation gradually. By involving the people, it can be hopped that they shall be more responsible in safeguarding their environment."

"Ikan layang (Decapterus russelli) merupakan hasil tangkapan utama pukat cincin mini di Laut Jawa. Perubahan iklim dan tingginya upaya penangkapan diduga mempengaruhi aspek biologi ikan layang. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan upaya penangkapan berdasarkan aspek lingkungan dan biologi ikan layang dengan pukat cincin mini di Laut Jawa yang didaratkan di PPN Pekalongan. Metode yang digunakan yaitu hubungan panjang - berat, pengamatan TKG, indeks preponderan, kurva logistik (Lc), Spearman-Karber (Lm), salinitas dan suhu, sensus plankton, dan CPUE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode Oktober 2013 hingga Februari 2014, ikan layang sebagian besar masih muda dan belum matang gonad serta belum memijah saat tertangkap. Kondisi lingkungan berupa salinitas dan suhu masih mendukung kehidupan ikan layang. Terdapat peningkatan CPUE pada tahun 2011 dan 2012, namun menurun drastis pada tahun 2013 karena peningkatan upaya penangkapan.

---

Russell`s Scad (Decapterus russelli) is the major catches by mini purse seine in the Java Sea. Climate changes and exceeded fishing efforts has estimatedly affected the biology of Russell`s Scad. The aim of this study is to analyze and formulate fishing effort based on environmental and biological aspects of Russell`s Scad caught by mini purse seine in the Java Sea and landed at PPN Pekalongan. The methods used is length - weigth relationship, gonad maturity stages observations, index of preponderance, logistic curve (Lc), Spearman-Karber (Lm), salinity and temperature, plankton census, and CPUE. The results show that in the period October 2013 to Februarry 2014, Russell`s Scad mostly young and immature gonads and spawn yet when caught. Environmental conditions such as salinity and temperature are still supporting fish life. The CPUE was increased in 2011 and 2012 but dropped in 2013, drastically due to increasing in fishing efforts."

"Tesis ini berupaya memberikan gambaran tentang penanggulangan IUU Fishing di Indonesia dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Potensi sumber daya perikanan Indonesia yang diperkirakan sekitar 6,5 juta ton/tahun merupakan salah satu sumber roda penggerak perekonomian nasional. Namun sangat ironis sekali potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sehingga dimanfaatkan oleh asing melalui aktifitas IUU Fishing baik oleh KII dan KIA. Penelitian ini menyatakan faktor-faktor dan modus IUU Fishing di Indonesia, Penerapan Monitoring, Controling dan Survaillance dan dampak penanggulangan IUU Fishing bagi ketahanan ekonomi nasional.Beberapa teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori autopsi perikanan yang di sampaikan oleh Smith dan Link yang menyampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya IUU Fishing maka perlu dilaksanakan pembedahan terhadap akar permasalahan dan kebijakan yang selama ini kurang tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bidang perikanan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis bersifat deskriptif yang dilandasi dengan teori-teori yang relevan dan temuan dilapangan baik berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, TNI AL dan Bakorkamla, untuk selanjtnya dilaksanakan reduksi data , display data dan pengambilan kesimpulan.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penanggulangan IUU Fishing di Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui mekanisme Monitoring, Controling dan Survaillance sesuai protapprotapnya serta penegakan hukum. Perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan anggaran sesuai kebutuhan dan kerjama sama dengan instansi pemerintah lainnya maupun negara-negara tetangga yang tergabung dalam organisasi perikanan regional dalam penanggulangan IUU Fishing di Indonesia sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan berkonstribusi bagi ketahanan ekonomi nasional.

---

This thesis seeks to give an ilustration about prevention of IUU fishing in Indonesia to support the national economic resilience. The potential of fishery recources in Indonesia that has been estimated around 6,5 million tonnes per year which is one of driving wheels of the national economic. But, what an ironic that the potential have not been fully utilized for the welfare of people and has been used by the foreigners through IUU fishing activities neither KII nor KIA. This research state the factors and modus of IUU fishing in Indonesia, Monitoring using, Controling, survaillance, and the IUU fishing prevention impact for the national economic resilience.Several of the supporting theory which have been used in this research is fishery autopsy theory which has been delivered by Smith and Link that said taht to prevent the happening of IUU fishing then it should be carried out surgery of the root causes and policies that have been less precise in solving all the problems at fishery subject. This research used the qualitative oncoming and descriptive analysis which have been based with the relevant theory that found neither in field nor the literature study and interview with the officer in archipelago and fishery minister of Indonesia, TNI AL, and Bakorkamla, for the next will continue the data reduction, data display, and take the conclution.From this research, can conclude that the prevention of IUU fishing in Indonesia which have been done by directorate general supervision of marine resources and fishery, archipelago and fishery minister of Indonesia through the Monitiring mecanism, Controlling, and Survaillance, according to the protaps and law enforcement. Need a support of facilities and infrastructures that enough and budget support according to necessary and cooperation with the other goverment instantion nor neighbour countries that include in region fishery organization in IUU fishing prevention in Indonesia so that the archipelago and fishery recources can be utilized for people welfare and contribute for the national economic resilience."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia guna memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yaitu penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing pelaku IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini akan menguraikan ketentuanketentuan yang terkait penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing pelaku IUU Fishing baik berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut 1982. Salah satu tujuan dilaksanakannya tindakan penenggelaman kapal adalah untuk memberikan efek jera, namun demikian tindakan ini perlu memperhatikan aspek hukum, politis, dan lingkungan. Disarankan penenggelaman kapal merupakan upaya terakhir dalam rangka pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing. Aspek penting yang perlu diperkuat adalah dari segi pengawasan.

---

ABSTRACT

This thesis reviews the law enforcement undertaken by the Government of the Republic of Indonesia to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing, namely the sinking of the foreign fishing vessels the actors of IUU Fishing in regional fisheries management of the Republic of Indonesia. Therefore, this research will outline the relevant provisions of the sinking of foreign fishing vessels both under the provisions of the international law as well as the national law.

The outcome of this research shows that Indonesia has legislation that refers to the Convention on the Law of the Sea 1982.One of the purposes of implementing the sinking action is to provide a deterrent effect, however, these measures need to pay careful attention to legal, political, and environmental aspects. The sinking of the fishing vessel is suggested to be the last option to prevent and overcome IUU Fishing. The important aspect that need to be strengthened is surveillance."

"Tesis ini membahas tentang kegiatan illegal fishing di Indonesia, terutama dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kesesuaian antara kebijakan dan peraturan perundangan Internasional dan Nasional juga dibandingkan untuk mendapat pemahaman secara menyeluruh terhadap aplikasi Undang-Undang Nasional Indonesia. Praktik penegakan hukum oleh Indonesia dan negara lain juga dibahas dalam Tesis ini, termasuk tugas dan fungsi dari tiga penegak hukum yang berwenang di ZEEI yaitu TNI AL, PPNS Perikanan dan BAKAMLA. Penelitian dalam tesis ini juga menghasilkan sebuah penemuan bahwa pidana pengganti denda tetap dilaksanakan walaupun tidak diperbolehkan dalam ketentuan nasional maupun internasional. Pidana pengganti denda dilakukan agar memberikan efek jera termasuk jurisdiksi kewenangan pengadilan yang memutus perkara illegal fishing yang terjadi di ZEEI. Jenis penelitian kuantitatif dalam tesis ini menggunakan data numerik yang dianalisis mengenai Data Penanganan Awak Kapal yang Melakukan Pelanggaran di WPP RI yang mencantumkan WNA yang ikut dalam kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang digunakan untuk mencari hubungan antara penerapan UNCLOS dan penerapan Undang-Undang Perikanan Nasional dalam menangani awak kapal asing yang melakukan tindak pidana di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan mengembangkan suatu metode kerja yang efisien. Secara umum, penerapan hukum nasional seperti yang tercantum dalam beberapa ketentuan seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah sesuai dengan UNCLOS 1982.

---

The thesis is discussing illegal fishing activities in Indonesia, specifically illegal activity in Fisheries Management Area which covers Indonesian Exclusive Economic Zone. The compatability of International and National laws and regulatios is also being compared to create full comprehension about the application of Indonesian laws on fisheries. Practices in enforcing the law from other states within their EEZ, including the function and roles of Indonesian Navy, Coast Guard and Fisheries Inspectors in enforcing the law at sea is also being discussed in this Thesis. The research from this thesis produce a finding that several cases decided by Indonesian Court are still applying imprisonment for unpaid balance on penalty imposed by the Judges, although this decision by court is considered as in contrary with International laws and regulations, however this subsidiary imprisonment is perceived as application of detterent effect and application of jurisdiction by the Judges. Quantitative method was used by using numeric data analyzed through Violation Handling Data, Crews Apprehended by Indonesian Authority, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Action research was conducted to find relation between application of UNCLOS and application of National Law relevant with criminal activities conducted by foreign vessel crews Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang withing Fisheries Management Area of Indonesia with the purpose to develop efficient working method. In general, the application of National Law as defined in several provisions of Law Number 31 Year 2004 as Amended by Law Number 45 Year 2009 concerning Fisheries has been in line with the provision as defined in UNCLOS 1982."

"Tesis ini membahas Peran Intelijen TNI Angkatan Laut Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing. Tesis ini mengajukan konsep pencegahan dan pemberantasan dengan metode intelligent cycle dan metode lidpamgal. Penelitian ini menggunakan qualitative method, diawali pendekatan deskriptif menganalisis intelijen TNI AL, dilanjutkan pendekatan studi kasus untuk menganalisis operasi intelijen yang dilakukan oleh TNI AL dalam memberantas illegal fishing. Metode analisa yang digunakan menggunakan SWOT dan PEST untuk menentukan kemampuan dan kendala dari TNI AL.Hasil penelitian menunjukkan potensi illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia cukup besar dan kerawanannya tinggi. Pencegahan tindak kejahatan inipun dapat dilakukan dengan strategi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan oleh intelijen TNI Angkatan Laut.

---

This thesis discusses the Navy Intelligence Role In Preventif and Eradicatiff Illegal Fishing. This thesis proposes the concept of prevention and eradication with intelligent methods and prelimitation investigation, maintain security and preparing support cycle. This study uses qualitative method, starting descriptive approach to analyze the role of the Navy, followed by a case study approach to analyze intelligence operations conducted by the Navy in combating illegal fishing. SWOT and PEST analysis method used to determine the capabilities and constraints.

The results show the potential for illegal fishing that occurred in Indonesian waters is quite large and having high vulnerability. Crime prevention strategies can be done using the fill maximum capacity of investigation, security and intelligence-raising by the Navy."