Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu bentuk hubungan antar individu dalam masyarakat adalah hubungan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dalam bentuk perkawinan. Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus. Kasus yang diangkat adalah kasus langka. Debitur meminjam uang dengan adanya perjanjian campur dan pisah harta. Permasalahan penelitian adalah akibat hukum atas pembatalan perkawinan dan perceraian terhadap pihak ketiga. Metode penelitian berbentuk yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif pada analisisnya. Penelitian menggunakan studi dokumen disamping wawancara sebagai pendukung dan konfirmasi penelitian. Hasil penelitian bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain perceraian, perkawinan juga dapat dibatalkan. Dengan demikian, perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan tidak pernah dianggap menjadi suami istri. Perkawinan yang memiliki perjanjian campur harta pasangan dapat ikut serta bertanggung jawab terhadap utang. Bagi debitur yang melakukan perjanjian pisah harta, maka hanya debitur saja tanpa mengikutsertakan pasangan.

---

One form of relationship between individuals in a society is the relationship between a woman and a man in the form of a marriage. Every marriage will inevitably dissolve or end at one point in time. The case being addressed herein is rather a rare one. The debtor borrowed money using the prenuptial agreement. The research problem relates with the legal consequences arising from a marriage annulment and divorce against third party. The research method being employed is juridical normative, with a qualitative approach in the analysis. This research uses document study in addition to interviews to corroborate and confirm the research results. The research results indicate that a marriage may come to an end due to death, divorce, and court decisions. Apart from divorce, a marriage can also be annulled. Thus, the marriage is considered non-existent and even never existed, and a husband and wife whose marriage was annulled were never even considered husband and wife. A marriage that has a prenuptial agreement in place can be responsible for the debt that the husband and wife owed. For a debtor who enters into a prenuptial agreement, only the debtor does not include a partner.

"

"Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber perikatan yang berasal dari undang-undang, sedangkan sumber perikatan lainnya merupakan perjanjian yang erat kaitannya dengan wanprestasi. Meskipun merupakan jenis gugatan dan sumber perikatan yang berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari dimungkinkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder termasuk dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun dalam perkembangannya dapat dilakukan perbuatan melawan hukum meskipun di dalamnya terdapat hubungan kontraktual. Indonesia perlu menambahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum agar sesuai dengan perkembangan hukum perjanjian saat ini serta diperlukan kesatuan perdapat mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang.

---

Tort is one source of engagement that comes from the law, while the other source of engagement is agreement which is closely related to breach of contract. Although both are a different type of lawsuit and also a different source of engagement, but it cannot be denied that in everyday life it is possible that tort is occurred in the agreement. This study was conducted using the juridical-normative method by examining secondary data, also by using statutory approach. Through this study, it can be concluded that, although the Civil Code distinguishes between breach of contract and tort, in its development tort can happen in a contractual relationship. Indonesia needs to add further regulations regarding tort in order to comply with the current development of contractual law and a unity of opinion is needed regarding tort in loan agreement. "

"ABSTRAKPerjanjian utang piutang antara karyawan dan PT. Total Indonesia untuk pemilikan sebuah rumah, skripsi, Agustus 1990. Dalam kehidupan ini manusia merupakan makhluk sosial oleh karena itu manusia saling berhubungan satu dengan lainnya, untuk memperlancar hubungan itu diperlukan sarana penunjang seperti lembaga lembaga sosial atau norma-norma, salah satu sarana untuk memperlancar hubungan itu adalah perjanjian. Perjanjian bisa dilakukan antara dua pihak atau lebih, perjanjianpun bentuknya bisa bermacam macam diantaranya berupa perjanjian utang piutang antara pihak perusahaan dengan karyawannya. Dalam perjanjian itu sebagaimana lazimnya mempunyai syarat syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat yang penting untuk memperoleh pinjaman adalah karyawan PT.Total Indonesie WNI, masa kerja tertentu umur maksimum 50 tahun, tidak mempunyai utang pada perusahaan dan tidak menempati rumah dinas. Bila syarat syarat diatas telah terpenuhi maka karyawan berhak memperoleh pinjaman yang dibatasi jumlahnya tergantung dari gaji pokoknya. Karena perjanjian utang piutang ini dikaitkan dengan pemilikan sebuah rumah maka pinjaman itu harus diwujudkan dalam bentuk rumah dengan cara membeli, membangun atau merenovasi rumah lama, pinjaman tersebut harus dikembalikan dengan cara mencicil setiap bulan dengan memotong gaji karyawan. Selama pinjaman belum lunas maka perusahaan berhak menahan surat-surat rumah berupa sertifikat tanah berupa hak milik maupun hak guna bangunan dan izin mendirikan bangunan IMB , disamping itu karyawan diharuskan menanda tangani surat hak pembei banan hipotik di depan notaris terhadap tanah yang dijadikan jaminan. Berakhirnya perjanjian terjadi bila pinjaman telah dilunasi sebesar 80 persen dari jumlah pinjaman seluruhnya, sedangkan sisa sebesar 20 persen dari jumlah pinjaman akan diberikan pada karyawan sebagai grant. Bila karyawan berhenti bekerja sedangkan cicilan belum lunas maka hal ini akan dikaitkan dengan alasan berhenti bekerja untuk menentukan apakah karyawan tersebut berhak memperoleh grant 20 persen atau tidak. Kasalah biasanya timbul bila karyawan berhenti bekerja atas kemauan sendiri sedangkan pesangon tidak cukup untuk menutup sisa utang, hal ini diselesaikan dengan cara musyawarah."