Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, yang di dalamnya mencakup Persetujuan TRIPs, Indonesia terikat pada seluruh aturan dalam Persetujuan TRIPs, termasuk prinsip national treatment. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang merupakan penyesuaian dengan Persetujuan TRIPs, tidak mengatur prinsip national treatment secara eksplisit di dalamnya. Sejumlah kasus contoh memperlihatkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Indonesia telah diterapkan prinsip national treatment Persetujuan TRIPs dalam bentuk pengaturan yang bersifat "no less favourable".

---

By ratifying Agreement on Establishing the World Trade Organization, which includes Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights and Counterfeit Goods within, Indonesia is bound by the TRIPs Agreement’s provisions, including its national treatment principle. Law No. 15 Year 2001 on Trademark, which is a compliance regulation of TRIPs Agreement, does not regulate the national treatment principle explicitly. Some of the court decisions discussed confirm that the national treatment principle of TRIPs Agreement has been implemented in the dispute settlement process of foreign well-known marks in Indonesian Court, in the "no less favourable" rule model."

"HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menjadi permasalahan adalah Apa makna Prinsip Perlakukan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan relevansinya dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia, Bagaimana sinkronisasi Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap paten milik orang asing di Indonesia. Makna Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment0 yaitu suatu prinsip mengharuskan negara-begara anggota memberikan perlindungan HKI yang sama dalam hal perlakuan antar warga negara dari negara-negara anggota WTO lainnya. Relevansi Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects Od Intellectual Property Rights (TRIPs) ini dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia yaitu sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik paten asing yang telah didaftarkannya di Indonesia. "

"Prinsip national treatment merupakan prinsip dasar yang diamanatkan Persetujuan TRIPS kepada negara-negara anggota WTO dalam pelaksanaan usaha perlindungan HKI. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia terikat untuk menerapkan prinsip national treatment Persetujuan TRIPS ini dalam usaha perlindungan HKInya. Sejumlah putusan DSB-WTO memperlihatkan terjadinya perkembangan pemahaman prinsip national treatment dalam penyelesaian Sengketa merek di DSB- WTO. Meskipun Indonesia tidak terikat dengan putusan-putusan DSB-WTO yang tidak melibatkannya sebagai pihak, Indonesia tetap perlu untuk mempertimbangkan putusan-putusan tersebut dalam usaha perlindungan merek yang dilakukannya. Sejumlah putusan Pengadilan Niaga terkait Sengketa merek telah menunjukkan bahwa prinsip national treatment Persetuj uan TRIPS ini telah diterapkan. Kata kunci: prinsip national treatment, penyelesaian Sengketa, merek.

---

National treatment principle is the basic principle mandated by TRIPS Agreement to the member countries of WTO in their IPR protection. AS the member of WTO, Indonesia is bound to implement the TRIPS Agreement`s national treatment principle in its IPR protection. Some DSB-WTO`s decisions show the development of understanding of national treatment principle in trademark`s dispute Settlement in DSB-WTO. Although Indonesia is not bound by DSB-WTO`S decisions in which Indonesia is not a party to, Indonesia still needs to consider those decisions for its IPR protection. Some of the Commercial Court of IndoneSia`s decisions confirm that the national treatment principle of TRIPS Agreement has been implemented in trademark`s dispute settlement."

"Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI) mengatur prosedur Perekaman & Penegahan sebagai bagian dari penegakan HKI di kawasan pabean. Adapun Pasal 5 ayat (3) PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI menyatakan bahwa perekaman hanya dapat diajukan oleh Pemilik atau Pemegang Hak yang merupakan badan usaha, yang berkedudukan di Indonesia. Di sisi lain, Persetujuan TRIPs sendiri mengatur prinsip national treatment. Dengan demikian Peneliti bermaksud untuk meninjau prinsip national treatment berdasarkan Persetujuan TRIPs dan pengaturan tindakan penegakan HKI di kawasan Pabean berdasarkan Persetujuan TRIPs, dan akhirnya mengkaji bagaimana ketentuan persyaratan pemohon perekaman ditinjau dari prinsip national treatment berdasarkan Persetujuan TRIPs. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian hukum normatif (doktriner).Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketentuan mengenai prinsip national treatment tidak diatur secara tegas maupun secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun penerapan prinsip tersebut tetap tersirat dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Persetujuan TRIPs mengatur tindakan penegakan di kawasan pabean, yaitu prosedur Penangguhan (suspension of release) dan prosedur Penegahan (ex officio action). Ketentuan persyaratan pemohon perekaman HKI sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (3) PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI bertentangan dengan prinsip national treatmentberdasarkan Persetujuan TRIPs karena telah mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi Pemilik atau Pemegang Hak atas Merek dan Hak Cipta asing mendapat perlindungan khsusunya dalam hal tindakan Penegahan. Saran dari Peneliti adalah agar Pasal 5 ayat (3) PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI dapat dirubah sehingga tidak bertentangan dengan prinsip national treatment.

---

Government Regulation Number 20 of 2017 concerning Import or Export Control of Goods Allegedly are or Derived from Results of Intellectual Property Rights Infringement (hereafter refer to Regulation of Import Eksport of IP Infringement) regulate the procedure of recording & ex officio preliminary suspension as a part of the IP enforcement in customs area. Article 5 paragaraph (3) of the Regulation of Import Eksport of IP Infringement states that recording can only be submitted by the Owner or Rights Holder who is a business entity, domiciled in Indonesia. On the other hand, the TRIPs Agreement regulates the national treatment principle. Thus the Researcher intends to review the national treatment principle and the IP enforcement in the customs area according to the TRIPs Agreement, and finally review how the requirements for the recording applicant viewed from the national treatment principle according to the TRIPs Agreement. This research was conducted in the form of normative legal research (doctrinaire).

The conclusion of this study is that the provisions regarding the national treatment principle are not explicitly regulated in legislation, but the application of these principles remains implicit in the legislation of IP. The TRIPs Agreement regulate IP enforcement in the customs area, i.e. procedure of suspension of release and the procedure of ex officio action. The requirements for the applicant of trademark and copyright recordation in the recordation system of the Directorate General of Customs as stipulated in Article 5 paragraph (3) of the Regulation of Import Eksport of IP Infringement is in contrary to the national treatment principle according to the TRIPs Agreement, because it has resulted in the closed opportunity for foreign Owners or Rightsholders of Trademarks and Copyright to receive legal protection, namely the ex officio preliminary suspension. Therefore, the researcher recommend to chane the provision of Article 5 paragaraph (3) of the Regulation of Import Eksport of IP Infringement so it would not in contrary to the national treatment principle according to the TRIPs Agreement."

"Hukum pelindungan merek di Indonesia telah mengatur mengenai merek terkenal sejak tahun 1992. Sejak saat itu pula, terdapat suatu ketentuan dalam undang-undang yang melarang nama orang terkenal untuk didaftarkan sebagai merek di Indonesia. Namun, hingga saat keberlakuan undang-undang merek terbaru tahun 2016, belum ada penjelasan mengenai definisi dari kualifikasi "orang terkenal" tersebut, meskipun telah banyak terdapat merek-merek yang merupakan nama orang di Indonesia maupun negara-negara lainnya. Merek terkenal dan merek yang merupakan nama orang terkenal pun seringkali beririsan satu sama lain. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan besar dalam kasus sengketa merek "Pierre Cardin", yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang apakah merek "Pierre Cardin" sebagai merek terkenal asing yang merupakan nama orang dilindungi di Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku.

---

The law of trademark protection in Indonesia has regulated the protection of well known marks since 1992. Since then, the law also regulated the prohibition to register a trademark using well known person rsquo s names in Indonesia. However, until the latest trademark law was enforced in 2016, there has been no explanation by the law regarding the definition of a "well known person", despite the vast use of marks using person's names in Indonesia and other countries. This caused a major problem in the case of "Pierre Cardin" trademark dispute, which then raised a question regarding the protection of the trademark as a foreign well known mark that uses a well known person's name in Indonesia, according to the governing law. This research is aimed to analyze the problem on the basis of the related regulation in the trademark law that was enforced in Indonesia at the time of the dispute, which was Law No. 15 of 2001, using the normative juridical method through a descriptive typology. It is concluded from the research that the trademark Pierre Cardin is not protected in Indonesia according to the court judgement which was influenced by factors related to the governing law and the court proceedings."