Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kartel harga merupakan salah satu bentuk tindakan anti-kompetitif yang dapat dicapai melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui pelepasan informasi tertentu ke publik sebagai sinyal kepada pelaku usaha pesaing untuk melalukan kartel, atau yang dikenal juga sebagai price signalling. Namun, di Indonesia tindakan price signalling belum mendapat perhatian dalam hukum persaingan usaha. Sedangkan, di Amerika dan Uni Eropa, tindakan price signalling merupakan tindakan yang mendapatkan perhatian khusus dalam hukum persaingan usaha. Komisi persaingan usaha masing-masing negara tersebut telah mencoba menggunakan berbagai pendekatan untuk dapat menindak tindakan price signalling berdasarkan hukum persaingan usahanya masing-masing. Perbandingan pendekatan di ketiga negara tersebut dapat memberikan masukan kepada hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak seperti di Amerika dann Uni Eropa, hukum persaingan usaha Indonesia baru melihat price signaling hanya sebagai facilitating practices dalam mencapai kartel, dan bukan tindakan anti-kompetitif yang berdiri sendiri. Penanganannya pun masih mengalami kendala di pengadilan. Oleh karena itu, perlu diberikan pengaturan yang jelas mengenai tindakan ini dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999.

---

Price fixing cartel is one of anti competitive acts that could be achieved through many ways, one of them is through disclosure of specific information to the public that acts as a signal to other businessmen to do cartel, or commonly known as price signalling. However, in Indonesia, price signalling is not something that the competition law is specificically concerned with. Meanwhile, on America and European Union, price signalling is something that is considered important in competition law. Each countries competition committees have tried many approaches to deal with price signalling based on their competition laws. Comparison between those 3 countries can bring forth suggestions necessary for Indonesian competition law. This research is using normative juridical method. The conclusion of this research shows that unlike in America and European Union, Indonesian competition law merely sees price signaling as a facilitating practice for cartel, and not as an individual anti competitive action. In practice, it also experiences many difficulties in court. For this reason, this matter should be clearly governed in the revision of Law No. 5 Year 1999."

"Persaingan merupakan hal yang penting dalam kegiatan usaha, untuk itu sebisa mungkin persaingan selalu dijaga agar tetap hidup dalam kegiatan usaha. Karena dengan adanya persaingan, pelaku usaha dituntut untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap produksi barang atau jasa yang dihasilkan serta terus melakukan inovasi agar pelaku usaha tersebut tetap unggul dibanding pesaing-pesaingnya. Faktor modal mempengaruhi pelaku usaha untuk melakukan efisiensi, untuk itu pemerintah melakukan campur tangan untuk melindungi pelaku usaha yang mempunyai modal kecil. Pemerintah Daerah DKI Jakarta membatasi pelaku usaha perpasaran swasta dalam memberikan harga jual, hal ini ditujukan agar pelaku usaha kecil disekitar pelaku usaha perpasaran swasta tidak terlibas oleh keberadaan pelaku usaha perpasaran swasta, namun cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta melalui Peraturan daerahnya kurang tepat jika ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Pembatasan harga minimum yang boleh dijual pelaku usaha perpasaran swasta dapat dikatakan sebagai hambatan masuk yang diciptakan oleh pemerintah, karena pelaku usaha ketika baru masuk pertama kali ke dalam sebuah industri maka untuk menarik konsumen ia akan merendahkan harga jual barang atau jasanya dibanding pesaing-pesaingnya, namun ternyata hal tersebut dilarang oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pemerintah dalam hal ini berperan untuk memberdayakan pelaku usaha kecil, namun seharusnya cara yang diambil bukan membuat pelaku usaha lain menjadi kecil atau tidak mempunyai kekuatan, tetapi seharusnya pemerintah memberi bantuan kepada pelaku usaha kecil tersebut agar mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk bertahan terhadap persaingan di dunia usaha yang di dalamnya terdiri dari berbagai ukuran pelaku usaha. Hal ini perlu dilakukan agar persaingan usaha di Indonesia tetap terjaga dan akhirnya mencapai salah satu dari tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu menciptakan efisiensi nasional sehingga akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia"

"Skripsi ini membahas mengenai adanya perbedaan persepsi praktek monopoli yang diatur oleh Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perbedaan ini kemudian menimbulkan adanya permasalahan ketika dihadapkan dalam kasus Akusisi atau pengambilalihan saham Lembaga Penyiaran Swasta yang menyangkut kedua Undang-undang tersebut. Yang dalam kasus ini adalah Akuisisi atau pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT EMTEK Tbk kepada PT IDKM Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah Akuisisi tersebut tidak melanggar persepsi praktek monopoli yang ada di kedua Undang-undang baik UU Penyiaran maupun UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidakk Sehat

---

This thesis discusses about the differences in terms of practical of monopoly in Act No. 32/2004 about Broadcasting and Act No. 3/1999 about Antitrust. This differences create a legal issues when there is an acquition in Private Broadasting Instituion that involved these two Acts. The reseach method used is normative. The results are these acquisition has not break any percetion of monopoly practical in these two Acts which are Broadcasting Acts and Antitrust Act."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan praktek Perjanjian Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi oleh enam pelaku usaha ritel di Indonesia. Ruang lingkup pembahasan terkait bagaimana mekanisme pembuktian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Kasus Dugaan Price Fixing Agreement, dan apakah penetapan harga BBM yang tidak proporsional dengan pergerakan harga minyak mentah dunia mengindikasikan terjadinya praktik price fixing agreement sesuai Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Dalam analisis, mekanisme pembuktian KPPU mengacu pada ketentuan alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 dan analisa bukti-bukti tidak langsung (bukti ekonomi dan bukti komunikasi) sebagai bukti petunjuk (dalam perkembangan disesuaikan pada Pasal 57 Perkom No. 1 Tahun 2019). Terkadang bukti-bukti tidak langsung yang disajikan KPPU sebagai bukti petunjuk masih dinilai lemah oleh hakim di lingkup peradilan umum dan belum dapat dijadikan bukti petunjuk yang sah berdasarkan Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Untuk itu, guna menghindari perbedaan penafsiran perlu dilakukan penjelasan lebih mendetil dalam Perkom No. 1 Tahun 2019 agar bukti-bukti tidak langsung dapat diterima dan diakui di lingkup peradilan umum. Terkait tidak proporsionalnya pergerakan harga minyak mentah dunia dengan harga jual eceran BBM di Indonesia, mengindikasikan terjadinya praktik perjanjian penetapan harga. Hal ini dianalisis berdasarkan uraian unsurunsur Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dan fakta-fakta sebagai bukti ekonomi. Namun, perlu dilakukan tinjauan lebih mendalam untuk menemukan bukti-bukti lain yang lebih komprehensif agar indikasi tersebut dapat dibuktikan secara jelas dan terang.

---

This research focuses on the presumption of price fixing agreement practice on Non-Subsidized General Fuel Price among six fuel retail companies in Indonesia. The scope of the discussion includes KPPU mechanism in verifying price fixing agreement cases and whether the fuel price establishment that is not in proportion to the crude oil prices fluctuation indicates price fixing agreement practice which is prohibited under Article 5 Law No. 5 of 1999. This is a juridical-normative research with qualitative data analysis method. This research shows that KPPU refers to admissible types of evidence that is regulated under Article 42 Law No. 5 of 1999 and also indirect evidience (economic and communication evidence) as part of indication evidence (later being adjusted in The Commission Act No. 1 of 2019, Article 57) in verifying price fixing cases. Sometimes the indirect evidence being

served by KPPU is still considered weak and cannot be categorized as part of legitimate indication evidence by the court. Therefore, there is a need for assertion in The 2019 Commission Act regarding the acceptance of economic and communication evidence as part of indication evidence in court. This research also shows that the fuel price establishment that is not in proportion to the crude oil prices fluctuation indicates price fixing agreement practice which is analyzed through the elements of Article 5 Law No. 5 of 1999 and tangible facts as economic evidence. However, it is necessary to conduct in depth observation to support more

comprehensive proofs of the indication."

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-L/2009 pada tanggal 3 November 2009 terhadap PT. Carrefour Indonesia (Carrefour) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengeluarkan hasil putusan banding pada tanggal 17 Februari 2010. Carrefour diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melanggar pasal 17 ayat (1) dan pasal 25 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat berupa monopoli dan posisi dominan di sektor pasar ritel modern pasca akuisisi PT.Alfa Retalindo. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metodologi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Tipe data yang digunakan adalah data sekunder yang mengandung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diolah untuk menghasilkan laporan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditenggarai telah keliru dalam menerapkan ketentuan pasal-pasal yang dijatuhkan terhadap Carrefour sehubungan dengan fakta-fakta hukum dan data empiris dalam sektor ritel modern yang diajukan sebagai bahan pertimbangan hukum yang baik dan benar.

---

This thesis discusses about the annulment of the decision of Commission for The Supervision of Business Competition Number 09/KPPU-L/2009 to PT. Carrefour Indonesia (Carrefour) by the South Jakarta Court on February 17, 2010 through appeal of the higher court decision. Carrefour is judged guilty due to infringement of competition as stated in section 17 article 1 and section 25 article 1 letter a in Law Number 5 Year 1999 on Antimonopoly and Unfair Competitions by executed the acquisition over PT. Alfa Retailindo, which action is allegedly created monopoly and dominant position in the relevant market of the modern retail sector. The methodology in this thesis based on literature and normative legal approach. Types of data that used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are processed and produce a comprehensive overview of issues and facts relating to the object of research. The conclusion of this thesis is Commission for The Supervision of Business Competition is already mistaken in implementing the law determinations based on the legal aspects and empirical facts which presented to be justified considerations."