Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSI. Jepang kini menduduki peringkat atas dalam percaturan perekonomian dunia. Jaringan perusahaan Jepang yang kuat serta loyalitas yang tinggi para karyawan dari tiap perusahaan Jepang, merupakan modal yang tak ternilai bagi Jepang sendiri. Hubungan yang terjalin antara pihak swasta dengan pemerintah sangat harmonis. Keadaan ini sudah muncul sejak jaman Meiji yaitu dengan terjalinnya zaibatsu dengan pemerintah dalam menyokong keuanga_n negara. Dalam memajukan industrialisasi nasional, pemerintah mendorong swasta untuk turut memajukan negara. Hubungan yang erat antara zaibatsu dengan pemerintah tidak saja dalam bidang keuangan, tetapi meliputi bidang politik pemerintahan. Karena kuatnya pengaruh zaibatsu dalam pemerintahan nasional, maka setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan selanjutnya ber_ada di bawah kekuasaan Pemerintah Pendudukan Amerika Serikat, pihak Amerika mengeluarkan kebijaksanaan pembubaran zaibatsu dan dilaksa_nakan oleh Komisi Likuidasi Perusahaan-perusahaan Induk yang diben_tuk pada tahun 1946. Alasan pihak Amerika Serikat ialah ingin mendemokrasikan perekono_mian Jepang dari zaibatsu. Disamping itu zaibatsu dianggap oleh Amerika telah ikut campur dalam militerisasi Jepang terutama dalam Perang Dunia II. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka zaibatsu dibubar_kan oleh Amerika tetapi pada tahun 1952 lambat laun zaibatsu bangkit kembali dengan tatanan manajemen yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya."

"Pada tanggal 22 Juni 2009, Amerika Serikat mengesahkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act FSPTCA (Section 907(a)(1)(A)), yang melarang penjualan rokok dengan zat perasa tertentu, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan kecuali menthol, dengan tujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di AS. Indonesia merupakan Negara produsen dan pengekspor rokok kretek ke AS. Larangan penjualan rokok kretek ini menyebabkan larangan impor sejak tahun 2009 sampai sekarang. Rokok kretek Indonesia tidak dapat masuk ke pasar rokok AS, sehingga terjadi hambatan perdagangan dan menghilangkan persaingan. Badan Penyelesaian Sengketa dalam WTO baik Panel dan Appellate mendapati AS telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2.1, 2.9.2 dan 2.12 dari Technical Barrier to Trade Agreement. TBT Agreement mengatur tentang bagaimana Negara dapat mengeluarkan peraturan berupa regulasi teknis yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar WTO, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip perdagangan adil dan persaingan adil. Apabila ditinjau dari peraturan persaingan usaha di Indonesia, tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, tetapi FSPTCA memberikan dampak anti persaingan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa perjanjian WTO dan laporan Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan narasumber lain.

---

Tobacco Control Act (Section 907(a)(1)(A)), which put a restriction on sales of cigarettes with certain flavors, including clove and aromatic fruits except menthol, with the objective to reduce smoking on children and youth in the US. Indonesia is a producer and an exporter of clove cigarettes to the US. This restriction on sales had caused an import ban since 2009 up to now. The issuance of FSPTCA had blocked market access of Indonesia’s clove cigarette into the US cigarette market, such that there exist a barrier to trade and elimination of competition. The Dispute Settlement Body on WTO, Panel and Appellate, found that US had acted inconsistently with Article 2.1, 2.9.2 and 2.12 of the Technical Barrier to Trade Agreement. TBT Agreement set rules on how Members State can issue law or regulation in the form of technical regulation that should abide the WTO principles such as principle of non-discrimination, principle of fair trade and principle of fair competition. From Indonesian’ competition law, there is no violation of competition law but FSPTCA had an anticompetitive impact. This paper is using a normative juridical method by utilizing agreements of the WTO and reports by the Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy, Law No. 5 of 1999 on Restriction of Monopoly Behavior and Unhealthy Competition, and other sources."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan teori dan penerapan perdamaian dalam PKPU berdasarkan peraturan kepailitan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Pembahasan akan menganalisa perbedaan dan juga persamaan mengenai jalannya suatu perdamaian dalam rangka PKPU dan Kepailitan antara Negara yang menganut Civil Law yaitu Amerika Serikat, dan Common Law, yaitu Indonesia dan Brazil. Dengan adanya studi kasus, diketahui bahwa suatu rencana perdamaian tidak selalu dapat diterima baik oleh kreditor atau Pengadilan Niaga, dan suatu rencana perdamaian yang telah disahkan, tetap dapat diajukan pembatalan jika debitor lalai menjalankan kewajiban yang tercantum dalam rencana perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada perbedaan konsep perdamaian dalam PKPU di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil.

---

This thesis discusses the comparison of theory of accord on Suspend of Payment and its application according to Bankruptcy regulation in Indonesia, United States, and Brazil. This thesis uses juridical normative method, descriptive explanatory nature. The discussion will analyze the differences and similarities between accord implementation in country based on civil law, which is United States of America, and in countries based on common law, which are Indonesia and Brazil. In regard to the cases analyzed by the author, noted that not all of accord plan can be approved, either by creditors or court. If the debtor neglects the accord plan which has been approved by the court, it can be applied for cancellation. The result from this research is that there are differences between the accord on Suspend of Payment in Indonesia, United States, and Brazil. "

"Transfer pricing audit sering mengakibatkan perselisihan (dispute) antara perusahaan multinasional dengan pemerintah setempat atau otoritas pajak asing lainnya. Pemeriksaan, proses administrasi dan proses peradilan yang menyertai pendekatan tradisional dalam menyelesaikan masalah transfer pricing ini bia-sanya memakan waktu, tenaga dan biaya untuk kedua belah pihak. Masalah yang terkatung-katung secara berlarut-larut ini menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional. Penerapan APA merupakan solusi yang lebih baik untuk menghindari proses pengadilan (litigation) atau arbitase. Program APA memberikan kesempatan kepada Otoritas Pajak dan perusahaan multinasional untuk saling bertemu dalam satu meja untuk menyelesaikan masalah transfer pricing lebih awal dan dalam satu proses yang lebih cepat. Kondisi ini akan lebih menghindarkan kedua belah pihak dari perselisihan yang berlarut-larut dan lebih memberikan kepastian kepada perusahaan multnasional mengenai nasibnya dimasa yang akan datang berkaitan dengan masalah transfer pricing. Penerapan APA di negara-negara terutama di kawasan Amerika dan Eropa dan sedikit negara pasifik dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian masalah transfre pricing lebih awal. Di Indonesia, penerapan APA sebagai pendekatan baru untuk mencegah transfer pricing juga merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan lagi dan merupakan konsekuensi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat perpajakan internasional. Mengingat APA merupakan hal yang masih baru, Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk mengadopsi aturan-aturan APA yang telah diberlakukan oleh negara lain dan yang diterapkan oleh OECD untuk kemudian diaplikasikan di Indonesia setelah dilakukan penyesuaian seperlunya. Penelitian ini ditujukan untuk membahas perbandingan antara draft peraturan APA Indonesia dengan peraturan APA Amerika Serikat. Hasil perbandingan tersebut akan dijadikan sebagai dasar usulan dalam pembuatan APA di Indonesia."

"WTO adalah organisasi internasional yang berhubungan dengan aturan-aturan perdagangan antar negara dan bertujuan untuk meliberalisasi serta membuat perputaran perdagangan antar bangsa secara babas serta untuk mengatasi berbagai macam konflik dagang yang terjadi. Mengingat cepatnya pertumbuhan ekonomi Cina sejak tahun 1978, maka Cina merasa perlu melakukan integrasi ekonomi ke dalam WTO, hal ini bertujuan untuk meliberalisasi pasar domestik Cina. Integrasi ekonomi Cina ke dalam ekonomi global akan membuka lebih luas aloes pasar Cina kepada negara lain.Tesis ini menjelaskan tentang integrasi ekonomi Cina ke dalam WTO dan dampaknya terhadap hubungan ekonomi Cina-AS. Pertanyaan yang muncul dalam tesis ini adalah bagaimana dampak keanggotaan Cina di WTO terhadap hubungan ekonomi Cina-AS. Dalam tesis ini juga dijelaskan hubungan ekonomi Cina-AS pasca keanggotaan Cina di WTO.Penelitian ini menekankan penggunaan teori integrasi untuk menjawab pokok permasalahan. Integrasi yang dimaksud adalah integrasi ekonomi dengan model integrasi penuh (full integration model), yakni integrasi ekonomi yang menempatkan Cina berada pada tingkat dan kedalaman yang sama dengan negara ekonomi industri terbuka lainnya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan memaparkan data yang ada dan menganalisis data tersebut melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan data analisa yang ada, dapat disimpulkan bahwa keanggotaan Cina di WTO memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi domestik Cina dan hubungannya dengan negara lain terutama AS. Perubahan hubungan ekonomi Cina-AS pasca keanggotaan Cina di WTO terlihat dari adanya peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan yang cukup signifikan."