Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaturan subsidi perikanan dalan ketentuanGATT-WTO dikaitkan dengan praktek subsidi perikanan di Indonesia. Penelitianini adalah peneiitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa perundingan pembentukan disiplin barutentang subsidi perikanan disebabkan oleh tidak dapat diterapkannya ketentuansubsidi dalam SCM Agreement yang semata-mata menggunakan pendekatantrade effect terhadap subsidi perikanan yang juga menggunakan pendekatanresources sustainability effect. Penelitian juga menunjukan bahwa di bidangperikanan Indonesia masih menerapkan subsidi perikanan yang termasuk kategoridilarang menurut ketentuan Chair's Draft. Namun demikian, karena Indonesiatermasuk negara berkembang hal tersebut dikecualikan sepanjang subsidiperikanan yang diterapkan tidak menimbulkan overcapacity dan overfishing,serta dilaksanakan bersamaan dengan pengelolaan perikanan yang efektif. Dalamperundingan subsidi perikanan ke depan, Indonesia periu terus memperjuangkanadanya pengaturan SDT yang lebih efektif, mengikat, dan berpihak padakepentingan negara berkembang.

---

AbstractThis thesis is deals with the fisheries subsidy arrangements in the GATT-WTOprovisions in relation to the fisheries subsidies practices in indonesia. Thisresearch uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome ofthis research shows that the establishment of new disciplines on fisheriessubsidies based on ineffectiveness of SCM Agreement that only use "trade effect"approach to be implemented on fisheries subsidies that are also use the"sustainable resource effects" approach. Research also shows that in the fisheriessector Indonesia provided fisheries subsidies that prohibited by the Chair?s Draft.Nevertheless, as a developing country such prohibition is not applied to Indonesia,provided the effective fisheries management measures in place and these subsidiesdo not creation of overcapacity and or overfishing. ln the future fisheriessubsidies negotiation, Indonesia should continue to light for the more effectiveprovision of SDT and sides with the interest of developing countries."

"ABSTRAKPenangkapan ikan berlebih merupakan salah satu permasalahan utama di sektor kelautan dan perikanan yang tidak kunjung selesai. Pemanfaatan sumber daya ikan tanpa batas tersebut telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia maupun dunia. Di Indonesia sendiri, fenomena overfishing masih menjadi permasalahan utama dan perlu mendapat perhatian penuh, hal ini dikarenakan hampir seluruh wilayah perikanan Indonesia telah didominasi oleh kondisi tangkap lebih tersebut. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi UNCLOS 1982 dan Code of Conduct for Responsible Fisheries CCRF 1995 ke dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengelola sektor perikanannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah pembangunan perikanan berkelanjutan. Skripsi ini membahas mengenai dampak penangkapan ikan berlebih terhadap pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi kondisi tangkap lebih di wilayah perikanan Indonesia guna mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

---

ABSTRACTOverfishing is one of the endless issues in the marine and fisheries sector that is never resolved. The utilization of unlimited fishery resources has caused damage to the marine ecosystem and threatens the sustainability of fishery resources in Indonesia and the world. In Indonesia itself, the phenomenon of overfishing is still a major problem and needs to get full attention, this occurs due to most of Indonesia rsquo s fishery areas have been dominated by these overfishing conditions. As one of the countries that have ratified and adopted UNCLOS 1982 and Code of Conduct for Responsible Fisheries CCRF 1995 into Law Number 45 Year 2009 on Fisheries, The Government of Indonesia has an obligation to manage its fishery sector responsibly and in accordance with the principles of sustainable fisheries development. This thesis discusses about the impact of overfishing on sustainable fisheries development in Indonesia and what efforts can be made by the Government of Indonesia to prevent and cope with overfishing in Indonesian fishery areas to support sustainable fisheries development in Indonesia."

"Pengelolaan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berperan untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan potensi sumberdaya ikan lestari, dinamika perikanan tangkap yang berbasis ramah lingkungan dan berkelanjutan, erta strategi pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan di perairan selatan Palabuhanratu. Penelitian menggunakan metode surplus produksi, Proses Hierarki Analitik, dan metode Multidimensioanl Scaling (MDS) dengan aplikasi RAPFISH (The Rapid Appraisal of The Status Of Fisheries). Hasil penelitian menunjukkan potensi lestari ikan layur sebesar 147,02 ton/tahun dengan upaya penangkapan optimumnya sebesatr 4116 unit standar pancing ulur. Alat tangkap yang beraktifitas di PPN Palabuhanratu rata-rata sangat ramah lingkungan (84,61%) dan cukup berkelanjutan (56,32%). Secara keseluruhan pancing ulur sebesar 31,8% kemudian payang 27,3%. nilai inconsistency ratio 0.08. Adapun secara parsial alat tangkap ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah pancing ulur (hand line) sebesar 81,0% dan 79,0%. Diagram layang menunjukan dimensi ekologi, pancing ulur mempunyai indeks keberlanjutan 'baik', berdasarkan dimensi sosial gillnet mempunyai indeks keberlanjutan 'baik', berdasarkan dimensi teknologi pancing ulur mempunyai indeks keberlanjutan 'cukup', dan berdasarkan dimensi ekonomi pancing ulur mempunyai indeks keberlanjutan 'baik'. Strategi pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan meliputi : teknologi penangkapan ikan, optimalisasi TPI, studi perbandingan, kearifan lokal, dan harga BBM yang terjangkau.

---

Sustainable capture fisheries management at Palabuhanratu archipelagic fishing port could improved productivity of catch. The aim at the research ara : to decide maximum sustainable yield, capture fisheries dynamic of environment good and sustainablity, then sustainable capture fisheries strategy at south Palabuhanratu water. This research used Production surplus method, Analitical Hierarchy Process (AHP) method, and Multidimensioanl Scaling (MDS) method with application by RAPFISH (The Rapid Appraisal of The Status Of Fisheries).

Result of analysis showed the maximum sustainable yield of hair tail is 147.02 ton/year and optimum fishing effort 4116 unity with handline fishing effort. The other result showed fishing gear at Palabuhanratu average 84,61% (good of environment) and 56,32% (quite of environment). The overall are handline 31,8% and then payang 27,3% with inconsistency ratio 0,08. But acccording partial kite diagrame showed sustainable capture fisheries are handline 81,0% and 79,0%.

Kite diagrame showed handline sustainablity index is 'good' based ecology dimention, then gillnet sustainablity index is 'good' based social dimention, handline sustainablity index is 'qiute' based tecnology dimention, and handline sustainablity index is 'good' based economy dimention. Sustainable capture fisheries strategy are fishing teqnique, improving of TPI, comparasions study, and BBM price is the cheapest."

"One of the classic problems facing fisheries resources in the high seas is the old dictum "freedom of the seas", whereby global fisheries resources are considered free to all States. However the application of this freedom has become increasingly dangerous as the exhaustible nature of fish stocks has been realised. In 2011, the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) reported that only 15% of global marine fish stocks were estimated to be underexploited and moderately exploited. In this challenging situation, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) appeared as a mechanism through which States that could cooperate in the interest of conserving and managing marine living resources. As an archipelagic State, Indonesia has been joint to some of RFMO. How such RFMOs can lead by their international authorities in managing quotas allocation to all member countries and whether the implication from the existence of Indonesia through its membership are main points of this article."

"Investasi asing merupakan sebuah sumber pemasukan bagi negara yang menyelenggarakan kegiatan investasi yang memberikan dampak bagi pihak-pihak yang terlibat, lingkungan dan dapat memberikan pengaruh jangka panjang bahkan setelah kegiatan investasi selesai dilakukan. Sehingga, selain menjamin adanya perlindungan bagi investor asing yang melangsungkan kegiatan investasi di Indonesia, perlu diimplementasikan juga bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat investor asing di Indonesia yang dilakukan dengan cara penerapan prinsip Environment, Social and Governance dan responsible investment. Faktanya, Indonesia masih belum melihat urgensi dari penerapan prinsip Environment, Social and Governance dan responsible investment sebagai peraturan wajib dalam hukum investasi di Indonesia, hal ini terlihat dari cara pemerintah Indonesia menangani perkara investasi asing yang melibatkan Indonesia seperti Churchill Mining v. Indonesia. Perlu dilihat perkembangan prinsip ESG dan juga penerapannya dalam kasus-kasus investasi asing, eksistensinya dalam regulasi Indonesia, dan bagaimana prinsip ESG dan responsible investment dapat diterapkan dalam hukum investasi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang menganalisis perkara-perkara investasi asing yang berkaitan dengan prinsip ESG dan responsible investment dan pendekatan yang dilakukan oleh tribunal arbitrase investasi internasional dan menemukan bahwa strategi Indonesia dalam menghadapi pelanggaran prinsip ESG dan responsible investment masih belum memadai, baik dari segi perjanjian-perjanjian investasi asing oleh negara-negara yang terlibat dalam perkara investasi asing maupun regulasi Indonesia. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menekankan prinsip ESG dan responsible investment sebagai sebuah kewajiban investor asing dan sebagai syarat bagi investor asing untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia dengan memasukkan prinsip ESG dan responsible investment ke dalam hukum investasi Indonesia serta menggunakan prinsip ESG dan responsible investment sebagai sebuah strategi ketika dihadapi dengan perkara investasi asing dimana investor asing melakukan pelanggaran terhadap prinsip ESG dan responsible investment dengan mengenakan sanksi berupa pencabutan izin prinsip apabila dilanggar.

---

Foreign investment is a source of income for host countries that created an impact on the parties involved, the environment and it might also have a long-term impact even after the investment activities have been concluded. Therefore, in addition to guaranteeing protection for foreign investors carrying out investment activities in Indonesia, it is also necessary to implement obligations and responsibilities that bind foreign investors in Indonesia by implementing the principles of Environment, Social and Governance and responsible investment as compulsory in Indonesia’s investment law, this is reflected in the way the Indonesia government handles foreign investment cases involving Indonesia such as Churchill Mining v. Indonesia. Therefore, it is necessary to look into the development of ESG principles and their application in foreign investment cases, their existence in Indonesian regulations, and how the ESG principles and responsible investment can be applied in Indonesia investment law. This thesis uses a research methodology that analyzes foreign investment cases related to ESG principles and responsible investment and the approach taken by international investment arbitration tribunals and finds that Indonesia’s strategy in dealing with violations of ESG principles and responsible investment is still inadequate, whether in the form of international investment agreements of Indonesian regulation. The government should be more assertive in emphasizing the principles of ESG and responsible investment as an obligation for foreign investors when carrying out investment activities in Indonesia by implementing ESG principles and and utilizing the principles of ESG and responsible investment as a strategy when faced with foreign investment cases where foreign investors violate ESG principles and responsible investment by imposing sanctions in the form of revocation of principle permits if they are violated."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan di Indonesia. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Pembahasan dalam tesis ini membahas usaha perikanan menurut hukum nasional dan hukum internasional serta prinsip-prinsip panduan tentang bisnis dan hak asasi manusia. Akan dibahas pula mengenai pengadopsian prinsip-prinsip panduan tentang bisnis dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan usaha perikanan di wilayah Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Pada akhir pembahasan, pelaksanaan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada usaha perikanan di Indonesia. Pada akhir tesis ini, terdapat tiga simpulan dan tiga saran yang berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada usaha perikanan di Indonesia.

---

This thesis discusses the protection and respect of Human Rights On Fisheries in Indonesia. The research method in this thesis is a normative juridical research. The discussion in this thesis discusses the fisheries by national law and international law and guiding principles on business and human rights. Would also discusses the adoption of guiding principles on business and human rights in the implementation of fisheries in the area of Indonesia by the Indonesian government. At the end of the discussion, the implementation of protection and respect of human rights in the fisheries in Indonesia. At the end of this thesis, there are three conclusions and three suggestions relating to the protection and promotion of human rights in the fisheries in Indonesia."

"Tekanan publik Ameriika terutama kalangan LSM dan kelompok konsumen akibat tuduhan pelanggaran HAM terutama eksploitasi buruh sejak tahun 90-an membuat banyak perusahaan multinational termasuk Gap membuat barikade melalui pelaksanaan Code of Conduct. Code of Conduct adalah satu set aturan dan etika bisnis yang memuat aspek-aspek dasar hak asasi manusia khususnya dalam bidang perburuhan seperti yang harus diikuti oleh setiap vendor, pabrik, atau subkontraktor sebagai prasyarat untuk melakukan transaksi bisnis. Isi Code of Conduct terdiri dari penghormatan terhadap hukum setempat, pembatasan jam kerja, larangan penggunaaan buruh paksa dan buruh anak, kebebasan berserikat, pembayaran upah minimum, kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan non-diskriminasi. Banyak pihak yang melihat bahwa Code of Conduct merupakan bagian dari startegi kehumasan semata. Oleh karena itu tujuan penelitian yang menggunakan metode studi kasus ini adalah untuk melihat pelaksanaan Code of Conduct sebagai upaya public relations dalam menghadapi tekanan dari publik terutama dari kalangan LSM seperti aktivis HAM, gerakan buruh, konsumen, pelajar dan mahasiswa. Masalah yang diidentifikasi dalam thesis ini adalah kegiatan public relations melalui penerapan Code of Conduct termasuk bagaimana perusahaan Gap sebagai suatu institusi bisnis melakukan aktivitas HAM perburuhan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagai insitusi bisnis ternyata menunjukan bahwa Code of Conduct bukan semata-mata berfungsi sebagai alat PR, namun lebih jauh telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh yang diperlihatkan dengan kerjasama berbagai LSM dan pemutusan hubungan bisnis dengan partner bisnisnya yang melakukan pelanggaran isi dari Code of Conduct.Many multinational company like Gap, due to growing pressure from American public particularly from non-government organizations and consumer group on human rights violations has created their own Code of Conduct. This voluntary business ethic comprised of a set of rule of basic labor rights as a compulsory measurements for each business partner e.g. vendors, factories, and subcontractors, as a condition to engage business transaction with Gap. Code of Conduct covers a full compliance with the laws of their respective countries, stipulating among others limitation of working hours, the prohibition of forced and child labor, minimum wage, workers health and safety, non-discriminatory policy, etc. Outside parties such as NGO's tend to see that this constitutes of public relations spin, hence the purpose of this research which using case study is to identify the implementation of Code of Conduct under the pressure from labor and human rights movement. Key issues in this thesis is to investigate whether or not there was a deliberate attempts to use the Code of Conduct as public relations gimmick amid a business environment. The research result revealed that COC is not merely a public relations tool as there were many actual engagement with various non-government organizations and the termination of business relationships with its business partners due to Code of Conduct violations."

"Penelitian bertujuan mengetahui beberapa aspek biologi udang yang tertangkap trammel net dan didaratkan di PPS Cilacap (hubungan panjang berat, nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, CPUE, dan MSY), menentukan status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang di Kabupaten Cilacap, dan menentukan strategi pengelolaan secara berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan di PPS Cilacap pada bulan Maret sampai Juni 2012. Metode yang digunakan adalah sample survey terhadap udang yang ditangkap oleh kapal trammel net yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPS Cilacap. Sedangkan untuk analisis status keberlanjutan menggunakan Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH), dan untuk menyusun prioritas strategi menggunakan metode Proses Hirarki Analitik (AHP).Udang jerbung, udang dogol, udang windu, dan udang krosok yang tertangkap dan didaratkan di PPS Cilacap mempunyai sifat pertumbuhan alometrik negatif dengan nilai b < 3, yaitu pertambahan panjang lebih cepat daripada pertambahan beratnya. Hasil perhitungan nisbah kelamin menunjukkan udang jerbung jantan lebih lebih banyak daripada udang jerbung betina, sedangkan untuk jenis udang lainnya menunjukan jenis kelamin betina lebih banyak daripada jenis kelamin jantan. Hasil pengamatan TKG menunjukkan bahwa di PPS Cilacap udang jerbung paling banyak ditemukan dengan TKG 4 (27,4%), udang dogol TKG 0 (44,9%), udang windu TKG 0 (53,7%), dan udang krosok TKG 0 (43 %), sedangkan untuk TKG 1, 2, dan 3 lebih sedikit ditemukan. Status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang di Kabupaten Cilacap adalah dimensi ekologis 83,6 (berkelanjutan), ekonomi 52,15 (cukup berkelanjutan), sosial 58,75 (cukup berkelanjutan), teknologi 93,11 (berkelanjutan), dan etika 53,41 (cukup berkelanjutan). Apabila dilihat secara multidimensi, kegiatan perikanan tangkap komoditas udang dengan alat tangkap trammel net di Kabupaten Cilacap dalam kondisi cukup berkelanjutan (nilai indeks 70,04).Strategi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang di Kabupaten Cilacap berdasarkan skala prioritas adalah 1) Pengaturan zonasi penangkapan udang, 2) Peningkatan akses nelayan terhadap pendidikan, 3) Pengaturan hak kepemilikan dalam pemanfaatan sumberdaya udang, 4) Penentuan ukuran udang yang diperbolehkan ditangkap, 5) Pelatihan cara penanganan hasil tangkapan untuk menjaga mutu, 6) Pengaturan upaya penangkapan udang, 7) Sosialisasi penangkapan ramah lingkungan, 8) Pengembangan alat tangkap yang efisien, 9) Peningkatan peran lembaga terkait, dan 10) Penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang.

---

Cilacap waters has a great fisheries potential resources, especially shrimps. The study aims to know some aspects of the biology of shrimp are caught by trammel net and landed in the PPS Cilacap (length weight relationship, sex ratio, gonad maturity level, CPUE, and MSY), determine the status of sustainable management of shrimp fisheries commodities in Cilacap, and determine strategies sustainable management. The research carried out in PPS Cilacap in March until June 2012. The method used is a sample survey of shrimp caught by trammel net vessels operating in the Cilacap waters and landing their catch in PPS Cilacap. The analysis of shrimps sustainability status using Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH), and prioritize strategies using Analytical Hierarchy Process method (AHP).

White/Banana shrimps, greasyback shrimps, tiger shrimps, and rainbow shrimps are caught by trammel net and landed in PPS Cilacap have negative allometric growth with value of b <3, that?s main the growth of length is sooner rather than increase the weight. Sex ratio for jerbung shrimps much more male than female, and for the others of shrimps female more than the male sex. Gonad Maturity Level (GML) indicate that the PPS Cilacap for white/banana shrimps most abundant with GML 4 (27.4%), greasyback shrimps at GML 0 (44.9%), tiger shrimps at GML 0 (53.7 %), and rainbow shrimps at GML 0 (43%), while for GML 1, 2, and 3 are less common. Sustainability status of fisheries management in shrimp commodity in Cilacap are for the ecological dimension 83.6 (sustainable), economic, 52.15 (enough sustainable), social 58.75 (enough sustainable), technological 93.11 (sustainable), and ethics 53.41 (enough sustainable). When viewed as a multidimensional, commodity shrimp fishing activities by trammel net in Cilacap is enough sustained (index value of 70.04).

Strategy needs to be done in the management of shrimp fisheries commodities in Cilacap upon priorities are 1) Setting for fishing ground, 2) Increased access to education fishermen, 3) The ownership rights in the resource use shrimp, 4) Determination of the permitted size of shrimp caught, 5) Training the handling of the catch to keep the quality, 6) Setting the shrimp fishing effort, 7) Dissemination of environmentally fishing, 8) Development of fishing gear are efficient, 9) Increase the role of relevant institutions, and 10) Preparation of local regulations on the management of shrimp fisheries commodities."