Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Membangun Di Lahan Basah Merupakan Salah Satu Alternatif Yang Dapat Digunakan Sebagai Pemenuhan Permintaan Akan Kebutuhan Tempat. Tapi Dalam Membangun Di Lahan Basah Tidak Dapat Dilakukan Begitu Saja. Kita Harus Memperhatikan Berbagai Hal Dari Keadaan Tanah Di Site Yang Berdaya Dukung Rendah, Sistem Perbaikan Tanah Yang Dipilih, Teknologi Pondasi Yang Dipergunakan, Cara Mengatasi Kelembaban Sampai Kepada Keadaan Lingkungan Yang Harus Dijaga.Penulisan Skripsi Ini Berusahan Untuk Memberikan Masukan Bagaimana Sebainya Yang Harus Dilakukan Saat Membangun Di Lahan Basah Yang Sesuai Dengan Karakteristik Lahan Yang Selalu Basah. Hasil Penulisan Skripsi Ini Menunjukkan Bahwa Hanya Ada Beberapa Pondasi Tertentu Yang Sesuai Dengan Lahan Basah, Yaitu Pondasi Tiang, Pondasi Cakar Ayam, Pondasi Rakit Dan Pondasi Sarang Laba-Laba. Selain Pondasi Tiang Yang Dapat Menyangga Bangunan Tinggi, Pondasi Lain Dapat Menyangga Bangunan Dengan Tingkat Ketinggian Bangunan Menengah."

"Seiring dengan peningkatan investasi di wilayah negaranegaraberkembang, timbul satu kekhawatiran dari parainvestor mengenai keamanan dari proyek investasi yangdilakukan. Semakin banyaknya investasi yang masuk ke dalamwilayah negara berkembang diharapkan tidak membuatberkurangnya perhatian host country terhadap investor.Perlindungan investasi yang diberikan oleh MIGA merupakansalah satu cara untuk meredam kekhawatiran para investorterhadap keamanan investasinya di negara berkembang. MIGAmerupakan lembaga internasional yang dibentuk oleh BankDunia dengan disepakatinya Convention on Establishing TheMultilateral Investment Guarantee Agency tahun 1986.Pembentukan MIGA bertujuan untuk memperlancar arusinvestasi khususnya di antara negara anggota MIGA. Untukmelaksanakan tujuannya ini MIGA memiliki beberapa programasuransi investasi asing terhadap resiko-resiko nonkomersialdan program untuk mempromosikan investasi disetiap wilayah negara anggota. Dari sudut pandang HukumInternasional keberadaan MIGA merupakan hal menarik untukdibicarakan. MIGA sebagai lembaga internasional yangmenyediakan jasa asuransi investasi asing memiliki beberapaciri khas, seperti dalam hal distribusi hak suara MIGAmendasarkan pada besarnya prosentase modal disetor negaraanggota dan juga pada prinsip ”persamaan hak suara”;keanggotaan MIGA yang terbatas pada anggota Bank Dunia danBank of Switzerland, metode pembayaran kompensasi atauganti kerugian oleh MIGA yang mencoba untuk menguntungkanpihak investor dan host country. Salah satu penerapanmetode pembayaran kompensasi dapat dilihat dalampenyelesaian sengketa pembayaran klaim Enron olehPemerintah Indonesia."

"Penyelesaian sengketa bisnis melalui Arbitrase belum begitu diminati di Indonesia. Salah satu sebabnya adalah belum adanya Undang-Undang Arbitrase Nasional yang mengatur lembaga Arbitrase secara lengkap dan jelas. Peraturan yang ada, peninggalan kolonial (Rv) sudah ketinggalan jaman, sehingga tidak dapat dipakai menangani kasus-kasus arbitrase asing. Hal ini lebih dirasakan setelah Indonesia membuka pintu buat modal asing di akhir tahun enampuluhan. Pada umumnya hampir semua perusahaan patuncran (Joint Venture) memilih Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pada tahun 1981 dengan Keppres No. 34 Tahun 1981, Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Ternyata putusan arbitrase asing masih saja tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Hal ini merendahkan citra peradilan Indonesia di luar negeri. Baru pada tahun 1990, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing. Meskipun begitu ternyata masalah pelaksanaan putusan arbitrase asing belum dapat berjalan lancar. Kali ini yang menjadi ganjalan pokok adalah ketentuan pasal V paragraf 1 dan 2 Konvensi New York, yaitu yang mengatur penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing atas dasar bahwa putusan itu telah melanggar ketertiban umum di negara di mana putusan itu dimohonkan pelaksanaannya. Sementara itu di luar negeri pengadilan-pengadilan telah mengembangkan pemikiran dan pendapat yang lebih maju yaitu dengan jalan membedakan pengertian kepent incran umum menjadi "kepentingan umum domestik" dan "kepentingan umum dalam Hukum Internasional". Apa yang dalam hukum domestik dianggap melanggar kepentingan umum, tidak dengan sendirinya melanggar kepentingan umum menurut Hukum Internasional."