Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian Keamanan Indonesia ? Australia telah ditandatangani olehpemerintah kedua negara pada tanggal 13 November 2006, di Lombok,Indonesia. Bagi Indonesia perjanjian ini adalah upaya untuk mengikat kedua negara yang kerap mengalami hubungan yang pasang surut dalam sebuah kerjasama yang lebih erat, dan sekaligus untuk mencegah Australia melakukan campur tangan terhadap masalah internal Indonesia. Sedangkan bagi Australia, kerjasama ini lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga keamanan nasionalnya dari serangan terorisme, mengingat di Indonesia, telah terjadibeberapa kali serangan bom, dan tindakan teror yang memakan korban nyawa dari warga sipil Australia. Serangan bom tersebut antara lain bom di Hotel JW Marriot, bom di Kedutaan Besar Australia, bom Bali 1 dan bom Bali 2. Adanya konsep kedaulatan yang diusung dalam perjanjian keamanan ini dan peningkatan kerjasama serta mencuatnya aktor-aktor non-negara yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan stabilitas kawasan/internasional,membuat perjanjian ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh, terutama yang terkait dengan konsep-konsep dan paradigma dalam Ilmu Hubungan Internasional yang terdapat di dalamnya. Bagaimanakah Perjanjian Keamanan Indonesia ? Australia 2006 ditinjau dari sudut pandang ilmu Hubungan Internasional? Hal inilah yang akan dijelaskan secara detail di dalam tesis yang menggunakan metodologi kualitatif interpretatif dalam bentuk wawancara terhadap para perumus perjanjian keamanan RI ? Australia, khususnya daripihak Indonesia. Metode ini didukung juga dengan analisa terhadap dokumendokumen lainnya yang terkait. Jelas bahwa dengan adanya perjanjian ini kedua negara mempunyai kepentingan nasional yang hendak dicapai. Bagi Indonesia, kepentingan itu adalah kedaulatan dan keamanan, sedangkan bagi Australia kepentingan itu adalah keamanan karena adanya kekhawatiran akan serangan terorisme.Namun dari hasil wawancara dengan para perumus Lombok Treaty, diketahui bahwa terminologi keamanan yang tertera didalam perjanjian antara pemerintah RI dan Australia, bukan lagi keamanan dalam makna tradisional ataupun militer, melainkan keamanan dalam pengertian yang lebih luas dan komprehensif (comprehensive security).Keamanan yang lebih luas ini juga mencakup di dalamnya keamananmanusia (human security). Karena keamanan yang menjadi perhatian bersama kedua negara adalah keamanan dalam pengertian yang luas, dan ancaman yang mereka hadapi pun beragam, baik itu dari negara dan terutama juga dari nonnegara, maka kedua negara merasa perlu untuk bekerja sama dalam mengatasi dan memberantas ancaman-ancaman yang ada. Itu sebabnya kedua negara sepakat untuk bekerjasama demi meningkatkan keamanannya masing-masingdan keamanan mereka bersama, melalui sebuah rejim keamanan bernama Perjanjian Kerjasama Keamanan antara Pemerintah RI dan Australia. Dengan adanya konsep keamanan yang meluas, karena adanya ancaman yang beragam baik dari negara maupun non-negara, dan sekuritisasi isu-isu baru sebagai konsekuensinya, konsep keamanan manusia dan kerjasama keamanan (cooperative security) yang dibuat ke dalam sebuah rejim keamanan, maka dapat disimpulkan dalam tesis ini bahwa perjanjian ini tidak cuma dilatarbelakangioleh pemikiran dan paradigma realis, tetapi juga pandangan dariparadigma liberalis. "

"Dalam masyarakat yang hidup dan berkembang, tidaklah dapat dicegah terjadinya suatu perkembangan yang menuju terwujudnya suatu persekutuan (maatschap) di antara anggota-anggota masyarakat. Tujuannya dapat beraneka ragam, yang bahkan, juga dapat sampai pada suatu tujuan untuk mencapai keuntungan bagi mereka yang bersekutu tersebut.Sejarah telah menunjukkan, bahwa sejak manusia mengenal peradaban, sudah dikenal bentuk-bentuk persekutuan yang paling sederhana untuk mencari keuntungan, yakni dimana dua orang atau lebih bersama-sama menjalankan suatu usaha.Persekutuan demikian dengan tujuan melakukan perniagaan telah merupakan suatu kenyataan sejarah sejak jaman manusia mengenal peradaban. Keadaan tersebut dimulai dengan bentuk-bentuk yang paling sederhana, yaitu dalam bentuk kerjasama dimana dua atau beberapa orang menjalankan suatu usaha dengan tanpa membeda-bedakan antara kepentingan sekutu orang perorangan secara individual dengan persekutuannya.Perkembangan selanjutnya adalah keadaan dimana harta persekutuan itu dipisahkan dari harta milik pribadi masing-masing sekutu peserta. Selain itu dipisahkan juga kualitas tindakan masing-masing para peserta yakni apakah tindakan yang dimaksudkan sebagai tindakan khusus yang hanya mengikat persekutuan ataukah tindakan itu sifatnya di luar pengikatan persekutuannya. Jadi yang dengan perkataan lain, khusus hanya mengikat diri peserta sendiri secara pribadi.Dengan tingkat perkembangan yang demikian itu, maka terciptalah suatu bentuk persekutuan yang mempunyai "pribadi" sendiri, yaitu mempunyai identitas tersendiri yang terlepas dari identitas masing-masing peserta secara perorangan. Artinya, persekutuan kini diperlukan menjadi "sesuatu" yang mempunyai jiwa sendiri, yang menjadi suatu badan yang mandiri, yang dapat mempunyai dan menjalani suatu kehidupan sendiri.Atas dasar itu, maka muncullah kemudian suatu pengertian yang selanjutnya dikenal dengan nama "badan hukum", yang dalam bahasa asing disebut sebagai suatu "rechtspersoon", ataupun suatu "corporate body"?"

"Novasi atau disebut juga sebagai pembaharuan hutangmerupakan suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskansuatu perikatan lama sambil meletakan suatu perikatan baruyang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. DalamKUHPerdata, novasi adalah hasil terjemahan dari kataschuldvernieuwing dan secara umum dikenal sebagaipembaharuan hutang yang pengaturannya tercantum dalam BukuIII KUHPerdata terdapat dalam Bab IV bagian tiga pasal 1413sampai 1424. Meskipun demikian, sampai sekarang sebenarnyabelum ada istilah baku untuk menggantikan istilah novasi.Jika dikaitkan dengan kartu kredit sebagai alat pembayaran,maka dapat dilihat adanya penerapan konsep novasi ini.Penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu adalahberdasarkan perjanjian yaitu berawal dari perjanjianpenerbitan kartu kredit yang kemudian dilanjutkan denganperjanjian pemakaian kartu kredit. Perjanjian penerbitankartu kredit berupa pemberian fasilitas untuk membelibarang/jasa dengan tidak harus membayar secara tunai,antara penerbit dengan pemegang kartu. Perjanjian pemakaiankartu kredit berupa kegiatan memanfaatkan kartu kredit olehpemegangnya untuk memperoleh barang/jasa denganpembayarannya memakai kartu kredit tersebut dimanaselanjutnya melibatkan tiga pihak yaitu penerbit, pemegangkartu, dan merchant yang mana antara satu dengan yanglainnya saling mempunyai hubungan hukum. Di dalam hubunganhukum antara para pihak pada perjanjian kartu kredit inilahterlihat adanya penerapan konsep novasi. Hal ini dapatdilihat pada transaksi antara penerbit dengan merchant,dimana disini terjadi novasi subjektif aktif (yangdiperbaharui adalah krediturnya), sedangkan padapengkonversian hubungan hukum jual beli antara pemegangkartu dengan merchant menjadi hubungan hukum hutang piutangantara pemegang kartu dengan penerbit terjadi novasiobjektif(yang diperbaharui adalah objek dariperjanjiannya)."

"Distributor sebagai suatu Lembaga yang lahir dari suatu kebutuhan masyarakat berkembang saat ini, belum diatur secara khusus di dalam suatu Undang-undang, sehingga segala sesuatunya yang menyang kut perjanjian itu masih tergantung pada kebiasaan dalam praktek dan kesepakatan para pihak sesuai dengan azas Kebebasan berkontrak yang dianut di dalam hukum Perjanjian. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat suatu kasus dengan permasalahan hukum yang terjadi pada perjanjian distribusi berupa Perbuatan Melawan Hukum. Dalam kasus tersebut, terjadi Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Roche kepada PT. Tempo tanpa adanya suatu alasan yang telah di tentukan di dalam perjanjian, yaitu Wanprestasi. Pembatalan Perjanjian secara sepihak ini kemudian berakibat kerugian bagi pihak lain yaitu PT. Tempo. Oleh karenanya PT. Tempo mengajukan gugatan kepada PT. Roche melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah dilakukan upaya perdamaian dan proses persidangan, akhirnya gugatan dimenangkan oleh PT. Tempo dengan dikabulkannya petitum yang diajukan oleh PT. Tempo."