Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban perdata dan pembebanannya dalam hal terjadi pencemaran laut yang bersumber dari pembuangan (dumping) limbah minyak dari kapal tanker ke laut, yang ditinjau dari berbagai instrumen hukum yang terkait baik konvensi internasional dan protokol turunannya maupun produk hukum nasional. Skripsi ini melalui penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, mengkaji sebuah kasus pencemaran laut yang terjadi di Balikpapan pada tahun 2004 silam yang bersumber dari pembuangan limbah minyak berupa oil sludge dari Kapal Tanker MT Panos G ke Teluk Balikpapan yang ditinjau dari Protocol 1992 of Civil Liability Convention 1969 for Oil Pollution Damage dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya UU No.23 Tahun 1997 dan UU No.32 Tahun 2009. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan atas gugatan Pemkot Balikpapan dalam kasus pencemaran tersebut serta mengidentifikasi sistem channelling liability sebagaimana yang diatur dalam regime CLC 1969/Protocol 1992 yang dianut oleh beberapa instrumen hukum nasional. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dibuatnya sebuah pengaturan khusus dan komprehensif mengenai dumping ke laut yang dapat mengikuti regime Protocol 1996 London Dumping Convention, diciptakannya harmonisasi pengaturan hukum mengenai pembebanan tanggung jawab perdata (channelling liability) yang dapat mencakup semua ruang lingkup pencemaran laut yang bersumber dari minyak dan limbahnya, dilakukannya amandemen Protocol 1992 CLC dengan memperluas ruang lingkup (definisi) minyak agar mencakup juga residual oil.

---

This thesis discusses the regulation concerning civil liability and its imposition in a marine pollution originating from disposal (dumping) of oil waste from the tanker into the sea, reviewed by various relevant legal instruments, both conventions and their derivative protocols and also national legislations. This thesis, through a juridical normative research by qualitative analysis method, examines a case of marine pollution occured in Balikpapan in 2004 which was resulted from oil sludge dumping from the MT Panos G oil tanker into The Balikpapan Bay, reviewed by Protocol 1992 of Civil Liability 1969 for Oil Pollution Damage and various relevant legislations, including Law Number 23 of 1997 Concerning Environmental Management and Law Number 32 of 2009 Concerning Protection and Management of Environment. In addition, this thesis analyzes the interlocutory decision issued by District Court of Balikpapan for the lawsuit of Balikpapan Government in that case, and also identifies the channelling liability system as regulated in CLC 1969/Protocol 1992 which was adopted by some national legal instruments.The results of this thesis suggest that a special and comprehensive enactment is needed concerning dumping into the sea which can adopt the regime of Protocol 1996 London Dumping Covention, a unification of regulations concerning the channelling liability covering the entire scope of marine pollutions originated from oil and its wastes, an ammendment to Protocol 1992 CLC by extending the scope (definition) of oil in order to include residual oil."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan prarancangan pengolahan libah radioaktif padat yang berupa abu insenerasi, resin penukar ion bekas, konsentrat padat dan metal sludge dengan proses mokrowave dengan cara peleburan dalam suatu melter menggunakan teknik microwave. Hasil reduksi volum limbah hingga 1/20 kali dari volum limbah semula dan berbentuk padatan yang solid sehingga mudah disimpan dan dipindahkan ketempat penyimpanan limbah. Dengan demikian bahwa pengolahan menggunakan sistem microwave nempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan proses immobilisasi di mana lebih efisien dan efektif. Dalam prarancangan instalasi pengolahan limbah radioaktif padat mokrowave ini dilakukan penyusunan konseptual desain dan proses diagram alir prarancang."

"Pengakuan terhadap prinsip negara kepulauan Indonesia dalam UNCLOS 1982 harus dibayar dengan mengakomodir kepentingan yang sah dan hak-hak tertentu negara pengguna perairan negara kepulauan, berupa hak lintas kapal dan pesawat udara asing melalui alur laut kepulauan. Indonesia kemudian menentukan skema alur laut kepulauan, yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang terdiri dari ALKI I, ALKI II, dan ALKI III beserta cabangcabangnya. Namun, menurut Amerika Serikat dan Australia, penetapan tiga ALKI tersebut belum cukup mengakomodir kepentingan mereka. Menurut Amerika Serikat, Indonesia telah membatasi hak terbang diatas perairan kepulauan Indonesia dan terjadi ketidakkonsistenan penetapan hak lintas dalam UNCLOS 1982. Hasjim Djalal, pakar hukum laut interrnasional menjelaskan bahwa sehubungan dengan belum ditentukannya ALKI dari timur ke barat, maka kapalkapal asing yang melalui perairan Indonesia dari arah timur ke barat berhak menentukan sendiri jalur pelayaran mereka. Apabila Indonesia menginginkan kapal asing melintas di jalur yang dikehendaki, maka Indonesia harus secepatnya menentukan alur laut kepulauan Indonesia timur-barat. Penelitian ini akan mengkaji apakah Indonesia perlu memenuhi tuntutan dunia internasional untuk membuka ALKI Barat-Timur, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan implikasi yang mungkin terjadi jika ALKI Barat-Timur tersebut diwujudkan.

---

Recognition of the principles of Indonesia archipelagic state in UNCLOS 1982, should be paid to accommodate the legitimate interests and rights of certain countries that use the waters in the archipelagic state, in the form of a right of passage of foreign ships and aircrafts through archipelagic sea lanes. Indonesia then determines the archipelagic sea lanes scheme, known as the Indonesian archipelagic sea lanes (ALKI) consisting of ALKI I, ALKI II and III and their branches. However, according to the United States and Australia, the establishment of three ALKI are not sufficient to accommodate their interests. According to the United States, Indonesia has restricted the right to navigate over the waters of Indonesia and there is an inconsistency in the determination of a right of passage based on UNCLOS 1982. Hasjim Djalal, an expert on the International Law of the Sea explained that considering the fact that the ALKI from east to west has yet to be determined, the foreign ships through Indonesian waters from east to west, has the right to determine their own shipping line. If Indonesia wants every foreign ships to pass in the desired track, then Indonesia should immediately determine the Indonesian east-west archipelagic sea lane east-west. This study will examine whether Indonesia needs to fulfill the demands of the international community to open ALKI West-East, taking into account various aspects and implications that may occur if the East-West ALKI is realized."