Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi sangat erat kaitannya dengan perkembangan hukum dan juga sebaliknya perkembangan hukum disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Salah satu teknologi yang sangat pesat adalah sering perkembangan penggunaan radio sebagai sarana telekomunikasi. ITU sebagai tugas untuk gelombang salah satu badan khusus dari PBB mempunyai melakukan koordinasi dalam penggunaan gelombang radio, dilakukan melalui berbagai organ khusus yang utama dalam melakukan pengaturan itu yang telah dibentuk. Prinsip adalah bahwa radio tidak dapat menjadi hak milik suatu negara harus memperhatikan gelombang dan setiap negara dalam penggunaannya kepentingan negara lain. Selain itu ditekankan bahwa pemberian hak oleh ITU kepada suatu negara merupakan hak pakai, bukan merupakan hak pemilikan. Atas dasar ini, maka disusun suatu konvensi yang dinamakan International Telecommunication Union Convention. Konvensi ini terakhir telah direvisi pada tahun 1982 dalam suatu Plenipotentiary Conferences di Nairobi. Dengan adanya konvensi maka diharapkan pemakaian gelombang radio sebagai sumber daya alam yang terbatas dapat dilakukan dengan seefektif dan seefesien mungkin."

"Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional dibidang ekonomi yang mana didalamnya memuat pengaturan penanaman modal (investment chapter) yang digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam mengatur penanaman modal asing, termasuk Indonesia. Adapun masalah yang akan dibahas antara lain bagaimana pengaturan penanaman modal dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia dan CEPA Indonesia-EU dengan menggunakan FTA EU-Singapura dan Model BIT India sebagai pembanding, dan kemudian berdasarkan perbandingan tersebut manakah pengaturan yang sebaiknya dimuat dalam CEPA Indonesia-EU. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan pendekatan komparatif dan konseptual. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan penanaman modal yang ada dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia, FTA EU-Singapura, dan Model BIT India untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan yang sebaiknya diatur dalam CEPA Indonesia-EU. Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat substantial obligations yang terdapat dalam perjanjian investasi internasional tersebut sebagai faktor pembanding yang meliputi standard of treatment (yang terdiri dari national treatment, most favoured nation treatment, fair and equitable treatment, serta full protection and security, performance requirements, expropriation, dan penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah terdapat persamaan dan perbedaan dari masing-masing perjanjian investasi internasional yang ada, dan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ada Model BIT India merupakan perjanjian yang paling ideal untuk diadopsi Indonesia dalam CEPA Indonesia-EU.

---

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is a form of international agreement in the field of economics which contained investment chapter used by various countries in the world in regulating foreign investment, including Indonesia. The problems that will be discussed within this paper include how foreign investments are regulated in the investment chapter on CEPA Indonesia-Australia and the CEPA Indonesia-EU using the FTA EU-Singapore and Model BIT India as a comparison, and then based on these comparisons which provision should be included in the CEPA Indonesian-EU. To answer this problem, a comparative and conceptual approach is used. A comparative approach is used to see how the investment provision exist in the investment chapter of the CEPA Indonesia-Australia, the EU-Singapore FTA, and the Indian BIT Model to provide an overview of the provisions that should be regulated in the Indonesia-EU CEPA. The conceptual approach is used to view the substantial obligations contained in the international investment agreement as a comparison factor in which includes the standard of treatment (which consists of national treatment, most favorite nation treatment, fair and equitable treatment, and full protection and security), performance requirements, expropriation, and dispute resolution. The conclusion of the research conducted is that there are similarities and differences from each of the existing international investment agreements, and based on the similarities and differences that exist, the Model BIT India is the most ideal agreement to be adopted by Indonesia in the CEPA Indonesia-EU."

"Tesis ini menganalisis kasus interferensi pada pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk layanan seluler 3G berbasis sistem UMTS akibat pemancaran gelombang radio pada pita frekuensi 1983,125 - 1990 MHz oleh PT. ST yang menggunakan sistem PCS-1900. Hasil penelitian ini mengusulkan konsep penyelesaian terhadap kasus interferensi dimaksud dengan cara mencabut penetapan pita frekuensi radio 1900 MHz dari PT. ST serta menetapkan pita frekuensi radio 2360 - 2375 MHz atau 2375 - 2390 MHz kepada PT. SFT pada 7 Zona Layanan yang ditinggalkan operator BWA 2,3 GHz dan mengarahkan untuk terciptanya konsolidasi pada 8 Zona Layanan lainnya antara PT. SFT dengan operator BWA 2,3 GHz.

---

This thesis analyzes the case of interference on 2.1 GHz band for UMTS-based 3G cellular services due to radio waves emission on 1983.125 - 1990 MHz band by PT. ST which is using PCS-1900 cellular system. Results of this study proposed a solution by revoking the 1900 MHz license from PT. ST and made new assignment on 2360 - 2375 MHz band or 2375 - 2390 MHz band to PT. SFT at 7 Service Zones which left by 2.3 GHz BWA operators and promote the consolidation at the remaining 8 Service Zones between PT. SFT with 2.3 GHz BWA operators."