Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organperseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Sahamyang fungsinya antara lain melakukan persetujuan terhadap perubahan anggarandasar perseroan dan perubahan data perseroan. Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham dapat dibuat secara notariil maupun dibawah tangan. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perubahan anggaran dasar perseroanmaupun data perseroan harus dimohonkan persetujuan atau diberitahukan kepadaMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Untuk keperluan permohonan danpemberitahuan ini, perubahan anggaran dasar perseroan ditentukan harusdinyatakan dalam suatu akta notaris. Sedangkan, perubahan data perseroan tidakditentukan harus dalam bentuk akta notariil atau cukup dengan akta dibawahtangan. Namun demikian, perseroan kadang hanya menyatakan risalah rapattersebut secara internal yaitu hanya dinyatakan dibawah tangan. Tesis ini akanmenganalisa keabsahan dan keberlakuan dari risalah rapat umum pemegangsaham dibawah tangan yang tidak dinyatakan secara notariil. Apabila perubahananggaran dasar hasil RUPS itu tidak dinyatakan dalam akta notaris dalamtenggang waktu 30 (tigapuluh) hari, maka berita acara rapat yang berisi keputusanRUPS atas perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan lagi dalam aktanotaris. Maka, sanksinya hanyalah tidak boleh dituangkan lagi kedalam aktanotaris. UUPT tidak mengatur kebatalannya akta tersebut apabila tidak dibuatdalam akta notaris, sehingga risalah RUPS perubahan anggaran dasar yang dibuatdibawah tangan tersebut tetap sah. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, dilakukanpenelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dan pendekatan kasus (case approach).;In conducting its business, a limited liability company requires and depends on itsorgans. The General Meeting of Shareholders is one of the company’s organswhich has the function, among others, the approval of the changes to thecompany's articles of association and company data changes. Deed of Minutes ofthe General Meeting of Shareholders may be notarized or unnotarized. IndonesianLimited Liability Company Act requires that changes in the company's articles ofassociation of the company and the changes in data must be requested approval ornotified to the Indonesian Minister of Justice and Human Rights. For the purposesof this approval and notice, change the company's articles of association isrequired to be stated in a notarial deed. Meanwhile, the company's data changes isnot required to be in the form of notarial deed. However, the company often onlymade the minutes of the meeting stated internally that is in the form ofunnotarized deed. This thesis will analyze the validity and enforceability of theunnotarized minutes of the general meeting of shareholders. If the minute of theGeneral Meeting was not notarized within a period of 30 (thirty) days, then theminutes containing the changes in company’s constitution can not be stated againin a notarial deed. Thus, the penalty is that the minutes no longer can be notarized.Company Law does not regulate the deed becomes invalid if not made in the formof notary deed, so that the minutes of the General Meetings remains valid. Inanalyzing this, the method of this research will be a juridical normative methodwith statute approach and case approach."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang strategis bagi penanam modal asing untuk melakukan kegiatan penanaman modal, di mana telah membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan hukum dalam bidang perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan pemegang saham pinjam nama atau nominee shareholder dalam Perseroan Terbatas di Indonesia, khususnya dalam PT Indo. Pemegang saham pinjam nama merupakan bentuk nyata daripada konsep nominee yang dikenal dalam sistem hukum negara-negara Common Law, di mana Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law tidak mengenal konsep tersebut dalam peraturan perundang-undangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Konsep nominee tersebut dilakukan antara warga negara asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia dengan warga negara Indonesia yang hanya dipinjam namanya sebagai pemegang saham terdaftar berdasarkan hukum formil Indonesia dan Anggaran Dasar perseroan. Warga negara asing tersebut hanya bertindak sebagai beneficiary, yaitu, pihak yang menerima kenikmatan atau kemanfaatan dari nominee shareholder yang tercatat namanya sebagai pemegang saham perseroan. Lahirnya konsep tersebut di Indonesia adalah salah satunya dilatarbelakangi untuk menghindar dari pengaturan suatu perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan asing. Konsep nominee tidak dikenal dalam hukum Indonesia, tetapi ada larangan terhadapnya yang dimuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

---

Indonesia is one of the most strategic nations for foreign investors to perform indirect investment activities, in which has affected some legal aspects within the nation?s company law. This effect is evidenced by the existence of nominee shareholder within Limited Company in Indonesia, especially within PT Indo. Nominee shareholder is commonly known and used in nations which has Common Law legal system. Indonesia has Civil Law legal system that does not recognize the use of nominee shareholder in its laws and regulations. Based on this problem, a normative juridical approach is used as a method to analyse this research accordingly. The use of nominee shareholder was conducted among foreign nationals who simply borrowed Indonesian nationals? name as a registered shareholders in Limited Company regulated by formal laws of Indonesia and the company's article. Foreign nationals are acting as a beneficiary, that is, those who receive pleasure or usefulness of nominee registered shareholders as shareholders of the company. The existance of the nominee shareholder in Indonesia is caused by foreign nationals who wants to avoid foreign companies classification. The use of nominee shareholder is not recognized in Indonesian law, but there is a prohibition against the provision regulated in Article 33 paragraph (1) of Indonesian Capital Investment Law No. 25 Year 2007."

"Dalam praktek bisnis sehari-hari, perusahaan melakukan transaksi bisnis baik dengan pihak ketiga, maupun dengan pihak terafiliasi. Di Indonesia, setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi, harus memenuhi prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanpa melihat materialitas nilai dari transaksi tersebut, atau dampak positif dari transaksi yang dilakukan, termasuk apakah transaksi tersebut telah dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi yang wajar (arms lenght).Dalam prakteknya transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi atau dikenal sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak selalu berdampak buruk bagi Perusahaan dan atau pemegang sahamnya. Kadangkala transaksi yang dilakukan justru dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja Perseroan yang akhirnya memberikan dampak positif bagi pemegang saham karena meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) .Dengan kondisi dan tipikal dari pemodal jangka pendek yang umumnya memiliki saham Perseroan kurang dari 5% (lima per seratus) dari saham Perusahaan Tercatat, pemegang saham minoritaslindepende, biasanya hanya berkepentingan terhadap capital gain berupa selisih keuntungan atas pergerakan harga saham di Bursa. Akibat dari intensi kepemilikan saham yang hanya bersifat jangka pendek, seringkali pemodal tersebut tidak terlalu merasa berkepentingan terhadap pengelolaan operasional Perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan kehadiran mereka sebagai pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan bukan menjadi hal yang penting bagi mereka.Akibat ketidak hadiran mereka dalam Rapat Umum Pemegang Saham seringkali korum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan persetujuan suatu transaksi yang berdasarkan ketentuan Peraturan IX.E.1 sulit tercapai sehingga Perusahan Tercatat harus beberapa kali melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan melalui beberapa tahapan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta membutuhkan proses yang tidak mudah untuk melaksanakannya. Jika transaksi yang dilakukan nilainya tidak material, hal tersebut justru menimbulkan inefisiensi bagi Perusahaan yang akhirnya merugikan perusahaan. Kesulitan yang dihadapi Perseroan akhirnya justru menghilangkan esensi dari tujuan Perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.Tesis ini berusaha untuk melihat apakah Peraturan yang mengatur transaksi benturan kepentingan sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada publik cukup efektif dan memenuhi substansi tujuan utamanya memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritaslindependen, dengan membandingkan antara praktek yang dilakukan salah satu Perusahaan Tercatat dengan regulasi yang mengatur transaksi serupa di Indonesia, Malaysia dan Singapura."

"ABSTRAKProses pengalihan hak atas saham menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Persyaratan lainnya adalah keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau dikenal dengan pre-emptive rights. Persyaratan terakhir ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Setiap proses pengalihan hak atas saham merupakan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam perkara yang menjadi bahasan dalam tesis ini, permohonan pengalihan hak atas saham PT X ditolak oleh Menteri. Penolakan Menteri tersebut dikeluarkan oleh Dirjen AHU berdasarkan surat yang dikirimkankan oleh BI, salah satu pemegang saham PT X. Isi surat dari BI adalah permohonan penolakan persetujuan pengalihan dan konversi saham dalam PT X. PT X kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek gugatan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU yang menjawab surat permohonan BI. Penulisan tesis ini menitikberatkan pembahasan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses permohonan persetujuan atau pemberitahuan mengenai pengalihan hak atas saham di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang melatarbelakangi pengalihan hak atas saham di PT X.

---

ABSTRACTThe process of the rights of shares transfer according to the pertaining regulations shall obtain the approval of the General Meeting of Shareholders in advance. Another requirement is the obligation to offer the other existing shareholders first or known as pre-emptive rights. Such requirement is one of legal protection means for minority shareholders. Every process of the rights of shares transferring is an amendment of the articles of association which requires the approval from or notification to the Minister of Just ice and Human Rights of RI. In the case that discussed in this thesis, the application for the rights of shares transfer of PT X is rejected by the Minister. Such Minister’s rejection was issued by the Dirjen AHU based on the letter issued by BI, one of the shareholders of PT X. The content of the letter from BI is a plea to reject the approval of the transfer and conversion of shares in PT X. PT X then filed a lawsuit to the Administrative Court in which the object of the lawsuit is the letter that issued by the Dirjen AHU. This thesis writing focuses on the discussion on the pertaining regulation relating to the application process for approval or notification of the rights of shares transfer at the Ministry of Justice and Human Rights of RI and the validi ty of the General Meeting of Shareholders on the rights of shares transfer in PT X."

"Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Perseroan, untuk menetapkan kuorum Rapat umum pemegang Saham ketiga, jika Rapat Umum pemegang Saham pertama dan kedua tidak mencapai kuorum atau atas permohonan pemegang Saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, untuk pemberian izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarkan Rapat umum Pemegang Saham jika Direksi dan Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan Rapat umum pemegang saham atas permintaan pemegang saham. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan asas asas hukumnya, dikaji kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan penetapannya yaitu Penetapan Ketua pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.P/2004/PN Smg. Dalam penetapan tersebut Ketua Pengadilan negeri Semarang telah memberikan izin penyelenggaraan RUPS dengan agenda acara perubahan anggaran dasar dan menetapkan kuorum RUPS atas permohonan Perseroan, yang merupakan penyimpangan dari kewenangan yang diberikan dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan bentuk penyimpangan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 yang tidak mengatur kewenangan Ketua pengadilan Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS dengan agenda acara perubahan anggaran dasar.

---

Authority of the Chairman of the District Court upon request of the company, to set a quorum of the general meeting of shareholders or the third, if the first general meeting of shareholders and the two did not reach the quorum or solicitation of shareholders representing 1/10 (one tenth) of the total number of shares with lawful voting rights, for granting permission to the shareholders to hold the general meeting of shareholders if the Board of Directors and Board of Commissioners did not hold the general meeting of shareholders at the request of a shareholder. By using the methods of normative research through its legal basis, the basic approach examined the Authority Chairman of the District Court in issuing its Determination that the Chairman of Semarang District Court No. 30/Pdt. P/2004/PN Smg. In the determination of the Semarang District Court Chairman has given permission for the GMS with the agenda of change the articles of Association and establish the quorum of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS upon request of the company, which is a deviation from the given authority in Law Number 40 year 2007 on limited liability company and form deviations of law number 1 year 1995 does not regulate an authorizes the Chairman of the District Court relating to the holding of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS agenda bylaws changes."

"Akta pernyataan keputusan rapat merupakan akta Notaris (akta otentik) sebagai akta partij yang memuat isi akta risalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas yang dibuat dibawah tangan. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010, seorang Notaris di Surakarta dilaporkan berkaitan dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat nomor 3 tanggal 6 januari 2006 yang didasari oleh akta pernyataan keputusan rapat nomor 2 tanggal 6 januari 2006. Bahwa dalam akta nomor 3 dimasukkan kata-kata akta nomor 2 tersebut telah mendapat pengesahan dari yang berwajib, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Sehingga timbul permasalahan dalam tesis ini yaitu apakah akta pernyataan keputusan rapat PT IVU mengenai penyesuaian seluruh anggaran dasar harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat dijadikan dasar untuk pembuatan akta pernyataan keputusan rapat selanjutnya mengenai perubahan data Perseroan. Bahwa ternyata akta nomor 2 tersebut memuat berita acara rapat PT IVU mengenai penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menurut undangundang untuk hal tersebut tidak diperlukan pengesahan hanya persetujuan perubahan anggaran dasar saja sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah keliru dalam penafsiran kata pengesahan tersebut karena yang dimaksudkan kata pengesahan dalam akta nomor 3 tersebut adalah untuk akta pendirian PT IVU dan bukan akta nomor 2 tersebut dan akta nomor 3 tentang perubahan data Perseroan tetap bisa dibuat walaupun akta nomor 2 tentang penyesuaian anggaran dasar tersebut belum disetujui oleh Menteri.

---

The statement of minutes of meetings is a notary deed (authentic deed) as a parties deed which contains the essences of minutes of meeting the general meeting of shareholders of the limited liability company that were made as an authentic deed. On the verdict of the Supreme Court number 1860 K/Pid/2010, a notary public in Surakarta was reportedly related to charges of entering false information in making the statement of minutes of meeting deed no. 3 dated 6 January 2006 based on the statement of minutes of meeting deed no. 2 dated January 6, 2006. That in deed number 3, the wording of the deed number 2 were also included and it has been approve from the authorities, in this case the Minister of Justice and human rights.

Problems that were appoint in the thesis is whether statement of minutes of meetings of PT IVU which contains the adjustment of all articles of association must be obtained approval from the Minister Of Justice And Human Rights Republic Of Indonesia that can be used as a basis for making the statement of minutes of meetings on the amendments of the company data for next meeting. That turns on that deed number 2 contain the adjustment of article of association of PT IVU to the Limited Liability Company Act which according to the act those thing does not need endorsement only approval of the amendment of articles of association, in this case is District Court and High Court was wrong in exegesis the passage word for word intended ratification in the deed number 3 is for PT IVU article of association and not deed number 2 and the deed number 3 contains the data of the company can still made although the number 2 about the adjustment articles of association wasn't been approved by the Minister."

"Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting terkait dengan tugasnya dalam membuat akta otentik di bidang pasar modal. Atas dasar tugas dan peranannya tersebut Notaris harus mendalami seluk beluk dan ketentuan peraturan yang ada dalam pasar modal karena setiap aksi korporasi yang dilakukan emiten memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda-beda tergantung kepada peraturan yang mengaturnya sehingga notaris harus memastikan agar pembuatan akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan pasar modal pada khususnya. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Peranan notaris tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kedudukan notaris yang harus memiliki sikap independen, adil dan tidak memihak kepada pihak manapun. Dengan berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kode etik notaris serta standar profesi notaris yang ada, maka notaris secara nyata telah menjaga kepentingan pemegang saham minoritas yang ada dalam suatu perseroan terbuka yang mana kepentingan mereka seringkali terlanggar.Dalam penelitian ini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. XYZ Tbk selaku emiten ketika melakukan Penawaran Umum Terbatas III yang didahului dengan Aksi Korporasi berupa Reverse Stock dan Penambahan seri saham baru yaitu seri B, sehingga pemegang saham minoritas merasa perlu untuk menyatakan protes serta keberatan mereka secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan seperi Bapepam-LK, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta profesi penunjang pasar modal termasuk juga Notaris. Hal ini ternyata berkaitan erat dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus dan mendalam mengatur mengenai prosedur pelaksanaan Reverse Stock Split sehingga PT. XYZ Tbk diduga melanggar ketertiban umum yang berlaku di Pasar Modal. Notaris dalam kasus ini harus memiliki sikap analitis yang tajam serta keseksamaan dalam melihat suatu Aksi Korporasi yang dilakukan oleh suatu Emiten serta memperdalam pengetahuan mengenai Pasar Modal.

---

Notary as a profession that supports a Capital Market has a role and important responsibilities related to his/her job in making authentic act of the capital market. On that basis of its roles and duties, notary must explore the rules and regulations that exist in the capital markets since any corporate actions issuers have different terms and conditions vary depending on the regulations that govern it, so that the notary must ensure that the deed in accordance with the regulations legislation in general and capital markets in particular rules. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. This role of notary relates with the position of a notary who must have an independent attitude, fair and impartial to any party. By sticking to the rules in the capital market, code of ethics and standards of professional notary, a notary has saved the interests of minority shareholders in a company where their interests are often violated.

This research shows a violation practice performed by PT. XYZ Tbk as the issuer of Right Issue III, preceded by a Reverse Stock Corporate Actions and the addition of a new series of shares of series B, so that minority shareholders feel the need to protest and express their objections in writing to the interested parties such: Bapepam-LK, the Minister of Justice and Human Rights, as well as supporting professionals including Notary capital markets. Apparently, this is closely related to the lack of legislation that specifically regulates the procedure and in-depth implementation of the Reverse Stock Split and PT. XYZ Tbk allegedly violating public order prevailing in the Capital Market. Consequently a notary must have a keen analytical attitude and thoroughness in seeing a Corporate Actions performed by an Issuer and deepens knowledge about Capital Markets."