Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengambilaihan PT. Bank Centuty Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam memperoleh data yang diperlukan peneliti melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Latar belakang skripsi ini bermula pada krisis keuangan tahun 1997 yang melanda Indoensia dan mengakibatkan sektor perbankan kehilangan kepercayaanya. Kemudian pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai dasar yang kuat dalam menganalisi Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik dan keputusan pengambilalihan tersebut menggunakan tiga perundangan.

---

This thesis is about the takeover of PT. Bank Century Tbk. by Indonesia Deposit Insurance Corporation. The approach that used is qualitative approach, which is descriptive. To obtain data, researcher conducted a literature study and field study through in-depth interview. The background of this thesis began in the 1997 financial crisis that hit the Indonesia and cause banking sector loss of trust. Then, the Goverment established Indonesia Deposit Insurance Corporation to restore public trust. The research results states that Indonesian Central Bank has a strong foundation in analyzing Century Bank as a bank that allegedly failed to affect systemic and acquisition decisions using the three laws."

"Dalam menjalankan jabatannya, seorang PPAT dapat dilakukan tuntutan pidana. Namun tidak semua PPAT yang tersangkut dalam suatu perkara pidana benar melakukan tindak pidana yang disangkakan tersebut. Pada penulisan ini, penulis memfokuskan pada pemasalahan yang terjadi pada seorang PPAT di Jayapura, yaitu terkait dengan pelaksanaan jabatan oleh PPAT di Jayapura dan juga terkait dengan tuntutan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jabatan PPAT terdapat beberapa yang tidak dilakukan oleh PPAT, dan terhadap dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat tidak terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP.

---

In running position, a PPAT can be done to criminal prosecution. But not all PPAT implicated in a criminal case really committed the crime alleged is. At this writing, the author focuses on pemasalahan happens to a PPAT in Jayapura, which is associated with the implementation of the post by PPAT in Jayapura and also related to the alleged charges of committing criminal offenses of embezzlement certificate. The study was conducted by the research literature that is both normative law, namely by working out library materials. It can be concluded that in the implementation of the post PPAT there are some that are not made by PPAT, and on suspicion of committing the crime of embezzlement certificates are not met the elements of Article 372 of the Criminal Code."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang saham publik dalam penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara dan pemenuhan kewajiban Bank Gagal dalam rangka keterbukaan informasi menurut peraturan di perbankan dan pasar modal. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara mengakibatkan Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Gagal. Pemegang saham publik kehilangan haknya sebagai pemegang saham meskipun kepemilikan pemegang saham publik masih diakui dan tercatat dalam anggaran dasar Bank Gagal. Bank Gagal tetap wajib melakukan keterbukaan informasi sehingga pemegang saham publik mengetahui perkembangan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbaiki kondisi keuangan Bank Gagal.

---

This thesis describes the status of public shareholders in the handling process of Failing Bank performed by Deposit Insurance Corporation through temporary capital placements and the fulfilment of disclosure obligation of the Failing Bank in accordance with rule and regulation in banking sector and capital market. This thesis applies library research method using secondary data as data sources.The handling process of Failing Bank performed by Deposit Insurance Corporation through temporary capital placements results in Deposit Insurance Corporation taking over all the rights and powers of General Shareholders Meeting, the title of ownership, management and/or other interest of the Failing Bank. Rights of public shareholders are surrendered although the ownerships are still recognized and recorded in the article of association of the Failing Bank.Failing Bank is still obligated to provide disclosure to ensure public awareness of any progress of corrective actions taken by Board of Directors and Board of Commissioners to improve the financial condition of the Failing Bank."

"ABSTRAKDi dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab pribadi atas kelalaian dan/atauperbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Direksi bank juga dimintauntuk melepaskan dan menyerahkan segala hak, kepemilikan, serta kepengurusan bankapabila bank dinyatakan sebagai bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau diambilalih oleh LPS . Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana tanggung Jawab Hukumdari Direksi Bank akibat bank yang dikelolanya menjadi bank gagal berdampak sistemik,sehingga kepemilikannya harus diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),dengan mengambil contoh pengambilalihan Bank Century oleh LPS. Melalui metodepenelitian normatif, tesis ini juga membahas mengenai akibat hukum yang terjadi bagi bankakibat pengambilalihan oleh LPS tersebut. Tesis ini juga membahas mengenai dapat tidaknyaditerapkan suatu prinsip business judgment rule untuk membebaskan direksi dari tanggungjawab pribadi atas kerugian bank.

---

ABSTRACTIn the Act. 24 of 2004 conceming the Deposit Insurance Corporation (DIC) requiresdirectors to take personal responsibility for negligence and / or unlawful acts that resulted inbank losses. Bank directors were also asked to release and surrender all rights, title andstewardship of the bank when the bank declared a bank failed and it was decided to berescued or taken over by DIC. This thesis describes how the responsibilities of the Law of theDirectors of the Bank due to a bank that manages the bank failed systemic impact, so thatownership must be taken over by the Deposit Insurance Corporation (DIC), by taking theexample of Bank Century’ takeover by DIC. Through normative research methods, this thesisalso discusses the legal consequences that occurred for banks due to the takeover by DIC andcan be applied whether or not a principle of business judgment rule to relieve directors frompersonal liability for bank losses."

"Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank. Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia sudah terbentuk namun keberadaan lembaga ini belumlah dikenal dan dipahami oleh masyarakat secara luas, termasuk bentuk konstruksi hukum yang seharusnya dari lembaga ini. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian normative yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa konstruksi hukum dari Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia tidak terlepas dari masalah penanggungan dan pertanggungan. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dapat melindungi dana nasabah. Dengan adanya lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, maka apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Dengan adanya pembayaran premi oleh bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan maka telah terjadi peralihan risiko dari bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan."