Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang dari skripsi ini yaitu pemerintah bermaksud mengoptimalkan penerimaan perpajakan negara melalui kebijakan sunset policy. Yang dimaksud dengan sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagai implementasi Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Pokok permasalahan dari skripsi ini yaitu pelaksanaan dari sunset policy dan bagaimanakah efektivitas pelaksanaannya sampai dengan 31 Desember 2008. Pelaksanaan ketentuan sunset policy telah meningkatkan ketaatan masyarakat sekaligus penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu sunset policy berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 termasuk dalam intensifikasi perpajakan karena meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak lama dan wajib pajak baru lalu sunset policy berdasarkan Pasal 37A ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 termasuk ke dalam ekstensifikasi perpajakan karena menambah wajib pajak baru.

---

The background from this thesis is government meant to maximised the country's income from taxation through the sunset policy. That was meant with sunset policy was the policy of giving of taxation facilities, in the form of the abolition of administrative sanctions of taxation took the form of the interest that was arranged in the Article 37A number regulations 28 in 2007. The main subjects of this thesis are the implementation from sunset policy and how its effectiveness to implementation until December 31st 2008. Implementation of the provisions sunset policy increased the community's obedience at the same time state revenue from the sector of taxation. Because of that sunset policy was based on the Article 37A paragraph (1) number regulations 28 in 2007 including in the intensification of taxation because of increasing acceptance of the tax from the long tax obligator and new tax obligator and sunset policy based on the Article 37A paragraph (2) number regulations 28 in 2007 including inside extensification of taxation because of increasing the new tax obligator."

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang salah satu kebijakan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pasal 37A Undang-Undang No.28 tahun 2007, yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mengajak Wajib Pajak ke arah keterbukaan agar para Wajib Pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, yang akhirnya memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Kendatipun kebijakan Sunset Policy ini tidak sama dengan pengampunan pajak pada umumnya, namun diharapkan hasil dari pelaksanaan kebijakan ini dapat mendorong adanya transparansi di bidang perpajakan.

---

The focus of the study is to explain about one of the fiscal policy which is issued by the government through the Tax Law No.28 year of 2007 article 37A, called Sunset Policy. This is a qualitative research with descriptive design.The result of the research shows that the implementation of this policy forced by the willingness of the government to encourage the taxpayers towards voluntarily tax compliance. This somehow, will give a positive impact to the national income. Although the policy is different from tax amnesty, the government expected that the result from its implementation will empower the transparencies in taxation."

"Tesis ini adalah studi kasus untuk melihat evaluasi pelaksanaan sunset policy di KPP KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama selama Januari sampai December 2008 dan Januari sampai Februari 2009. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatip dengan jenis penelitian deskriptip . Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan study literatur. Kebijakan sunset policy ketika penelitian ini berlangsung sudah berakhir. Hasil dan sasaran dari pelaksanaan implementasi sunset policy di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sudah diketahui. Permasalahannya apakah hasil dan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan sunset policy memenuhi kriteria dan program yang telah direncanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari implementasi sunset policy diantara kantor pajak di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak berbeda satu sama lain. Penelitian ini studi kasus di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sebagai bagian dari administrasi pajak memainkan peranan penting dalam mensukseskan kebijaksanaan sunset policy. Berdasarkan data di lapangan , diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sangat besar terutama wajib pajak orang pribadi. Sayangnya jumlah wajib pajak yang besar tidak diikuti kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak yang baik. Tingkat kepatuhan sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pajak terdaftar yang tidak menyampaikan spt tahunan dan membayar pajaknya dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan sunset policy baik di pihak wajib pajak maupun di pihak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Selain manfaat , ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama dalam pelaksanaan sunset policy. Berbagai macam usaha telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama untuk mengoptimalkan sunset policy. Sunset policy adalah bentuk mini dari tax amnesty karena fasilitas ini hanya menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga namun tidak pada pokoknya. Tax amnesty sendiri di Indonesia pernah diberikan di tahun 1964 and 1984 tetapi pelaksanaannya diangap gagal. Meskipun tax amnesty sebelumnya dianggap gagal tetapi pemerintah tetap saja memberikan tax amnesty dalam bentuk sunset policy di tahun 2008.

---

This thesis is a case study of the evaluation of the implementation of sunset policy at KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama during January to December 2008 and January to February 2009. This research used qualitative approach with descrptie design. Collective data technigue uses in depth interview and literature study. The policy of sunset policy when this research start is already ended. The result and the goal of the implementation of sunset policy in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama is already known. But the problem is , whether the result and the benefit that expected with the implementation of sunset policy fulfilled criteria and programme that had been planed by the Directorate General of Taxes.

The result of the implementation of sunset policy among Directorate Genereal Of Taxes tax office in Indonesia offcourse is different between each others.This research use KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama as the place of the study case. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama as a part of tax administration that play important role in make succes implementation of sunset policy. Based on the data that found on the field, known that the amount of the tax payer registered in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama is very large specially individual tax payer. Unfortunately the large amount of tax payer not follow by the good of compliance rank. The rank of compliance is low. This can be seen from the amount of registered tax payer not report annual tax return nor pay their tax obligation with real condition.

The research result showed that there are many benefit get, both by the tax payer and KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama from implementation of sunset policy. Beside benefit there are many chalengge that KPP Pratama face it in implementation of sunset policy. Sequences of efforts have been done by KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama to optimize sunset policy operation. Sunset policy is small size of the tax amnesty because this facilities only gives refuses in administraion sanction in form of interest not in the principal. In Indonesia tax amnesty had been given in the year 1964 and 1984 but the implementation of it in result consider failure.Eventhough Tax Amnesty consider failure in the result but goverment through Directorate General of Taxes keep give tax amnesty in the form of sunset policy in 2008."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 memantik wacana memberikan jangka waktu keberlakuan suatu peraturan meskipun teknik penyusunan undang-undang tidak mengenal adanya hal tersebut. Pemberian jangka waktu keberlakuan suatu peraturan merupakan konsep sunset legislation. Skripsi ini membahas tiga hal, yaitu konsep sunset legislation dan penerapannya di Negara Bagian Colorado dan Inggris Raya, pembentukan undang-undang di Indonesia, dan terakhir analisis penerapan sunset legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Penelitian terhadap tiga masalah tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian skripsi ini, sunset legislation mempunyai dua unsur sebagai karakternya, yaitu adanya sunset clause atau jangka waktu keberlakuan dan adanya evaluasi pelaksanaan peraturan. Ketika jangka waktu keberlakuan telah habis, peraturan yang menerapkan sunset legislation akan secara otomatis tidak berlaku. Sunset legislation diterapkan pada undang-undang yang mengatur tentang program kebijakan, pembentukan lembaga pemerintah, dan hal-hal yang bersifat sementara. Negara Bagian Colorado menjadikan sunset legislation sebagai mekanisme akuntabilitas bagi lembaga pemerintah. Sedangkan, penerapan sunset legislation oleh Parlemen Inggris Raya bermula dari sebagai mekanisme menciptakan keseimbangan kekuasaan antara raja dengan parlemen hingga menjadi mekanisme pengawasan terhadap pemerintah (executive). Indonesia tidak menerapkan sunset legislation secara penuh, melainkan terdapat beberapa undang-undang yang memiliki jangka waktu keberlakuan atau memberlakukan sunset clause saja. Materi pengaturan undang-undang di Indonesia yang menerapkan sunset legislation berupa materi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, perihal perencanaan, keadaan darurat atau bahaya, dan program daerah khusus pemerintahan daerah.

---

The decision of the Constitutional Court Number 37/PUU-XVIII/2020 sparked a discourse providing an expiry date for a regulation albeit legislation drafting techniques do not have it. Giving an expiry date of a regulation is a concept of sunset legislation. This thesis discusses three things, namely the concept of sunset legislation and its implementation in the State of Colorado and the United Kingdom, the law making in Indonesia, and finally the analysis of the implementation of sunset legislation in the law making in Indonesia. Research on these three problems uses the normative juridical method. Based on the research of this thesis, sunset legislation has two elements as its character, namely the existence of a sunset clause or expiry date and an evaluation of the implementation of the regulations. When the validity period has expired, the regulations that apply sunset legislation will automatically become invalid. Sunset legislation is applied to laws that regulate policies, the formation of government institutions, and temporary matters. The State of Colorado makes sunset legislation an accountability mechanism for government agencies. Meanwhile, the application of sunset legislation by the UK Parliament began as a mechanism from creating a balance of power between the monarch and parliament to becoming an oversight mechanism against the government. Indonesia does not fully implement sunset legislation, but there are several laws that have a period of validity or, in other word, apply sunset clauses. Material content of laws in Indonesia that apply sunset legislation are in the form of material on the state budget, planning, emergencies or dangers, and specific local government. "

"Sunset Policy merupakan fasilitas dari Pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sunset Policy diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan adanya ketentuan Sunset Policy diharapkan pajak tidak lagi merupakan momok bagi masyarakat, dan masyarakat diharapkan mau lebih terbuka dan transparan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kebijakan Sunset Policy bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak dan jumlah Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan serta guna memperoleh basis data Wajib Pajak. Oleh karena itu, penulis ingin membahas mengenai sejauh mana Peranan Sunset Policy dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Khususnya pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Jakarta Pademangan dan kaitannya dengan penegakan Hukum Pajak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat analisis kualitatif guna menghasilkan data deskriptif. yang analisa datanya dibantu dengan data kualitatif yang berbentuk tabel dan grafik guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Meskipun di dalam pelaksanaan program Sunset Policy masih terdapat beberapa kelemahan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Program telah membuahkan hasil yang baik dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. kedepannya hasil dari program ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan dan penegakan hukum pajak Indonesia.

---

Sunset Policy is a government policy as an instrument to facilite for Tax Payer o omit administrative penalty such as tax interest in the lack of the Personal Tax ayer and Company Tax Payer in their Payment of Tax Income. The Sunset olicy Regulation is enacted in article 37A of Act Number 28 Year 2007 such as eneral Regulation of Taxation (UU KUP). The implication of Sunset Policy is xpected that Taxation is longer will not hurrify the Tax Payer, and they will be xpected to become more open and transparent in reporting of their Taxation bligation. The goals of implementation of the Sunset Policy are to increase the um of state income from Tax revenue. and also to increase the sum of Personal nd Company Tax Payer, those expected to improve database.

Therefore this research is emphasizing in the Implication of Sunset Policy for increasing the um of the Personal Tax Payer, particularly in Kantor Pelayanan Pajak Pratama akarta Pademangan and its relation to Tax Law enforcement.

This research conduct by juridicial normatives method, which is using qualitative analysis in atabase collecting which is will conclude descriptive data. which the data nalysing is using qualitative data such as table and chart to conclude the esearch question. Eventough in this Sunset Policy there are still several iminishion, but this program could impact the increasing sum of Personal Tax Payer. Furthermore this program is expected to the foundament for the government to create and enact Tax Policies such as Tax Reform and The Enforcement of Taxation in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai masalah unsur ldquo;memiliki, menyimpan atau menguasai rdquo; dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal ini sering dikenakan kepada penyalahguna narkotika yang seharusnya dihukum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembahasan dimulai dengan perkembangan unsur tersebut dalam aturan-aturan sebelumnya, pembentukan dan penerapan pasal tersebut dalam proses penegakan hukum. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta wawancara kepada para penegak hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan banyak disalahgunakan untuk menjerat penyalahguna narkotika. Sehingga, diperlukan perubahan terhadap ketentuan tersebut.

---

This thesis discusses the element of possessing, storing or controlling elements under Article 112 of 2009 Law Number 35. This study is inspired by the fact that this Article is often misused to impose punishment to narcotic abusers although Article 127 of 2009 Law Number 35 on Narcotics is more relevant to be applied for their cases. The study focuses on various aspects of these elements of crime including their creation, development, and implementation. It was conducted using the literature and legislation study approach backed up by interviews to various stakeholders including several law enforcement officers. Finally, it can be concluded that the Article 112 Paragraph 1 of 2009 Law Number 35 is problematic causing legal uncertainty to everyone. Therefore, it needs to be amended."

"ABSTRAKDalam melakukan penyelesaian/penertiban terhadap aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMN dihadapkan pada perangkat peraturan yang berbeda dibanding pihak swasta, dimana keputusan bisnis berpotensi dikenakan tindak pidana korupsi ketika keputusan bisnis tersebut ditetapkan dengan mengesampingkan asas kehati-hatian, prinsip-prinsip bisnis, menyimpang dari ketentuan, ada atau tidak adanya Good Corporate Governance (GCG), dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau orang lain yang bukan kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, Penulis melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang tersedia dan keterbatasannya dalam penyelesaian/penertiban aset Pertamina di Yos Sudarso Plumpang Jakarta Utara. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan tipologi penelitian evaluatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa management BUMN dalam melakukan penyelesaian permasalahan/penertiban aset BUMN (PT Pertamina) di Jalan Yos Sudarso Plumpang belum dapat memiliki koridor hukum yang kuat dimana penyelesaian permasalahan aset tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN dan/atau Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-02/MBU/2010 tentang Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtangan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Secara mendasar, pembuatan kedua peraturan tersebut lebih menekankan pada bisnis/nilai tambah bagi BUMN dibanding penyelamatan aset-aset BUMN (recovery asset). Pada akhir tesis, penulis memberikan saran agar pembuat kebijakan (Menteri) melakukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN dan/atau Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-02/MBU/2010 tentang Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtangan Aktiva Tetap BUMN atau membuat peraturan baru yang secara khusus mengatur mengenai penyelamatan terhadap aset-aset BUMN (Recovery Asset).

---

ABSTRACTIn the resolution/enforcement against dispute the assets of BUMN, the BUMN’s management faced a different set of rules than the private sector, where their business decisions potentially subject to corruption when the decisions are exclude principle of prudence, the principles of business, notwithstanding, the presence or absence of Good Corporate Governance (GCG), committed for personal gain or groups or others who are not corporate interests. In this studies, the authors review the regulations and limitations provided in the settlement/enforcement dispute as a highest BUMN in Indonesia Pertamina North Jakarta. The method used to examine the normative juridical researching legal norms contained in the legislation is the typology of evaluative research. This thesis concludes that the Pertamina management in the resolution of disputing their assets the Jalan Plumpang BUMN can not have a strong legal corridor to solve the problems since the dispute assets are not adequately resolved by using the Regulation of the BUMN Minister PER-06/MBU/2011 Number of Fixed Asset Performance Guidelines state and/or the Minister of BUMN Number: Per-02/MBU/2010 on How to Write-off of Fixed Assets and alienation of State-Owned Enterprises. Fundamentally, both regulation the have more emphasis on the business/value added for BUMN than saving the assets (asset recovery). At the end of the thesis, the author provides advice to policy-makers (the Minister) to revise the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-06/MBU/2011 Number of Fixed Asset Performance Guidelines state and/or the Minister of State Owned Enterprises No.: Per-02/MBU/2010 on How to Write-off of fixed assets and the alienation of state or create new legislation regulation that specifically regulates the rescue of the state-owned enterprise assets (Asset Recovery)."