Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank umum sebagai salah satu Debitor dapat dipailitkanoleh Pengadilan Niaga berdasarkan permohonanpernyataan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia.Permohonan per-nyataan pailit dapat diajukan apabila bankumum tersebut mempunyai dua atau lebih Kreditor danbelum membayar lunas setidak-tidaknya salah satuutangnya. Walaupun tidak semua pihak dapat mengajukanpermohonan pernyataan pailit kepada bank umum, namunkewenangan Bank Indonesia memungkinkan suatu bankumum dimohonkan pailit, baik terhadap bank umumtersebut memiliki Unit Usaha Syariah maupun tidak.Kepailitan suatu bank umum yang mempunyai UnitUsaha Syariah akan menimbulkan banyak sekalipermasalahan, namun sehubungan dengan judul skripsi,maka dalam penelitian ini dibahas beberapa permasalahanhukum saja, yaitu di lihat dari aspek organisasi perusahaan,harta pailit bank umum, serta pengurusan Unit UsahaSyariah setelah pernyataan pailit oleh Kurator.Penelitian ini menggunakan metode pendekatannorma-tif, analitis dan deskriptif. Pendekatan normatif dalampe-nelitian ini yaitu menggali peraturan perundangundanganyang terkait, kemudian dilakukan analisis dandisajikan di dalam bentuk deskripsi.Bank umum yang mempunyai Unit Usaha Syariahsebagai-mana bank umum lainnya juga dapat dipailitkan.Walaupun kegiatan usaha perbankan konvensional danperbankan syariah berbeda, namun hal ini tidak menutupkemungkinan adanya dampak yang ditimbulkan oleh bankumum yang dinyatakan pailit terhadap Unit UsahaBeberapa permasalahan..., Fandyla Wahyu S., FH UI, 2005vSyariahnya, mengingat Unit Usaha Syariah merupakan satukesatuan dalam struktur organisasi bank umum tersebut.Harta pailit pada bank umum yang dinyatakan pailittermasuk juga aset maupun dana yang dioperasionalkanoleh Unit Usaha Syariahnya. UU Kepailitan dan PKPU tidakmem-bedakan apakah harta pailit tersebut berasal dari unitusaha bank yang dijalankan secara konvensional atauberdasarkan prinsip syariah. Pengurusan Unit UsahaSyariah Bank Umum setelah dinyatakan pailit jugadilakukan oleh Kurator mengingat aset pada Unit UsahaSyariah juga termasuk harta pailit."

"Proses penyelesaian sengketa terutama menyangkut utang piutang dipandang relatif lebih efektif apabila diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan Niaga dibandingkan dengan mekanisme Peradilan Umum biasa karena aturan yang terdapat dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga lebih terprediksi dibandingkan dengan aturan beracara di Peradilan Umum biasa, sehingga para pencari keadilan bisa memperoleh gambaran yang jelas kapan sengketa yang dihadapinya bisa mendapatkan kepastian hukum. Dan seiring dengan riwayat lahirnya Pengadilan Niaga ini yang dilatar-belakangi oleh keadaan moneter yang sangat tidak menentu sudah barangtentu pemanfaatannya juga diharapkan bisa optimal dengan kata lain jangan sampai sia-sia, oleh karena itu setiap orang yang hendak menempuh penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga hendaknya harus terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan baik syarat formil maupun materil, dan dari aturan yang disuguhkan oleh Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebenamya sangat kontributif untuk pengembangan nilai-nilai keadilan dalam rangka merespon dinamika masyarakat terutama para pencari keadilan karena mekanismenya cukup tenrkur dan dinamis tinggal bagaimana masyarakat melihatnya sebagai suatu terobosan dalam dunia peradilan yang lahir pada mass krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia. Walaupun dalam hasil penelitian ini ditemukan putusan Pengadilan yang tidak konsisten satu sama lain, sebagai suatu negara yang menganut system hukum civil law, keadaan ini harus disikapi sebagai sesuatu yang wajar dan pasti akan terjadi karena adanya dinamika penafsiran terhadap isi Undang-undang, berbeda dengan negara yang menganut sistem comman law dimana suatu Undang-undang bersifat bottom-up yang konsistensi penafsirannya terhadap isi suatu Undang-undang relatif lebih terpelihara. Namun demikian terlepas dari sistem hukum yang melatarbelakangi suatu negara, persfektif masyarakat dalam melihat aplikasi suatu Undang-undang pada setiap putusan Pengadilan akan ditentukan oleh tingkat rasionalitas pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan yang bersangkutan dihubungkan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan hal ini pulalah yang menjadi salah satu alat ukur rasa keadilan masyarakat, pada hal disisi lain pengakuan masyarakat atas penafsiran yang diberikan oleh para praktisi hukum terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan sangat bersifat kasuistik. Dari keadaan inilah yang membuat menarik untuk melakukan analisa terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah ber-kekuatan hukum tetap, karena akan banyak dimensi berfikir yang bisa dilalui antara lain, pertama dapat melihat cara penerapan suatu Undang-undang terhadap suatu masalah, kedua bagaimana cara melakukan penafsiran, ketiga dapat melihat tingkat rasionalitas pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim serta dapat merasakan konsistensi satu putusan terhadap putusan yang lain."

"

Agunan yang diambil alih (AYDA) merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang bertujuan menurunkan rasio non performing loan (NPL) dan menjaga kualitas kredit Debitur. Dalam ketentuannya terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilakukan Bank dalam melaksanakan AYDA yaitu melalui lelang, penyerahan sukarela oleh pemilik agunan, atau surat kuasa menjual diluar lelang. Agunan yang di AYDA dalam pembahasan ini berupa objek Hak Tanggungan yang mana dalam proses pelaksanaanya Debitur ternyata mengalami Pailit. Permasalahan yang akan dibahas adalah implikasi hukum kepailitan tersebut terhadap Bank yang telah melaksanakan AYDA namun dalam prosesnya Debitur ternyata dinyatakan Pailit. Tesis ini bertujuan untuk meneliti kepastian hukum yang ditimbulkan pada saat Bank melaksanakan AYDA melalui mekanisme tertentu yang dipilih oleh Bank sehubungan dengan harta boedel pailit dan aset yang telah dilakukan pengambilalihan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dengan studi kepustakaan mengacu pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literature dan buku-buku yang relevan. Adapun hasil penelitian ini terhadap ketiga mekanisme AYDA tersebut ternyata memiliki implikasi hukum yang berbeda ketika Debitur dinyatakan Pailit, yaitu terhadap proses pengambilalihan melalui PPJB dan/atau Surat Kuasa menjual di Luar Lelang ternyata aset yang di AYDA melalui cara tersebut tetap dimasukkan ke dalam harta Pailit. Bank yang telah melakukan AYDA sesuai ketentuan yang berlaku membutuhkan kepastian hukum bahwa hak-haknya dilindungi dalam pelaksanaan AYDA tersebut.

 

 

---

Foreclosed collateral (AYDA) is one of the efforts undertaken by the Bank to settle problem loans with a non-performing loan ratio (NPL) and guarantee the quality of Debtor loans.  In order, there are three mechanism that Bank can use in AYDA through auction, voluntary surrender by the collateral owner, or selling authority letter through the auction.  The collateral in AYDA in this discussion is the object of the Mortgage which in the process of implementation The issue to be discussed is the implication of bankruptcy law against the Bank that has implemented AYDA but in the process.  The debtor is declared bankrupt.  This thesis discusses the legal protection that arises when the Bank implements AYDA through certain regulations chosen by the Bank related to bankrupt bank assets and assets that have been carried out must be transferred.  The research method used is normative legal research using laws with a literature study on secondary data such as legislation, official documents, literature, and relevant books.  The following are the results of research conducted on this AYDA that claims to have different implications from the compilation of Debtors declared Bankrupt, namely to the transition process through PPJB and/or Power of attorney selling outside the Auction, looking for assets in AYDA through this method available to each  - with the bankrupt property.  Banks that have conducted AYDA in accordance with the provisions that require legal certainty about their rights approved in the implementation of AYDA.

 

"

"Kehadiran Good Corporate governance (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsipprinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

---

The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees? tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU."

"Tesis ini membahas mengenai beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus tindak pidana perikanan yaitu adanya kebijakan pengendalian tuntutan pidana, materi pasal- pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti,. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka kebijakan penuntutan pengendalian tindak pidana perlu dihilangkan karena menimbulkan independensi Jaksa dalam menjalankan tugasnya serta perlunya revisi terhadap beberapa materi pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta perlunya perbaikan dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barnng bukti yang dipakai dalam melakukan tindak pidana perikanan tersebut.

---

This thesis discuss about some Jaw problems that faced by Prosecutor in handling the illegal fishing crime ot cases. This is a normative research with field interview. The result of this research that there are amount of problems that faced by Prosecutor in handling illegal fishing crime/case, there are prosecution discresion, act number 31 year 2004 about illegal, fishing, storing, handling and execution of the evidence. To solve that problems. prosecutors must have their own discretion about prosecution, so they have independency in working on their duty. The other that the act needed to rearrange some of the articles inside illegal fishing act, and at least there must be a renew about storing. handling and execution of the evidence that used to offense illegal fishing crime.

"

"Sebagai pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Mengingat sampai saat ini belum terdapat ketentuan atau undang-undang yang mengatur transfer dana secara umum, maka dalam pelaksanaan kegiatan transfer dana melalui sistem BI-RTGS masih terdapat beberapa permasalahan hukum antara lain : bagaimana hak dan kewajiban serta perlindungan hukum para pihak dalam sistem pembayaran dengan BI-RTGS.Metode analisis data bersifat deskritif normatif digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan narasumber di Bank Indonesia, penelitian dari buku-buku mengenai sistem pembayaran, laporan Studi banding, serta produk hukum yang berkaitan dengan BI-RTGS untuk disajikan secara deskritif.Hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari tesis ini adalah hak dan kewajiban peserta (Bank Indonesia dikecualikan) telah diatur secara rinci dalam Bye Laws, sedangkan hak dan kewajiban nasabah pengguna jasa transfer melalui peserta belum diatur secara jelas serta perlindungan hukum terhadap Bank Indonesia atas resiko kegagalan pembayaran yang disebabkan oleh kesalahan sistem belum diatur. Sedangkan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam transfer dana melalui BI-RTGS masih terdapat ketidakjelasan terhadap proses pembuktian oleh hakim apabila terjadi perkara di pengadilan."

"ABSTRAKPenjual yang telah menjual barangnya secara kreditbiasanya tidak memiliki jaminan atas piutangnya.Kedudukan penjual merupakan kreditor konkuren karenatidak memiliki jaminan dan juga tidak didahulukan olehundang-undang sehingga tidak termasuk katagori kreditorseparatis dan kreditor preferen.Permasalahan yang akantimbul adalah bagaimanakah kedududukan hukum kreditorkonkuren dalam penyelesaian utang debitur yang dinyatakanpailit dan apakah kreditor konkuren akan memperoleh hakpembayaran atas utang debitur yang dinyatakan pailit.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitiankepustakaan bersifat yuridis formal.Kepailitan merupakansitaan umum terhadap harta debitur untuk dibagi secaramerata di antara para kreditor. Pembagian secara meratatersebut tidak dilakukan jika di antara para kreditorterdapat kreditor separatis di samping kreditor konkuren.Dalam pembagian harta debitur pailit akan diprioritaskankepada kreditor preferen, kreditor separatis (kreditorpemegang hak atas jaminan), dan sisanya, apabila masihada dibagikan proporsional kepada seluruh kreditorkonkuren. Kreditor konkuren dimungkinkan akan menderitakerugian karena tidak memperoleh pembayaran ataspiutangnya kepada debitur pailit. Kedudukan kreditorkonkuren dalam pembagian harta debitur pailit beradasetelah kreditor separatis dan preferen. Pasal 1131 danPasal 1132 KUHPerdata menjadi landasan hukum untukmemperkuat posisi kreditor konkuren dalam memperoleh hakpenagihan piutangya dari debitur pailit.Kreditorseparatis mendapat pembagian harta debitor pailitterlebih dahulu bahkan juga dapat menjadi kreditorkonkuren pada saat harta debitur pailit tidak mencukupipembayaran piutangnya, sebaliknya kreditor konkuren tidakdapat menjadi kreditor separatis. Dengan demikiankedudukan hukum kreditor konkuren dalam penyelesaianutang debitur kurang terlindungi, namun kreditor konkurenmasih tetap dimungkinkan memperoleh hak pembayaran atasutang debitur pailit, dengan kemungkinan semakin kecilkarena bersaing dengan kreditor separatis dan juga dengansesama kreditor konkuren"

"Kepailitan adalah merupakan ekesekusi masai yang ditetapkan hakim dan bersifat serta merta. Tujuan kepailitan pada dasarnya untuk memperoleh penyelesaian hutang piutang dengan cepat dan untuk menghindari adanya sita yang dilakukan satu atau lebih kreditur terhadap asset-asset debitur sehingga akan merugikan kreditur lainnya. Selain terhadap perseroan, permohonan pernyatan pailit dapat diajukan terhadap debitur pailit secara perorangan. Pernyataan pailit terhadap seorang debitur pailit dalam kedudukannya selaku organ perseroan mempunyai pengaruh terhadap kewenangannya dalam menjalankan perseroan diantaranya adalah adanya beberapa pembatasan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dalam praktek dilakukan secara langsung oleh kuratornya. Pembatasan kewenangan yang dilakukan kurator terkadang menyentuh sense of business dari debitur pailit sehingga menyulitkan debitur pailit dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai organ perseroan. Di sisi lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas mengatur secara sumir kelayakan seorang debitur pailit dalam kedudukannya selaku organ perseroan sehingga menimbulkan keraguan apakah debitur pailit dapat tetap menjadi organ perseroan ataukah harus melepaskan kedudukannya tersebut begitu ia dinyatakan pailit serta sampai sejauh mana kurator dalam turut serta menjadi organ perseroan yang bersangkutan. Hal ini tentunya memerlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak terjadi permasalahan yang dapat timbul dalam praktek. Pada dasarnya tugas dan peranan kurator adalah melakukan pemberesan terhadap harta pailit namun peranan kurator akan semakin luas dan berat menakala dalam melakukan pemberesan harta pailit adalah debitur pailit yang mempunyai kedudukan selaku organ perseroan sehingga terkadang kuratorpun harus bertindak menjadi direktur, komisaris dan atau pemegang saham bayangan. Tindakan kurator yang menjadi direktur, komisaris dan atau pemegang saham bayangan seyogianya lebih ditujukan kepada usaha untuk mencegah debitur pailit melarikan asetnya sebagai usaha untuk menghindari sita."