Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu sarana hiburan berteknologi maju adalah sistem elektronik permainan ketangkasan (online game). Namun, akibat uang yang digunakan di dalam permainan tersebut, para pemain merasa memiliki apa yang dia dapatkan di dalam permainan tersebut. Sehingga muncul konsep virtual property. Dengan rasa memiliki tersebut, seorang pemain dapat menjual objek-objek virtual di dalam permainan kepada pemain lain. Namun karena yang menjadi objek jual beli adalah bagian dari sistem elektronik milik penyelengara sistem elektronik, maka kedua pemain berposisi sebgai konsumen dan penyelenggara merupakan pihak yang bertanggung jawab atas data yang diperjual belikan antara pengguna. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen di dalam jual beli virtual property pada sistem elektronik permainan ketangkasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penlitian normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penyelenggara sistem elektronik di atur di dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Objek virtual yang menjadi objek jual beli adalah virtual property, dan merupakan bagian dari sistem elektronik milik penyelenggara sehingga penyelenggara juga bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita akibat kehilangan data tersebut, kecuali penyelenggara dapat membuktikan sebaliknya.

---

One of the technologically advanced entertainment is online game. However, due to real money used in the game, the players feels they has what they got in the game. Thus emerged the concept of virtual property. With such a sense of belonging, a player won?t hesitate to sell (transfer) the virtual objects in the game to another player. But because of what becomes the object of sale and purchase is a part of the electronic system that owned by the provider of the electronic system, then the second player plays as consumers and providers is the one who responsible for the data that traded between players.

This mini thesis discuss about the protection of consumers in the transfer of virtual property in online game. The research method is a normative study method. Data collection tool used is bibliography study. electronic system provider set for in Article 15 and Article 16 of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 about Information and Electronic Transactions. Virtual object that the object of sale and purchase is a virtual property, and is a part of our electronic system owned by the provider and the provider also responsible for any loss caused by the loss of data, unless the provider can prove otherwise."

"Tesis ini membahas perlindungan konsumen dalam bertransaksi melalui media internet, bagaimana aspek hukumnya, tanggung jawab penjual apabila terjadi kerugian, dan cara pembayaran setelah ada kesepakatan. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, datanya bersumber dari buku-buku perputakaan dan bersifat deskriptif.

---

This thesis are talk about consumer protection for business activity by internet, how the aspect of the law, what is seller responsibility if there’s any loss from buyer, and the term of payment is after agreement. This thesis are used juridical normative method, the data are from librarys book and descriptive."

"Baru-baru ini muncul istilah cyber law. Cyber hukum muncul dalam merespon perkembangan pesat yang dinamis, khususnya di bidang teknologi informasi. Pada 21 April 2008, pemerintah Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menetapkan undang-undang tentang internet dan perdagangan elektronik (Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik). Perkembang teknologi informasi membawan cara transaksi yang sangat berbeda dari yang konvensional (tatap muka transaksi). Dalam era baru, transaksi dalam perdagangan terjadi melalui situs Web yang ditawarkan oleh beberapa penyedia layanan internet dan dikenal sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Jenis transaksi ini tentu saja sedikit berisiko bagi konsumen. Dan hukum di internet dan perdagangan elektronik akan melindungi mereka."

"ABSTRAKPenjualan komputer rakitan menunjukkan peningkatan seiring dengan kemajuanteknologi dan kebutuhan masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat akanperkembangan teknologi membuat posisi antara penjual dan pembeli komputermenjadi tidak seimbang. Keinginan untuk mengambil untung sebanyakbanyaknyaterkadang membuat penjual melakukan hal-hal yang dapat merugikankonsumen. Penulisan skripsi ini secara umum bertujuan untuk mengetahuibentuk-bentuk permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam transaksi jualbeli komputer rakitan. Secara khusus penulisan skripsi ini juga bertujuan untukmengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Toko X dan tanggungjawabnya serta penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila terjadi sengketakonsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yangbersifat deskriptif?analitis, sedangkan metode analisis datanya menggunakanmetode kualitatif yang mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen guna menjawab permasalah yang ada.

---

ABSTRACTSales of own-assambled computer showed an increase in line with technologicaladvances and the needs of the community. Lack of knowledge societydevelopments in technology make the position between seller and buyer ownassambledcomputers become unbalanced. Sometimes the seller do things that canharm the consumer to take advantage as much as possible. The thesis aims todetermine the forms of legal issues that may arise in buying and selling ownassembledcomputers. In particular, the thesis also aims to determine theviolations committed by X?s Store, responsibilities and dispute resolution. Theresearch method is using descriptive-analytical normative juridical approach, andthe method of data analysis is using qualitative method refer to the Law Number8 Year 1999 on Consumer Protection to answer the problems."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas praktik penyalahgunaan dana konsumen dalam transaksi jual beli properti dengan sistem pre-project selling di Indonesia, serta norma pengaturan yang ideal terhadap penyalahgunaan dana konsumen dalam transaksi jual beli properti dengan sistem pre-project selling agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menemukan Pengaturan yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen atas praktik penyalahgunaan dana konsumen oleh pengembang dalam transaksi pembelian properti dengan sistem pre-project selling di Indonesia. Idealnya terdapat pengaturan secara khusus dalam UU Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab terhadap dana konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem pesanan sampai dengan diterimanya barang atau jasa oleh konsumen sesuai yang disepakati dengan pelaku usaha, serta adanya perluasan makna terhadap ketentuan Pasal 143 dan 160 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang saat ini masih bersifat limitatif. Diperlukan pula penerapan pencairan kredit secara bertahap berdasarkan penilaian perkembangan proyek oleh bank kepada pengembang guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pencairan kredit oleh pengembang yang dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan proyek.

---

This research analyzes the legal protection for consumers from misappropriation of consumer’s fund in property purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system, as well the ideal regulatory norms for protecting consumer’s funds in property purchase transactions in order to give legal protection for consumers in Indonesia. This research uses normative research methods with a descriptive-analytical typology of research. The results of this research found that the current regulations have not been able to provide maximum protection for consumers from the practice of misappropriation of consumer funds by property developers in property purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system in Indonesia. Ideally, there is a regulation within the Indonesian Consumer Protection law that emphasizes that business actors are responsible of consumer funds in purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system until the consumer receives goods and services accordingly, as well as an expansion of the meaning of the provisions of Articles 143 and 160 of the Housing and Settlement Areas Law. It is also necessary to apply credit disbursement from bank to developers in stages based on the bank’s assessment of the project’s progress in order to minimize misappropriation of credit disbursement funds by developers which can cause problems in the project development."

"Penelitian ini membahas keabsahan jual beli kebendaan virtual dalam permainan online Seal Online Plus Indonesia. Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebendaan virtual adalah kebendaan tidak berwujud berupa kode komputer yang disimulasikan dengan menggunakan komputer dan memiliki kesamaan unsur dengan kebendan konvensional. Hukum yang mengatur mengenai kebendaan virtual antara lain hukum Hak Cipta, Hukum Benda, dan Hukum Perikatan. Peralihan kebendaan virtual melalui jual beli antar pemain adalah sah karena berdasarkan labor theory of property, pemain mempunyai hak untuk mengalihkan kebendaan virtual. Jika ada klausul dalam End-User License Agreement (EULA) dan Term of Service (ToS) yang melarang jual beli kebendaan virtual dengan mata uang asli, maka jual beli antar pemain tetap sah, namun pemain telah melakukan pelanggaran prestasi dalam EULA dan ToS (wanprestasi) sehingga dapat dikenakan sanksi seperti yang telah disetujui dalam EULA dan ToS. Jual beli kebendaan virtual dalam permainan Seal Online Plus Indonesia tetap sah, namun pelanggaran ketentuan dalam EULA dan ToS yang dilakukan pemain merupakan wanprestasi sehingga pemain dapat dikenakan sanksi berupa penutupan akun.

---

This research discussed validity of virtual property trade in online game Seal Online Plus Indonesia. This research is using normative legal research method. The result concluded that virtual property is intangible thing, a computer code simulated with computer or computer network, that mimics real world property characteristics. Legal provision governing virtual property can be found in the Copyright Law, Property law, and Contract Law. Transfer of virtual property among the players is valid because based on labor thory of property, they have the right to transfer it. If there is article in the End-User License Agreement (EULA) and Term of Service (ToS) agreed by the player and developer that forbid virtual property trade with real money, the transfer still valid but only among the players, and they would get sanction agreed in the EULA and ToS because of default of the contract. Virtual property real money trade among the players in Seal Online Plus Indonesia is valid and enforceable but only among the players. The sanction is their ID will be blocked by the provider because of default of the EULA and ToS."

"Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan ekonomi tersebut, para pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha, harus dapat mendukung timbulnya dunia usaha yang mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa, tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Namun dalam kenyataannya, konsumen di dalam pembangunan ekonomi selalu berada di posisi yang lemah dan tidak mampu memperjuangkan haknya. Selama ini ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diterbitkanlah peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaksana usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pembangunan ekonomi, jual-beli adalah kegiatan terpenting. Hal tersebut juga termasuk di dalam pembanguan ekonomi islam. Dalam jual-beli menurut sistem ekonomi Islam, para pelaku yaitu penjual dan pembeli terikat pada Hukum Islam. Hukum Islam ini merupakan pedoman di dalam. kegiatan mereka agar masing-masing pihak tidak dirugikan. Dalam kegiatan jual-beli menurut Hukum Islam, pembeli sebagai konsumen sangatlah dilindungi. Melalui skripsi ini akan dibahas mengenai aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen apa saja yang terdapat dalam jual-beli menurut Hukum Islam dan bagaimana penerapannya pada produk jual-beli di Bank Syariah."

"Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang menjanjikan dalam membuka transaksi elektronik. Tingginya angka partisipasi masyarakat di Indonesia atas penggunaan transaksi elektronik (e-commerce), sehubungan dengan perkembangan dari fitur transaksi elektronik yang memungkinkan memberi perlindungan bagi pengguna layanannya, dengan adanya fitur e-wallet dan perkembangan fitur lainnya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, tidak hanya menghasilkan peningkatan peradaban, namun juga menghasilkan itikad buruk dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam teknologi tersebut. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, selain dengan mengandalkan fitur-fitur yang telah memberikan perlindungan bagi pengguna layanan pada transaksi elektronik, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menjamin pelaksanaan transaksi elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi elektronik menurut peraturan perundang- undangan, permasalahan yang sering dijumpai dengan berkembangnya transaksi elektronik, dan bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sarana yang penting dalam menjamin perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas terselenggaranya perjanjian jual beli terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dengan adanya perbedaan antara perjanjian jual beli konvensional dengan transaksi elektronik, membuat KUHPerdata dan UUPK saja dirasa tidak cukup untuk mengikuti perkembangan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi elektronik, tertera dalam peraturan tersendiri dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

---

Indonesia is one of the countries that promises to electronic commerce. The high number of people's participation in Indonesia in the use of electronic commerce (e-commerce), is due to the development of electronic commerce features that allow protection for service users, with the e-wallet feature and the development of other features. However, along with the development of this technology, it not only resulted in an increase in civilization, but also resulted in bad faith by exploiting the loopholes contained in the technology. In order to guarantee the fulfillment of rights and obligations for business actors and consumers, in addition to relying on features that have provided protection for service users in electronic commerce, legal protection is an important matter to be able to guarantee the implementation of electronic commerce. This research is intended to find out how electronic commerce are carried out according to laws and regulations, problems that are often encountered with the development of electronic commerce, and how legal protection is when problems occur in electronic commerce. Legislation is one of the important means of guaranteeing legal protection. Legal protection for the sale and purchase agreement is embodied in the Civil Code (KUHPerdata) and Law of Consumer Protection. However, with the difference between conventional buying and selling agreements and electronic commerce, it is felt that the Civil Code and UUPK are not enough to keep up with the development of electronic commerce. The results of this study are legal protection for parties in electronic commerce, stated in separate regulations in the implementation of electronic commerce, which are embodied in Law of Information and Electronic Transactions (UU ITE) which has been updated, and its implementation is regulated in Government Regulation of Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE)."