Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Faktor-faktor yang menentukan masuknya investasi ke suatu negara didasarkan pada tiga faktor yaitu kesempatan ekonomi (economic opportunity), stabilitas politik (political stability) dan kepastian hukum (legal certainty). Adanya kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor. Dalam sektor telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan bergerak seluler merupakan bidang usaha yang sangat erat dengan penanaman modal asing. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional, maka Pemerintah telah mengatur pembatasan kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan pembatasan kepemilikan modal asing atau yang secara umum dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi merupakan salah satu penyebab ketidakpastian hukum di Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penanaman modal asing yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa terhadap penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan sebelum berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal maka berlaku asas grandfather clause. Kemudian dalam hal akan dilakukan peningkatan modal secara langsung, maka berlaku pre-emptive rights sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam hal peningkatan modal dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Pasar Modal maka tidak tunduk kepada ketentuan Daftar Negatif Investasi.

---

The factors that determine the inflow of investments into a country based on three factors, namely economic opportunities, political stability and the rule of law (legal certainty). Legal certainty is one of the main factors for creating a conductive business climate for investors. In the telecommunications sector, the business of mobile cellular network very closely with foreign investment.

In order to protect the national interest, the government has set restrictions on foreign equity ownership in the operation of mobile cellular networks through Law Number 25 Year 2007 on Investment, and Presidential Regulation Number 36 of 2010 on List of Closed and Open Business Fields with Requirements on Investment. A different understanding of the terms or restrictions on foreign equity ownership is generally known as the Negative Investment List is one cause of legal uncertainty in Indonesia.

This thesis is a study with a normative approach to law (statute approach) which carry out a review of legislation on foreign investments made by mobile cellular network operator in Indonesia.

This thesis concludes that the investment has been approved before the enactment of the Investment Law shall apply the principle of grandfather clause. Then in terms of the capital increase will be carried out directly, then apply pre-emptive rights according to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, while in the case of capital increase carried out by the Public Company through capital market is not subject to the provisions of the Investment Negative List."

"

Tesis ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak penetapan Daftar Negatif Investasi (DNI) terhadap keputusan berinvestasi perusahaan asing dan lokal di Indonesia. Dengan menggunakan data rencana investasi di tingkat bidang usaha dari tahun 2005 hingga 2018,  penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penetapan NIL dapat menarik masuk investasi ke Indonesia, di mana Penanaman Modal Asing (PMA) lebih menyukai bidang usaha yang “terbuka penuh” daripada yang “terbuka secara bersyarat”, sedangkan kondisi sebaliknya berlaku untuk Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua, terdapat efek crowding-in paralel antar perusahaan asing dan nasional dalam merespon peluang investasi yang terbuka bagi kedua belah pihak. Sebagai implikasi kebijakan, studi ini menyarankan agar informasi di DNI disusun secara lebih rinci dan transparan untuk menjamin keefektivitasannya dalam menarik investasi. Selain itu, karena pemerintah sedang mencari cara terbaik untuk menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri—khususnya PMA—sembari melindungi perusahaan nasional, penetapan Daftar Investasi Positif patut dipertimbangkan.

---

This thesis aims to investigate the impact of the NIL introduction on the investment decisions of foreign and national firms in Indonesia. By using business field-level data of the investment-planned values from 2005 to 2018, the analysis shows, first, the NIL introduction may generate the investment inflows, where Foreign Direct Investment (FDI) favors the “fully open” business fields over the “conditionally open” ones, while the opposite condition applies for the Domestic Direct Investment (DDI)s. Second, there is a parallel movement of crowding-in effect between foreign and national firms responding to the investment opportunities open to both parties. As a possible policy implication, this study suggests that more detailed and transparent information should be provided in the NIL to guarantee its effectiveness. Additionally, since the government is looking for the best way to attract more investment into the country—specifically FDI—while protecting national firms, the stipulation of a Positive Investment List is worth considering.

"

"Daftar Negatif Investasi (DNI) yang merupakan derivatif dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah diberlakukan terhadap penguasaan asing terhadap perusahaan publik yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia. Pemberlakuan Daftar Negatif Investasi (DNI) ini diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap terminologi penanaman modal langsung, dan penanaman modal tidak langsung atau portofolio di penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hal ini menimbulkan dampak bagi perusahaan publik dan investor asing yang akan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

---

Negative list which are the derivative from the legislation number 25 year 2007 discovers about the investment funds that have been implemented to the foreign share in regard of the public company which are listed and traded at the Indonesia Stock Market. The implementation of the Negative list are occurred because of the differentiation in the terminology of the direct investment and indirect investment also in the portfolio of number 2 legislation no 25 year 2007 complies the investments funds. These factors are implicating the effects to the public company and foreign investors that are planning to invest in the Indonesia stock market."

"Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang penanaman modal, setiap penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan terbatas, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas adalah notaris. Dengan demikian, notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas penanaman modal asing adalah perdagangan besar. Pada dasarnya bidang usaha perdagangan besar adalah kegiatan menjual barang tidak secara langsung kepada konsumen akhir, tetapi kepada agen, distributor dan/atau pengecer (retailer), baru kemudian dijual kepada konsumen akhir. Jumlah kepemilikan asing pada perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dibatasi oleh daftar negatif investasi yang berubah dari waktu ke waktu. Tesis ini akan membahas mengenai perseron-perseroan penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar. Kemudian tesis ini akan menganalisis apa saja peranan notaris dalam pendirian perseroan-perseroan tersebut, serta apa saja dampak keberlakuan daftar negatif investasi terhadap jumlah kepemilikan asing pada perseroan-perseroan tersebut.

---

According to stipulation under the investment law, any foreign direct investment activity must be in the form of limited liability company. Further, pursuant to the company law, the public authority who is authorized to make deed of establishment of limited liability company is public notary. Therefore, public notary has significant role in the implementation of foreign direct investment in Indonesia. One of available line of business which may be engaged by foreign direct investment company is wholesale. Basically, wholesale business is activity of selling goods not directly to the end consumer, but to agent, distributor and/or retailer, then to the end consumer. The amount of foreign ownership in foreign direct investment company engaging in the line of business of wholesale is limited by negative list which is amended from time to time. This thesis will explain about foreign direct investment companies engaging in the wholesale business. Subsequently, this thesis will analyze the role of public notary in the establishment of the said companies, also the impact of negative list towards the amount of foreign ownership in the said companies."