Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan suatu proyek adalah salah suatu usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka melakukan ekspansi usaha. Pembahasan mengenai pembanguan proyek erat kaitannya dengan pembiayaan proyek. Salah satu Badan Usaha Milik Negara di sektor penyaluran gas bumi, yaitu PGN, bermaksud membangun Proyek Transmisi Gas Bumi dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (“Proyek SSWJ”). Proyek tersebut akan mengalirkan gas dari Lapangan Gas milik Pertamina yaitu UEP II di Prabumulih, Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Banten dan Jawa Barat. Pembiayaan proyek tersebut diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan proyek, adalah : persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial. PGN telah memenuhi prosedur dan mekanisme di dalam perolehan pinjaman luar negeri tersebut yang mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN. Demikian pula dengan jaminan yang dipasang PGN dalam perolehan pinjaman luar negeri dari JBIC tersebut, yang berupa jaminan dari Pemerintah RI. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif."

"Thesis ini merupakan suatu penelitian deskriptif dan kualitatif yang dilengkapi dengan metode studi kasus. Studi kasus atas administrasi dan kebijakan publik pinjaman luar negeri dilakukan dengan melakukan evaluasi atas bantuan Japan Bank for hnternational Cooperation (JBIC) di Indonesia. Mengingat bahwa proses pembuatan kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu aktivitas yang kompleks (rumit), dimana tidak satu modelpun dapat secara penuh dapat mengintegrasikan banyak faktor (variable) dalam suatu pengambilan kebijakan publik, maka pilihan analisis dalam thesis ini digunakan analisa kualitatif. Sebagaimana dimaklumi, hal yang paling sentral dari proses kebijakan publik, adalah dalam hal pelaksanaannya (implementasinya), sehingga proses pelaksanaan yang buruk akan menjadikan rencana yang sudah digariskan akan jauh menyimpang dengan kenyataan yang ada.Melalui data serta informasi dapat diperoleh gambaran/deskripsi serta kecenderungan pola hubungan antara berbagai faktor yang dominan dalam proses administrasi dan kebijakan publik dari pinjaman luar negeri. Berbagai informasi yang ada tersebut dipilah-pilah sesuai dengan model yang diperkenalkan oleh Sharkansky, Ira (1978) maupun Saasa, Oliver S. (1985). Kedua model tersebut menjelaskan pola hubungan input, proses, dan output, serta feedback, dalam suatu lingkungan tertentu. Oleh karena itu, model Sharkansky, Ira (1978) maupun Saasa, Oliver S. (1985) tersebut dipergunakan secara bersama-sama dalam menjelaskan item demi item proses administrasi dan kebijakan publik dari pinjaman luar negeri.Perdebatan mengenai manfaat/efektivitas bantuan luar negeri bagi negara penerima bantuan banyak diperdebatkan oleh banyak peneliti yang kemudian menimbulkan pro dan kontra, khususnya yang menyangkut apakah bantuan luar negeri mendorong pertumbuhan ekonomi di negara penerima bantuan. Perdebatan tersebut juga mencakup "selfish motivation" dari negara donor. Diakui bahwa bantuan luar negeri merupakan satu dari beberapa sumber pembiayaan pembangunan ekonomi yang bermanfaat, namun efektivitasnya sangat tergantung pada beberapa hal, tidak semuanya semata-mata karena faktor ekonomis, ataupun yang langsung terkait dengan bantuan itu sendiri, melainkan ada faktor-faktor non-ekonomis, seperti misalnya proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk melihat persoalan administrasi dan kebijakan pinjaman luar negeri,perlu diperhatikan hal-hal terkait dengan makroekonomi maupun mikroekonomi.Walaupun kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah umumnya sulit untuk diukur, karena biasanya kebijakan/program tersebut umumnya memiliki definisi yang longgar sifatnya. Evaluasi atas kebijakan dapat dilihat dari beberapa tingkatan: policy level, program level, dan project level. Lebih jauh lagi, hubungan antara cara (means) dan hasil (ends) tidaklah sederhana. Selain itu juga dalam banyak kasus, suatu keputusan diambil melalui tawar-menawar dengan banyak pihak (multilateral bargaining), namun demikian melalui contoh-contoh yang diberikan dalam thesis ini, (dari lingkup yang besar/makro, seperti APBN; public expenditure management, maupun lingkup kecil/mikro, seperti proyek yang dibiayai JBIC) dapat diketahui rumitnya suatu proses pengambilan keputusan, sebagai akibat tarik-menarik dari berbagai kepentingan masing-masing stakeholders, baik di Indonesia maupun di negara donor (dalam hal ini Jepang).

---

This thesis is based upon a descriptive-qualitative research supplemented by case study method. A study on the administration and public policy involving off-shore loan is conducted through an evaluation of Japan Bank for International Cooperation Loan (JBIC) for Indonesia. Considering the fact that public policy making process is a complex process where no known model can integrate all or even most variables relevant to public policy decision making, the choice of analytical approach for this thesis is qualitative.

The most central aspect in public policy processing is its implementation, the failure in ensuring the effective implementation of a policy will only, mean that the target of that policy will be far than reachable.

Through data and information accumulated, a clearer view and description of the patterns of relationship between and among dominant factors in administration and public policy making process related to off-shore loan can be obtained. Various information collected is classified according to the model introduced by Sharkansky, Ira (1978) and Saasa, Oliver- S. (1985). Both patterns explained the relation of input, process and output as well as feedback within a particular environment.

In light of this Sharkansky, Ira (1978) and Saasa, Oliver S. (1985) models are utilized simultaneously in describing item by item the administration and public policy making process related to off-shore loan.

The debate on benefits of off-shore loan for recipient countries is widely occurred among researchers, resulting in a pro and contra opinion of foreign loan contribution towards the economic growth of recipient countries. The debate also covers the issue of "selfish motivation" of donor countries. It 's a widely acknowledge fact that foreign loan is one of many potential sources of economic development, however its effectiveness depends on several factors which may not be entirely economic or relevant to the loan itself but may fall into the n on-economic category such a s a decision making process. In relation t o this, to observe administration and foreign loan policy issues factors related to macro and micro economic aspect must also be considered.

Although the government policies and programs are relatively difficult to measure, since program of this type has a somewhat broader definition, the policy can still be evaluated by conducting observation on several levels: policy level, program level and project level. Furthermore the relationship between means and ends is not as simple as commonly thought. In many cases decision is made through a process of multilateral bargaining, as a result, through the samples presented in this thesis, (from a macro scope, such as state budget,- public expenditure management as well as micro scope, such as project financed by JBIC) we will obtain a glimpse on the complexity of a decision making process as a result of clash of stakeholders interest both in the recipient and donor countries."

"Penelitian yang berjudul Implikasi Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri Terhadap Commitment Fee dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Studi Kasus Proyek Pinjaman Luar Negeri dari Asian Development Bank dan World Bank bertujuan untuk melacak sejauh mana keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri menjadi penyebab besarnya jumlah commitment fee.Metoda analisis yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dalam bentuk paparan untuk mengetahui implikasi keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri terhadap besarnya jumlah commitment fee. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah commitment fee, dalam bentuk data cross section.Sebagai sample penelitian adalah berbagai pinjaman dari Asian Development Bank dan World Bank yang sudah selesai pelaksanaannya sekitar tahun 2002. Data commitment fee diperoleh dari Direktorat Urusan Luar Negeri Bank Indonesia sementara data lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pinjaman diperoleh dari Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri-Bappenas yang juga dilakukan verivikasl dengan data dari Asian Development Bank dan World Bank.Keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri mempunyai lmplikasi terhadap meningkatnya jumlah commitment fee, balk pinjaman dari Asian Development Bank yang relatif bersifat liner maupun pinjaman dari World Bank yang ralatif cenderung bersifat ekponennsial. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kebijakan masing-masing lender dalam penetuan dasar penghitungan commitment fee.Fungsi commitment fee dipengaruhi oleh besarnya pinjaman (Pin), besarnya pencairan pinjaman saat perpanjangan (Disext), dan variabel dummy berupa lender (LD), dengan daya penjelas sebesar 62,5%. Sedangkan 37,5% sisanya yang tidal( dapat dijelaskan, kemungkinan disebabkan oleh penggunaan data statis sehingga tidak menampung dinamika data antar waktu, dan adanya variabel-variabel yang mempunyai hubungan positif dengan besarnya jumlah commitment fee, namun tidak siknifikan.Berdasarkan hasil peneltian tersebut di atas, diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan data cross section dan data time series atau data panel agar dapat menemukan model yang lebih bagus. Terkait dengan rekomendasi kebijakan, berdasarkan hasil analisa yang didasarkan oleh cara penghitungan beban commitment fee disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pagu/kuota pinjaman dari ADB dibandingkan dengan WB. Atau dengan kata lain melakukan pengalihan pinjaman baru dari WB kepada ADB."

"Beberapa kerjasama yang melibatkan Indonesia dan Jepang dalam beberapa proyek pembangunan infrastuktur mengharuskan pengguna anggaran menggunakan pedoman pengadaan barang/jasa yang diatur JICA JICA procurement Under Japanese ODA Loan. Pada pedoman proses pengadaan terdapat beberapa perbedaaan antara pedoman JICA dengan pedoman pengadaan yang diatur oleh Pemerintah Indonesia Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010.Penelitian ini meninjau proses pengadaan jasa konstruksi pada salah satu proyek yang didanai oleh Jepang yaitu proyek Rumah Sakit UI untuk mengetahui perbedaan-perbedaan pedoman tersebut dan mengetahui implementasinya secara langsung di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam. Pengolahan data pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan disajikan dalam bentuk jaringan kausal.Penelitian ini mendokumentasikan kendala pelaksanaan proyek dan tahapan pengadaan yang harus diperhatikan karena mempengaruhi perjanjian Indonesia-Jepang. Segala keputusan yang diambil setelah loan agremeent ditandatangani akan memiliki konsekuensi salah satunya kepada commitement fee yang terus berjalan. Untuk itu diperlukan kajian menyeluruh mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan untuk dapat memaksimalkan dana pinjaman. Tahap tersebut antara lain tahap perencanaan pengadaan, penyusunan HPS, persetujuan concurrence JICA dan evaluasi penawaran peserta.

---

Several collaborations involving Indonesias government and Japans government in various national infrastructure projects requires the borrower to conduct service or goods procurement using JICA Procurement Guidelines Under Japanese ODA Loan. There are several differences between JICA Procurement Guideline and procurement guideline regulated by Indonesias government namely Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010. Every decision taken after the loan agreement was signed will have consequences, such as affecting commitment fee that has to be paid by the borrower to the lender. Hence, comprehensive research is needed to overview procurement process to maximize usage of the loan.

The purpose of this study is to review procurement of Universitas Indonesias Hospital construction service which the project funded by JICA in order to know the differences and know how the guideline being implemented as well. This study uses in depth interview technique to gain a better understanding of the project 39s nature and the procurement process itself. In addition, observation directly to the project also conducted to determine the condition quality of University Hospital that has been built. The data analyzed descriptively and presented using causal networks.

This study captured several obstacles during the construction and procurement process which beliefs affect substance of the agreement between two countries. Several procurement processes which need to be considered are the procurement planning stage, arranging Owner Estimates OE stage, participants bid evaluation stage, and JICA concurrence."

"Krisis moneter telah membuat Indonesia dengan terpaksa mencari hutang luar negeri dengan jumlah yang lebih besar dari schelumnya untuk melakukan perbaikan di bidang ekonomi keuangan. Komitmen IMF mencapai US$ 43 milyar (pada tahun 1997 IMF sempat berkomitmen untuk memberikan paket bantuan sebesar US$ 37 milyar), pinjaman dari CGI mencapai US$ 7,9 milyar pada tahun anggaran 199912000, belum pinjaman lainnya balk bilateral maupun multilateral lainnya. Hal ini mengakibatkan hutang luar negeri kita meningkat dengan pesat.Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Intcrnasional timbul berhagai masalah berkaitan dengan kewajiban memasukan perjanjian pinjaman luar negeri sebagai salah satu perjanjian yang harus disahkan dengan Undang-undang. Permasalahan pokoknya adalah berkaitan dengan pergesekan pemahaman tentang dimensi hukum private dan publik dari perjanjian pinjaman luar negeri.Beberapa pendapat menggolongkan bahwa Perjanjian Bidang Keuangan walaupun merupakan perjanjian internasional (perjanjian yang dibuat antara para subyek hukum intemasional) tetapi merupakan perjanjian yang berada dibawah rejim hukum private. Tapi pendapat lain mengkategorikan Perjanjian pinjaman luar negeri sebagai perjanjian publik. I)engan demikian tesis ini akan menganalisis aspek hukum publik dan privat dari perjanjian pinjaman luar negeri.Pada bagian pembahasan dibahas tentang pengertian pinjaman luar negeri, pengertian Perjanjian pinjaman luar negeri, dimensi publik dan privat dari perjanjian luar negeri. Pada bagian pembahasan juga dilakukan bedah terhadap perjanjian yang isinya menganalisis kedudukan hukum para pihak pada perjanjian. hak kewajiban para pihak dan analisis tentang kategori, jenis perjanjian pinjaman dan pcmberlakuannya.Akhirnya pada bagian penutup disirnpulkan bahwa tidak scmua perjanjian pinjaman luar negeri adalah perjanjian internasional. Berkaitan dengan dimensi publik dan private tidak perlu di dikotomikan, namun pcrlu agar dua unsur tersebut digabungkan dalam rangka penguatan kewenangan pemerintah untuk melakukan tindakan publik dan privat, serta akuntablitas publik dari perjanjian pinjaman luar negeri."

"Menurut Undang-Undang No.10/1998 yang menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Namun sejauh ini pihak perbankan nasional belum begitu faham akan pentingnya pemilihan segmentasi kredit yang akan diberikan kepada masyarakat terhadap profitabilitas perusahaan.Oleh karena itu, rumusan pokok masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauh mana pengaruh segmentasi kredit domestik dan luar negeri terhadap profitabilitas perusahaan dalam hal ini PT.BANK BNI' 46 Tbk Jakarta.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, kemudian diolah, disajikan selanjutnya dianalisis. Dalam menganalisis pengaruh segmentasi kredit terhadap profitabilitas tersebut, penulis menggunakan uji statistik regresi korelasi linier berganda dimana dalam melakukan pengujiannya penulis menggunakan program komputer Statistika SPSS (Statistical Product and Services Solutions) versi 10.0.Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa Profit Margin dalam negeri menghasilkan angka 0,979 dimana penyaluran kredit dalam negeri terserap lebih banyak ke segmen pasar middle. Profit Margin luar negeri menghasilkan angka 0,977 dimana dalam penyaluran kreditnya terserap dalam segmen pasar retail. Sehingga jika digabungkan antara Profit Margin dalam dan luar negeri menghasilkan angka 0,996 yang tentunya terserap ke segmen pasar Wholesale.Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa penyaluran kredit dalam negeri lebih menguntungkan jika diarahkan ke segmen pasar middle. Sedangkan penyaluran kredit di luar negeri sebaiknya lebih disalurkan ke segmen pasar retail.Adapun saran yang dapat diberikan penulis agar kebijaksanaan pemberian kredit dalam negeri pada masa krisis ini lebih difokuskan kepada segmen kredit middle dan retail yang memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas dibandingkan segmen kredit wholesale yang memberikan kontribusi negatif."

"Penelitian ini menyelidiki pengaruh rasio utang luar negeri swasta terhadap tingkat suku bunga pinjaman bank. Sampel penelitian meliputi 140 fasilitas pinjaman bank kepada negara BRIC dan MIST pada periode 2000-2013. Metode regresi memakai Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara rasio utang luar negeri swasta terhadap tingkat suku bunga fasilitas pinjaman bank kepada negara BRIC dan MIST pada periode 2000-2013.

---

This research aims to investigate the impact of private sector share of external debt on the cost of bank loans. Reseach sample includes 140 facilities of bank loans within 2000-2013 periods in BRIC and MIST countries. The regression is estimated using Ordinary Least Square (OLS). The finding presented in this research provide evidence that banks charge a higher interest spread on loans as the private sector share of external debt increases."