Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laut Indonesia merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Banyak manfaat yang dapat diambil di dalamnya. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia seperti pelayaran, perikanan dan khususnya pertambangan mendatangkan kerusakan bagi lingkungan laut. Ditambah lagi dengan semakin padatnya lalu lintas perjalanan kapal tanker yang mengangkut minyak tersebut. Untuk melindungi lingkungan laut Indonesia dari bahaya pencemaran yang dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia, Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidaklah cukup untuk mengakomodasi hal tersebut, maka disusunlah Undang-undang No.21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran. Ditambah lagi dengan ratifikasi konvensi-konvensi International Maritime Organization (IMO) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Tidak adanya peraturan, yang setara dengan undang-undang, yang mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kompensasi ganti kerugian membuat pemilik kapal cenderung tidak menghiraukan hal tersebut. Dan apabila terjadi pencemaran laut oleh tumpahan minyak, maka peraturan apa yang akan dipergunakan oleh Pemerintah untuk menangani masalah tersebut dan seberapa besar ganti rugi yang diberikan masih menjadi kendala, sehingga diperlukan suatu pengkajian yang lebih mendalam."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara maritim sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia.Dengan predikat tersebut, Indonesia memiliki kekayaan hayati dan non hayati lautyang sangat berlimpah dan memiliki nilai yang tidak terhingga sehingga dapatdipertimbangkan sebagai salah satu kekayaan laut terbesar di Asia. Indonesiasebagai negara modern juga memiliki industri perkapalan dan pelayaran yangcukup maju, hal ini ditandai dengan banyaknya armada kapal yang dimiliki olehperusahaan kapal nasional baik di sektor swasta maupun pemerintah sertabanyaknya pelabuhan modern yang strategis yang menjadi pusat perlabuhan bagikapal laut asing maupun domestik. Kemajuan tersebut tentu membawa dampakyang positif bagi semua pihak serta sebagai suatu indikator kemajuanperekonomian nasional, namun di sisi lain, lintas kapal yang melalui wilayahperairan Indonesia juga memiliki resiko yang dapat mengancam kepentingannasional. Penelitian ini mencoba mengkaji salah satu resiko tersebut, yaitu resikoterhadap pencemaran lingkungan hidup di laut yang mungkin timbul akibattumpahan minyak di laut yang bersumber dari kapal tanker sebagai pembawamuatan minyak. Mengambil contoh kapal pada umumnya, dan kapal tanker padakhususnya (kapal tanker membawa muatan minyak curah yang memiliki kadarkonsentrasi yang cukup tinggi yang apabila tumpah dapat menyebabkanpencemaran lingkungan hidup di laut serta membahayakan biota di laut),penelitian ini mencoba untuk melakukan analisa terhadap bentuk pertanggungjawaban pemilik kapal tanker terhadap kerusakan lingkungan hidup di laut akibatkecelakaan kapal. Asuransi di satu sisi merupakan skema perlindungan terhadapresiko yang dapat merugikan kegiatan usaha & perekonomian nasional, sehinggaasuransi adalah konsep yang sangat komprehensif, lengkap, dan menguntungkanbagi semua pihak. Penelitian ini mencoba menerapkan konsep asuransi sebagaimekanisme perlindungan yang wajib pada dunia industri pelayaran danperkapalan di Indonesia agar dapat memberikan solusi perlindungan danpertanggung jawaban yang lebih baik serta lebih efektif lagi sebagai bentuk solusidari pertanggung jawaban pemilik kapal tanker terhadap kemungkinan timbulnyapencemaran lingkungan hidup di laut yang bersumber dari kapal tanker sebagaiakibat tumpahan minyak.

---

ABSTRACTIndonesia is a maritime nation-state as well as one of the largest archipelago

countries in the world. With that status, Indonesia has abundant biological and

non-biological assets within its seas and thus possess unlimited values and

considered to be one of the wealthiest nation-states in Asia in terms of its

maritime's and richness. Indonesia as a modern state also possess a shipping and

maritime industry that can be considered to be quite advanced, such matter is

indicated through the modernisation and the large number of fleet owned by

Indonesian national or private companies. Not only that, the high number of

strategic ports built by the Indonesian government for the interest of both

domestic and international ships are also the indication of how our maritime and

shipping industry to be quite advanced. Such progress surely brings positive

impact towards all stakeholders as well as being an indicator for the progress of

national economy, yet on the other side, the shipping lines and traffic through

Indonesian seas also possesses a risk that can threat national interest. This

research attempts to analyze one of those aforementioned risks, which is the risk

towards maritime environment pollution that might be occurred as an effect from

oil spill within the seas that sourced from tankers as the carrier of the oils (oil as

the main cargo). Using the examples of ships in general terms and tanker to be

specific (tankers bring oils as cargo that has high concentration of damages if

spilled to the seas and likely to create pollution within the environment that can

threat the marine biota), this research attempts to undertake a comprehensive

study regarding the liabilities of the tankers owners towards the damages of the

sea environment that caused by accidents. Insurance on the other side is known to

be a strategic scheme that can provide protection towards the risks which can

cover both the business owners and the interest of the national economy, thus

insurance can be considered to be a very comprehensive and complete concept

that can benefits all stakeholders. This research also try to apply the insurance

concept as a mandatory (obligatory) protection mechanism towards the shipping

and maritime lines industry in Indonesia so it can provide better, improved and

effective solution in terms of ship owners protection and liabilities in terms of

engaging the possibilities of sea pollution environment that sourced from tankers'

accidents causing oil spill. "

"Kebakaran hutan dan/atau lahan di Indonesia telah terjadi sejakabad 19. Kasus kebakaran yang paling signifikan terjadi padatahun 1982, 1997-1998, dan 2006. Kebakaran hutan inimenghasilkan asap dalam jumlah yang sangat banyak dan dirasakanjuga oleh masyarakat di Malaysia dan Singapura. Adapunpencemaran oleh asap ini dapat dikatakan sebagai pencemaranudara lintas batas karena dihasilkan di wilayah Indonesia dandampaknya dapat dirasakan sampai ke Malaysia dan Singapura.Penyebab dari kebakaran hutan dan/atau lahan yang menghasilkanpencemaran asap lintas batas ini adalah terutama karena konversihutan dan/atau lahan menjadi lahan perkebunan. Cara konversihutan dan/atau lahan yang paling mudah dan murah adalah denganmembakar hutan. Namun, melihat bahwa perusahaan perkebunanmerupakan penyebab utama kebakaran hutan, pemerintah Indonesia,khususnya pemerintah daerah masih saja memberikan konsesi lahan.Hal ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme kontrol dansanksi yang tegas bagi para pelanggar. Upaya pemerintah dalammenanggulangi masalah ini lebih dititikberatkan padapenanggulangan kebakaran hutan, bukan pada upaya pencegahan.Padahal dalam hukum internasional, suatu negara memilikikewajiban pada masyarakat internasional untuk menjaga wilayahnyadan memastikan bahwa aktivitas dalam wilayahnya tidak mengganggunegara lain. Sayangnya, sampai saat ini, Indonesia masih belumdapat mengatasi masalah kebakaran hutan dan pencemaran udaralintas batas. Masalah ini terus berulang setiap tahunnya danmerugikan tidak hanya Indonesia, namun juga negara tetangga,Malaysia, dan Singapura. Padahal, atas kegagalan ini, Indonesiadapat dimintai pertanggungjawaban melalui forum internasional."

"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi kelautan telah memungkinkan neningkatnya aktivitas dan kemampuan manusia di laut. Peningkatan kegiatan manusia di laut dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya laut pada analisis akhir justru dapat menjadi faktor penyebab terjadinya dan meningkatnya pencemaran lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut, karena sifat laut dan bentuk geografi kawasan lingkungan laut serta arus dan cuaca yang ada, dapat mengakibatkan dua atau lebih negara merasakan dampaknya. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan laut yang terjadi pada suatu negara tertentu dapat mempunyai dampak yang bersifat transnasional. Menyadari bahaya yang dapat timbul akibat terjadinya pencemaran lingkungan laut yang bersifat transnasional, masyarakat bangsa-bangsa perlu mengantisipasinya dengan berbagai bentuk pendekatan. Penciptaan ketentuan hukum baik yang berskala global, regional maupun nasional adalah satu dari beberapa pendekatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang turut mempengaruhi bentuk pencemaran laut yang bersifat transnasional yaitu : (1) lingkungan laut alami, (2) musim dan ciri-ciri oceanografi, (3) Kegiatan perminyakan di lepas pantai, dan (4) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena kondisi geografi Selat Malaka dan Singapura cukup rawan untuk terjadinya kecelakaan bagi kapal-kapal melintasi selat ini, maka usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara pesisir Selat Malaka yaitu dengan menbentuk "Traffic Speration Scheme" dalam rangka menciptakan tertib dan keselanatan lintas kapal-kapal di Selat Malaka dan Singapura yang tentunya merupakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran laut oleh alat yang bersumber dari kapal. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh minyak yang bersumber dari kapal, khususnya di Selat Malaka dan Singapura, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Hinyak dan Gas telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SAB) dengan No. DAP 49/1/2 dan No. 27/APTS/DM/HIGAS/81 tentang Prosedur Tetap Selat Halaka dan Singapura, yang isinya mengatur masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut di Selat Malaka dan Singapura."

"ABSTRAKKrisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia pertengahan tahun 1997, dengan dilikuidasinya beberapa Bank Umum Nasional maupun Bank Umum Swasta, membuat sistem perekonomian nasional menjadi tidak menentu, khususnya di bidang perbankan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain membengkaknya jumlah hutang luar negeri baik pemerintah maupun swasta yang harus dibayar berikut bunga pinjaman, pelaku perbankan yang kurang kredibel, lemahnya struktur permodalan dan manajemen serta adanya tindakan yang tidak sistematik dan tidak efisien terhadap pelaku perbankan. Lambannya reaksi dan tindakan dari pemerintah dalam mengatasi krisis moneter tersebut menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan, sosial dan politik terhadap pemerintah dan mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah baru khususnya antara nasabah dan bank, menyangkut masalah simpanan para nasabah terhadap bank yang dilikuidasi. Bank Ratu adalah salah satu bank yang direkomendasikan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Indonesia (B1) yang masuk dalam daftar Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) untuk selanjutnya dilikuidasi yang proses penyelesaiannya diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana tanggung jawab pemilik bank dalam kewajiban pembayaran kembali dana para nasabah dan Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan nasabah jika pemilik aset bank tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya ? Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif dengan bentuk penelitian bersifat evaluatif analitis. Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil adalah bank umum yang di Bekukan Kegiatan Usahanya tidak boleh melakukan kegiatan perbankan dalam bentuk apapun dan tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank, untuk dicabut izin usahanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maupun izin badan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas untuk selanjutnya dilikuidasi. Tindakan hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan apabila aset bank yang dilikuidasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata."