Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMerger dan akuisisi banyak dilakukan perusahaan perusahaan di dunia untuk meningkatkan pertumbuhan termasuk industri Fast Moving Consumer Goods FMCG yang menjadi top deal value pada masa deal decade. Di Indonesia salah satu perusahaan FMCG yang melakukan merger dan akuisisi adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Pemilihan Unilever Indonesia sebagai objek penelitian karena Unilever Indonesia telah melakukan berbagai strategi merger dan akuisisi. Pada penelitian ini pembahasan difokuskan pada merger dan akuisisi yang terjadi di antara 2005 2014 yaitu ketika pengambilalihan Buavita dan Gogo serta Sara Lee Body Care Indonesia. Reaksi pasar pada pengumuman kedua akuisisi tersebut merespon negatif. Akan tetapi pada pelaksanaannya Unilever Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan profitabilitas bahkan dapat memberikan dividen. Tingkat kegagalan yang dihadapi dapat diminimalisir dengan penggunaan metode dan strategi merger dan akuisisi yang berbeda.

---

ABSTRACT

Mergers and acquisitions were conducted by many companies in the world to increase the company growth including Fast Moving Consumer Goods FMCG industry which became a top deal value during the deal decade. In Indonesia one of the FMCG companies that conducted mergers and acquisitions is PT Unilever Indonesia Tbk. Selection of Unilever Indonesia as the object of research because Unilever Indonesia has conducted various merger and acquisition strategies. In this study the discussion focused on mergers and acquisitions that occurred between 2005 2014 when the Buavita and Gogo and Sara Lee Body Care Indonesia takeover Market reaction to the announcement both of the acquisition respond negatively. However in practice Unilever Indonesia could improve the growth and profitability even distributed dividends. The risk of failure of those mergers and acqusition can be minimized with the use of different methods and strategies of mergers and acquisitions."

"Penelitian ini memberikan gambaran apakah kegiatan merger dapat meningkatkan kinerja keuangan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) setelah merger dengan anak perusahaannya, yaitu PT Ciputra Property Tbk. (CTRP) dan PT Ciputra Surya Tbk. (CTRS) serta apakah aktivitas merger ini dapat meningkatkan nilai pasar wajar PT Ciputra Development Tbk. (CTRA).Penelitian ini menggunakan data primer yang diberikan oleh perusahaan dan wawancara dengan perusahaan serta data sekunder yang diperoleh dari buku teks, literatur, laporan keuangan, dan situs web. Berdasarkan analisis Laporan Keuangan dan penilaian nilai wajar dengan metode Discounted Cash Flow (DCF), penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai pasar wajar perusahaan setelah merger dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan setelah merger walaupun masih terdapat beberapa angka keuangan yang belum meningkat, namun motif keuangan perusahaan dalam melakukan merger berdasarkan wawancara penulis kepada Perseroan telah tercapai.

---

Merger is one way to increase the value of the company. This paper discusses how mergers can improve the finance performance of the PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) after the merger with its subsidiaries, i.e., PT Ciputra Property Tbk. (CTRP) and PT Ciputra Surya Tbk. (CTRS) as well as these merger activities may increase the fair market value of PT Ciputra Development Tbk. (CTRA).

This research uses the primary data provided by the company and interviews with companies as well as secondary data obtained from textbooks, literature, financial reports, and websites. Based on the analysis of the Financial Statement and the valuation of fair value using the Discounted Cash Flow (DCF) method, the authors conclude that there is an increase in the fair value of the company after the merger and improvement of the company's financial performance after the merger although there are some financial figures that have not increased, the company's financial motive in conducting the merger has been achieved."

"Penelitian ini membahas mengenai dampak prinsip ekstrateritorial terhadap regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan pendalaman mengenai dampak dari adanya kegiatan merger, konsolidasi dan akuisisi berskala intenasional terhadap regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi hukum persaingan usaha di Indonesia, dengan membandingkan ketentuan di Indonesia dengan ketentuan di Amerika Serikat, Uni Eropa dan India, sehingga dari hasil perbandingan tersebut dapat ditelaah kelebihan dan kekurangan dari regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi yang ada dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, serta dapat mengetahui batasan-batasan yang muncul akibat penggunaan kedua prinsip tersebut terhadap kegiatan merger, konsolidasi dan akuisisi berskala Internasional dilihat dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa adanya prinsip wilayah (prinsip teritorial) pada Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Indonesia mengakibatkan hukum antimonopoli Indonesia tidak berlaku terhadap badan usaha asing yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia tanpa memiliki anak perusahaan di Indonesia, sehingga pada akhir penelitian ini disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan pada regulasi utama hukum persaingan usaha Indonesia, yaitu Undang-Undang no. 5 tahun 1999, dengan mengubah ketentuan mengenai penerapan prinsip teritorial menjadi prinsip ekstrateritorial.

---

This study focuses on the effect of the implementation of extrateritorial principles to the Indonesian competition law regulations regarding merger, consolidation and acquisition. The purposes of this study is to conduct analysis and deep understanding on the effects of International scale merger, consolidation and acquisition activities to the Indonesian competition law regulations regarding merger, consolidation and acquisition, with comparing the Indonesian regulations to the regulations of the United States of America, European Union and Republic of India, resulting in the analysis of the advantages and deficiency of merger, consolidation and acquisition regulations in Indonesian competition law, as to establish the boundaries incurred as the effect of the implementation of both principles to the International scale merger, consolidation and acquisition activities from the competition law point of view. This study is conducted with descriptive analytical method.

The results of this study shows that the existance of territoriality principles in Law Number 5 of 1999 of the Republic of Indonesia has the effect to the invalidity of this regulation to the foreign business entity located outside the territory of Indonesia that conducts their business activities inside Indonesian territory without having any subsidiaries in Indonesia, therefore at the end of this study the writer suggest that Indonesian government should amend the main regulation of Indonesian competition law, which is Law Number 5 of 1999, with amending the provisions regarding the implementation of territoriality principles to extraterritorial principals."

"Penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan Pendapat KPPU sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh KPPU atas dasar kewenangannya untuk memberikan penilaian terhadap post-notification MKA yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengaturan pada Perkom No. 2 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 57 Tahun 2010 tidak memberikan kesempatan terhadap pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap Pendapat KPPU. Tidak diberikannya kesempatan pengajuan keberatan terhadap Pendapat KPPU menunjukkan bahwa tidak adanya sarana kontrol terhadap Pendapat KPPU.Sistem notifikasi yang dianut oleh UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 yaitu merupakan sistem post-notification memiliki potensi merugikan pelaku usaha apabila tidak terdapat upaya yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap Pendapat KPPU. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan yang memperlihatkan bahwa Pendapat KPPU sebagai suatu pendapat hukum memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan dengan Fatwa MA, Pendapat Hukum KPI serta Pendapat Komnas HAM namun memiliki kemiripan dengan pendapat mengikat lembaga arbitrase. Dalam segi hukum persaingan usaha, Pendapat KPPU merupakan produk hukum KPPU yang memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. PP No. 57 Tahun 2010 dan tidak terdapat kesempatan pengajuan keberatan terhadapnya. Apabila dibandingkan dengan hukum persaingan usaha yang dianut oleh negara negara Rusia dan Korea Selatan memperlihatkan kedudukan Pendapat KPPU yang tidak memiliki sarana kontrol seperti yang terdapat pada hasil penilaian notifikasi MKA di negara Rusia dan juga Korea Selatan yang menyediakan kesempatan pengajuan keberatan terhadap hasil penilaian notifikasi tersebut.

---

This study focuses on the position of Legal Opinion issued by the Business Competition Supervisory Commision based on their authority to assess postnotification of merger, consolidation or acquisition of shares. Regulations stated on Perkom No. 2 of 2013 as the implementing regulations of PP No. 57 of 2010 does not give an opportunity to the parties connected to the merger, consolidation or acquisition to raise objections to the Commission's Opinion . Not given the opportunity of filing objections to the Commission's opinion suggests that the absence of a means of control over the Commission's Opinion.Notification system adopted by Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010 is a postnotification system that has the potential to disadvantage entrepreneurs if there are no effort that can be taken to object to the Commission's Opinion. In this study, the comparison shows that the Commission's opinion as a legal opinion is more powerful than Fatwa MA, KPI Legal Opinion and Komnas HAM Legal Opinion but has similarities with binding opinion of arbitration institution. In terms of competition law, the Commission’s Opinion is a product of the Business Competition Supervisory Commision that has binding force under Article 28 and 29 of Law No. 5 Year 1999 jo. PP No. 57 in 2010 and there are no chance of filing an objection to it. When compared to the competition law adopted by the Federation of Russia and the Republic of South Korea show the position of the Commission's opinion does not have the means of control as well as on the results of the assessment of merger notification in Russia and South Korea that provides the opportunity for filing an objection to the output of assessment of the notification."

"ABSTRAKBadai krisis ekonomi menghantarn perekonomian Indonesia pada pertangahan tahun1997, yang melumpuhkan berbagai sektor usaha, tidak terkecuali sektor perbankan baikswasta maupun pemerintah. Dimana pada saat itu nilai tukar Rupiah melemah dan tingkatsuku bunga pun amat tlnggi, sehingga banyak perusahaan yang merupakan kreditior daribank-bank yang ada mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kredit mereka yangakhirnya menyebabkan banyaknya kredit--kredit yang dikucurkan oleh bank banyak yangmacet. Selain itu banyak juga bank-bank yang mengalami negatif spread karena merekaharus membayar bunga yang tinggí kepada nasabahnya sedangkan kredit yangdikucurkannya relatif rendah bahkan tidak ada akibat tingginya suku bunga pinjaman. Bank-bank pun kemudian berusaha mati-matian agar tetap dapat bertahan dankebangkrutan melalui berbagai cara. Ada yang melakukan restrukturisasi utang, ada pulayang melepas sebagian atau bahkan seluruh kepemilikan sahamnya kepada pihak lain.terutama investor asing. Begitu juga nasib yang dialami oleh bank-bank BIJMN yang mengalami kesulitankeuangan akibat dari kredit-kredit bermasaiah yang dimilikinya ditambah dengan kondisiperekonomian yang sedang dilanda krisis membuat debitor-debitor semakin sulit untukmelunasi kewajiban-kewajibannya. Tingkat suku bunga yang tinggi yang menyebabkanterjadinya negative spread pada bank-bank tersebut serta nilai tukar Rupiah yangberfluktuatif dan melemah terhadap US Dollar yang berpengaruh pada kewajibankewajiban dalam bentuk valas sehingga jumlahnya menjadi Iebih besar membuat kondisibank-bank tersebut semakin terpuruk. Untuk itu bank perlu melakukan tindakan-tindakanyang menjadi solusi untuk mengatasi financial distress ini. Dengan mengambil kasusbank Mandiri maka masalah yang akan di bahas di dalam karya akhir ini adalah mencarisolusi untuk mengatasi financial distress tersebut. Karya akhir ini dibuat untuk melihat apakah bank-bank peserta merger ¡tumengalami financial distress dengan menunakaii analisa Z-Score dan AIunan Modelsdan bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi rnasalah kesulitan keuangan tersebutdengan menggunakan studi kasus Bank Mandiri. Berkenaan dengan metodologi penulisan yang digunakan, maka pada karya akhirakan rnenggunakan metodologi deskrìptif dengan mempergunakan data-data yang terdiridari data primer dan data sekunder. Dimana data primer itu merupakan data tentang bank-bank yang bersangkutan dapat diperoleh melalui bank itu sendiri maupun dari sumberlain (eksternal) seperti Bank Indonesia, Selain sumber data diatas juga didukung datatentang perbankan yang diperoleh dari home page perusahaan dan interview denganpihak-pihak terkait yang menguasai permasalahan. Kemudian yang merupakan datasekunder sebagai pelengkap adalah data didapat melalui studi literatur (text hook), karyailmiah, anikel di media massa, laporan keuangan bank, serta data lain yang relevandengan permasalahan. Dalam menganalisa financial distress yang dialami oleh bank-bank BUMNtersebut dilakukan dengan penggunaan analisa Z-score dan Altman Model?s yangmerupakan salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengkur apakah suatuPerusahaan mengalami kesulitan keuangan. Setelah itu juga dibahas mengenai alternatifsolusi untuk keluar dari kesulitan keuangan yang terdiri dari restrukturisasi keuangan,merger, Iikuidasi, dIl. Berdasarkan kasus bank Mandiri ternyata solusi yang diambil adalah denganmelakukan merger diikuti dengati restrukturisasi dan rekapitaIisasi terhadap hutanghutang bermasalah mereka. Dan performa setelah merger dan bank Mandiri cukupmengejutkan dengan aset yang fantastis dan berhasil mencapai CAR diatas rasio yang ditentukan pemerintah. Akan tetapi hal ini juga dibarengi dengan bertumpuknya hutanghutang bermasalah di BPPN."

"ABSTRAKKrisis moneter yang melanda lndonesia dengan diawali oleh depresíasi nilai rupiahterhadap dollar Amerika pada bulan Juli 1997 telah melumpuhkan sektor perbankan nasional.Sektor rill yang mengalami kehancuran mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan bank,disamping meningkatnya jumlah kredit bermasalah bank. Keadaan díperparah dengan tingkatbunga yang sangat tinggi, yang mengakibatkan timbulnya kondisi negative spread dikalanganperbankan nadonu1. Nibi bcbun opcraaianal bank tenis nnngkat, híngga pada akhirnyamengik iii modal bank. SiIát ekspaniif perbankan Indonesia yang sebelumnya didukung olehkondiii ekonomi yang booming, kini mcnjadi bumerang bagi perbankan sendiri. Tampakhahwa prin5ip kehati-hatian bank telama ¡ni tidak dijalankan dengan benar. Tampak jugabahwa kondisi permodalan perbankan Indonesia sangat lemah. Dalam rangka melakukan restrukturisasí perbankan nasional, Pemerintah kemudianmengeluarkan sejumlah peraturan yang mempersyaratkan peningkatan permodalan bank.Pemerintah tidak segan-segan menutup bank yang dianggap memiliki kinerja demikian buruksehingga tidak dapat diselamatkan bagi, juga bank yang tidak dapat memenuhi persyaratanpermodalan baru yang telah ditetapkan. Tentu saja kondisi ini mengakíbatkan perbankannasional berusaha menekan jalan keluar secepat mungkin. Merger merupakan salah satustrategi yang dianggap ideal untuk dilakukan, dímana strategi ini pun memperoleh dukunganPemerintah. Dalam beberapa saat setelah Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaanpermodalan bank yang baru, banyak bank swasta nasional yang mengumumkan rencanamerger. Namun hanya sedikit yang benar-benar terealisasi, dari Bank XY adalah salah satudiantara beberapa bank tersebut.Yang patut untuk dipertanyakan adalah, apakah merger yang dilakukan dengan latarbelakang desakan keadaan akan memperoleh hasil yang sama dengan merger yangdilatarbelakangi oleh perencanaan strategis. Pada kasus Bank XY, rencana merger telahmenjadi bagian perencanaan strategi tim manajemen, dan telah disiapkan feasibility study-nya.Ketika peraturan permodalan muncul, tim manajemen memutuskan untuk mempercepatrealisasi merger tersebut. Hasil feasibility study menunjukan bahwa melalui merger terdapatkeuntungan sinergi yang bisa dimanfaatkan oleh bank, disamping menambab nilal modalbanic sehingga memenuhi ketentuan Pemerintah.Namun setelah Bank XY berdiri selama satu tahun, tidak terdapat perbaikan kinerja.Sinergi yang seyogyanya terjadi, belum terealisasi hingga saat ini. Perencanaafl strategis yangtelah disusun untuk bank hasil merger, belum diimplementasikan. Justru yang terjadi adalahpenyatuan masalah warisan masing-masing bank, seperti misalnya kredit macet. Semua pihakberanggapan bahwa hal ini disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu kondisi ekonomi makro.Namun, apakah benar demikian?Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan diatas, proses evaiuasi diawali denganevaluasi atas faktor-faktor yang menurut teori merger adalah faktor-faktor kunci keberhasilansuatu merger. Faktor ini meliputi waktu realisasi merger, partner merger, komunikasi daninformasi, serta proses konsolidasi. Disamping itu dilakukan pula penilaian atas implementasiterhadap perencanaan strategis pasca merger yang telah ditetapkan.Hasil evaluasi kemudian menunjukan bahwa memang terdapat pengaruh faktoreksternal yaitu kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan yang mengakibatkankonsentrasi tim manajemen terfokus pads masaIah-masalah yang dihadapi saat ini, sepertimasalah kredit macet dan likuiditas. Walaupun demikian faktor-faktor tersebut bukan satusatunya faktor penyebab kegagalan merger Bank XV. Faktor lain yang ikut menyebabkan kurang berhasilnya proses merger inii adalahketidaksiapan tim manajemen dari sisi teknis operasional, untuk mengimplementasikanperencanaan stiategis bank hasil merger yang telah disusun. Diantaranya yang terpentingadalah faktor sumber daya manusia, serta pembentukan satuan tugas yang bertanggung jawabatas imp lementasi perencanaan strategis dan pencapalan sinergi.Agar merger tidak sia-sia, tim manajemen harus sesegera mungkin mengambillangkah-langkah kearah pencapaian sinergi serta implementasi atas perencanaan strategis yangtelah ditetapkan. Beberapa hal yang dapat segera dilakukan adalab pembentukan satuan tugas,guna mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi, dalam hal ini berkaitan dengan hubungansumber daya manusia, serta mengambil kebijakan yang nyata guna merealisasikan sinergipotensial yang ada, seperti mìsalnya rasionalisasi karyawan, serta penutupan duplikasi cabang."

"Tesis ini membahas tentang praktek dari penerapan strategi pada pengumuman Merjer dan Akuisisi dengan objek Industri keuangan di Indonesia pada tahun 2008-2013. Perusahaan pembeli ("pembeli" atau "yang melakukan penawaran" atau "objek perusahaan") di artikan disini sebagai perusahaan terdaftar pada BEI (yang merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri) yang terlibat dengan transaksi merjer dan akuisisi dengan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di Indonesia selama periode tahun 2008-2013. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengidentifikasi strategi apakah yang diterapkan oleh para perusahaan pembeli tersebut dalam melakukan pengumuman merjer dan akuisisi dan apakah strategi tersebut berperan dalam perubahan harga saham perusahaan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) Adanya hubungan antara quantitative-future oriented disclosure strategy dengan kenaikan harga saham; (2) tidak ada hubungan antara kenaikan harga saham yang lebih tinggi dengan mengimplementasikan future-oriented disclosure strategy dibandingkan dengan retrospective disclosure strategy; (3) Credibility disclosure strategy suatu perusahaan tidak memiliki efek yang jelas dalam kenaikan harga saham perusahaan; (4) tidak ada hubungan antara kenaikan dividen yang dibagikan dengan kenaikan harga saham (5) stock repurchase disclosure strategy dapat berperan dalam kenaikan harga saham.

---

This thesis discussed the practice of Mergers and Acquisitions ("M&A") announcements strategy particularly in the financial services industry in Indonesia, with the case study of Bank BRI and Bank Niaga. The acquirers ("the acquirers" or "the bidders" or the "object companies") are defined here as publicly listed companies (Indonesian company or overseas company) who are involved in M&A transaction with Indonesian financial services company during the period of 2008-2013. The aim of the study is to identify what are the strategies acquirers implement towards the announcement of their M&A deals and does the strategy have the effect on their share price movement. This study has found that(1) there is a relationship between quantitative-future oriented disclosure strategy with the increase in share price; (2) implementing a future-oriented disclosure strategy rather than retrospective disclosure strategy not always result in higher increase in share price; (3) there is not enough evidence to conclude that credibility disclosure strategy has effect on the increase of share price of the acquirer; (4) implementing an increase in dividend payment not always result in increase of an acquirer's share price (5) stock repurchase disclosure strategy might have an effect on increase in acquirer's share price."

"Merger merupakan salah satu cara untuk melaksanakan restrukturisasi dan pengembangan bank, khususnya Bank Umum. Dengan dilakukannya merger tersebut diharapkan, bank yang bersangkutan dapat lebih baik sehingga akan menghasilkan suatu bank yang lebih baik dan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya.Hanya saja dalam melaksanakan merger, bank yang bersangkutan harus memperhatikan aspek-aspek yang muncul. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan tersebut antara lain: aspek ekonomi, manajemen, hukum, pajak, dan sebagainya. Berdasarkan hal di atas, dalam makalah ini akan menguraikan lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum dari merger bank.Aspek hukum yang akan muncul dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan merger tersebut antara lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan bank itu sendiri, kreditor, yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan juga perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya.Di samping itu, dalam pelaksanaan merger Bank Umum harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, Koperasi, Perbankan, Bank Indonesia dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan merger itu sendiri."