Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perlindungan konsumen dalam bertransaksi melalui media internet, bagaimana aspek hukumnya, tanggung jawab penjual apabila terjadi kerugian, dan cara pembayaran setelah ada kesepakatan. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, datanya bersumber dari buku-buku perputakaan dan bersifat deskriptif.

---

This thesis are talk about consumer protection for business activity by internet, how the aspect of the law, what is seller responsibility if there’s any loss from buyer, and the term of payment is after agreement. This thesis are used juridical normative method, the data are from librarys book and descriptive."

"Tesis ini berfokus pada pembahasan pembuatan perjanjian antara kedua pihak yang sepakat untuk melakukan jual-beli via internet, serta masalah terjadinya sengketa pada perjanjian jual-beli yang dilakukan melalui media internet.Hasil penelitian menunjukan terdapat kesepakatan pada perjanjian jual-beli melalui internet, seperti yang juga terjadi pada perjanjian jual-beli konvensional. Namun dalam melakukan kesepakatan, penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung dalam arti kedua pihak hadir secara fisik untuk menyampaikan kehendak dalam suatu perjanjian.Jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak, maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi.Terdapat pola untuk mencapai sepakat dalam transaksi elektronik yang dikenal dengan 3 klik. Klik pertama: calon pembeli melihat penawaran. Klik kedua: calon pembeli menerima penawaran tersebut, dan klik ketiga merupakan peneguhan dan persetujuan calon penjual/penawar terhadap penerimaan calon pembeli.Jika ada salah satu pihak wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan prestasi sesuai dengna Hukum Acara Perdata.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian dengnan litigasi di pengadilan."

"ABSTRAKKeppres No.29/1984 adalah merupakan peraturan,pelaksanaandari Undang-Undang tentang APBN yang merupakan pedbi^man/petianjuk pelaksanaan pengelolaan KEUANGAN NEGARA dalamrangka melaksanakan Pembangunan Nasional.Didalam pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut tidak terlepas peran serta pihak'Swasta untuk ikut menunjang-Pembangunan tersebut antara lain melalui pengadaan sairana /alat-alat sesuai dengan Program yang tertuang didalam DaftarlsianKegiatan/Daftar Isian Prbyek.Perwujudan hubungan antar pihak Pemerintah dan Swastabiasanya tertuang dalam sebuah perjanjian yang menjadimasalah disini adalah Perjanjian yang dilandasi oleh pasal1338 KUH Perdata berazazkan Kebebasan Berkontrak dan kesepakatanpara pembuat perjanjian dilain pihak Keppres No.29/1984,mempunyai sifat Imperatif dan merupakan perwujudandari langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dibidang PengelolaanKeuangan Negara.Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, telah dilakukanpenelitian kepustakaan (library research) yang di lengkapi pula dehgan nenelitian lapanaan (Field Research )dan pengetahuan praktek dari penulis selaku pelaksanaan pada Kantor Perbendaharaan Neaara di Jakarta,.Pada cikhirnya penulis berkesimpulan bahwa KeppresNo.29/1984 khususnya yang. mengatur tentang perjanjian adalah merupai^an patokan-patokan elementer yang harus dipatuhioleh pihak yang mengadakan perjanjian dimana dananyabersumber pada keuangan negara, Kehadiran Keppres No.29/84dapat dipergunakan sebagai pedoman didalam pembuatan sebuahPerjanjian antara pihak Pemerintah dan Swasta dan ' haltersebut dimungkinkan oleh KUH Perdata,

---

"