Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan asuransi mulai dirasakan perlu untuk memberikanperlindungan kepada masyarakat yang menjadi tertanggung, darikemungkinan mengalami kerugian karena terjadinya risiko atasasetnya. Namun, adakalanya tertanggung justru tidak mendapatkanperlindungan yang ia harapkan. Untuk menghindari hal tersebut,maka bagi tertanggung yang belum memiliki pengetahuan yangcukup mengenai asuransi dan klausul-klausul dalam polisasuransi, dapat melakukan penutupan asuransi dengan menggunakanjasa keperantaraan broker asuransi. Broker asuransi bertindakmewakili tertanggung untuk mencari penanggung yang terbaik,dengan premi yang kompetitif, dan cakupan jaminan yang seluasmungkin. Selain itu, broker asuransi juga akan membantumengurus penyelesaian ganti rugi jika terjadi risiko. Penulisanini bertujuan untuk menjelaskan hubungan hukum broker asuransidengan tertanggung dan penanggung, serta tanggungjawab hukumbroker asuransi jika atas polis yang diperantarainya terjadisengketa tuntutan ganti rugi karena klaim yang diajukantertanggung ditolak oleh penanggung. Metode yang digunakandalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif,dengan data yang berasal dari sumber kepustakaan dan hasilwawancara dengan nara sumber. Pada intinya, hubungan hukumbroker asuransi dengan tertanggung adalah hubungan hukumpemberian kuasa. Sedangkan hubungan hukum broker asuransidengan penanggung adalah hubungan kerja sama dalam rangkapenempatan risiko, yang dalam asuransi juga dikenal sebagaihubungan intermediary. Sebagai kuasa dari tertanggung, makabroker asuransi juga memiliki tanggungjawab hukum apabila iamelakukan kesalahan yang menyebabkan klaim tertanggung ditolakpenanggung, serta dapat dimintakan ganti rugi sesuai dengankesalahannya. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikanadalah penandatanganan risalah rapat oleh kedua belah pihakuntuk menghindari pengingkaran fakta, penandatanganan tandaterima atas surat dari broker asuransi kepada tertanggung olehwakil yang berwenang dari tertanggung, dan pemantauan sertaperingatan dari broker asuransi kepada tertanggung apabilaterdapat warranties yang harus dipenuhi tertanggung."

"Perusahaan asuransi syariah, yang operasional usahanya berdasarkan syariah Islam merupakan alternatif yang ada bagi kaum muslim sebagai pengganti asuransi konvensional. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah belum ada, sehingga pelaksanaan asuransi syariah tetap menggunakan kaidah-kaidah perasuransian global, yaitu mengacu pada Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian pertanggungan pada PT. Asuransi Takaful Umum (dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor).Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum asuransi di. Indonesia apabila dikaitkan dengan asuransi menurut syariah, bagaimana pelaksanaan perjanjian (akad) pertanggungan asuransi kerugian (dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor) pada PT. Asuransi Takaful Umum, serta apakah klausula-klausula perjanjian pertanggungan asuransi kendaraan bermotor yang dituangkan dalam polis asuransi kerugian kendaraan bermotor pada perusahaan ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang Asuransi dan syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dan data sekunder, yaitu data yang didapat dari berbagai literatur dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan di atas.Pelaksanaan perjanjian (akad) asuransi kendaraan bermotor (ABROR) pada perusahaan ini ditandai dengan adanya penandatanganan formulir surat permintaan takaful (ABROR) oleh peserta dan dengan diterbitkannya polls oleh penanggung, yang merupakan suatu bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Operasional perusahaan ini menjauhi larangan-larangan bermuamalat dalam Islam, yaitu tidak mengandung unsur aharar (probabilitas atau risiko), maisir (perjudian), riba (bunga) dan juhala (ketidakpastian). Akad yang dilakukan adalah akad tabarru' dan apabila tidak terjadi klaim maka perusahaan akan memberikan pengembalian berupa uang bagi hasil (nisbah) kepada pesertanya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang berkaitan dengan ketentuan tentang akad tijarah dan tabarru'. Dalam praktik asuransi syariah terdapat perbedaan pendapat mengenai akad tabarru'. Sebagian asuransi syariah dalam praktiknya memberikan bagi hasil apabila terjadi surplus dana tabarru', namun sebagian lagi asuransi syariah tidak membagikan dengan alasan bahwa tabarru' adalah dana yang sudah diikhlaskan peserta untuk tolong menolong, sehingga peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian kecuali pahala dari Allah SWT."

"P.T. Asuransi Jasa Indonesia meluncurkan produk asuransi baru. Perlu kiranya ditelaah bagaimana kedudukan produk tersebut terhadap Hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dengan didukung pula oleh keterangan yang diberikan melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Dari penelitian yang dilakukan didapat bahwa tertanggung dalam produk di atas adalah bank atau lembaga keuangan. Polis ini karena nilai pertanggungan yang besar direasuransikan ke luar negeri. Sebagian besar isi polis masih sejalan dengan ketentuan yang berlaku di dalam negeri dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ketentuan bidang asuransi di Indonesia ketinggalan dalam mengantisipasi pertumbuhan usaha asuransi."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pembahasan skripsi ini menganalisis akad dalam perjanjian berdasarkan ketentuan akad menurut Hukum Perikatan Islam dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah 'PMK 18/2010'. Penulisan dilakukan secara normatif berdasarkan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketentuan akad dalam Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah diterapkan secara jelas dalam polis menurut ketentuan akad dalam Hukum Perikatan Islam dan PMK 18/2010. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini badan legislatif membuat suatu undang-undang tentang asuransi syariah secara spesifik untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah saat ini, khususnya asuransi syariah.

---

This thesis focuses on judicial review on AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia. In the analycist section of this thesis analyzes contract in agreement based on provisions stipulated in the Islamic Law and Minister of Finance regulation No. 18 PMK.010 2010 regarding Implementation of Basic Principles on Conducting Insurance and Reinsurance Business According to Sharia Principles 'PMK 18 2010'. The writing was conducted through documentation study. Qualitative analycist using secondary data comprises of primary law source, secondary law source, and tertiary law source.

Based on research, the contract in AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia has been implemented clearly according to the contract provisions in Islamic Law and PMK 18 2010. Government in this case the legislative composes a constitution of sharia insurance to accomodate the rapid growth of the sharia economic, specifically the sharia insurance."

"Skripsi ini membahas tentang penggunaan penafsiran perjanjian dan doktrin Contra Proferentem dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi yang disebabkan oleh adanya ambiguitas dalam kata-kata, kalimat atau klausula pada polis maka dapat menggunakan penafsiran perjanjian, lebih khususnya dengan menggunakan doktrin Contra Proferentem yaitu menafsirkan polis berlawanan dengan maksud pihak yang membuat perjanjian (pihak yang menyediakan rancangan kontrak)."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank syariah yang prinsip operasionalnya didasarkan pada hukum Islam. Islam secara tegas melarang adanya transaksi yang megandung unsur gharar (ketidakpastian), maisyir (judi), serta riba yang terdapat pada asuransi konvensional.Berangkat dari latar belakang tersebut tersebut, penulis akan meneliti apakah ketentuan tentang asuransi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga berlaku dan digunakan dalam perjanjian asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Kemudian juga bagaimana isi perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga ditinjau dari aspek ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Serta permasalahan hukum apa saja yang mungkin timbul dalam perjanjian asuransi jiwa syariah dan bagaimana penyelesaiannya pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep, serta pendekatan analisis.Hasil penelitian yang didapatkan adalah walau sebagian pasal dari KUHPerdata, KUHD, dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dapat berlaku dan diterapkan dalam perjanjian asuransi syariah, namun terdapat beberapa pengaturan yang tidak sesuai untuk menjadi dasar hukum keberlakuan dari asuransi syariah, seperti dasar hukum perjanjian asuransi, serta konsep penanggungan resiko. Kemudian pada polis asuransi PT Takaful Keluarga ditemukan juga beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta dalam hal terdapat sengketa, proses penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi persengketaan adalah perdamaian/musyawarah, atau apabila masih berlanjut peserta dapat memilih penyelesaian melalui lembaga arbitrase BASYARNAS, atau lembaga peradilan.

---

This thesis discusses legal research concerning the implementations of life insurance contract at PT Asuransi Takaful Keluarga, the first sharia insurance company in Indonesia. PT Asuransi Takaful Keluarga is one of the non-bank financial institutions operating on sharia principles based on Islamic law. Islam strictly forbids any transaction contains gharar (uncertainty), maisyir (gambling), as well as usury which are commonly found in conventional insurance.

Based on that background, the author will examine whether the provision of insurance contained in Indonesian Civil Code, Commercial Code, and Law Number 2 Year 1992 regarding Insurance Business are also applicable and used by the sharia life insurance contract. The author would also like to see if the contents of PT Asuransi Takaful Keluarga?s insurance policy somehow violating Article 18 Law Number 8 Year 1999 regarding standard clause in Consumer Protection. Then what kind of legal issues that may arise in this sharia insurance contract, and the solving methods.

This thesis uses the normative juridical type of research, with legislative approach, concept approach, and also analytical approach.

As the result, the author finds that some articles of the Civil Code, Commercial Code, and Law Number 2 Year 1992 regarding Insurance Business are applicable in the sharia life insurance contract, although there are adjustment needed so that it can be fully applied, such as the legal basis, and the concept of risk. The author also found a few article of the insurance police that doesn?t match Article 18 of Law Number 8 Year 1999 regarding standard clause in Consumer Protection. And lastly, in case there are any disputes, the settlement process will put the discussion between parties method first, and when it doesn?t do any good, the parties will choose between arbitration institution (BASYARNAS) or judiciary institution as the solving method."

"Kita mengenal bahwa macam pertanggungan itu pada umumnya dikelompokkan dalam pertanggungan kerugian dan pertanggungan jiwa (sejumlah uang). Dalam skripsi ini yang dibahas adalah pertanggungan kerugian yang terdiri aari pertanggungan kebakaran, pertanggungan angkutan laut dan pertanggungan kenderaan bermotor (khusus kenderaan bermotor roda empat).Sebagaimana diketahui bahwa dewasa ini Bangsa Indonesia sedang giat melakukan pembangunan, hal ini berarti bahwa hubungan antara sesama anggota masyarakat itu semakin meningkat, dan juga bertambahnya gedung-gedung bertingkat, kendaraan-kendaraan yang lalu lalang serta pengangkutan melalui laut bertambah ramai.Maka oleh karena itu sudah dapat dibayangkan bahwa resiko yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa yang terjadinya belum tentu akan cukup besar sehingga resiko tersebut perlu dialihkan pada pihak lain yaitu oleh asuransi. Jadi dengan demikian terjadilah suatu perjanjian pertanggungan yaitu suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang atas kerugian karena suatu peristiwa yang terjadinya belum tentu itu, dan tertanggung sendiri berjanji untuk membayar premi sebagai imbalan jasa terhadap penanggung.Untuk penyusunan skripsi ini, penulis lakukan dengan menggiinakan raetode kepustakaan (Library Hesearch) dan metode lapangan (Field Research), Dalam metode kepustakaan penelitian dilakuivan dengan mencari data-data dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada diperpustakaan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Sedangkan metode lapangan, penelitian dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan ketempat perusahaan yang bersangkutan melalui sistim wawancara.Penyusunan skripsi ini hanya merupakan suatu hasil pengungkapan data (descriptif) dan analitis tanpa menggunakan pengujian hipotesa. Karena perjanjian pertanggungan itu pada hakekatnya adalah suatu perjanjian timdal balik, sudah barang tentu mengikut sertakan beberapa pihak dalam rangkaian menyatakan hak dan kewajiban yang akan menjamin kepastian hukum serta memperhatikan kepentingam usaha ber asuransi dengan suatu prosedur tertentu, Maka setelah penulis meneliti kemudian mencoba melihat bagaimana pelaksanaan ber asuransi, ternyata perjanjian asuransi itu sesuai dengan asas, sistim dan sifat dari suatu perjanjian yang sah."