Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasar kan pasal 1 butir b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/ 119/ KEP/ DIR tanggal 9 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif. Transaksi Derivatif Valuta Asing adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari ni1ai instrumen yang mendasari yaitu nilai tukar atau kurs valuta asing, baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana / instrumen. Transaksi Derivatif Valuta Asing dapat diklasilikasikan sebagai perjanjian jual beli valuta asing antara Bank dan Nasabah. Selain itu, Transaksi - Derivatif Valuta Asing juga merupakan perjanjian untung - untungan, namun ia bukan merupakan perjanjian perjudian. Berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang dianut KUH Perdata, Transaksi Derivatif 'Valuta Asing dapat dilakukan dan isinya dapat ditentukan oleh para pihak Yang mengadakannya. Transaksi Derivatif Valuta Asing merupakan perjanjian yang sah sepanjang ia memenuhi syarat - syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320. KUH Perdata. Tujuan Nasabah melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing untuk berspekulasi ( perjudian ) tidak mempengaruhi keabsahan. Transaksi Derivatif Valuta Asing. Demikian pula dengan pelanggaran terhadap persyaratan minimum. Transaksi Derivatif Valuta Asing yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) SK Direksi Bank Indonesia No. 28/ 119/ KEP/ DIR tanggaL 29 Desember 1995. Kasus - kasus mengenai Transaksi Derivatif Valuta Asing makin marak dari hari ke hari. Kasus yang terakhir terjadi dan telah diputus Mahkamah Agung adalah kasus PT Suryamas Dutamakmur Tbk versus PT Bank Niaga Tbk."

"Tesis ini membahas tentang Transaksi Derivatif yang diamini sebagai transaksi yang rumit dengan diferensiasi produk yang terus berkembang mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling canggih searah dengan inovasi dan kebutuhan pasar finansial. Jumlah Transaksi Derivatif cukup besar dalam transaksi perbankan di Indonesia, selayaknya Transaksi Derivatif mendapat perhatian dari otoritas pengatur dan pengawasan kegiatan perbankan, yaitu Bank Indonesia, agar tercipta kepastian hukum antara para pihak yang bertransaksi. Dewasa ini, marak gugatan yang diajukan ke pengadilan sehubungan dengan Transaksi Derivatif antara bank dengan nasabah yang berakhir dengan hampir semua gugatan nasabah terhadap bank dimenangkan oleh Hakim, sebaliknya, bank selalu dalam posisi dikalahkan oleh Hakim. Oleh karenanya permasalahan yang dibahas oleh Penulis terkait dengan perlindungan hukum bagi bank dalam Transaksi Derivatif menurut ketentuan perbankan yang berlaku dan menyorot pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel antara PT. Permata Hijau Sawit melawan Citibank, N.A apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Untuk menunjang penelitian ini, juga dilakukan wawancara dengan informan yang mengetahui materi yang ditulis. Dalam pelaksanaan Transaksi Derivatif, Bank Indonesia memberikan perangkat hukum dalam ketentuan-ketentuan perbankan guna memberikan perlindungan hukum kepada bank dalam Transaksi Derivatif dan menjamin kepastian hukum bagi bank dalam melakukan Transaksi Derivatif, yaitu dalam ketentuan perbankan mengenai Pemenuhan Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum dan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Namun jika bank telah mematuhi ketentuan-ketentuan perbankan tersebut namun tetap digugat oleh nasabahnya, yang mana memang nasabah memiliki hak untuk itu apabila rasa keadilannnya terusik, maka yang terpenting pada keadaan seperti ini adalah kesiapan Majelis Hakim dalam memenuhi rasa keadilan yang dimohonkan kepadanya dalam memutus perkara Transaksi Derivatif melalui pemahaman yang tinggi atas obyek perkara tersebut.

---

The thesis is about Derivative Transaction which is concurred as a complex transaction with a keep growing variational products start from the simplest to the sophisticated ones, along the way of the innovation and financial market demands. The number of Derivative Transaction is generally high in Indonesian's transactional banking, reasonably it gets enough attention from the authority of the regulation and supervision of the banking activity, in this case Bank of Indonesia, to create a law assurance among those parties during transactions.

Nowadays, high amount of charges to the court related to the Derivative Transaction between the Bank with a customer which ends that almost all charges won by the judge. Therefore the problems being discussed by the Author are related to the law protection for Banks in Derivative Transaction according to the banking regulations apply and refers to the Judge's considerations in Verdict number 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel between PT. Permata Hijau Sawit againsts Citibank, N.A whether it is valid according to the law regulations.

The research methods used is a normative law research using primary, secondary and tertiary materials, also qualitative data analysis. In order to support the research, an interview with an informant who is familiar with the materials has also been done.

In the Derivative Transaction activity, Bank of Indonesia has given law's equipments into banking regulations to give law protection for the bank during Derivative Transaction and to guarantee the bank's law's assurance to do it, that is on banking regulations especially about Fulfillment of the Prudential Principal in Structured Product activity and the Application of Risk Management for the Commercial Bank. However if the Bank has followed the banking regulations but it is being charged by its customers, which they have the rights to do that when their sense of righteousness feel so, therefore the most important thing in this case is the readiness of the Judges to fulfill the sense of righteousness which is required to decide the case of Derivative Transaction with an understanding towards the object of the case."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan transaksi derivatif yang diberikan karena terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah. Untuk menghindari adanya kerugian pada nasabah sebagai akibat menggunakan produk derivatif yang ditawarkan oleh bank, didasari oleh asas perlindungan konsumen dan adanya hubungan kepercayaan yang terjalin antara keduanya, maka bank wajib melindungi nasabah dengan cara keterbukaan informasi. Sebagai regulator, hukum mengakomodir asas perlindungan terhadap nasabah dalam suatu regulasi, yaitu PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Akan tetapi, kurangnya kepatuhan bank serta lemahnya pengawasan Bank Indonesia mengakibatkan ketentuan-ketentuan dalam regulasi tersebut belum secara utuh dapat melindungi kepentingan nasabah.

---

This research is discussing about law protection in the implementation of derivative transaction which being given conceming the unbalance bargaining position between bank and customer. To avoid any bigger loss for customer as the consequences in consuming derivative product, based on consumer protection principles and the existence of fiduciary relationship which arise between both parties, hence bank has to protect its customer by giving Information disclosure. As a regulator, law is accommodating principles of customer protection in a form of regulation, that is to say, PBI No.7/6/PBI/2007 about Information Transparency of Bank Product and the Using of Customer’s Private Data. However, the lack of bank to comply the regulation and weakness of Bank Indonesia in supervising make stipulations in the regulation have not yet given full protection to customer’s interest."

"ABSTRAKDalam kegiatan transaksi niaga manapun, jaminan merupakan syarat penting yang harus dipatuhi. Salah satu bentuk jaminan yang dapat di kelola oleh perbankan adalah dalam bentuk garansi bank untuk dapat melayani kegiatan nesabahnya dalam bentuk valuta asing, Bank XYZ telah dapat menerbitkan garansi bank valuta asing. Garansi bank valuta asing merupakan jasa pelayanan Bank XYZ kepada nasabah-nasabahnya yang memiliki beberapa manfaat baik dari Bank XYZ yang menerbitkannya ( sebagai pihak penjamin ). "

"ABSTRAKDalam rangka melaksanakan pembangunan jangka panjang diIndonesia, dibutuhkan banyak modal untuk investasi. Adanya globalisasi diberbagai bidang, termasuk di pasar finansial, rnenyebabkan lalu lintas modalsemakin terbuka dan modal yang dibutuhkan semakin mudah diperoleh. Dengan semakin terbukanya lalu lintas modal dalam bentuk valutaasing dan berbagai negara, maka resiko valuta asing yang ditimbulkannya akansernakin besar pula. Dan untuk mengatasi resiko tersebut, diperlukan berbagaitindakan pengamanan (hedging). Bank X sebagai bank devisa yang berbentuk BUMN, turutmenyediakan dan mengelola dana valuta asing untuk menunjang pembangunannasional. Di dalam mengelola dana valuta asing tersebut, Bank X menghadapiberbagai resiko. Resiko yang dihadapi di antaranya adalah resiko akibat kurs(nilai tukar) vaiuta asing dan resiko yang berkenaan dengan Posisi Devisa Neto(PDN, tidak boleh melebilii 20% dari modal sendiri). Dalam mengatasi resiko kurs valuta asing, Bank X melakukanmanajernen resiko dengan melaksanakan transaksi swap dan forward;sedangkan untuk mengatur PDN, Bank X melakukan teknik squaring position.Agar Bank X dapat sernakin efisien dalam rnenanganifmanajemen resiko danavaluta asing, Bank X harus dapat melakukan sistem kontrol yang balk terhadappengelolaan dana valuta asing serta mampu mernanfaatkan instrumen-instrumenpengamanan yang baru"

"Transaksi valuta asing merupakan salah satu kegiatanumum dalam dunia perbankan yang tidak dapat dihindarkanlagi pelaksanaannya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BankSyariah Mandiri melakukan pelayanan kegiatan transaksivaluta asing untuk kepentingan nasabah serta untuk memenuhikebutuhan operasional bank itu sendiri. Dalam menyediakanjasa tersebut, tentunya Bank Syariah Mandiri harus merujukdan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang mengaturmengenai transaksi valuta asing. Sehubungan dengankegiatannya itu, terdapat tiga pokok permasalahan yangdapat diungkapkan, yaitu: bagaimanakah transaksi valutaasing yang terjadi di pasar valuta asing?, transaksitransaksiapa saja yang diperbolehkan dan dilarang menuruthukum Islam, bagaimanakah hubungan transaksi-transaksitersebut dengan riba fadl? Dan bagaimana penerapan hukumIslam dalam penerapan transaksi valuta asing yang dilakukanPT. Bank Syariah Mandiri?. Dalam menjawab pokok-pokokpermasalahan tersebut, penulis menggunakan metodepenelitian kepustakaan dan lapangan, yang menghasilkankesimpulan sebagai berikut: Transaksi valuta asing yangterjadi di pasar valuta asing bermula dari adanyapermintaan dan penawaran valuta asing yang dilakukan olehberbagai pihak yang mempunyai tujuan dan kepentingan yangberbeda-beda. Praktik transaksi valas ternyata dilakukandengan berbagai motif mulai kepentingan umum, untukberjaga-jaga hingga untuk mencari keuntungan dengan carayang spekulatif. Dalam fikih Islam ternyata ada sejumlahtransaksi yang dilarang untuk dilakukan, misalnya transaksiyang dilakukan secara tidak tunai, transaksi yang bersifatspekulatif dan transaksi yang dikategorikan sebagai ribafadl. Praktik yang berkembang di Bank Syariah Mandiri,kegiatan pelayanan transaksi valuta asing ternyata hanyadilakukan untuk memberi kemudahan kepada nasabahnya, antaralain dalam melaksanakan ibadah haji dan melakukan berbagaitransaksi komersial yang sesuai dengan syariah Islam. Untukitulah Bank Syariah Mandiri menyediakan pelayanan transaksivaluta asing yang terdiri dari: deposito valas, giro valas,jasa penukaran uang, transfer dan collection serta jasayang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor. Dalamprinsipnya, semua kegiatan tersebut dilaksanakan sesuaidengan syariah Islam."