Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan dual banking system pada dunia perbankan di Indonesia berkembang menjadi dual system dengan Bank Umum Konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip syariah dengan membuka suatu Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dapat melaksanakan Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah Pelaksamaam Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling) pada BTN UUS dilihat dari aspek hukum dan dampaknya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam pelaksanaan layanan syariah pada BTN UUS merupakan salah satu bentuk perkembangan dari dual banking system yang diterapkan pada dunia perbankan Indonesia. Pelaksanaan Layanan Syariah pada BTN UUS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum islam. Dalam pelaksanaannya BTN UUS menggunakan sistem yang berbeda yang memisahkan aset Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya BTN Layanan Syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dimana BTN Layanan Syariah dapat melayani produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Namun pada kenyataannya BTN Layanan Syariah masih melayani produk penghimpunan dana saja. Pelaksanan Layanan Syariah pada BTN UUS memiliki dampak positif maupun negatif.

---

The implementation of dual banking system in Indonesian banking field has been developed became dual system with Conventional General Bank can run busines sactivities by using syariah principle through its Syariah Business Unit. Conventional General Bank which has Syariah Business Unit can actuate Syariah Services Policy (Office Channeling). The problem discussed in this topic is about the aspect of the law and its impact of the implementation of Syariah Services Policy (Office Channeling) in the BTN Syariah Business Unit. Research method being used to answer that problem is normative legal research with library methodology. Within the implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit is one of the development of dual banking system implemented in Indonesian banking field. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has already been comply with related Government Laws and Islamic Law. During the implementation Syariah Services, BTN Syariah Business Unit using different system to separate the Conventional Bank Assets with Syariah Bank Assets. But, during the Implementation BTN Syariah services is not fully comply with related Government Laws, whereas BTN Syariah Services can serve fund raising product, financing and other services. In the real condition, BTN Syariah services is still serve fund raising product only. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has positive and negative impact also."

"Minat masyarakat untuk membeli rumah melalui pembiayaan Bank Syariah cukup tinggi karena pembayaran dapat diangsur dengan margin keuntungan yang flat. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif (legal approach) dengan tipe penelitian yang bersifat explanatoris untuk memaparkan bagaimanakah kesesuain pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah secara indent dengan akad istishna? pada Bank Syariah Mandiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian pembiayaan istishna? yang sesuai dengan prinsip syariah. Kesimpulannya pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah secara indent dengan akad istishna? pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun, masih belum melindungi kepentingan nasabahnya, dengan tidak menerapkan asas keseimbangan dalam kontrak, seperti tidak mencantumkan klausul secara detail tentang hak-hak nasabah dalam mengikuti asuransi jiwa dan asuransi kebakaran dan notaris dalam hal ini tidak ikut serta dalam menentukan kontruksi hukum dalam akad istishna? tersebut. Penyelesaian pembiayaan istishna? yang sesuai dengan prinsip syariah telah ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri terutama setelah adanya masalah mengenai tertundanya serah terima rumah oleh pengembang kepada nasabah. Sanksi yang diberikan Bank Syariah Mandiri ke pengembang berupa teguran dan kepada nasabah pembiayaan rumah yang bermasalah melalui pembinaan dan restrukturisasi pembiayaan.

---

The public interest to buy a house through financing in Islamic Bank is quite high because the profit margin in istallments is flat. This research was done through legal approach method and the type of research is explanatoris to explain how is the implementation of Islamic House Financing in indent land using Akad Istishna? at Bank Syariah Mandiri compared to the regulations and how is the completion of Istishna?s financing according to Islamic principles. The conclusion of the implementation of Islamic House Financing in indent land with Akad Istishna? at Bank Syariah Mandiri has been complied with the regulations. However, it?s still need improvement due to the right of the customer is not protect well in the agreement (Akad Istishna?) by not applying the principle of balance in the agreement, such as didn?t include detail clauses about the rights of customer in terms of following and claim the life insurance and fire insurance and notaris in this case does not participate in determining the legal construction in the agreement. Completion of financing troubled according to Islamic principles has been pursued by Bank Syariah Mandiri, especially after they have problem regarding the delay of house?s handover from developer to the customer. The action from Bank Syariah Mandiri to this developer is only using warning letter and for the troubled home financing customers will have finance restructuring."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah.

---

This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff. "

"Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan tentang sistem dan konsep dari fasilitas pembiayaan pada perbankan syariah, khususnya murabahah dengan akad pelengkap wakalah. Pada Bank X Syariah disebut dengan akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah dalam praktiknya Bank X Syariah telah menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dalam proses pembiayaan murabahah bil wakalah. Prosedur murabahah bil wakalah membuka kemungkinan terjadinya side streaming, yaitu pembelian barang tidak sesuai dengan tujuan awal. Hal ini membuat pelaksanaan dari pembiayaan tidak sesuai dengan akad. Penulis melakukan analisis terhadap prosedur pembiayaan murabahah dengan wakalah di Bank X Syariah dengan melihat ketentuan pada Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat eksploratoris, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Di samping meneliti bahan pustaka, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Penulis melakukan analisis terhadap nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan murabahah bil wakalah oleh Bank X Syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengikatan akad murabahah dan wakalah pada Bank X Syariah dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga objek pembiayaan tidak dimiliki saat dilakukan akad jual beli murabahah. Penyelesaian atas kasus side streaming oleh Bank X Syariah adalah sekedar memastikan bahwa nasabah tetap melakukan pembayaran kewajiban pengembalian hutang kepada bank hingga lunas. Sehingga pada faktanya, Bank X Syariah terkesan membiarkan nasabah melakukan kesalahan dan tidak memperbaikinya. "

"Penelitian ini ditujukan untuk mengukur kesenjangan antara jasa yang dialami dengan yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki korelasi yang kuat terhadap mutu pelayanan. Variabelvariabel ini terdiri dari Compliance, Assurance, Reliability, Tangible, Empathy dan Responsiveness disingkat CARTER.Hasil One sample t-test didapatkan nilai rata-rata harapan semua variabel mutu pelayanan diatas rata-rata 4,5. Nilai yang terkecil 4,6 dan yang terbesar 4,68. Hal ini menggambarkan bahwa keseluruhan responden memandang penting terhadap variabel-variabel tersebut. Sedangkan pada nilai kenyataan mutu pelayanan yang diterima berkisar antara 3,84 sampai dengan 4,36. Artinya pelayanan yang diberikan belum memuaskan.Dari hasil uji korelasi Kendal tau pada CARTER didapati semua variabel bertanda positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi/meningkat variabel-variabel tersebut maka akan tinggi juga mutu pelayanan di bank umum syariah. Variabel compliance memiliki korelasi paling kuat terhadap mutu pelayanan.

---

The purpose of this paper is to examine the level of service quality and customer satisfaction in Islamic banks at east Jakarta from the perspectives of customers. Customers' perceptions are very important especially in the service industry such as the Islamic bank since there is high customer involvement in the delivery of the service itself. Overall, customers of Islamic banks and Islamic insurance companies rated compliance of Islamic laws as the most important dimension when assessing service quality. This indicates that customers of both banks and companies emphasize the importance of compliance to Islamic laws. The result of gap 5 analyses showed that the customers' perceptions for Islamic banks were consistently lower than their expectations. These negative gaps indicated that the delivered service level did not meet their expectations of service quality. The larger the gap, the more serious the service quality shortfall is, from the point of view of customers. According to the findings of this study, the biggest gaps for Islamic banks are related to "staff knowledge's to the product demanded." This analysis is critical because it may be used by the management to identify the service problems in Islamic banks and find ways to solve the problems."

"Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) merupakan akad pembiayaan syariah dengan prinsip kemitraan dan bagi hasil. Nasabah dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank X melakukan pengikatan akad MMQ yang kemudian mengalami kemacetan karena adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Nasabah untuk mengangsur pengambilalihan porsi kepemilikan UUS dan membayar bagi hasil berdasarkan sewa. Akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menyebabkan adanya piutang pada UUS yang kemudian dilakukan penyelesaian dengan melakukan pengalihan piutang secara cessie menurut hukum perdata Indonesia pada akad MMQ. Pokok permasalahan dari penulisan ini adalah pengaturan akad MMQ di UUS, pengaturan pengalihan piutang dengan cessie yang dapat dilakukan pada akad MMQ, dan akibat hukum dari pengalihan piutang dengan cessie. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan wawancara dengan narasumber untuk menghasilkan data deskriptif analisis. Berdasarkan dari hasil penelitian pelaksanaan cessie yang dilakukan oleh pihak UUS Bank X untuk objek akad MMQ dilakukan tidak sesuai dengan cessie syariah yang ada di Fatwa DSN MUI. Akibat hukum dari pelaksanaan cessie bukan syariah pada akad MMQ adalah perjanjian pengalihan piutang cessie menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, sebaiknya pengalihan piutang secara cessie pada akad pembiayaan syariah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar para pihak yang melakukan kegiatan transaksi syariah lebih cermat dan teliti sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

---

Musyarakah Mutanaqishah Agreement (MMQ) is a sharia financing contract with the principle of partnership and profit sharing carried out by the Customer with a Sharia Business Unit (UUS), experiencing congestion because the Customer did not do the obligation in the agreement to repay the UUS ownership and pay the profit sharing based on the lease. Because of that UUS made the settlement by transfering receivables cessie according to indonesian civil law in the MMQ contract. The main problem of this theses is the MMQ contract arrangement in UUS, the arrangement of transfer of accounts receivable with cessie which can be done in the MMQ contract, and the legal consequences of transfering receivables with cessie. The research method used is normative juridicial, which is conducting a study of the applicable legislation and conducting interviews with informants to produce descriptive analysis data. Based on the research cessie implementation conducted by UUS Bank X for the MMQ contract object, it was conducted not in accordance by the islamic cessie in the Fatwa DSN MUI. The legal consequences of implementing a non-sharia cessie in the MMQ contract is that the cessie receivables transfer agreement become null and void by law. Thus, it is better to transfer cessie receivables to the sharia financing contract as outlined in the laws and regulations so that the parties carrying out sharia transaction activities are more careful and careful in accordance with existing sharia principles."

"ABSTRAKDeregulasi perbankan memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam usahaperbankan, akan tetapi kemudian disusul kebijakan prudential banking yangmengakibatkan perubahan yang drastis dalam usaha perbankan dan mengakibatkantimbulnya berbagai permasalahan. Permasalahan yang ada diantaranya adalah: 1. Persaingan didunia perbankan menjadi demikian ketat, bahkan cenderung tidakwajar lagi karena jumlah bank yang berlebihan sebagai akibat deregulasi yangmemberikan kemudahan dalam pembukaan bank dan cabang bank. 2. Kredit bermasalah yang jumlahnya cukup besar, akibat ekspansi yang berlebihantanpa menerapkan asas prudential banking. 3. Penerapan regulasi kembali dalam bentuk prudential banking menyebabkanlingkungan usaha berubah dratis, bank bersikap terlalu berhati-hati dalampenyaluran kredit sehingga ekspansi menunm bahkan zero growth. Dilain pihakbank juga telah terbebani dengan kredit bermasalah. 4. Tingginya tingkat suku bunga deposit serta belum efisiennya sistim perbankankita mengakibatkan suku bunga kredìt yang tinggi dan mendorong pengusahamencari alternatif pembiayaan yang lebth murah. Masalah-masalah tersebut diatas menyebabkan kineija sebagian besar bankmenurun, antara lain ditandai dengan menurunnya return on assets dan return onequity. Menghadapi perubahan lingkungan yang sangat drastis, bank harus merubahstrategi dan mencari alternatif strategi yang tepat agar dapat bertahan dan dapatnieningkatkan kinetjanya. Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk melihatkemungkinan dilakukannya relokasi kantor cabang sebagai alternatif strategi untukmeningkatkan kineija bank. Berbagai analisis dilakukan untuk dapat mengidentifikasikan faktor-faktorinternal maupun eksternal bank, sehìngga dapat diidentifikasikan peluang danancaman yang dihadapi dalaim indusfri perbankan, seña kekuatan dan kelemahanyang dimiliki Bank ?X?. Sehingga pada akhirnya akan dapat diidentifikasikanalternatif pilihan strategi yang cocok bagi bank. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah melalui telaahkepustakaan untuk mencari landasan teori dan pendekatan masalahnya, termasukpula dalam mengolah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber sertastudi lapangan untuk mendapatkan gambaran mengenai kenyataan dalamprakteknya. Identifikasi dan analisis dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)terhadap berbagai faktor di atas menunjukkan bahwa kelemahan-kelemahan Bank?X? disebabkan oleh jaringan kantor cabang yang tidak memadai. Untuk mengatasiKelemahan-kelemahan tersebut diperlukan adanya suatu strategi yang tepat yangdifokuskan kepada upaya untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan tersebutagar dapat lebih efektif dalam usahanya memanfaatkan peluang yang ada. Dari hasil Analisa Strenghts, Weaknesess, Opportunities dan Threats (SWOT) dandengan pendekatan model Matrik Penulihan Grand Strategi Pearce dan Robinson,menunjukkan bahwa pilihan strategi yang efektif bagi Bank ?X? saat ini adalah turnaround/retrenchment. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan pilihan strategipasca deregulasi yang disusun oleh Bleeke, maka pilihan strategi yang sesuaidengan kondisi internal Bank ?X?, yang mendorong arah turn-around/retrechment,adalah focused segment marketer yattu pemasaran dilakukan secara terfokus padasegmen tertentu yang menekankan pada kualitas pelayanan yang lebih baik. Sebagai implementasi dan pilihan strategi di atas, Bank melakukan efisiensibiaya, pengurangan asset dan pemilihan market yang profitabel, sebagaimanalangkah-langkah yang disarankan oleh Bleeke untuk pilihan strategi focused segmentmarketer. Efisiensi biaya dilakukan melalui pengketatan anggaran, sedangkanpengurangan asset dan pemilihan market yang profitabel dilakukan denganmengupayakan penataan kembali lokasi kantor cabang yang diikuti dengan relokasikantor cabang ke daerah yang lebih berpotensi dan mendukung perkembangancabang. Penataan kembali lokasi cabang diawali dengan melakukan evaluasi terhadapkinerja cabang-cabang, tujuannya untak menentukan cabang-cabang yang akandirelokasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode AHP terhadapvariabel-vanabel intern dan ekstern yang mempengaruhi kinerja cabang. Hasilevaluasi kinerja cabang menunjukkan 6 (enam) cabang harus direlokasi ke daerahdaerah yang lebih berpotensi dan mendukung perkembangan cabang. Menurut pendapat kami, dengan jumlah kantor cabang yang terbatasmeskipun telah dilakukan penyempurnaan jaringan melalui relokasi, kebijakanrelokasi tersebut tetap harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yangmendukung. Bank ?X? harus melakukan penyempumaan produk disesuaikandengan kebutuhan pasar, peningkatan kegiatan pemasaran, perbaíkan sumber dayamanusia dan pengembangan sistem informasi melalui pemanfaatan teknologiinforrnasi. Disamping itu, dalam memilih lokasi baru yang akan dipilih harusdidahului dengan studi yang mendukung kelayakan pembukaan cabang."