Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 6 Oktober 2004, Bursa Efek Jakarta telah mulai memperdagangkan instrumen bam dengan nama Kontrak Opsi Saham (KOS). KOS merupakan instrument derivatif karena mengacu pada harga aset yang mendasarinya. KOS yang diperdagangkan di BEJ relatif berbeda dengan KOS yang diperdagangkan di Bursa lainnya, karena ada pembatasan pada tingkat keuntungan yaitu sebesar 10 persen dari harga exercise suatu KOS. Dengan model yang berbeda tersebut, investor di Indonesia belum banyak yang memahami teknik melakukan valuasi terhadap KOS dan manfaat serta resiko dari instrumen tersebut.Penelitian ini mencoba memberikan pemahaman tentang teknik melakukan valuasi terhadap Kontrak Opsi Saham (KOS) di Bursa Efek Jakarta dan memberikan pemahaman tentang manfaat dan kerugian dari perdagangan KOS. Penelitian ini dibatasi pada valuasi KOS jenis call dan put yang tersedia pada tanggl 6 Oktober 2004. Valuasi dilakukan dengan menggunakan metode Binomial, karena relatif mudah dipahami.Dalam melakukan valuasi, ada sejurnlah penyesuaian dari metode standar yang terkait dengan kemungkinan exercise sebelum maturity (tipe Amerika). Penyesuaian lain juga dilakukan terkait dengan pembatasan keuntungan sebesar 10 persen dari harga exercise serta kemungkinan terjadinya autoexercise sebelum maturity.Valuasi harga kontrak opsi dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2004, bertepatan dengan dimulainya perdagangan instrumen tersebut. Pada tanggal tersebut, jumlah opsi mencapai 105 kontrak masing-masing untuk call dan put, yang merupakan kontrak opsi yang dimiliki oleh lima saham acuan yang relatif likuid dan berkapitalisasi besar yaitu ASII, BBCA, HMSP, INDF dan TLKM. Namun KOS yang akan divaluasi tidak semuanya, melainkan terbatas pada 6 seri KOS untuk setiap saham pada maturity yang sama (semuanya menjadi 90 kontrak seri KOS). Tiga KOS pertama merupakan jenis call yang mewakili call yang in the money, at the money dan out of the money. Sedangkan tiga KOS lainnya mewakili jenis put.Pembentukan tree dari KOS BEJ sama halnya dengan pembentukan tree dari KOS standar. Penentuan kemungkinan harga saham (naik dan turun) sampai dengan masa berakhimya kontrak persis sama dengan Kontrak Opsi Saham standar. Namun, perbedaannya hanya pada penentuan nilai (value) dari KOS pada setiap node dari tree Binomial. Karena ada pembatasan keuntungan, maka nilai (value) yang lebih dari batasan tersebut harus disesuaikan atau diturunkan sehingga sama dengan batasan tersebut.Dari hasil valuasi, untuk semua Jems KOS, harga call relatif lebih tinggi daripada harga put, ketika harga exercise (X) lebih rendah atau sama dengan harga saham awal (So), sementara ketika harga saham awal lebih tinggi dibanding harga call, maka harga call relatif lebih rendah daripada harga put. Selain itu, semakin panjang maturity dari KOS, harga KOS baik jenis call maupun put sama-sama semakin tinggi (berbanding lurus). Berdasarkan analisis berdasarkan harga exercise, semakin tinggi harga exercise maka harga call semakin rendah (berbanding terbalik), akan tetapi harga put justru semakin tinggi (berbanding lurus).Dari hasil simulasi, instrumen KOS yang diperdagangkan di BEJ sangat efektif untuk melakukan hedging terhadap saham individual atau portfolio, terutama melalui strategi protective put. Dengan membeli put yang mampu meng-hedge portfolio, maka resiko penurunan nilai portfolio dibatasi maksimal 10 persen dari harga exercise, meskipun harga saham dalam portfolio semuanya mengalami penurunan yang sangat besar.Instrumen KOS yang diperdagangkan di BEJ relatif kurang optimal untuk melakukan spekulasi. Misalnya pada strategi straddle, dimana investor berharap ada perubahan yang besar terhadap harga saham, potensi keuntungan yang diperoleh dibatasi hanya 10 persen dari harga exercise. Dalam simulasi yang dilakukan, imbal hasil yang diperoleh investor maksimal hanya 40 persen. Padahal, pada KOS standar, imbal hasil yang mungkin diperoleh investor masih jauh lebih tinggi lagi."

"Kontroversi yurisdiksi Perdagangan Kontrak Berjangka sudah berlangsung sejak tahun 2001 yang lalu ketika Bursa Efek Surabaya (BES) bermaksud memperdagangkan Kontrak Berjangka Indeks LQ 45. Saat itu Pihak Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) bersikeras kalau masalah Perdagangan Kontrak Berjangka adalah wewenang mereka. Namun masalah bisa dikatakan selesai setelah Bapepam memberi izin dan pihak BES sudah memperdagangkannya. Kenyataannya permasalahan ini tidak selesai begitu saja, pihak BBJ kemudian Memperdagangkan Kontrak Berjangka Indeks Luar Negeri (Hang Seng dan Nikkei) dengan alasan penyaluran dana nasabah ke luar negeri adalah wewenang dari BBJ. Pokok Permasalahan yang timbul adalah apakah Kontrak Berjangka Indeks Luar Negeri termasuk dalam kategori Efek seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, apakah Bapepam memiliki kewenangan untuk mengawasi perdagangan instrumen ini, apakah pengaturan instrumen ini nantinya disamakan dengan Kontrak Berjangka Indeks LQ 45 dan bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang melakukan transaksi atas instrumen ini. Permasalahan yang berkelanjutan seperti ini merupakan hal yang menarik untuk dijadikan topik penelitian. Sebab berdasarkan pasal 5 huruf p UU No. 5 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam memiliki kewenangan untuk menentukan instrumen lain sebagai Efek. Bapepam mengeluarkan KEP No. 07/PM/2003 Tentang Penetapan Kontrak Berjangka atas Indeks Efek sebagai Efek dan dilanjutkan dengan keluarnya KEP-39/PM/2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek, yang memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam proses perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek di Pasar Modal Indonesia."

"Dalam perdagangan saham, informasi material yangterbuka untuk umum memegang peranan penting dalampembentukan harga saham sehingga berpengaruh padapermintaan dan penawaran saham. Namun, apabila perdagangansaham tersebut menggunakan informasi yang belum terbukauntuk umum untuk digunakan beberapa pihak yang terkaitdengan perdagangan saham tersebut guna mengambil keuntunganpribadi, yang terjadi adalah pelanggaran di Pasar Modalyaitu Insider Trading. Insider Trading merupakan praktik dipasar modal dimana Orang Dalam (insider) melakukantransaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusifyang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atauinvestor. Pelanggaran Insider Trading tersebut timbulkarena tidak terjaganya keseimbangan antara kepentinganperusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan di satu pihakdan hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasimereka di pihak lain dimana hal ini mengindikasikanmanajemen perusahaan tersebut tidak menerapkan prinsipprinsipGood Corporate Governance (GCG) pada manajemennya.Dalam penelitian kepustakaan ini, melihat bagaimana suatuperdagangan saham diindikasikan terjadi Insider Trading,penerapan GCG dalam manajemen perusahaan terbuka danmelihat bagaimana manajemen perusahaan memberikanperlindungan bagi pemegang sahamnya. Hal ini dikaitkandengan ada tidaknya pihak orang dalam yang berdasarkaninformasi orang dalam digunakan untuk bertransaksi sahamtersebut. Agar tidak terjadi kebocoran rahasia perusahaan,maka manajemen perusahaan harus menjaga informasi orangdalam dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Danperlindungan bagi pemegang saham yang diberikan olehmanajemen perusahaan melalui pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)."

"Dalam sistem mekanisme pasar yang tidak diintervensi, menerapkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan pada sub sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia bukanlah sesuatu yang secara sukarela akan dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar, Sub Sektor Migas yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu diatur sedemikian rupa agar berkelanjutan (sustainable) dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dengan menghilangkan eksternalitas biaya pada Sub Sektor Migas melalui internalisasi akan merombak struktur yang disinsentif ini sehingga nantinya akan mendukung Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Indonesia.

---

In a system of market mechanisms that did not intervene, applying Sustainable Development and Environmentally Principle in Oil and Gas Sub-Sector in Indonesia is not something that will voluntarily conducted by Contractor of Cooperation Contract. As a source of respectable state revenues, Oil and Gas Sub-Sector which is a source of non-renewable natural resources, its management should be regulated in such a way as to be sustainable by taking into account the surrounding environment. By eliminating the externality costs of Oil and Gas Sub-Sector through internalization of the disincentives to restructure this so that later will support the Sustainable Development and Environmentally Principle in Indonesia."