Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan modal. Kebutuhan pelaku usaha akan tambahan modal kemudian bertemu dengan Bank yang menawarkan kredit. Kemudian timbul hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kredit. Dalam setiap perjanjian, tidak selamanya berjalan dengan baik. Permasalahan dapat senantiasa timbul selama perjanjian masih berjalan. Begitupun dengan Perjanjian Kredit. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dalam Perjanjian Kredit adalah tidak dibayarnya utang oleh nasabah debitor atau umumnya disebut Kredit Macet. Penelitian ini memaparkan pengaturan mengenai perkreditan perbankan di Indonesia serta menyajikan analisis terhadap kesesuaian penyelesaian kredit macet PT Y pada Bank X dalam putusan nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST dengan peraturan perkreditan yang berlaku. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku meskipun di satu sisi terdapat pula kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen.

---

Loan is one of the means available for a business to take in order to cover up its lack of capital. Business?s needs for additional capital can be met with loan offered by Bank. Thus, create a legal relation in the form of loan agreement. There is no guarantee for every agreement to be honored without any problems arises between the parties. Problems may arise anytime as long as the agreement still exist. The same could be said about loan agreement. One of the problem that may arise from loan agreement is non-performing loan.

This research shows how Bank credit is regulated in Indonesia and to present an analysis on the conformity of non-performing loan settlement used in the Central Jakata District Court?s Decision Number 47/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. This research conclude that there are still some issues not in accordance with the regulations even though there are also some issues in accordance with the regulations. This research use normative juridical method through documents study."

"Tesis ini membahas mengenai praktek penyelesaian kredit bermasalah dengan tanah dan bangunan sebagai jaminan dengan mengambil contoh pada penyelesaian kredit bermasalah di Bank Bukupin cabang Padang (analisis putusan MA RI Nomor 1400/K/2001) dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan kebutuhan kredit, maka kreditor khususnya bank sebagai lembaga penyalur kredit harus benar-benar mengamankan kreditnya dengan jaminan yang memadai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Besert Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka satu-satunya lembaga jaminan yang dapat dibebankan pada pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, adalah Hak Tanggungan. Dengan demikian, perjanjian kredit dengan tanah sebagai agunan wajib dibebankan dengan Hak Tanggungan. Lembaga Hak Tanggungan ini diharapkan memberikan jawaban untuk kelancaran eksekusi objek jaminan apabila debitor cidera janji. Namun dalam prakteknya kreditor tidak langsung membebankan Hak Tanggungan tersebut, sehingga Hak Tanggungan tersebut tidak pernah lahir. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga Hak Tanggungan mengatasi kekurangan jaminan umum yang diberikan oleh pasal 1131 KUHPerdata dimana disebutkan bahwa seluruh harta benda milik seseorang menjadi jaminan atas semua perikatan yang dibuatnya. Dengan demikian, kreditor yang tidak pernah memasang Hak Tanggungan adalah kreditor konkuren, untuk itu berlaku padanya hak-hak sebagai kreditor konkuren bukan kreditor preferen. Hak kreditor preferen dalam pasal 6 UU Hak Tanggungan adalah bahwa apabila debitor wanprestasi maka kreditor dapat melakukan penjualan barang jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum. Lain halnya dengan kreditor konkuren yang harus melewati acara perdata biasa yaitu melalui gugatan apabila debitor wanprestasi. Oleh karena itu, pembebanan Hak Tanggungan sangat penting sebagai syarat utama lahirnya Hak Tanggungan, yang memberikan kedudukan mendahulu (droit de preference) kepada kreditor pemegangnya, untuk menjamin keamanan kredit.

---

This thesis discuses about the settlement regarding bad debt with land as collateral in Bank Bukopin branch Padang ( MA RI Decision Number K/2001 dated 2 January 2003) using a normative juridical research methods qualitative analysis methods. Along with the increasing demand of credit needs, the the creditor, especially banks as lending institutions shall secure the with adequate collateral. Pursuant to Act Number 4 Year 1996 concerning Security Right upon Land and Objects relating to Land (Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), the only security could be tied to the land right as to Act Number 5 Year 1960 concerning Rules of Agrarian Subjects (Undang-Undang Pokok Agraria) is Hak Tanggungan Security Right. Thus, with according to the law, any credit agreements with land as collateral shall be tied with Hak Tanggungan security. Security of Hak Tanggungan expected to ease the collateral (land) execution the debtor breach the contract. However, factually in the practise, the creditor of Hak Tanggungan do not register the security in its periode, thus the Security Right of Hak Tanggungan never been existed. As we all know that security Rights of Hak Tanggungan overcome the weakness of general security governed in article 1131 Indonesian Civil Codes which stipulates that all the of a person become guarantee for every contracts he made. All creditors never register his Security Rights of Hak Tanggungan called concurrent creditors, therefore they are treated as creditors concurrent not as secured or prefential creditors. One of the rights of preferential creditors as stipulated in article 6 Hak Tanggungan Security Act is in the event of default, the prefential creditors may enforce his rights to sell the security objects through auction without court execution. In the contrary the concurrent creditor must go thru general civil case by filing a complaint in the event of the debtor non performance. Overall, the registration of Hak Tanggungan/Security Right is very important as the main requirement of the birth of Hak Tanggungan/Security rights which grant a preference position (droit de preference) to the holder of Hak Tanggungan/Security to secure the credit."

"Perkembangan ekonomi dewasa ini menuntut masyarakat untuk dapat berpindah dari suatu tempat ketempat lainya dengan cepat sehingga kendaraan sebagai sarana tranportasi sangat dibutuhkan untuk dapat melakukan hal tersebut. Sebagian kebutuhan masyarakat akan kendaraan tersebut dapat terpenuhi dengan berkembangnya perusahaan pembiayaan yang dapat membantu menyediakan kendaraan dengan berbagai kemudahan dalam hal kepemilikan kendaraan tersebut terutama bagi masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki dana untuk dapat memiliki kendaraan. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk dapat mengelola resiko kredit diantaranya diletakannya Jaminan Fidusia untuk dapat mempermudah pengembalian pinjaman guna memiliki kendaraan tersebut. Diundangkanya UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan, namun pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dan lapangan yang tujuannya adalah memberi penjelasan mengenai kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh perusahaan pembiayaan dalam hal penerapan jaminan fidusia ini diantaranya keterbatasan jumlah kantor pendaftaran fidusia yang banyak menyulitkan bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan pendaftaran, biaya-biaya yang tidak sedikit dalam melakukan pendaftaran serta masih manualnya proses pendaftaran sehingga sangat menyulitkan bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan pedaftaran serta permasalahan apa saja yang timbul sehubungan dengan eksekusi jaminan fidusia padahal dengan adanya undang-undang fidusia tersebut diharapkan akan mempermudah bagi kreditur dalam hal eksekusi. Dalam skripsi ini diharapkan dapat diselesaikannya permasalahan yang ada diantaranya adalah dengan membangun kantor pendaftaran fidusia di daerah kabupaten dan daerah kotamadya serta perbaikan sarana dan prasana pada kantor pendaftaran fidusia dan juga lebih di sosialisasikan lagi undang-undang fidusia ini kepada aparat penegak hukum agar bila terjadi eksekusi jaminan fidusia tidak terkendala dilapangan karena kurang mengertinya para aparat penegak hukum mengenai undang-undang fidusia."

"Pembiayaaan mudharabah adalah akad kerjasama antara shahibul maal selaku pemilik modal dan mudharib selaku pengelola usaha. Bentuk kontribusi dari shahibul maal dan mudharib berbeda. Shahibul maal menyediakan keseluruhan modal guna kelangsungan usaha mudharib. Sedangkan mudharib menyediakan keahlian, kerja, waktu dan pikiran. Kedua belah pihak memberikan kontribusinya untuk memperoleh keuntungan usaha yang maksimal. Para pihak: membagi keuntungan usaha mudharabah sesuai dengan nisbah bagi hasil. Pada saat berakhirnya jangka waktu pembiayaan, shahibul maal akan menerima pengembalian pembiayaan ditambah pembagian keuntungan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jakarta Mampang juga menawarkan produk pembiayaan mudharabah. Produk ini menawarkan pemberian fasilitas pembiayaan kepada mudharib secara syariah.Pembiayaan mudharabah memiliki risiko pembiayaan tinggi. Sebab dalam hal terjadi kerugian di luar kelalaian mudharib, maka shahibul maal akan menanggung seluruh kerugian tersebut. Tindakan dan upaya apa yang harus dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jakarta Mampang untuk mengelola dan mengantisipasi munculnya risiko pembiayaan tersebut. Apakah di dalam akad pembiayaan mudharabah, shahibul maal memiliki hak eksekusi manakala mudharib lalai melaksanakan kewajibannya.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jakarta Mampang dapat melakukan tindakan dan upaya untuk mengelola dan mengantisipasi risiko pembiayaan mudharabah. Untuk mencegah risiko pembiayaan mudharabah tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jakarta Mampang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan kepada mudharib. Shahibul maal juga memiliki hak eksekusi sebagaimana yang tertuang di dalam akad. Pihak shahibul maal hendaknya meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki skill yang baik dalam membuat analisis pembiayaan. Shahibul maal hendaknya tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pembiayaan atas dasar jaminan kepercayaan kepada mudharib."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam dasawarsa terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbanyak di dunia masa depan Bank Syariah sangat menj anj i kan dan karenanya pemerintah terutama Bank Indonesia sedang bergiat melakukan pembenahan bank syariah baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan cabang syariah clari Bank umum konvensional. Karakteristik utama Bank Syariah adalah operasional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah dengan sistem jual-beli dan bagi hasil serta mengharamkan riba. Salah satu produk yang menjadi unggulan Bank Syariah adalah Dana Talangan Haji yang dalam pelaksanannya dilakukan bersama dengan layanan jasa perbankan Pengurusan Pendafaran Haji bagi Nasabah yang memerlukan pinjaman dana untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) agal' memperoleh Seat Perjalanan, Haji.Akad yang dipergunakan untuk yang pertama adalah Akad Qardh Dana Talangan Haji dan untuk yang kedua adalah Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji. Kedua Akad (perjanjian) pernbiayaan tersebut secara formal dibuat terpisah rneskipun sesungguhnya secara materiil merupakan dua Akad yang menyatu satu sama lain. Pokok permasalahannya adalah Apakah klausul dalam Akad Qardh Talangan Haji dan Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji Bank Syariah Mandiri telah memenuhi ketentuan akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Serta kaidah hukum perjanjian serta Bagaimana keduclukan Nasabah Bank Syariah Mandiri dalam perjanjian baku Akad Qardh Talangan Haji dan Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji Bank Syariah Mandiri. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hulcum tertier Serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.Hasilnya mendapatkan kesirnpulan pada prinsipnya Akad tersebut sangat bermanfaat bagi Nasabah Calon Jemaah Haji dan Biro Perjalanan Haji Kluusus, tetapi dalam akadnya masih mengandung klausul yang berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah, tumpang tindih dan terclapatnya kekeliruan. Kedudukan Nasabah sangat lemah karena bunyi klausul pada umumnya bersifat sepihak dan adanya jaminan berlapis yaitu Rekening Giro Nasabah dan Surat Aksep, sebagaimana tertuang dalam tesis ini."