Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan gagasan hak untuk menerima pendidikan di lingkungan pendidikan yang aman di Indonesia sebagai isu hak asasi manusia yang penting. Contoh yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus di Indonesia yang berkaitan dengan SMA Pangudi Luhur dan Jakarta Intercultural Sekolah (JIS), sedangkan terjadinya kasus mengenai pelecehan hak anak dan pelanggaran cukup tinggi. Melalui metode yuridis normatif, skripsi ini menganalisis masalah, yang bisa mempengaruhi hak seseorang untuk menerima pendidikan yang aman dan sehat. Kurangnya penegakan hukum, kegagalan menegakkan efek jera bagi pelanggar yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak Anak, orang-orang dewasa dilingkungan belajar mengajar yang kurang perhatian dan pendekatan pemerintah mengenai isu pelanggaran hak asasi anak - yang semuanya menghasilkan efek-efek yang tidak diinginkan untuk pelaksanaan perlindungan hak anak dalam menerima pendidikan. Skripsi ini menetapkan bahwa sementara kerangka hak anak di Indonesia bersama dengan kerangka Konvensi Hak Hak Anak yang sudah sangat komprehensif, tetapi kurang mampunya pengimplementasian dan penerapan dalam praktek di Indonesia.

---

The thesis describes the idea of right to receive education in a safe educational environment in Indonesia as an important human rights issue. The example used in this thesis are case studies in Indonesia pertaining SMA Pangudi Luhur and Jakarta Intercultural School (JIS) , whereas the occurrence of cases regarding child?s right abuse and violation is quite high. Through the juridical-normative method, this thesis analyses the concerns, which hopefully affect one?s right to receive education safe and sound. The lack of law enforcement, the failure of enforcing deterrent effect to the violator related to the protection of Child?s rights, the proliferation of intolerant adults within the educational environment and the government?s approach to the issue of child?s rights violation - all of which have an undesirable effect to the implementation of child?s right protection in receiving education. This thesis stipulates that while the child?s rights framework in Indonesia as well as the framework by the Convention of the Rights of the Child are comprehensive, to that of the lack of implementation and manifestation in practice in Indonesia."

"Kejahatan yang dilakukan anak-anak memerlukan penangganan khusus yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu ketentuan yang lebih dikenal engan Beijing Rules yang memuat kondisi minimum dalam penangganan anak-anak yang melakukan kejahatan oleh negara yang meratifikasinya. Indonesia juga telah membuat suatu peraturan yang mengatur tentang Peradilan Anak yaitu dalam UU No. 3 Tahun 1997 (UUPA). Dalam artikel ini penulis mengkaji beberapa bagian dari peraturan tersebut yaitu dengan melihat apakah falsafah yang menjadi landasan pembentukan undang-undang ini mengacu pada kesejahteraan anak sebagaimana dalam Beijing Rules tersebut."

"Kejahatan yang dilakukan anak-anak memerlukan penanganan khusus yang berbeda dengankejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu ke-tentuan yang lebih dikenal dengan Beijing Rulesyang memuat kondisi minimum dalam penanganan anak-anak yang melakukan kejahatan oleh negara yang meratifikasinya.Indonesia juga telah membuat suatu peraturan yang mengaturtentang Peradilan Anak, yakni dalam UU No. 3Tahun 1997 (UUPA). Dalam artikel ini penulismengkaji beberapa bagian dari peraturan tersebutyaitu dengan melihat apakah falsafah yang menjadi landasan pembentukan undang-undang inimengacu pada kesejahteraan anak sebagaimana dalam Beijing Rules tersebut."