Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya jumlah bank di Indonesia menyebabkan strukturperbankan tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, BankIndonesia menerbitkan PBI No. 8/16/2006 tentang KepemilikanTunggal pada Perbankan Indonesia. Kebijakan ini mengatur bahwadalam perbankan Indonesia, satu pihak hanya dapat menjadiPemegang Saham Pengendali pada satu bank saja. Penelitian yangmenggunakan metode yuridis normatif ini membahas tentangprosedur pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal oleh PemegangSaham Pengendali pada lebih dari satu bank di Indonesia sertaakibat hukumnya terhadap perbankan. Kebijakan kepemilikantunggal dilakukan dengan memilih salah satu dari dari tiga opsiyang ada pada PBI tersebut, yaitu mengalihkan sebagian atauseluruh kepemilikan sahamnya; melakukan merger atas bank-bankyang dikendalikannya; atau membentuk sebuah Bank HoldingCompany. Adapun akibat hukum pelaksanaan kebijakan kepemilikantunggal terhadap bank di Indonesia adalah terjadinya pengalihanpemegang saham, aktiva serta pasiva bank-bank yang menggabungkandiri kepada bank hasil merger pada opsi merger; menyebabkanperubahan pengendalian terhadap bank, namun tidak mengubahidentitas awal dari bank-bank tersebut pada opsi pengalihansaham; serta terjadinya pengalihan kepemilikan saham dari bankbankyang dinaungi terhadap Bank Holding Company pada opsipembentukan Bank Holding Company. Sedangkan akibat hukumpelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal terhadap keadaanperbankan Indonesia secara umum adalah dapat terciptanyastruktur perbankan yang sehat, kuat dan efisien sebagai hasildari konsolidasi perbankan dan efisiensi fungsi pengawasan olehBank Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang penerapan ketentuan Kepemilikan Tunggal Perbankan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/I6/PBI/2006 dalam tinjauan hukum persaingan usaha, bahwa pengaturan ketentuan tersebut membatasi kepemilikan sebagai pemegang saham pengendali lebih dan satu bank. Opsi merger maupun akuisi baik dalam bentuk baru maupun perusahaan induk, mempunyai potensi terjadinya praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. PBI tersebut mengecualikan PP No. 28/1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Hal ini dari segi hukum masih menimbulkan persoalan, karena PBI tidak dapat mengesampingkan Peraturan Pemerintah, sebaiknya PBI ini ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah sehingga mengikat dengan mencakup perusahaan induk di bidang perbankan dengan mencakup aspek hukum persaingan usaha.

---

This thesis is focus on implementation of Bank Indonesia Regulation (BIR)No. 8/16/2006 concerning The Single Presence Policy in Indonesian Banks in point of competition law, the regulation rules that any party may only become a Controlling Shareholder in one bank. The option of merger and acquisition as well as alternative to form a bank holding company is has potential become monopoly practice and unfair competition. This BIR exclude Indonesian Government Regulation No. 28/1999 concerning Merger, Consolidation and Acquisition Bank. In Indonesian Legal System, BIR cannot exclude Indonesian Government Regulation, so the Indonesian Government should establish bank holding company regulation included merger and acquisition regulation regarding to competition law."

"ABSTRACT

Yayasan adalah suatu pranata sosial yang sangat diperlukan untuk mendukung visi, misi dan tujuan pembentukan negara yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Salah satu karakteristik yayasan adalah bahwa tujuan yayasan sebagai salah satu harta yang ditersendirikan yang merupakan wadah saluran amal para penyandang dana untuk mencapai tujuan yayasan seperti dimuat dalam Anggaran Dasar. Dalam kaitan dengan penulisan ini, studi kasus mengenai YLPPI merupakan yayasan yang melaksanakan kegiatan pendidikan terutama untuk kalangan bankir dengan tujuan utuk menghasilkan insan perbankan yang berkualitas tinggi dan profesional. Tesis ini akan membahas mengenai kewenangan organ yayasan, dimana terdapat Deputi Gubernur Bank Indonesia ex officio Dewan Pengawas, dalam mengambil keputusan mencampur adukan kedua kepentingan itu sehingga mendatangkan kerugian bagi YLPPI.

---

ABSTRACT

The Foundation is a social institution that is necessary to support the vision, mission and objectives of the state establishment, that is Social Justice for All People of Indonesia. One of the characteristics of the foundation is that the purpose of the foundation as one of the independent treasures for being a charity media for charity donors to achieve the objectives contained in the Domestic Statues. With the presence of a foundation as one business activity, defined as a legal entity consisting of the separate property and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian which does not have members. As background, Decision of Council Meeting of Bank Indonesia Governors as the highest decision making forum in determining the policies of Bank Indonesia that is principled and strategic ordered YLPPI Foundation Board of Trustees for the disbursement of funds to Bank Indonesia. Research conducted using the juridical-normative literature in particular by analyzing the legal materials in the form of primary legislation, rules and regulations regulated or related to the regulation about the position of organ committee particularly the builder foundation towards the Foundation and founder of the foundation of government agencies, especially about RDG legal relationship (Board of Governors? Meeting) in Bank Indonesia and YLPPI Foundation (Indonesian Banking Development Foundation). There?s conflict of Interest, in fact depreciation funds potentially harmful for YLPPI foundation."

"ABSTRAKKebijakan kepemilikan asing pada Perbankan Indonesia telah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.Melalui undang-undang ini, kesempatan bagi investor asing untuk memiliki saham perbankan ataupun mendirikan bank di Indonesia semakin terbuka. Kuatnya kepemilikan asing pada suatu bank berpotensi menghambat proses pengawasan pada bank yang bersangkutan serta berlangsungnya praktik good governance. Lebih jauh, praktik tersebut juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan mengancam bagi ketahanan ekonomi negara Indonesia. Penelitian melakukan analisis terhadap kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan di Indonesia terhadap ketahanan ekonomi negara dengan melakukan narrative policy framework analysis dan stakeholder analysis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risalah Rapat Proses Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian bersifat deskriptif analitik terhadap data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan analisis terhadap subyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembukaan kesempatan kepemilikan asing dalam perubahan undang-undang merupakan solusi jangka pendek yang diberikan pemerintah. Kondisi krisis yang dialami negara Indonesia memaksa pemerintah untuk segera melakukan perubahan undang- undang untuk dapat menarik investor asing, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan perbankan. Kebijakan kepemilikan asing pada perbankan Indonesia yang terlalu terbuka dapat menimbulkan beberapa peluang resiko bagi ketahanan ekonomi negara. Kekhawatiran adanya dominasi oleh pihak asing juga telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang tidak sependapat dengan pemerintah terhadap perubahan undang-undang perbankan. Analisis resiko yang dilakukan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa skala tingkat resiko kebijakan kepemilikan asing hingga 99 persen berada pada tingkat resiko yang menengah dan tinggi. Analisis stakeholder menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR merupakan pihakyang memiliki kepentingan dan kekuatan yang besar dalam kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian kembali terhadap undang-undang perbankan yang saat ini sudah digunakan selama 21 tahun.

---

ABSTRACTForeign ownership policy in Indonesian Banking has been regulated by theGovernment through Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Through this law, the opportunity for foreign investors to own banking shares or establish a bank in Indonesia is increasingly open. The strong foreign ownership in a bank has the potential to hinder the supervision process of the bank concerned and the practice of good governance. Furthermore, this practice also has the potential to disrupt financial system stability as a whole and threaten the economic resilience of the Indonesian state. Research conducted an analysis of foreign ownership policies in the Indonesian banking sector towards the country's economic resilience by conducting a narrative policy framework analysis and stakeholder analysis. The data used in this study is the Minutes of Meeting on the Process of Amending Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 into Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Research is descriptive analytical on data obtained from the results of observations, interviews, documentation, and analysis of research subjects. Based on the results of the study it was found that the opening of opportunities for foreign ownership in changing laws was a short-term solution provided by the government. The crisis conditions experienced by the Indonesian state forced the government to immediately amend the law to be able to attract foreign investors, with the aim of strengthening the banking capital structure. Foreign ownership policies in Indonesian banks that are too open can pose several risk opportunities for the country's economic resilience. Concerns about domination by foreign parties have also been conveyed by factions who disagree with the government regarding changes to the banking law. The risk analysis carried out in this study has shown that the scale of the risk level of foreign ownership policy up to 99 percent is at the level of medium and high risk. Stakeholder analysis shows that the Government and Parliament are parties that have a large interest and strength in foreign ownership policies in the Indonesian banking sector. Thegovernment and the House of Representatives need to review the banking laws that have been used for 21 years."

"Skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai sebuah upaya untuk memperkuat sistem permodalan bank. Sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal pada tahun 2006 sampai pada penyempurnaannya pada tahun 2012, bank-bank BUMN belum melakukan konsolidasi sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tersebut memberikan tiga opsi untuk memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal, yaitu dengan merger atau konsolidasi, membentuk perusahaan induk di bidang perbankan, atau membentuk fungsi holding. Penelitian ini membahas kepemilikan saham Pemerintah atas keempat bank BUMN yang belum memenuhi ketentuan kepemilikan tunggal dan masing-masing opsi yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk diterapkan guna memenuhi ketentuan dalam PBI No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

---

This research is a normative juridicial scientific work which refers to positive law or written norm laws. The background of this research is single presence policy which is issued by Bank Indonesia as an effort to strengthening the bank rsquo s capital system. Since the regulation been issued, State Own Banks have not consolidated as stipulated by Bank Indonesia. Bank Indonesia Regulation give 3 options to fulfilled the policy which are, merger or consolidation, establish Bank Holding Company, or through Holding Function. This research examines government rsquo s share on 4 state own banks which have not fulfill single ownership policy and each options which have been given by Bank Indonesia to be applied in order to fulfilled the provision in PBI No. 14 24 PBI 2012 regarding Single Ownership on Indonesia Banking."

"Dalam setiap hubungan hukum terlibat beberapa pihak. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian yang mereka buat dan sepakati bersama. Setiap perjanjian yang dibuat tersebut harus di taati oleh pihak-pihak yang terlibat dan ada konsekwensi hukumnya apabila dilanggar. Karena Negara Republik Indonesia merupakan negara yang herd sarkan atas hukum maka setiap persoalan yang menyangkut pelaks anaan hak dan kewajiban para warga negara harus berdasarka n atas hokum yang berlaku. Demikian pula halnya dengan perjanjian yang dibuat antara seorang anggauta masya rakat dengan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan mengalihkan resiko yang di hadapi seseorang yang di timbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak di harapkan terjadi kepada orang lain ( perusahaan asuransi) yang bersedia untuk mengganti kerugian. Di mana dalam perjanjian tersebut para pihak saling memberikan prestasinya. Tertanggung berkewajiban membayar premi kepada penanggung dan. Penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi apabila peristiwa tak tentu tersebut terjadi. Dalam perjanjian asuransi mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian tujuan dari hukum untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terlaksana."

"Skripsi ini membahas mengenai liberalisasi dalam hal kepemilikan asing pada bank umum di Indonesia, dimulai dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATS- WTO. Namun, dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, persentase tersebut menjadi semakin terbuka, yaitu mencapai 99%. Hal ini jelas membuat lebih banyak pihak asing yang masuk ke dalam bank-bank umum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis ingin membahas mengenai bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan liberalisasi dalam kepemilikan asing pada bank umum tersebut dan adakah ketentuan yang melindungi kepentingan nasional karena ternyata perkembangan tingkat kepemilikan asing ini membuat melemahnya peranan dan daya saing dari pihak domestik itu sendiri dimana seharusnya hal tersebut menunjang pertumbuhan ekonomi, yang merupakan bagian dari kepentingan nasional. Untuk meneliti kedua permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dan juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber karena ada data-data yang harus ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang memahami topik skripsi ini. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa liberalisasi kepemilikan asing ini pada dasarnya diatur dalam perjanjian GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO dan juga diatur dalam beberapa ketentuan nasional, antara lain Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, serta Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum. Mengenai ketentuan yang melindungi kepentingan nasional, pada dasarnya hal tersebut sudah diatur dalam beberapa pasal di perjanjian GATS itu dan juga dalam Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia, seperti PBI tentang Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan."

"Ciri-ciri utama dari struktur bisnis di Asia pada umumnya meliputi perusahaan-erusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh keluarga (family-run firms). Ciri-ciri struktur bisnis yang demikian terdapat pula pada rnasyarakat pengusaha di Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang baru muncul secara berarti pada tahun 1970-an dalam kenyataannya lebih banyak ditopang subsidi dan fasilitas serta proteksi yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan hubungan nepotisme yang terjalin sebelumnya. Dengan demikian para industriawan ini tidaklah sekokoh para sejawatnya di Eropa dan Amerika. Dalam perjalanannya kemudian industri yang mereka bangun lebih banyak dibantu oleh lonjakan harga minyak tahun 1970-an. Maka ketika harga minyak jatuh mereka mulai berdiversifikasi ke dalam suatu industri baru perbankan. Diversifikasi ini didorong pula oleh sejumlah paket kebijakan yang meliberalkan sektor perbankan? yang pada satu kesempatan dipergunakan untuk mendirikan bank-bank demi melayani kebutuhan finansial perusahaan grup mereka. Praktek cross shareholding, cross-ownership, dan dominasi kepemilikan saham pun marak di dunia perbankan dan usaha di Indonesia Pada gilirannya datanglah krisis nilai tukar yang membuka borok-borok kredit macet grup-grup usaha. Terbongkarlah kasus-kasus pelanggaran BMPK, kredit tanpa agunan layak dan moral hazard para pengurus dan pemilik bank. Akibat krisis tersebut melahirkan sejumlah pertanyaan mengenai peran pengurus dan pemegang saham dalam industri perbankan_ Pengaturan yang ada selama ini ternyata tidak mampu mencegah praktek kepengurusan dan kepemilikan silang. Praktek-praktek tersebut baru mendapat pengaturan dan pelarangan setelah Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum. Sejumlah prisnip-prinsip pengurusan perbankan yang balk diperkenalkan diantaranya transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness (TARIF), sebagaimana telah menjadi prinsip-prinsip universal. Selain itu PBI ini melibatkan pula pihak-pihak independen, komite-komite dan satuan-satuan kerja untuk membantu pengurus dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu krisis juga melahirkan sejumlah peristiwa penting dalam dunia perbankan, diantaranya disusunnya suatu kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai visi perbankan Indonesia dalam jangka waktu 10 hingga 15 tahun mendatang. Rancang bangun API dibuat dengan tujuan memperkuat landasan industri perbankan nasional, dengan memperketat aturan industri perbankan seraya berusaha menerapkan kaidah-kaidah industri perbankan internasional yang sehat (Basel Accord). API juga bemaksud mengurangi jumlah perbankan secara bertahap dengan cara meningkatkan persyaratan permodalan. Disamping itu krisis telah melahirkan perkembangan baru kepemilikan saham bank-bank yang didominasi oleh asing pasca divestasi saham-saham bank rekap. BI sebagai otoritas bank di Indonesia selanjutnya mengeluarkan single presence policy untuk mengkonsolidasikan kepemilikan saham asing dalam satu bank di Indonesia."