Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia serta melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan kebijakan MESA dan MESOP di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk pelaksanaan keterbukaan informasinya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan. Adapun kebijakan MESA dan MESOP dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

---

Abstract This thesis is explaining about how employee stock ownership program is conducted by public companies in Indonesia and also analyzing MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk from capital market regulations, included its obligation of disclosure. The study was conducted through normative juridical method by tracing data and legal materials related to the title. The result of the study shows that until now there has not been any specified regulations yet regarding employee stock ownership program in Indonesia. For MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, they were conducted by complying capital market regulations."

"Berbagai perusahaan di Indonesia telah mempunyai program agar karyawan memiliki saham perusahaan dimana mereka bekerja, ini sesuai pula dengan apa yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas walaupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan tersebut hingga saat ini belum juga diterbitkan.Sebagai bagian dart komunitas dunia, manajemen usaha perusahaan di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh praktek manajemen yang ada di negara lain. Program kepemilikan saham oleh karyawan atau dikenal pula dengan istilah Employee Stock Ownership Plan (ESOP) ini juga merupakan salah satu program manajemen sumber daya manusia yang telah banyak dilaksanakan di perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia ini."

"Setiap perusahaan yang akan mengembangkan usahanya selalu membutuhkan modal sebagai sumber pembiayaan perusahaannya. apabila perusahaan tersebut memilih menerbitkan saham baru dan menawarkannya pada public maka media yang digunakan adalah pasar modal. Tidak setiap perusahaan memiliki kesempatan dan kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal. Ada seperangkat Criteria yuridis dan beberapa persyaratan-persyaratan khusus terlebih dahulu yang harus dipenuhi suatu perusahaan untuk memperoleh legalitas memanfaatkan pasar modal. Karenanya agar memperoleh legitimasi sebagai perusahaan terbuka, suatu perusahaan yang akan melakukan proses go public haruslah memenuhi ketentuan dalam statusnya sebagai perusahaan terbuka. Perusahaan yang telah mempergunakan mekanisme pasar modal untuk memperoleh dana masyarakat, dan telah melakukan penawaran sahann perdana (Initial Public Offering) maka perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan public. Harga penawaran efek pada pasar perdana ditetapkan bersama antara emiten dan penjamin pelaksana emisi, sedangkan pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran yang berlaku. Dalam masa penawaran dapat terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan dari jumlah saham yang ditawarkan. Hal ini akan mempengaruhi harga saham. Untuk menjaga stabilisasi harga maka penjamin emisi diperbolehkan untuk melakukan praktik-praktik stabilisasi harga saham nwlalui Opsi Green Shoe. Opsi ini yang menjadi tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Akan dibahas mengenai apa sebenarnya Green Shoe itu dan Cara kerjanya di pasar sekunder."

"Delisting adalah penghapusan suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi di Bursa. Ketentuan Delisting ini diatur oleh Peraturan BEJ No. I-1 tentang Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan Saham Kembali di Bursa yang berlaku sejak tanggal 19 Juli 2004. Delisting ini dilakukan oleh PT.BEJ sebagai Self Regulatory Organization dimana berarti BEJ memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUPM untuk membuat peraturan yang wajib ditaati oleh Emiten tercatat di Bursa Efek Jakarta sepanjang disetujui oleh Bapepam dengan tujuan melindungi para investor. Sehingga apabila Emiten melanggar kewajiban yang ada maka BEJ dapat mengenakan sanksi, termasuk juga sanksi Delisting jika Emiten tersebut memenuhi kriteria delisting didalam Peraturan BEJ. Emiten yang terkena delisting memiliki kewajiban untuk menyampaikan keputusan delisting tersebut kepada para investornya sebagai azas pemenuhan prinsip Keterbukaan Informasi. Walaupun di delist dari BEJ namun status Emiten sebagai suatu Perusahaan Publik tidak hilang, maka pasca delisting Perusahaan masih memiliki kewajiban untuk penyampaian laporan berkala kepada Bapepam. Perusahaan juga dapat melakukan relisting apabila semua ketentuan telah dipenuhi dan seluruh kewajiban telah dilaksanakan. Ada anggapan yang salah bahwa dengan di delistingnya Emiten oleh BEJ maka akan merugikan para pemegang saham. Sesungguhnya dengan delisting ini maka para pemegang saham justru terlindungi, karena delisting mencegah akan timbulnya kerugian investor yang jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan membiarkan investor menanamkan modalnya di perusahaan yang sahamnya tidak berprospek. Padahal investor menanamkan sahamnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investor juga dapat melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan perlindungan."

"PT (Persero) Indosat Tbk, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh Pemerintah, didirikan untuk membangun dan mengoperasikan seluruh jaringan kabel laut dan operator sambungan internasional di Jakarta dengan kode. SLI 001 dan OO8. Seiring dengan reformasi dari dal:m rangka mengatasi krisis keuangan negara maka pemerintah membuat program yang disusun dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2000 mengenai Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing BUMN maka dilakukan program restrukturisasi perusahaan BUMN. pada tahun 2002, PT (Persero) Indosat Tbk melakukan divestasi dalam 2 . (dua) tahap. Pada tahap I dilakukan dengan pola penempatan langsung melalui proses book building dan pada tahap II melalui proses penjualan kepada investor strategis. Proses disvestasi P.T. ( Persero ) Indosat Tbk menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat Pro dan kontra tersebut karena Indosat sebagai aset negara dan pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas pada PT. (Persero) Indosat Tbk menjual sahamnya sebesar 41, 94 kepada Singapore Technologies Telemedia (STT). Hal ini menimbulkan banyak protes dan demonstrasi dari berbagai kalangan dimasyarakat karena telah menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu untuk mengetahui seberapa besar kerugian yang diderita negara akibat proses divestasi tersebut maka perlu untuk mengkaji lebih lanjut Shar Purchase Agreement divestasi saham pemerintah pada PT. (Persero) · Indosat Tbk. Mengingat salah satu aspek penting dalam Penjualan saham tersebut adalah perjanjian dengan adanya perjanjian maka timbulah hak dan kewajiban yang mengikat kepada kedua belah pihak."