Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ship arrest merupakan mekanisme dengan mana pihak yang mempunyai klaim pelayaran mengamankan jaminan atas kapal tanpa melalui gugatan ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 telah mengatur mekanisme penahanan kapal tanpa melalui gugatan, namun peraturan pelaksananya tidak kunjung terbit. Di sisi lain, sektor pelayaran yang kegiatannya lintas negara akan banyak berhadapan dengan unsur asing. Penyelesaian perkara dengan unsur asing membutuhkan analisis tersendiri menurut ilmu hukum perdata internasional. Singapura telah mempunyai ketentuan ship arrest yang diatur secara khusus. Terlebih, posisi Singapura dalam jajaran pelabuhan tersibuk di dunia menyebabkan sistem hukum Singapura telah terbiasa berhadapan dengan unsur asing. Untuk itu, penelitian ini akan mengadakan perbandingan pengaturan antara hukum Singapura dengan hukum Indonesia. Studi kasus turut diadakan untuk mengetahui penyelesaian perkara ship arrest yang melibatkan unsur asing. Hasil analisis akan memperlihatkan kondisi hukum Indonesia sekaligus menunjukkan apakah terdapat kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan bahan pustaka untuk mengkaji ketentuan hukum dan putusan pengadilan masing-masing negara. Penelitian berpendapat bahwa ketentuan hukum Indonesia membutuhkan pembaharuan untuk menopang praktik menahan kapal tanpa melalui gugatan yang melibatkan unsur asing.

---

Ship arrest provides a mechanism with which a party could apply for arrest of vessel to secure a maritime claim without being preceded by a lawsuit. Law Number 17 of 2008 on Shipping has regulated a similar mechanism. However, implementing regulation of the provision has yet to be enacted. International shipping activities will inevitably encounter foreign element. Settlement of dispute involving foreign element requires analysis of private international law. Singapore currently has a specific legislation on ship arrest. Moreover, Singapore’s reputation as one of the world’s busiest ports indicating that Singapore’s legal system has been familiar with foreign element. Therefore, this research seeks to compare regulations under Singaporean and Indonesian law. The case studies afterwards will depict the settlement process of ship arrest disputes relating to foreign element. The analysis aims to show the status quo of Indonesian law and whether further regulation is needed. This research is conducted with juridical-normative method utilizing documents and library materials to study the existing regulations and court judgments from each country. It argues that there is a need to renew the Indonesian law regarding mechanism to arrest a ship without going through a lawsuit which concurrently involves a foreign element."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan sewa guna-usaha dengan objek kapal di Indonesia serta dampak tidak diratifikasinya Konvensi Penahanan Kapal (Arrest of Ships) terhadap Lessor (Perusahaan Pembiahyaan Dalam Negeri) dan pengaruhnya terhadap perjanjian sewa guna-usaha. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dengan tidak diratifikasinya konvensi tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan kepada Lessor serta berpengaruh terhadap kegiatan pembiayaan kapal melalui sewa guna-usaha di Indonesia. Ratifikasi atas Konvensi Penahanan Kapal merupakan suatu aspek legal dalam pembiayaan kapal melalui sewa guna-usaha, namun hingga saat ini ratifikasi atas konvensi tersebut masih belum terlaksana.

---

This thesis discussed the regulation of the leasing of ship as well as the impact to the Lessor (National Finance Company) regarding to the Convention on the Arrest of Ships which has not been ratificated and the effect to the lease contract. Author concluded that ratification of the Convention on Arrest of Ships which has not been carried out since today have a significant impact to the Lessor as well as effects the transaction of ship financing through leasing in Indonesia. Ratification of the Convention on the Arrest of Ships plays as an important role as one the legal aspect in ship financing through leasing, but until today the ratification of the convention mentioned has not been carried out."

"Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang moratorium perizinan usaha tangkap di wilayah perairan Indonesia dan 57/PERMEN-KP/2014 tentang pelarangan alih angkut muatan di laut yang menyebabkan beberapa kapal angkut ikan berhenti beroperasi. Sebagai salah satu solusi agar kapal dapat beroperasi kembali adalah dengan utilisasi kapal angkut ikan dengan cara memodifikasi kapal menjadi kapal angkut penumpang dan barang. Sebelum pelaksanaan utilisasi, diperlukan studi untuk mengetahui kelayakan investasinya. Kelayakan investasi tersebut dapat dinilai dari manfaat ekonomi maupun non ekonomi dari hasil modifikasi kapal di masa yang akan datang. Dengan menggunakan analisis metode-metode umum kelayakan investasi, maka dapat diketahui modifikasi kapal angkut ikan ini layak untuk dilaksanakan.

---

In relation by the release of Minister Regulation of Maritime Affairs and Fisheries Republic of Indonesia Number 56 / PERMEN-KP / 2014 about moratorium licensing of fish catching in Indonesian waters, and Number 57 / PERMEN-KP / 2014 about banning transshipment at sea, causing several fish carrier vessels to stop operatin. As one of a solution so that the ship can resume operations, was then conducted a utilization of fish carrier vessel by modifying the ship into a cargo passenger vessel. Prior to the implementation of the utilization, is needed a study to determine the feasibility of the investment. The feasibility of the investment can be assessed from the economic and non-economic benefits of the modified vessel for the future.Using feasibility of investment analysis, it is known that the modification of fish carrier vessel is feasible."

"Henti jantung adalah manifestasi umum yang paling fatal dari penyakit kardiovaskular dan menempati peringkat pertama dari penyebab kematian di seluruh dunia. Bantuan Hidup Dasar (BHD) merupakan bekal mendasar untuk menyelamatkan jiwa seseorang ketika terjadi henti jantung. Pengetahuan yang tepat tentang pemberian BHD sangat diperlukan bagi semua perawat untuk dapat mengidenfikasi serta memberikan pertolongan kepada pasien-pasien yang mengalami henti jantung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat tentang pemberian bantuan hidup dasar pada pasien henti jantung. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan cara total sampling yaitu berjumlah 48 perawat yang bekerja di ruang Intensive Care. Dari hasil uji statistik univariat didapatkan bahwa pengetahuan perawat tentang pemberian Bantuan Hidup Dasar pada pasien henti jantung di ruang Intensive Care yaitu sebanyak 24 perawat (50 %) memiliki pengetahuan yang baik dan sebanyak 24 perawat (50 %) memiliki pengetahuan yang kurang.

---

Cardiac arrest is the most common fatal manifestation of cardiovascular disease and is ranked first of the cause of death worldwide. Basic Life Support (BLS) is a fundamental provision to save lives in the event of cardiac arrest. Proper knowledge about the provision of BLS is necessary for all nurses to identify and provide right intervention to patients who suffered cardiac arrest. This study aimed to describe nurses' knowledge regarding the provision of basic life support in patients with cardiac arrest. The design of this study used a descriptive research design.. The sampling technique used the total sampling which amounted to 48 nurses working in Intensive Care Unit. From the results of univariate statistical tests showed that nurse’s knowledge about the provision of basic life support for cardiac arrest patients in the Intensive Care Unit as many as 24 nurses (50%) had good knowledge and as many as 24 nurses (50%) had less knowledge."

"Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan dari Segi Hukum terhadap Operasi Tangkap Tangan di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus operasi tangkap tangan Otto Cornellius Kaligis, Atty Suharti, dan Rohadi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. penelitian dilakukan dengan mengandalkan penggunaan kepustakaan, termasuk di dalamnya buku-buku, literatur, serta norma-norma hukum yang tertulis baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan-kebiaasan yang berlaku di masyarakat. Sebelum muncul Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang satgas saber pungli, tidak ada UU yang mengatur pasti tentang Operasi Tangkap Tangan itu sendiri. Hal tersebut menjadikan Perpres No. 87 Tahun 2016 menjadi satu-satunya ketentuan yang menggunakan kata Operasi Tangkap Tangan. Pada ketentuan lainnya seperti Pasal 1 angka 19 KUHAP yang mengatur mengenai tertangkap tangan sering dijadikan dasar hukum dari penangkapan Operasi Tangkap Tangan walaupun tidak terdapat kata Operasi Tertangkap Tangan.Hal tersebut dapat menyebabkan keambiguitas dan hasilnya dapat menyebabkan hak tersangka Operasi Tertangkap Tangan tersebut dilanggar. Maka dari itu dampak kurangannya pengaturan mengenai Operasi Tangkap Tangan akan dibahas pada skripsi ini.

---

This thesis discusses the legality of red-handed operations in the legal system in Indonesia. The problems discussed in this thesis are related to the recent cases, the cases of arrest of Otto Cornellius Kaligis, Atty Suharti, and Rohadi. The research method used in this thesis is juridical-normative research with the secondary data. The research was carried out by relying on the use of literatures, including books, literatures, and written legal norms in the form of legislations and habits that apply in the community. Before Precidential Decree No. 87 of 2016 was published, there was no law that regulates the Red-handed Operation itself. This makes Precidential Decree No. 87 of 2016 as the only provision that uses the word Red-handed Operation. In other provisions, such as Article 1 point 19, of KUHAP is often used as the legal basis for the arrest of Red-Handed Operations even though there is no word Red-Handed Operation in its regulation. This can lead to ambiguity and the results of it is the red-handed operation suspects rights can be violated. Therefore the impact of the lack of regulations regarding Red-Handed Operations will be discussed in this thesis."

"Terminal petikemas akan memegang peranan penting dalam beberapa tahun ke depan, melihat trend pengiriman barang dunia yang melalui laut saat ini lebih mengandalkan petikemas sebagai media pengangkutnya. Ini dikarenakan banyak kelebihan yang ditawarkan oleh sistem kontainerisasi (pengiriman barang dengan petikemas), diantaranya kemudahan dalam melakukan bongkar-muat dari dan ke kapal, terjaganya kualitas barang yang dikirim dan keamanan barang yang optimal. Pelayanan yang cepat dan tentunya berkualitas akan menjadi prioritas dari setiap terminal petikemas. Penilaian kualitas tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, dimana salah satunya yaitu besarnya nilai Berth Occupancy Ratio (BOR). Nilai BOR dipengaruhi dari metode atau sistem pengaturan yang digunakan untuk sandar kapal di pelabuhan untuk bongkar muat. Oleh karena itu sistem pengaturan yang optimal sangatlah diperlukan agar tidak terdapat antrian dan waktu tunggu kapal yang lama.

---

Container terminals will play an important role in the next few years, look at the trend of world shipping freight by sea today rely more use a container as a media carrier. This is because a lot of advantages offered by the container system (shipping freight with containers), such as ease of loading and unloading to and from the ship, keep of the quality of the delivered goods and optimal security.

Fast and qualified service of course will be a priority of any container terminals. The quality assessment can be seen from several aspects, one of which is the value of Berth Occupancy Ratio (BOR). The value of the BOR is influenced from the method or setting's system that used for ship's berthing at the port to loading and unloading. Therefore the optimal setting's system is needed so that there are no queues and long waiting times for vessels."

"Therapeutic hypothermia has emerged as a very important treatment option for patients with cardiac arrest as it provides significant protection from developing neurologic injury once the patient has been successfully resuscitated. Studies have demonstrated over 15% absolute risk reduction in death and neurologic injury using this therapy. Although hospitals and medical centers have become familiar with this important intervention it still remains greatly under utilized due to an experience and lack of resources to safely and effectively deploy such a program. The objective of this book is to educate and familiarize both providers and institutions as to how to develop and deploy and provide therapeutic hypothermia to their patients. The current knowledge for this is provided by speakers and national experts and also by literature review. There are several courses being provided on this as well throughout the US. These are good venues for people to come and see and get hands on experience, but there still needs to be a concrete book with references on how to go about getting this program started."

"Pendahuluan: Optimalisasi pelayanan resusitasi dapat dipadupadankan dengan teknologi yang berkembang saat ini, salah satunya adalah aplikasi seluler yang dapat diterapkan dengan mudah dalam sistem pelayanan resusitasi. Cardiac Arrest Resuscitation Mobile Application (CARMA) merupakan alat bantu dalam ACLS yang digunakan untuk membantu para praktisi dalam melakukan tindakan resusitasi. Penggunaan aplikasi dapat dimulai pada pelatihan berbasis simulasi. Metode: Penelitian ini adalah uji klinis acak pada simulasi henti jantung dengan menggunakan manekin fidelitas tinggi. Simulasi dengan durasi dua belas menit dan berupa lima rangkaian ritme. Sejumlah 26 kelompok mahasiswa kedokteran dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok menggunakan aplikasi dan standar. Tujuan utama penelitian adalah untuk membandingkan kepatuhan panduan klinis pada kedua kelompok. Penilaian kepatuhan berdasarkan persentase pemenuhan daftar tilik yang sudah tervalidasi dan sudah dilakukan uji realibilitas sebelumnya. Tujuan sekunder untuk menilai kualitas kompresi dada dan waktu pemberian epinefrin. Hasil: Terdapat perbedaan bermakna kepatuhan panduan klinis pada kelompok aplikasi dibandingkan dengan kelompok standar (88,95 ± 6,86 vs 73,98 ± 6,40, p < 0,001). Variabel yang tidak menunjukkan perbedaan bermakna pada penelitian ini antara lain adalah kedalaman kompresi dada dan interval waktu pemberian epinefrin.Simpulan: Penggunaan aplikasi seluler dapat meningkatkan kepatuhan panduan klinis pada simulasi kasus henti jantung.

---

Background: The optimization of resuscitation services can be aligned with current technological advancements, including mobile applications that can be easily implemented in resuscitation services. The Cardiac Arrest Resuscitation Mobile Application (CARMA) is a tool in Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) designed to assist practitioners in performing resuscitation actions. The application's use can commence in simulation-based training.

Methods: This study is a randomized clinical trial on cardiac arrest simulation using a high-fidelity mannequin. The simulation lasted twelve minutes and included five rhythm sequences. Twenty-six groups of medical students were divided into two groups: one using the application and the other following standard procedures. The main objective of the study was to compare compliance with clinical guidelines in both groups. Compliance assessment was based on the percentage of validated checklist items, previously subjected to reliability testing. Secondary objectives included evaluating chest compression quality and epinephrine administration time. Results: There was a significant difference in compliance with clinical guidelines between the application group and the standard group (88.95 ± 6.86 vs. 73.98 ± 6.40, p < 0.001). Variables such as chest compression depth and epinephrine administration interval did not show significant differences in this study. Conclusion: The use of mobile applications can enhance compliance with clinical guidelines in cardiac arrest simulation cases."