Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesadaran serta kesamaan pandangan dalam melihat risiko perbankan secara internasional telah menciptakan suatu kesepakatan dalam cara pengelolaan risiko perbankan. Kesepakatan yang dimaksud adalah Basel. Kesepakatan Basel tentang risiko perbankan telah berkembang menjadi tolak ukur bagi bank sentral di berbagai negara dalam merancang regulasi manajemen risiko perbankan yang berlaku pada negara masing-masing. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah membuat serangkaian regulasi yang terkait dengan manajemen risiko yang mengacu kepada kesepakatan Basel. Salah satunya adalah manajemen terhadap risiko kredit. Risiko kredit dikenal sebagai kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan bayar debitur kepada kreditur. Mengingat risiko kredit berkorelasi dengan risiko perbankan yang lain dan dapat menciptakan krisis likuiditas pada perbankan, maka perbankan harus memperhatikan manajemen risiko terhadap kredit perbankan yang diantaranya melalui persiapan kebijakan dan prosedur secara tertulis, pengawasan terhadap modal dan aktiva kreditnya, sampai membatasi kredit-kredit yang dapat merugikan bank.

---

Awareness and similarity of views in the view of the risk of banking has crealed an International agreement in the way banks manage risk. An agreement is referred to Basel. Basel agreement on the risk of banking has developed into decline measure for Central banks in various countries in designing risk management banking regulations that apply to the respective countries. Bank Indonesia as the central bank in Indonesia has made a series of regulations associated with the risk management refers to the Basel agreement. One is the management of credit risk Credit risk known as losses caused by the failure of deblors to pay creditors. Given the risk correlated with credit risk that banks and others can create liquidity in the banking crisis, the bank must pay attention to risk management credit among banks through the preparation of policies and procedures in writing, supervision of Capital assets and credit, to restrict credits which can be harm the bank."

"Kesadaran serta kesamaan pandangan dalam melihat risiko perbankan secara internasional telah menciptakan suatu kesepakatan dalam cara pengelolaan risiko perbankan. Kesepakatan yang dimaksud adalah Basel. Kesepakatan Basel tentang risiko perbankan telah berkembang menjadi tolak ukur bagi bank sentral di berbagai negara dalam merancang regulasi manajemen risiko perbankan yang berlaku pada negara masing-masing. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah membuat serangkaian regulasi yang terkait dengan manajemen risiko yang mengacu kepada kesepakatan Basel. Salah satunya adalah manajemen terhadap risiko kredit. Risiko kredit dikenal sebagai kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan bayar debitur kepada kreditur. Mengingat risiko kredit berkorelasi dengan risiko perbankan yang lain dan dapat menciptakan krisis likuiditas pada perbankan, maka perbankan harus memperhatikan manajemen risiko terhadap kredit perbankan yang diantaranya melalui persiapan kebijakan dan prosedur secara tertulis, pengawasan terhadap modal dan aktiva kreditnya, sampai membatasi kredit-kredit yang dapat merugikan bank.

---

Awareness and similarity of views in the view of the risk of banking has crealed an International agreement in the way banks manage risk. An agreement is referred to Basel. Basel agreement on the risk of banking has developed into decline measure for Central banks in various countries in designing risk management banking regulations that apply to the respective countries. Bank Indonesia as the central bank in Indonesia has made a series of regulations associated with the risk management refers to the Basel agreement. One is the management of credit risk Credit risk known as losses caused by the failure of deblors to pay creditors. Given the risk correlated with credit risk that banks and others can create liquidity in the banking crisis, the bank must pay attention to risk management credit among banks through the preparation of policies and procedures in writing, supervision of Capital assets and credit, to restrict credits which can be harm the bank."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank adalah memberikan kredit. Kredit dalam dunia perbankan memiliki peranan yang penting dalam pembiayaan perekonomian nasional dan merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun pemberian kredit oleh bank mengandung risiko, risiko itu adalah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari di mana debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Faktor ancaman risiko kredit bermasalah ini berhubungan erat dengan persoalan informasi kredit. Jika bank sebagai kreditur tidak mempunyai informasi yang cukup tentang calon debiturnya, maka bank akan menghadapi risiko kredit yang tinggi. Untuk mengatasi masalah kurangnya informasi kredit, Otoritas Jasa Keuangan memberi izin berdirinya Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan LPIP sebagai lembaga independen di luar OJK untuk mengelola dan menyediakan informasi kredit yang dibutuhkan dunia perbankan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum terkait Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan di Indonesia dan bagaimana peran Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan kesimpulan bahwa pengaturan terkait Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan saat ini terdapat dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia PBI dan Surat Edaran Bank Indonesia SEBI serta peran Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah sektor perbankan di Indonesia adalah dengan menyediakan informasi kredit yang mempunyai nilai tambah.

---

ABSTRACTProviding the credit is one of the business activities that can be done by the bank. On banking sector, credit have an important role to financing the national economy as well as the booster for economic growth. However, the credit that issued by the bank contain a risk. The risk is that in the future the debtor maybe fail to meet its obligations to the bank or so called Non Performing Loan NPL . The Non Performing Loan is closely related to the issue of credit informaiton. If the bank as the lender does not have enough credit information about the prospective debtor, then the bank will face higher credit risk. To overcome the lack of credit information problem, Indonesia Financial Services Authority OJK have given the permission of Private Credit Bureau Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan establishment in Indonesia. The Private Credit Bureau LPIP as an independent institution outside OJK, is expected to be able to provide credit information that needed by the banking sector. Based on those matters, this undergraduate thesis discusess about the regulation of the Private Credit Bureau LPIP and how the Private Credit Bureau LPIP role to prevent the Non Performing Loan of banking sector in Indonesia. The type of research used is juridical normative, with the conclusion that the regulation regarding Private Credit Bureau LPIP is regulated by several Bank Indonesia Regulation PBI , also by Circular Letter of Bank Indonesia SEBI and the role of Private Credit Bureau LPIP to preventing the occurrence of Non Performing Loan is by providing the credit information which has added value."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para officer pemutus kredit dalam permasalahan kredit macet perbankan. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan fasilitas kredit. Dalam memberikan fasilitas kredit diperlukan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dari bank dengan tujuan agar debitur dapat melunasi atau mengembalikan utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan hasil pada tahap analisis, selanjutnya adalah tahap pemberian keputusan permohonan kredit oleh pihak yang memiliki wewenang untuk memutus yang disebut dengan pemutus kredit. Dalam penulisan skripsi ini dibahas juga mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para officer pemutus kredit Bank X yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pedoman Perkreditan Bank X. Dalam Pedoman Perkreditan Bank X ditentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya diminta untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Namun, yang terjadi disini adalah para officer pemutus kredit tidak mengindahkan ketentuan tersebut sehingga di kemudian hari menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank X tersebut.

---

ABSTRACTThis mini-thesis discussed about the role and responsibility of credit approval officer in the banking that has a bad credit problem. One of the bank?s aim activities is to provide credit facilities. In providing credit facilities, it is necessary for bank to have conviction based on a deep analysis in order that, debtor would repay or restore the debt in accordance with what has been agreed. Based on the result of the analysis, the next phase is to give a decision on the application for credit facilities by the party who has the authority to decide that so-called credit approval officer. In this mini-thesis also discussed about the role and responsibility of credit approval officers of Bank X who have committed acts contrary to the Credit Guidelines of Bank X. In the Bank X?s Credit Guidelines determined that in carrying out its duties, it is required to ensure that lending has been based on an honest assessment, objective, careful and independent from the influence of parties that have an interest in the credit applicant. However, what happened here is they didn?t heed the guideliness so that is causing the bad credit in Bank X."

"Credit facilities given by the banks often pose problems to the banks and its officers due to the changing of economics environment and the changing of debtor's attitude. These conditions of course are beyond the control of bank officers. The law concerning the bank system also can not keep up with these changing of environments. The law, which is a specialist law, often only gives a very vague guidance and composed in very general terms while in fact the nature of banking business is very complicated business. This article is written due to give contribution in approaching some problems in balancing the risk of giving credit facilities and the necessity to have funds in doing economics activities at a time of economics development."