Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang ada dapat dilakukan dimana perusahaan dapat menambah modal tanpa harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama atau pemegang saham yang terdahulu untuk membeli saham baru, selain itu juga mekanisme seperti ini sangat efisien dalam penggunaan waktu pelaksanaan sehingga perusahaan yang melakukan dengan menggunakan cara mekanisme ini dapat cepat terlaksana proses penambahan modal dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan. Regulator pasar modal telah merampungkan rules making rules atas revisi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ( Bapepam- LK) Nomor. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu terkait penawaran sekunder atau secondary offering. Revisi itu merupakan berkah bagi emiten, sebab penerbitan saham baru (right issue) tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang tadinya dibatasi maksimum hanya 5% kini dinaikan menjadi maksimum 10%. Keluarnya aturan itu membuat perusahaan publik bisa langsung menjual saham baru yang ditawarkan (penawaran sekunder) ke publik atau investor strategis, selama nilainya tidak lebih dari 10% dari total saham.

---

Mechanism of Capital Increase Without Preemptive Rights conduted by each company that it can be done where the company can raise capital without having to give an opportunity beforehand to the old shareholders or former shareholders to buy new shares, in addition to such mechanism very efficient in the use of execution time so that companies that do by using this mechanism can be process can be quickly accomplished the process of capital increase in order to increase the company?s financial condition. Capital market regulator has completed the revision of rules for making rules of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) number. IX.D.4 on Capital Increase Without Preemptive Rights related to a secondary offering or secondary offering. The revision was a blessing for issuers, because the issuance of new shares (rights issue) without preemptive rights that had been restricted to a maximum of only 5%, now increased to a maximum of 10%. The exit of the rules that make public companies can be directly offered to sell new shares (secondary offering) to the public or a strategic investor, for value is not more than 10% of the total shares."

"Tesis ini menguraikan mengenai permasalahan hukum yang timbul dari adanya Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) antara Goal Trading Assets, Ltd. dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban dari Goal Trading Assets, Ltd. selaku kreditur baru terhadap pelunasan utang dari PT. XYZ yang merupakan debitur yang berhutang. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari Goal Trading Assets, Ltd dalam kedudukannya selaku kreditur baru terhadap aset yang dijadikan jaminan utang oleh PT. XYZ dalam kedudukannya selaku debitur, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. apabila terdapat bukti kepemilikan aset yang menjadi jaminan hutang dinyatakan ilang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. untuk mendapatkan pelunasan hutang dari PT. XYZ.Hasil penelitian ini adalah hak yang timbul dari Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) adalah hak tagih atas hutang-hutang dari PT. XYZ, sedangkan kewajiban yang timbul adalah kewajiban dari kreditur baru untuk melakukan pendaftaran Goal Trading Assets, Ltd. sebagai kreditur baru pada dokumen-dokumen bukti kepemilikan aset yang dijadikan jaminan hutang oleh PT. XYZ. Dalam hal terdapat bukti kepemilikan aset yang menjadi jaminan hutang dinyatakan hilang, khususnya sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan hutang maka Goal Trading Assets, Ltd. dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti atas sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan utang. Selain itu, untuk menjamin pelunasan hutang dari PT. XYZ, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. adalah lelang eksekusi atas jaminan hutang dari PT. XYZ.

---

The thesis is described of the legal problem that arises because of The Agreement of Transfer of Receivable (cessie) between Goal Trading Assets, Ltd. with Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) then give to rights and obligations for Goal Trading Assets, Ltd as a new creditor against the debt of PT. XYZ that is a debitor being indebted. The study is done in qualitative by normative research method because of using the secondary data as the data gathering. Issues discussed is about rights and obligations arising from Goal Trading Assets, Ltd. in benefice as a new creditor against assets which were become debt collateral by PT. XYZ in benefice as a debitor, the legal action that can be done by Goal Trading Assets, Ltd. if there are some proof of ownership of the assets was declared missing by Directorate General of State Assets of Finance Minister Regulation of Republic of Indonesia and the legal action that can be done by Goal Trading Assets, Ltd. to get the repayment of debt by PT. XYZ.The result of research is the right which was arisen from The Agreement of Transfer of Receivable (cessie) is the right of prommisory notes of the payable of PT. XYZ, whereas the obligation that arises is the responsibility of a new creditor to register as a new creditor for Goal Trading Assets, Ltd on last documents of the ownership proof assets that used as debt collateral by PT. XYZ. In the event that there is evidence of ownership of assets that became collateral debt was declared missing, especially land rights certificates to guarantee the debt, Goal Trading Assets, Ltd. may apply for issuance of a replacement certificate for the certificate of land rights to be guaranteed the debt. In addition, to ensure the repayment of debt of PT. XYZ, then the remedy can be done by Goal Trading Assets, Ltd. is the execution of the collateral debt auction of PT. XYZ."

"Laporan magang ini berisi analisis terhadap pengaruh perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 terhadap PT TIA, terutama terhadap akun kas dan setara kas. Ada beberapa kendala yang dihadapi PT TIA dan KSEI dalam melaksanakan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010, yaitu komunikasi dengan nasabah yang begitu banyak dan sulit dihubungi, pengintegrasian sistem di PT TIA, pengintegrasian sistem antara KSEI dengan setiap bank di Indonesia, dan penyesuaian perubahan peraturan tersebut terhadap laporan keuangan PT TIA. Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 menghasilkan beberapa temuan audit dalam laporan keuangan interim PT TIA, yaitu beberapa jurnal reclassification.Kesimpulan dari analisis laporan ini adalah PT TIA tetap mematuhi dan melaksanakan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 dan perubahan peraturan tersebut tidak mempengaruhi opini audit atas laporan keuangan interim PT TIA per 30 Juni 2012.

---

This internship report discuss about analysis of the change in Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 to PT TIA, especially on Cash and Cash Equivalent account. There are some constraints that PT TIA and KSEI face in the implementation Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010, that is communication with so numerous customers and difficulty to contact them, system integration in PT TIA, system integration between KSEI and every bank in Indonesia, and adjustment of the regulatory changes to financial statements PT TIA. The change of Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 generates some audit findings in the interim financial statement of PT TIA, that is some reclassification journal.The conclusion from this report analysis is PT TIA keep in compliance and implement Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 and the regulatory change do not affect the audit opinion on the interim financial statement PT TIA per June 30, 2012."