Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu bahan yang digunakan sebagai perlengkapan makan dan minum adalah melamin. Melamin dikenal karena keunggulannya yang tidak mudah pecah dan ringan. Selain melamin yang asli, ternyata di pasaran dapat dijumpai pula peralatan makan dan minum yang terbuat dari melamin palsu. Melamin palsu mengandung formalin sehingga berbahaya jika digunakan sebagai alas makan dan minum karena unsur formalin pada melamin palsu sangat mudah terurai ketika terkena panas langsung atau dari makanan dan minuman yang diwadahi. Kemiripan antara produk melamin asli dan produk melamin palsu mengakibatkan konsumen sulit untuk membedakannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu masalah standar produk melamin, pengaturan produk melamin, dan bentuk perlindungan konsumen terhadap produk melamin palsu berdasarkan UUPK. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan sehingga menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan. Pertama, saat ini belum ada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk melamin, namun sudah ada Rancangan SNI produk melamin. Kedua, pengaturan mengenai produk melamin di Indonesia ada dalam UUPK, PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar. Ketiga, bentuk perlindungan konsumen untuk produk perlengkapan makan dan minum dari bahan melamin palsu berdasarkan UUPK adalah bentuk larangan terhadap pelaku usaha untuk melakukan tindakan tertentu, tanggung jawab pelaku usaha, dan sanksi yang diberikan pada pelaku usaha."

"Skripsi ini membahas mengenai peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jaminan produk makanan halal di Indonesia dan keberlangsungan pelaksanaan dari peraturan-perturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, penelitian kepustakaan dengan cara menelaah norma hukum tertulis berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa pemerintah telah berupaya melalui peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan halal di Indonesia meskipun memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya, berupa penerapan sanksi bagi produsen yang melanggar peraturan label produk makanan halal belum cukup tegas.

---

His Thesis is focusing on regulations regarding legal protection for the consumers about Halal Edibles Certainty in Indonesia, about the application of the regulations, and about Institutions focusing on legal protection for muslim consumer rsquo s right regarding Halal Edibles. The method used in this research is Juridical Normative which uses Primary Data through interview, and also Secondary Data by using Literature Studies. This research concludes that regulations on legal protection for muslim consumer rsquo s right regarding Halal Edibles in Indonesia are finely tuned, although there are some weaknesses. That is found the imposition of legal and sanctions enforcement for the Edible Producers whom broke the law of label for Halal Edibles is not firm enough."

"Rokok adalah salah satu produk komoditi perdagangan yang terdapat hampir di seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Rokok juga diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 1 peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 1999 juncto pasal 1 butir 1 peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan menjelaskan definisi dari rokok adalah: "Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica, dan species lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan" Tingkat konsumsi rokok di Indonesia dewasa ini sudah pada tahap mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan di sini adalah pada faktor kesehatan, baik kesehatan bagi si konsumen itu sendiri maupun bagi orang-orang disekitarnya yang tidak mengkonsumsi rokok. Karena dari asap yang dihasilkan satu batang rokok mengandung sekitar 4.000 bahan kimia seperti nikotin, CO, NO, HCN, NH4, acrolein, acetilen, benzaldehyde, urethane, benzene, methanol, coumarin, etilkatehol-4, ortokresol, perilen dan lain-lain yang dapat mencemarkan udara dan menganggu sistem pernapasan si perokok. Hal inilah yang coba diatur oleh Pemerintah, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah untuk menanggulangi dampak negatif yang diakibatkan dari rokok dengan cara melakukan kampanye anti rokok maupun dengan cara mengeluarkan produk-produk hukum pengaturan konsumsi rokok yang bertujuan untuk menjaga kesehatan kita bersama."

"Skripsi ini membahas mengenai salah satu bentuk praktek niaga negatif jenis ?iklan pancingan? yang terdapat dalam kasus undian berhadiah yang diselenggarakan oleh pelaku usaha yang menjual produk merek Inextron (Toko Omega Plus). Tujuan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa tertipu oleh praktek niaga yang dijalankan pelaku usaha serta tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha tersebut menurut hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

This thesis discusses about one of negative commerce practice specified as ?teaser ad? in case of lottery that organized by who sells home appliances named Inextron (Omega Plus Shop). The purposes of main issues in this thesis are in order to know about violations that have been made by the seller based on Act. 8/1999 On Consumer Protection, legal efforts that could be done by the consumer who was cheated by the seller and also to know about liability that could be forced to the seller with point of view from consumer protection law. This study is using a normative juridical approach."

"Iklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Namun demikian, di dalam mengiklankan sebuah produk, Pelaku usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur, benar, dan dapat dipertanggunjawabkan. Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen yang akan membeli produk tersebut, dari informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan kepentingan konsumen sendiri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap iklan yang dibuat dan kemudian disebarluaskan oleh dua perusahaan penyedia layanan jasa internet yang digugat oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat karena diduga telah merugikan konsumen dengan iklannya yang menyesatkan.

---

Advertising is one way used by business actors to offer products to the public. However, in advertising a product, business actors are always in demand to convey information which is honest, true, and accountable. This is to protect the interests of consumers who will buy the product, from any misleading informations that could harm the interests of the consumers themselves, as stipulated in Law No. 18 of 1999 on Consumer Protection.

In this paper author describes a study of advertising that is created and then distributed by two internet service providers companies which were sued by a non-governmental organization for allegedly harming consumers' interests with misleading advertising."