Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antarapemilik dan pengelola dana dapat berpotensi mengalamikekurangan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnyadisebabkan antara lain banyaknya investasi yang dilakukanoleh bank syariah mengalami kemacetan atau kegagalan dansedikitnya dana yang terhimpun dari nasabah penyimpan. Olehkarena itu, pada tanggal 23 Februari 2000, Bank Indonesiamenetapkan PBI Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar UangAntarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang mulai berlakusejak tanggal 1 Maret 2000. Dalam penelitian ini, penulismengangkat 2 (dua) buah pokok permasalahan yaitu bagaimanahukum transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank(Sertifikat IMA) yang dilakukan oleh Bank Konvensionalsebagai Bank Penanam Dana dan Bank Syariah sebagai BankPengelola Dana di Pasar Primer menurut hukum Islam danbagaimana hukum transaksi Sertifikat IMA yang dilakukanantar Bank Konvensional di Pasar Sekunder menurut hukumIslam. Dalam menganalisis pokok permasalahan, penulismenggunakan metode penelitian normatif. Alat pengumpulandata yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan danwawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk membandingkanketentuan fikih Islam dengan ketentuan hukum positif.Penulis telah berhasil mewawancarai dua narasumber yaituDr. Jafril Khalil, M.C.L., Direktur Center for IslamicEconomic Research and Application (CIERA) dan EdiSetijawan, S.E., M.M., Peneliti Bank pada Tim Penelitiandan Pengembangan Perbankan Syariah Direktorat PerbankanSyariah-Bank Indonesia. Hasil wawancara dengan keduanarasumber tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi.Berdasarkan analisis yang telah penulis kemukakan,disimpulkan bahwa hukum transaksi Sertifikat IMA antaraBank Konvensional sebagai Bank Penanam Dana dan BankSyariah sebagai Bank Pengelola Dana di pasar primer adalahtidak sah jika dana yang ditanamkan berasal dari pendapatanbunga bank dan menggunakan metode revenue sharing dalammembagi hasil usaha dan hukum transaksi Sertifikat IMA yangdilakukan antar Bank Konvensional di pasar sekunder adalahtidak sah karena mengandung riba, gharar, maisir, dantujuan yang tidak dibenarkan syariah."

"Perkembangan yang terjadi pada perdagangan komoditi di Indonesia melalui pasar uang antarbank bergerak menuju perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini diatur dalam fatwa DSN. No.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengenai perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 mengenai sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN. No.82/DSN-MUI/VIII/2011, pengaturan komoditi syariah menggunakan beberapa akad sedangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 dikatakan bahwa komoditi syariah menggunakan akad murabahah. Dilihat dari latar belakang tersebut maka tujuan dari skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui penggunaan akad murabahah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 dikaitkan dengan ketentuan pada terminologi fiqih serta rukun dan syarat akad. Kedua, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan yang terdapat pada Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA) yang berdasarkan murabahah dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) yang berdasarkan mudharabah serta mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah (SiKA).Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan komoditi syariah ini pada dasarnya menggunakan konsep tawarruq. Akad murabahah yang digunakan dalam SEBI No. 14/3/DPM tahun 2012 mengacu pada terminologi fiqih bukan mengacu pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dikaitkan dengan rukun dan syarat akad maka akad murabahah pada surat edaran telah memenuhi ketentuan syariah. Adanya 2 (dua) pengaturan SiKA, yaitu SEBI No. 14/3/DPM tahun 2012 dan fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 diharapkan penggunaan SiKA dalam transaksi PUAS tetap memenuhi ketentuan syariah yang berlaku.Developments in commodity trading in Indonesia through the interbank money market is moving towards commodities trading based on Islamic principles. Commodity trading is based on sharia principles set out in fatwa DSN. No.82/DSNMUI/ VIII/2011 about commodities trading based on Islamic principles and Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 regarding commodity trade certificates based on Sharia principles. Based on the fatwa DSN. No.82/DSNMUI/ VIII/2011, Islamic commodity arrangements using some agreement while in the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 said that the commodity sharia use the contract murabahah. Judging from the background is the purpose of this paper is first, to determine the use of murabahah contract in the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 associated with the provision in the terms of fiqh as well as the pillars and requirements of the contract. Second, to know the differences and similarities found in Commodity Trade Certificate Based on Sharia Principles (Sika) is based on murabahah with Mudharabah Interbank Investment Certificates (SIMA) is based on mudharabah and to know that there are advantages and disadvantages of trading in commodity certificates based on Sharia Principles (Sika).

The method used is the analysis of judicial normative. Based on this study can be concluded that the Islamic commodity trade is basically using the concept of Tawarruq. The murabahah contract is used in SEBI No. 14/3/DPM year 2012 refers to the terminology of fiqh is not referring to the fatwa DSN No.04/DSNMUI/ IV/2000 about murabahah. Associated with the pillars and requirements of the contract then murabahah contract on circular letter in compliance with the provisions of sharia. The existence of 2 (two) SiKA arrangement which SEBI No. 14/3/DPM year 2012 and fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 in a transaction PUAS expected to use SiKA still meet the applicable provisions of sharia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan risiko likuiditas pada perbankan syariah serta imbal hasil PUAS terhadap perkembangan pasar uang antarbank syariah. Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif yang menggambarkan hubungan yang terjadi antara volume transaksi PUAS dengan rasio risiko likuiditas pada perbankan syariah yaitu dengan menggunakan rasio Short Term Mismatch (STM), rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) dan imbal hasil yang diterima pada transaksi PUAS. Selain itu juga digunakan analisis ekonometri dengan metode ARCH dan GARCH yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan risiko likuiditas dan imbal hasil PUAS terhadap perkembangan PUAS. Hasil dari analisis ekonometri dengan metode ARCH dan GARCH diperoleh varian model ARCH-M (1,1), sebagai model terbaik dalam penelitian ini, menunjukan bahwa rasio risiko likuiditas pada perbankan syariah yang berupa rasio STM, rasio FDR dan imbal hasil PUAS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan PUAS. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas pada saat terjadi excess liquidity maupun shortage liquidity serta manajemen pengelolaan risiko likuiditas jangka pendek perbankan syariah dan imbal hasil PUAS dianggap sebagai hal yang mempengaruhi perkembangan PUAS.

---

This study aims to determine the effect of liquidity risk management and return of PUAS againts of sharia interbank money market developments. This study used a descriptive analysis that describes a relationship between the volume of PUAS transaction with liquidity risk ratio in islamic banking by using Short Term Mismatch (STM) ratio, Financing to Deposit Ratio (FDR) and return of PUAS. Furthermore, its used an econometric analysis of the ARCH and GARCH method that aims to determine the effect that caused by management of liquidity risk and return of PUAS againts of sharia interbank money market developments.

The result of the econometric analysis by using an ARCH and GARCH method resulting variants model ARCH-M (1,1), as the best model in this study, showed that the ratio of liquidity risk in islamic banking in the form of STM ratio, FDR ratio and return of PUAS has a significant influence on the development of PUAS. Liquidity risk management policy in the terms of excess liquidity, shortage liquidity, short term liquidity management and return of PUAS regarded as affecting the development of Sharia interbank money market."

"Aktivitas pasar keuangan syariah di Indonesia saat ini cukup berkembang tercermin dari tingginya permintaan pasar terhadap instrumen keuangan syariah. JII, SIMA, dan SBIS merupakan instrumen syariah yang mewakili pasar saham syariah dan pasar uang syariah, di mana dalam perdagangannya dimungkinkan rentan terhadap risiko pasar tercermin dari volume perdagangan ketiga instrumen yang cenderung meningkat namun imbalan yang diterima investor tidak stabil atau cukup berfluktuasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur besar kerugian perdagangan portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS, akibat adanya risiko pasar selama periode Januari 2005 sampai Maret 2015 dan meramalkan besar kerugian di masa yang akan datang periode April 2015 sampai Desember 2017. Metode analisis yang digunakan adalah metode VaR (Value at Risk) dengan teknik variance covariance dan metode forecasting dengan teknik dekomposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai risiko portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dalam negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya volatilitas tingkat imbalan ketiga instrumen di beberapa periode tertentu sepanjang Januari 2005 - Maret 2015. VaR tertinggi terjadi di tahun 2007 di mana otoritas mengambil kebijakan antisipasi terhadap kemungkinan kerugian yang lebih besar di tahun 2008, yaitu sebesar 7,77% - 14,12% atau sekitar Rp 178 miliar - Rp 323 miliar. Di samping itu, ditemukan bahwa hubungan JII dengan SIMA dan SBIS berkorelasi negatif di sebagian besar waktu, sedangkan hubungan SIMA dengan SBIS berkorelasi positif. Hal tersebut disebabkan karena tingkat imbalan JII, SIMA, dan SBIS dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Hasil lainnya adalah pada periode 2016 - 2017, VaR portofolio diprediksi lebih rendah dari waktu sebelumnya, salah satunya disebabkan karena persepsi publik yang positif terhadap pasar keuangan syariah.

---

Islamic financial market activity in Indonesia is well developed which is indicated by the high demand for Sharia financial instruments. JII stocks, SIMA and SBIS are several examples of sharia financial instruments which represent sharia stock market and money market. Like traditional stock market and money market, trading sharia financial instruments is also vulnerable to market risks. These risks are reflected by low return gained by investors despite high trading volume from JII stocks, SIMA and SBIS instruments.

The purpose of this study is to measure trading losses of JII stocks, SIMA and SBIS due to market risks during January 2005 to March 2015 and predict future losses that may happen from April 2015 to December 2017. VaR (Value at Risk) method, variance covariance technique and forecasting decomposition model are used for this purpose.

The result showed that risk value of JII stocks, SIMA and SBIS were really sensitive to domestic macro economic condition. It was proved by high volatility rate of return of those three instruments at certain periods from January 2005 - March 2015. Highest VaR was 7.77% - 14.12% or around IDR 178 billion - 323 billion which was happened in 2007 due to policies made by authorities to anticipate greater losses in 2008. In addition to that, there was a correlation between JII, SIMA and SBIS. JII was negatively correlated with SIMA and SBIS for most of the time while SIMA has positive correlation with SBIS. Finally, VaR from period 2016 - 2017 is predicted to be lower compared to previous period due to positive reaction from public to sharia financial market."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis tentang mitigasi risiko nilai tukar menggunakan emas dan PUAS untuk dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jumlah setoran dana awal BPIH oleh calon jemaah Haji, kurs Rupiah terhadap dolar AS Nilai Tengah Rupiah , rate PUAS, dan harga emas dunia per ons dengan teknik simulasi kuantitatif dengan metode simulasi matematik. Periode dibagi menjadi 2 dua , disaat keadaan ekonomi sedang krisis Januari 2004 sampai dengan Agustus 2011 dan keadaan ekonomi sedang stabil September 2011 sampai dengan Desember 2017 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit antara lindung nilai dengan emas dan PUAS baik untuk semua tenor maupun semua periode. Untuk periode pertama di saat krisis, baik lindung nilai dengan emas maupun PUAS, semakin panjang tenor maka semakin besar jumlah bulan yang mengalami excess. Dari sisi nilai manfaat, terdapat perbedaan pula antara lindung nilai dengan emas dan PUAS untuk semua tenor dan semua periode. Pada periode pertama, emas memiliki rata-rata nilai manfaat monthly rate lebih tinggi dibandingkan dengan PUAS, sedangkan pada periode kedua, rata-rata nilai manfaat PUAS lebih tinggi. Banyaknya jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit tidak berpengaruh pada nilai manfaat yang dihasilkan pada masing-masing lindung nilai emas dan PUAS . Berdasarkan hasil simulasi dari penelitian ini, emas merupakan aset lindung nilai terhadap pergerakan USD/IDR pada keadaan sedang krisis. Waktu yang tepat untuk melakukan lindung nilai dengan penempatan pada emas adalah pada keadaan ekonomi sedang krisis dan tenor yang digunakan merupakan tenor panjang yaitu 12 bulan yang memiliki rata-rata nilai manfaat cukup tinggi namun risiko volatilitas nilai manfaat lebih rendah dibandingkan dengan tenor lainnya dan probabilitas bulan yang mengalami excess lebih besar.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the mitigation of exchange rate risk using gold and PUAS for Hajj fund in Indonesia. This study uses secondary data such as amount of initial fund deposit of BPIH by Hajj pilgrims, Rupiah exchange rate against US dollar Nilai Tengah Rupiah , PUAS rate, and world gold price per ounce by quantitative simulation technique with mathematical simulation method. Period is divided into 2 two , while the economic situation is in crisis January 2004 until August 2011 and the economic condition is stable September 2011 until December 2017 . The results show that there are differences in the number of months experiencing excess and deficit between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. For the first period in times of crisis, whether hedging with gold or PUAS, the longer the tenor, the greater the number of months experiencing excess. In terms of yield, there are also differences between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. First period, gold had an average monthly rate higher than PUAS, while in the second period, the average monthly rate of PUAS was higher. The number of months experiencing excess and deficit does not affect the monthly rate yield generated on each hedge gold and PUAS . Based on the simulation result from this research, gold is a hedging asset against the movement of USD IDR in a state of crisis. The right time to hedge with placement in gold is in the state of the crisis economy and the tenor used is long tenor of 12 months, which has the high average yield but the risk volatility of yield is lower than the other tenors and the probability of months experiencing greater excess."

"Seiring dengan bertumbuh pesatnya era digitalisasi yang diikuti dengan perkembangan peralatan komunikasi canggih baik yang disediakan oleh penyedia layanan (provider) dan alat alat komunikasi yang bisa digunakan secara perorangan seperti telephone selular dan semakin berkembang dengan pesat dan efisien terkait dengan cara-cara dalam melakukan transaksi keuangan yang selama ini masyarakat menggunakan transaksi tunai sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli, saat ini berubah dengan cepat dari transaksi tunai ke transaksi non tunai. Saat ini masyarakat Indonesia dibandingkan dengan masyarakat negara-negara tetangga tingkat penggunaan transaksi non tunainya masih perlu disejajarkan lagi, oleh karenannya sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia mengharapkan penyelenggaraan Uang Elektronik sejalan dengan prinsip penataan industri sistem pembayaran oleh Bank Indonesia, yakni untuk meningkatkan kontribusi kepada pertumbuhan, inklusifitas, dan stabilitas perekonomian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dari penggunaan Uang elektronik yang sudah beredar di Indonesia, selain itu peneliti juga ingin mengetahui perbandingan yang terjadi antara Uang Elektronik yang beredar di Indonesia ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah. Jenis penelitian ini bersifat normative dan pendekatan kualitatif sedangkan teori yang digunakan adalah teori Hifz Al-Mal dan teori uang.

---

In line with its rapidly growing digitalization era that followed with the development of sophisticated communications equipment either provided by the service provider (provider) and a communications tool that can be used individually such as the cellular telephone and the more rapidly and efficiently linked to ways in conducting financial transactions over this community using cash transactions as a means of payment in the transaction of buying and selling, this time changed quickly from the cash transaction to transaction non cash. Currently Indonesia society compared with the community's neighbouring countries the level of use of non cash still need to be aligned again, with respect to the matter of Bank Indonesia expects the Organization of Electronic money in accordance with the principles of the industrial setup of the payment system by Bank Indonesia, which is to increase contribution to growth, inclusivity, and the stability of the economy.

The purpose of this research is to know the mechanism of the use of electronic money are already circulating in Indonesia, researchers also want to know the comparison between electronic money circulating in Indonesia in terms of Law Islamic Business. This type of research is both normative and qualitative approaches while the theory is the theory of Hifz Al-Mal and the theory of money."