Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami berbagai masalah baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Salah satu paket kebijakan restrukturisasi perbankan yang tempuh pemerintah guna bangkit dari krisis adalah menggulirkan kebijakan rekapitalisasi perbankan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan bank melalui penyertaan modal pemerintah dengan menerbitkan obligasi rekap. Program ini tuntas dilaksanakan pada Oktober 2000 dengan mengikutsertakan 36 bank dan menelan biaya sekitar Rp.430,4 triliun.Sehubungan dengan luasnya implikasi kebijakan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas kebijakan penerbitan obligasi rekap dalam mempengaruhi kinerja bank, mengevaluasi kinerja industri perbankan dan bank rekap dengan pendekatan CAMEL serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja industri perbankan dan kinerja bank rekap pasca rekap sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan lebih lanjut.Sample data yang digunakan meliputi 12 bank rekap dengan periode sample sejak Januari 2000 sampai dengan Juni 2004. Data bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan bank secara bulanan ke Bank Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah penilaian kinerja bank berdasarkan pendekatan CAMEL dengan cara menghitung rasio dan skor faktor CAMEL, analisis grafis berupa trend dan pengujian statistik dengan alat uji Independent Sample T Test (t-test) guna mengetahui perbedaan kinerja bank.Dari hasil penelitian kinerja bank periode Januari 2000 s/d Juni 2004, dapat disimpulkan bahwa kebijakan rekapitalisasi perbankan cukup efektif dalam mempengaruhi kinerja perbankan nasional. Hal ini tampak dari pesatnya peningkatan kinerja bank yang tercermin pada trend peningkatan rasio CAMEL dan nilai skor CAMEL. Dari hasil pengujian statistik terhadap rasio dan skor CAMEL diketahui pula bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja industri perbankan dan 12 bank rekap. Hal ini terlihat dari hasil uji skor CAMEL secara keseluruhan menerima hipotesis yang diajukan. Deegan demikian dapat diartikan bahwa 12 bank rekap sangat berpengaruh dan mampu meningkatkan kinerja industri perbankan karena peranan dan market share-nya yang cukup besar.Ditinjau dari pencapaian sasaran kebijakan rekap, target pencapaian CAR minimum 8% secara umum dapat dipenuhi sebelum akhir tahun 2001. Sedangkan dari sisi makro, kebijakan rekap telah berhasil menyelamatkan keberadaan sistem perbankan sehingga mendukung upaya pemulihan perekonomian nasional. Namun, terkait dengan fungsi intermediasi perbankan, hasil penelitian masih menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum sepenuhnya pulih. Hal ini tercermin pada rasio LDR yang masih rendah dan relatif besarnya porsi kepemilikan surat-surat berharga (termasuk obligasi rekap) dan SBI dalam komposisi aktiva produktif bank.Guna meningkatkan efektifitas penanganan obligasi rekap maka pemerintah perlu melakukan restrukturisasi operasional perbankan dengan penerapan risk management yang efektif, selain berupaya mendukung terciptanya pasar sekunder obligasi rekap yang likuid beserta perangkat pendukungnya. Dalam kondisi sulit, penulis cenderung menyarankan agar pemerintah terus menerbitkan surat utang sebagai pembayaran pokok dan bunga obligasi yang jatuh tempo sehingga dapat menghindari beban yang terlalu besar dalam tahun anggaran tertentu. Meskipun secara nominal bunga yang dibayar semakin besar tapi nilai riil/porsinya terhadap APBN akan semakin kecil seiring dengan makin pulihnya perekonomian.Sejalan dengan hasil penelitian maka pelaksanaan program divestasi bank rekap yang ditempuh pemerintah hendaknya dilakukan lebih cermat dan tidak terburu-buru. Hal ini mengingat bahwa kinerja bank rekap baik dari sisi solvabilitas, rentabilitas maupun likuiditas sudah jauh lebih baik sehingga sebelum dilakukan divestasi, bank-bank tersebut harus lebih didorong untuk melakukan ekspansi kredit dan mengurangi ketergantungannya pada obligasi rekap dan SBI. Dengan demikian fungsi bank sebagai lembaga intermediator dapat ditingkatkan sekaligus memperoleh keuntungan sehingga nilai jualnya ke depan menjadi lebih tinggi."

"Pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) masih memiliki keterbatasan akses dengan ketentuan adanya syarat fixed assets yang harus disertakan sebagai agunan dalam perhomonan kredit. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tentang Sistem Resi Gudang, pengusaha kecil yang bergerak di bidang pertanian yang menghasilkan barang-barang komoditi dapat memiliki akses untuk mendapatkan kredit dengan jaminan Resi Gudang atas barang-barang yang ada di Gudang.Skripsi ini meninjau bagaimana peranan kekuatan akta pengikatan Hak Jaminan Resi Gudang dan bagaimana penerapan Sistem Resi Gudang ini dalam praktek pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan terkait dengan fasilitas kredit, serta bagaimana kontrol bank terhadap resiko fluktuasi harga yang tercantum dalam Resi Gudang. Metode penelitan yang dilakukan penulis adalah dengan metode penelitian kepustakaan dengan alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan analisa,pada prakteknya ternyata Sistem Resi Gudang telah lama diterapkan namun dalam konsep yang lebih sederhana dengan menggunakan pola tripartit yang dikenal dengan Collaterral Manager Agreement. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 telah memberikan nilai kepastian yuridis dari penerapan Resi Gudang dalam praktek perbankan sehingga mampu memberikan rasa aman bagi bank dalam memberikan kredit dengan Hak Jaminan resi Gudang.Dalam Sistem Resi Gudang yang bersifat lebih kompleks dengan adanya kelembagaan yang telah ditentukan pengaturannya untuk menunjang system ini, diharapkan dapat membuat aspek yuridis dari Resi Gudang lebih terjamin, baik dari segi kekuatan akta pengikatan Hak Jaminan Resi Gudang maupun dalam penerapan sebagai agunan dalam kredit perbankan yang menerbitkan kewajiban bagi kreditur dan debitur, serta dalam hal melindungi resiko bank terhadap adanya perubahan harga barang sebagai objek dari Hak Jaminan Resi Gudang."

"Persaingan di industri perbankan yang sangat ketat, membuat para pelaku di industri ini sekarang tidak hanya mengandalkan pendapatan dari kegiatan perbankan konvensional. Akan tetapi mulai mengintegrasikan dengan layanan jasa lain salah satunya reksadana. Tujuan penelitian hukum ini ingin menganalisis ketentuan hukum yang ada, termasuk bagaimana peran instansi yang bertindak selaku regulator di dalamnya. Walaupun secara hukum telah diatur, bahkan menjadi ranah yang berbeda antara hukum perbankan dan hukum pasar modal, pelaksanaannya belum efektif.Permasalahan yang diketemukan yaitu bagaimana sebenarnya hukum yang mengatur perbankan yang menjual reksadana kepada nasabahnya. Sebab ketika terjadi masalah, sebut saja reksadana Bank Global, nasabah menjadi korban karena penyelesaian yang berlarut-larut dan saling lempar tanggung jawab antar regulator. Karena itu permasalahan lain yang dibahas adalah menyangkut pentingnya pengawasan terhadap aktivitas perbankan pada reksadana dan ketentuan hukum yang jelas."