Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencabutan izin usaha suatu bank merupakan salah satu wujud fungsi dari Bank Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan perbankan guna memelihara sistem perbankan yang sehat. Dalam penelitian ini, penulis meneliti bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sampai akhirnya mengambil tindakan pencabutan izin usaha BDB. Jika memang BI telah melakukan upaya-upaya tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengapa justru MA memutuskan untuk membatalkan pencabutan izin usaha Bank Dagang Bali. Selain itu, perlu juga dicermati bagaimana dampak putusan MA tersebut terhadap BI, Bank BDB dan Tim Likuidasi yang sudah bekerja berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis-normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang didukung halis wawancara dengan narasumber terkait. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa Pencabutan izin usaha Bank Dagang Bali melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/7/KEP-GBI/2004 tanggal 8 April 2004 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, dimana pencabutan izin usaha dilakukan setelah upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan dengan menempatkan Bank Dagang Bali dalam pengawasan intensif kemudian pengawasan khusus tidak berhasil menyelamatkan bank tersebut."

"Penyehatan perbankan yang sudah hampir mendekati titik akhir dan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini yang positif, telah membawa perbankan Indonesia untuk mulai menikmati hasilnya. Akan tetapi, perilaku yang kurang bertanggung jawab dari pemilik dan pengurus bank telah merusak kemajuan dibidang ekonomi khususnya industri perbankan dimana kemudian harus dilanjutkan dengan mencabut izin usaha PT. Bank Dagang Bali. Pencabutan izin usaha bank merupakan salah satu wujud fungsi dari Bank Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan perbankan guna memelihara sistem perbankan yang sehat. Dalam penelitian ini, penulis meneliti apakah pengaturan pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, dan apa akibat hukum dari Keputusan MA RI Nomor 473K/TUN/2005 bagi para pihak yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dimana penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan ijin usaha PT. Bank Dagang Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber terkait, kesimpulan yang didapat adalah pencabutan ijin usaha PT. Bank Dagang Bali melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/6/KEP-GBI/2004 tertanggal 8 April 2004 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, dimana pencabutan izin usaha dilakukan setelah upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan dengan menempatkan PT. Bank Dagang Bali dalam pengawasan intensif kemudian pengawasan khusus tidak berhasil menyelamatkan bank tersebut, Berta Keputusan MA RI telah memberikan ketidakpastian hukum bagi tiap pihak yang terkait, dalam hal ini Bank Indonesia, PT. Bank Dagang Bali dan Tim Likuidasi. Saran yang penulis ajukan adalah mengefektifkan pengawasan terhadap bank dan membatasi kepemilikan saham oleh satu pihak.

---

The banking recovery has been undergone in Indonesia is about to reach the final point, while the recent positive economic development also brings opportunities to the Indonesian banks to enjoy the impacts. Nevertheless, several irresponsible attitudes committed by both the owner and the administrators of the banks has hampered the advance on this economic realm, particularly the banking industry, which eventually brought consequence in the form of cancellation of business permit of one of such a bank, in this case, PT. Bank Dagang Bali. This cancellation is one of the manifestations of Bank Indonesia's function to build and supervise the Indonesian banking condition, in order to ensure the "healthiness" of the banking in the country. In this research, the writer scrutinizes whether the act of cancellation conducted by Bank Indonesia has been in accordance to the applicable law in Indonesia, and to identify the the legal impacts of the Republic of Indonesia's Supreme Court Decision No. 473KITUN/2005 for the concerned parties. This research utilizes the juridist-normative method, in which it refers to the legal norms consisted in the law involved in the cancellation of the business permit of PT. Bank Dagang Bali. Meanwhile, the data utilized is secondary ones, taking form in literature materials, supported with in-depth interviews conducted with the resource persons, from which a conclusion was drawn, that is, the cancellation of the business permit of PT. Bank Dagang Bali through the Decision of Governor of Bank Indonesia No. 616IKEP-GBI12004 dated at April 8th 2004 has been in accordance with the applicable law, where the decision to the cancellation was taken after other rescuing efforts conducted by putting the bank in an intensive supervision was of no use in making the bank's condition better, and after considering that the Republic of Indonesia Supreme Court's Decision has brought about a legal uncertainty towards respective involved parties, which in this case refers to the Bank Indonesia, PT. Bank Dagang Bali, and the Liquidation Team. The recommendation the writer would like to suggest is to enhance the effectiveness to a bank and to limit the share ownership on merely one single party."

"[This book shows that a special bank bankruptcy regime is desirable for the efficient restructuring and/or liquidation of distressed banks. It explores in detail both the principal features of corporate bankruptcy law and the specific characteristics of banks including the importance of public confidence, negative externalities of bank failures, fragmented regulatory framework, bank opaqueness, and the related asset-substitution problem and liquidity provision. , This book shows that a special bank bankruptcy regime is desirable for the efficient restructuring and/or liquidation of distressed banks. It explores in detail both the principal features of corporate bankruptcy law and the specific characteristics of banks including the importance of public confidence, negative externalities of bank failures, fragmented regulatory framework, bank opaqueness, and the related asset-substitution problem and liquidity provision. ]"

"Penyelamatan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menimbulkan konsekuensi hukum pengambilalihan kepemilikan Bank Century oleh LPS sebagaimana diatur Pasal 40 huruf a jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), masih menyisakan berbagai permasalahan baik dari aspek politik maupun hukum. Dari aspek politik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terkait proses penyelamatan Bank Century yang menyimpulkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan oleh berbagai otoritas yang terkait dengan proses penanganan Bank Century. Dari aspek hukum, proses penyelamatan Bank Century telah dipersoalkan oleh mantan pemegang saham Bank Century melalui forum arbitrase pada International Centre for Settlement of Investment Disputes sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia mengenai expropriation sebagaimana diatur dalam Bilateral Investment Treaty antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris.Bahwa penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum pelaksanaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan JPSK, dengan resolusi bank sebagai salah satu pilarnya, merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam perspektif JPSK, penyelamatan Bank Century merupakan bentuk pelaksanaan tugas resolusi bank yang dimandatkan oleh UU LPS, yaitu sebagai bentuk intervensi otoritas publik dalam mengatasi dampak sistemik yang disebabkan oleh permasalahan suatu bank guna meminimalisir dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Resolusi bank pada dasarnya merupakan mekanisme extra judicial yang khusus diberlakukan bagi penanganan bank bermasalah dengan pertimbangan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat penyimpan dana terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Mengingat karakteristik pelaksanaan tugas resolusi bank maka penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dipersamakan dengan tindakan nasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun sebagai tindakan expropriation sebagaimana dimaksud dalam Bilateral Investment Treaty. Pemahaman akan pelaksanaan tugas resolusi bank menjadi penting artinya dalam memperkuat justifikasi dari aspek hukum terhadap tindakan penyelamatan terhadap Bank Century yang dilakukan oleh LPS.

---

The bailout of PT Bank Century Tbk by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) which have caused the legal consequence of the ownership takeover of Bank Century by IDIC as regulated under Article 40 letter (a) jo. Article 41 paragraph (1) of the Law Number 24 of 2004 regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC Law), still leaves numerous matters on both legal and political aspects. From the political aspect, the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) has used its right of inquiry to conduct an investigation on the Bank Century bailout process which concluded that there has been an abuse by authorities related to the Bank Century management process. From the legal aspect, the Bank Century bailout process has been questioned by Bank Century’s former shareholders through arbitration in the International Centre for Settlement Investment Disputes as a tort which is contrary to the obligation of the Government of the Republic of Indonesia regarding expropriation as stated in the Bilateral Investment Treaty between the Government of the Republic Indonesia and the English Royal Government.

The bailout of Bank Century by the IDIC can not be separated from the legal framework of the implementation of Financial System Safety Net (JPSK) intended to safeguard the financial system stability. The implementation of JPSK, with bank resolution as one of its pillars, is an important instrument in safeguarding the financial system stability. Under the perspective of JPSK, the bailout of Bank Century by IDIC through Temporary Capital Participation is a form of performance of bank resolution tasks mandated in the IDIC Law, as a form of public authority intervention in managing a systemic impact caused by problems of a bank to minimize the damage that may arise to the stability of the financial system and the economy comprehensively. In principle, bank resolution is an extra judicial mechanism specifically applied for the management of troubled banks in considerations to preserve and maintain the trust of depositing customers to the banking system comprehensively. Considering the characteristics of the implementation of bank resolution task, the bailout of Bank Century by the IDIC can not be equated with act of nationalization or expropriation of property rights referred to in the Law Number 25 of 2007 regarding Capital Investment nor as an act of expropriation as intended in the Bilateral Investment Treaty. The understanding of the implementation of bank resolution tasks become important in strengthening the justification of the legal aspects on the actions of the Bank Century bailout conducted by the IDIC."

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.' Pengertian tersebut menggambarkan bahwa lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, yaitu menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan 2 Peran yang strategis tersebut temtama disebabkan oleh fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, UU.No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU.No.1O Tabun 1998) menegaskan bahwa bank wajib selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.Penerapan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan bank yang sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia) selaku pengawas dan pembina yang mengadakan gerak dan kebijakan bank.3 Memperhatikan peran lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan dituntut untuk lebih mengadakan pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang praduktif bagi pencapaian sasaran pembangunan, serta berkembang dengan wajar.Karena fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu erat kaitannya dengan kepentingan umurn, maka perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Dad sudut ini terlihat bahwa bisnis perbankan adalah bisnis yang secara utuh merupakan usaha yang bermodalkan kepercayaan masyarakat; memang di dalam perekonomian yang semakin maju dengan perbankan yang semakin canggih dan modem, dasar-dasar dan landasan kegiatan perbankan tidak pernah berubah, yaitu kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank.Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan sebagainya pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana-dana masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dengan mana bank tersebut dapat memberikan kredit dan memberikan jasajasa bank lainnya.Adapun pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :1. Bagaimana Syarat-syarat, Hak dan Kewajiban Direksi Bank Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), 2. Undang-Undang No.7 Tabun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998), Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.3. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Bank Akibat Pencabutan kin Usaha Bank.4. Bagaiman Pelaksanaan I Proses Pelimpahan Tanggung Jawab Direksi Menjadi Tanggung Jawab Pribadi."

"Bank sebagai suatu institusi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan azas kepercayaan, prinsip kehati-hatian mutlak harus dilaksanakan untuk menjamin keamanan dana masyarakat yang tersimpan di sana. Tutupnya sebuah bank yang disebabkan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian yang terjadi di bank tersebut akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi keuangan tersebut yang selanjutnya menimbulkan dampak negatif pada bank-bank lainnya atau disebut juga sebagai efek domino. Kekhawatiran yang timbul di masyarakat dapat menyebabkan masyarakat menarik dananya yang disimpan di bank. Jika hal ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan, bukan tidak rnungkin akan menimbulkan rush yang selanjutnya berdampak pada terjadinya kesulitan likuiditas di bank-bank tersebut.PT. Bank Asiatic adalah salah satu bank yang dicabut ijin usahanya yaitu pada tanggal 8 April 2004, karena penurunan kinerja yang sangat drastis akibat terjadinya penyimpangan di bank tersebut. Permasalahan utama yang menjadi penyebab ditutupnya PT Bank Asiatic adalah adanya pemberian kredit fiktif serta pembelian surat berharga fiktif yang menyebabkan CAR bank turun hingga menjadi -46,77% pada akhir Februari 2004. Upayaupaya perbaikan yang coba untuk dilakukan tidak menunjukkan basil yang positif, di mana laporan keuangan bank selama kurun waktu 3 tahun terakhir nyatanya tidak menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan pencatatan yang ada hanya mampu menunjukkan sedikit gambaran permasalahan yang ada, sehingga penyimpangan yang sebenarnya telah cukup lama terjadi tidak dapat segera diatasi dan pada alhirnya berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank.Selanjutnya penulisan karya akhir ini adalah untuk mencoba melakukan analisa terhadap kondisi keuangan suatu bank dengan menggunakan rasio-rasio umum yang lazim digunakan dalam menganalisa suatu laporan keuangan. Adapun metode yang digunakan antara lain analisa trend, analisa common size dan analisa rasio. Selain itu sebaga pendukung juga digunakan analisa CAMEL yang merupakan penilaian tingkat kesehatan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan cara ini diharapkan masyarat sedikit banyak mampu membaca perkembangan kondisi keuangan suatu bank serta mernperoleh sedikit gambaran mengenai permasalalian yang mungkin sedang terjadi di bank tersebut. Adapun data mengenai kinerja keuangan bank dapat diperoleh masyarakat melalui laporan keuangan publikasi yang wajib diumumkan bank setiap 3 bulan sekali di media cetak yang beredar lugs di Indonesia serta laboran keuangan publikasi bulanan yang diumumkan melalui web site Bank Indonesia setiap bulannya.Dalam kasus Bank Asiatic, permasalahan utama yang terjadi adalah pemberian kredit fiktif serta pembelian surat berharga fiktif yang menyebabkan bank mengalami kerugian karena hams membentuk Penyisiban Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atas kredit dan surat berharga fiktif tersebut. Laporan keuangan yang dipublikasikan bank tidak cukup menunjukkan adanya permasalahan dimaksud. Secara umum rasio CAMEL yang disajikan dalam laporan keuangan publikasi triwulanan selama kurun waktu 2001- 2003 cukup baik walaupun menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Beberapa ha! yang dapat diketahui dari laporan keuangan tersebut adalah meningkat.n.ya secara drastis jumlah kredit yang disalurkan bank hingga akhir tahun 2003 namun tidak diikuti dengan naiknya pendapatan bunga dari kredit dalam proporsi yang seimbang. Selain itu juga terjadi peningkatan penanaman dana bank dalam bentuk surat berharga terutama untuk kategori diperdagangkan dan tersedia untuk qua!, namun tidak diimbangi dengan peningkatan keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi surat berharga dimaksud, tercermin dari laba yang belum direalisasi dari surat berharga hanya menunjukkan peningkatan yang sangat kecil. Selain itu secara keseluruhan rasio-rasio rentabilitas bank juga tidak menunjukkan peningkatan yang seimbang dengan peningkatan aktiva produktif bank. Hal ini menunjukkan indikasi meningkatnya pula aktiva produktif yang tergolong non performing khususnya dalam bentuk kredit dan surat berharga.Berangkat dari pemasalahan sebagaimana yang terjadi di Bank Asiatic memberikan gambaran bahwa untuk mewujudkan suatu sistem perbankan yang sehat yang dapat menunjang pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, peranan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas di sektor perbankan kiranya juga perlu didukung kega sama dengan semua pihak yang terkait, dalam hal ini antara lain dengan Bapepam selaku otoritas pengawas pasar modal, mengingat banyak bank yang saat ini juga melakukan transaksi dengan instrumen pasar modal. Selain itu koordinasi dengan beberapa pihak-pihak lainnya juga perlu ditingkatkan seperti dengan Direktorat Jendral Pajak maupun Irnigrasi. Hal ini terkait dengan seringkalinya terjadi praktek penghindaran pajak di suatu bank serta perlunya peningkatan efektifitas pencekalan terhadap para pelaku kejahatan di bidang perbankan.Selanjutnya penyelesaian terkait dengan permasalahan yang terjadi di Bank Asiatic perlu dilakukan secara tuntas guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan di Indonesia dan sedapat mungkin mencegah berulangnya permasalahan yang sama serta mengingatkan para bankir untuk lebih bersikap hati-hati dan senantiasa menjalankan kegiatan usaha suatu bank dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.

---

Bank, as an institution that undertook its activities based on trust principle, has to carry out the prudential principle to guarantee the security of people's fund that is being kept there. The revocation of operating license of a bank caused by the deviation towards the prudential principle will cause the decreasing of people's trust to this financial institution that furthermore cause negative impact to other banks which also acknowledged as the domino effect. The concern that emerged in the community could cause people to draw their fund that is being kept in the bank. If this situation happens in the same time, it will cause rush that furthermore had an impact on the occurrence of the liquidity difficulty in these banks.PT Bank Asiatic was one of the banks that was revocated on April 8, 2004, because of the declining of its financial performance as a result of the occurrence of the deviation in this bank. The main cause of the revocation of operating license of PT Bank Asiatic was the giving of fictious credit as well as the purchase of the fictious commercial papers that caused bank's CAR descended until becoming -46.77% at the end of February 2004. Corrective actions that were being carried out did not show positive results, since the bank's financial report for the last 3 years, in fact, did not show the real financial condition. This thing caused the bank's record only showed few pictures of the real problems, so the actual deviation which has been exist for a long time could not be overcome immediately and in the long run had a significant impact on the bank's financial performance.Furthermore, the writing of this thesis was to try to carry out the analysis towards the financial condition of a bank by using ratios which was generally used in analysing a financial report. The method includes the trend analysis, the common size analysis, the ratio analysis and the CAMEL analysis. CAMEL analysis is the assessment of bank rating that was determined by Bank Indonesia. Hopefully with this method, people could read the development of the financial condition of a bank as well as to get few pictures concerning the problems that possibly happen in the bank. The data concerning the bank's financial performance could be obtained from the condensed financial statement which was announced by the bank every 3 months in the newspapers circulating in Indonesia as well as the monthly condensed financial statement which was announced through Bank Indonesia's web site.In the case of PT Bank Asiatic, the main problem that happened was the giving of fictious credit as well as the purchase of the fictious commercial papers that caused the bank to experience huge loss because of the admission of provision for earning assets losses on fictions credit and commercial papers. The bank's published financial report was not illustrate the existence of these problems. In general, the CAMEL ratio that was presented in the bank's condensed financial statement for the period of 2001- 2003 was good enough, although there were some debasement of the trend. Several matters that could be known from the financial report were the enhancement of the credit amount untilThe end- of 2003 that was not followed by the increasing of interest income proportionally. Moreover, the incremental of bank's commercial papers especially in the category of trading and available for sale was not well balanced by the improvement in the profit that was obtained by the bank from the commercial papers transaction, as reflected from the unrealized profit from the commercial papers which only showed very small enhancement. The profitability ratios of the bank also did not show the proportional improvement related to the increasing of the bank's earning asset. This could be assumed that non performing assets of this bank especially in the form of credit and the commercial papers has also increased.This situation gave the conclusion that to develop a healthy banking system which could support the continuous of economics development, the role of Bank Indonesia as the authority of the banking supervision should be supported by the cooperation of all related parties, such as Bapepam as the authority of the money market supervision, as recently there are many banks have many transactions using money market instruments. Moreover the coordination with several other parties also must be improved such as with Tax Regulator and Immigration. This was often related to the tax evasion in a bank as well as the need of the improvement in the effectiveness of travel ban against the perpetrators of the crime in the banking field.Furthermore, the resolution related to the problem that happened in the PT Bank Asiatic must be carried out completely in order to maintain the people's trust to the banking institution in Indonesia and, as well as, to prevent the same problem to be re-occurred and to remind bankers to be more careful and always doing business by gripping on the prudential principles and the current regulations."