Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTerjadinya multi krisis di Indonesia pada medio tahun 1997 yang lalu membawaakibat langsung kepada dunia perbankan dan dunia usaha khususnya, yang ditunjukkandengan meningkatnya jumlah kredit macet (Non Performing Loan) di bank-hank umum diIndonesia. Bagi dunia perbankan meningkatnya kredit macet berakibat buruknyaperformance bank tersebut dan menyebabkan ratio kecukupan modal bank semakinberkurang (CAR). Sedangkan bagi dunia usaha macetnya kredit menyebabkanterhentinya roda usaha. Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk mencari jalan keluaryang terbaik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, dunia perbankan dan dunia usahaapakah dengan rnerestrukturisasi hutang perusahaan ataukah melakukan penjualan asset. Mengambil studi kasus PT.SBN, perusahaan yang bergerak di bidangpengembangan perumahan, sebagai salah satu nasabah Bank XMl, yang mempunyai kreditsebesar Rp. 84.550.000,000,-, untuk mencari alternatif penyelesaian kredit bermasaah dibank tersebut. Bagaimanakah kinerja PT SBN, proyeksi pendapatannya serta kebijakanrestrukturisasi apakah yang akan diambil oleh Bank XMl merupakan hal ? hal yang ditelitioleh penulis dalam karya akhir ini. Analisa rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas serta rasiorentabilitas dan analisa investasi dengan menggunakan alat ukur Net Present Value dananalisa sensitivitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemungkinan PT.SBNuntuk dapat direstrukturisasi hutang-hutangnya ataupun tidak. Pemilihan alternatif restrukturisasi oleh Bank XMl adaLah Convert debt to equity,yaitu upaya menyehatkan struktur keuangan perusahaan melalui perubahan status pinjamanmenjadi penyertaan. Perubahan ini dapat bersifat sementara atau tetap, tergantung darikesepakatan antara peminjam dengan pemberi Pinjaman atau Divestment/Asset Settlementyaitu upaya menyehatkan keuangan perusahaan melalui penyerahan/penjualan asset. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi arus kas perusahaan dengan alternatif penyelesaìankonversi Debt to Equity ini didapatkan nilai NPV Restrukturisasi sebesar arus kas bersihproyek investasi. Berdasarkan rencana restrukturisasi semula, maka diperolehWACC proyek investasi semula sebesar 20,27 %. Hal ini didasarkan bahwa besarnyabiaya modal sendiri mencerminkan juga besarnya tingkat pengembalian yangdipersyaratkan atas modal sendiri yang digunakan untuk investasi. Selanjutnyadiasumsikan pula bahwa risiko proyek sama dengan risiko perusahaan. Berdasarkanbesarnya tingkat bunga Pinjaman, biaya modal sendiri, tarif pajak pendapatan dan risikoproyek, maka dapat ditentukan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) sebagai faktordiskonto terhadap arus kas bersih tahunan proyek investasi dalam analisis ini. estimasi uruskas dilakukan selama 11 tahun, di luar tahun nol maka diperoleh nilai sekarang bersih(NPV) sebesar Rp 117.856.495.491,-. Dalam analisis restrukturisasi hutang ini, diasumsikan bahwa besarnya biaya modalsendiri harus lebih tinggi dari tingkat bunga pinjaman yang diperkirakan akan berlakuselama periode investasi, yaitu sebesar 30 %. Adanya perubahan eksternal dan dalam usaha untuk memaksimumkan nilaiperusahaan, maka hal tersebut secara finansial dapat mempengaruhi kelayakan proyekdalam rangka restrukturisasi hutang PT. SBN, terutama melalui mekanisme perubahantingkat bunga pinjaman dan proporsi struktur pembiayaan, sehingga ekspektasì PT. SBNterhadap proyek investasi tersebut harus disesuaikan pula. Alternatif penyelesaian lain dengan menggunakan penjualan asset (divesilture), caraperhitungannya adalah menggunakan nilai asset yang telah dinilai oleh perusahaan penilaiindependen, kemudian nilai tersebut dicari nilai likuidasinya. Nilai likuidasi tersebutdianggap sebagai nilai pengembalian ke bank XMl. Adapun nilai pasar dari hasil penilaian independen tersebut adalahRp. 100.731.529.788,-. Nilai likuidasinya adalah 75% dari nilai pasar atau sebesar Rp.75.548.647.341,- yang merupakan nilal NPV-likuidasinya. Perhitungan analisa IRRdidapat sebesar -10,65% (minus 10,65%). Hal tebut disebabkan karena dengan modalyang sebesar Rp. 84.550.000.000 hanya dapat dikembalikan sebesarRp.75.548.647.341,-. Analisa Sensitivitas dari nilai NPV dengan cara convert debt to equity, dengan melakukanperubahan dan rencana semula pada proporsi struktur pembiayaan anlara modal sendiridengan pinjaman bank dengan tingkat bunga pinjaman yang tetap (23% per tahun), ternyataNPV terbesar berada pada proporsi struktur pembiayaan dengan modal sendiri sebesar 10% dan pinjaman bank sebesar 90 %, yaitu dengan nilai sebesarRp. 137.888.349.692,-. Adanya perubahan tingkat bunga pinjaman bank terutama pada akhir-akhir ini yakniadalah 28 % per tahun, maka bila rencana restrukturisasi semula jadi dilaksanakan NPVproyek akan menjadi lebih kecil yaitu sebesar hutang sebesar 60 %. Salah satu komponen yang cukup berpengaruh dalam penghitungan NPV adalah komponenweighted average cost of capital (WACC), yang berfungsi sebagai faktor diskonto.Komponen WACC memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Pada proporsi antara modal sendiri dengan pinjaman bank tetap, maka setiapkenaikan tingkat bunga pinjaman akan menyebabkan kenaikan nilai WACC yangberfungsi sebagai faktor diskonto, sehingga nilai NPV akan semakin rendah. 2) Pada tingkat buriga pinjaman tetap, maka setiap kenaikan modal sendiri pada proporsistruktur pembiayaan akan meningkatkan nilai WACC, yang berarti juga akanmemperkecil nilai NPV. Dengan demikian, setiap kenaikan tingkat bunga pinjaman atau proporsi modal sendiriterhadap pinjaman bank, Secara bersama-sama atau sendiri, akan meningkatkan nilaiWACC sebagai faktor diskonto. Namun kenaikan tingkat bunga pinjaman sebesar 1 %akan menyebabkan kenaikan WACC yang lebih kecil dibandingkan kenaikan proporsimodal sendiri sebesar 10 %. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan proporsi modal sendiriterhadap pinjaman bank akan lebih memberatkan, perusahaan dibanding dengan kenaikantingkat bunga pinjaman. Berdasarkan hasil perhitungan analisa sensitivitas dan nilai NPV-Restrukturisasiternyata dari ketiga skenario di atas masih lebih tinggi nilai NPV-nya dibandingkan denganalternatif penjualan asset (divestment) yang hanya sebesarRp. 75.548.647.341,-. Dengan demikian dapat disimpuilcan bahwa alternatif penyelesaian kredit bermasalah studikasus PT SBN pada Bank XMl dapat menggunakan cara restrukturisasi kredit/hutangdengan metode convert debt to equty dengan hasil kembalian yang tertinggi bagi bank.Dengan direstrukturisasi kredit PT. SBN yang berperan terhadap portofolio kredit sektorproperti sebesar 15,49 %, maka apabila dengan membaiknya performance kredit PT. SBNdapat memperbaiki kualitas aktiva produktif Bank XMl sebesar persentase tersebut di ataskhususnya di sektor properti dan selanjutnya cadangan penyisihan penghapusan aktivaproduktif (PPAP) Bank XMl menjadi berkurang sebesar pokok kredit PT. SBN yangsemula 100 % menjadi hanya sebesar maksimal 5 %. Dengan demikian dapatmeningkatkan laba bank XMl di masa mendatang."

"Transfer pricing merupakan upaya rekayasa alokasi keuntungan antar beberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional. Secara keseluruhan yang terpenting dari akhir kegiatan adalah laba setelah pajak dari grup. Transfer pricing sering dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries), Terkait dengan isu transfer pricing, secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan transfer pricing mendapat justifikasi yang kuat, yaitu afiliasi (associated enterprises) atau hubungan istimewa (special relationship) dan kewajaran atau arm's length principle. Di Indonesia, perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, tidak sedikit yang melakukan praktek-praktek transfer pricing Hal yang cukup memprihatinkan adalah mereka membuat Indonesia sebagai loss centre untuk perusahaan multinasionalnya, di mana mereka beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun direkayasa untuk selalu rugi sehingga tidak pernah membayar pajak penghasilan badannya. Rekayasa tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara dan tujuan, tergantung pada kebijaksanaan manajemen perusahaan tersebut. Perusahaan dapat direkayasa untuk terus-menerus dalam keadaan merugi, akan tetapi tetap terjadi pembayaran royalti atau imbalan jasa teknis dan jasa lainnya dari perusahaan Indonesia kepada perusahaan lain di mancanegara yang sebenamya masih berada dalam satu grup perusahaan dengan yang ada di Indonesia. Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan dapat memecahkan masalah transfer pricing Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah transfer pricing, yaitu Pasal 18. Tesis ini mencoba menawarkan pemecahan masalah dan aturan hukum yang perlu ditinjau dan dipertegas dalam suatu perundang-undangan perpajakan yang mengatur masalah transfer pricing di Indonesia."

"Penulis mengemukakan bahwa panyelesaian kredit macet yang diberikan oleh Bank kepada Debiturnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan dapat diselesaikan secara yuridis. Akan tetapi dalam prakteknya tidak jarang terjadi Bank menemui jalan buntu dalam menyelesaikan kredit macet itu secara musyawarah, sehingga Bank menempuh penyelesaian secara yuridis yaitu dengan bantuan lembaga Peradilan. Dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapanqan penulis melakukan penelitian bagaimana Bank menempuh upaya hukum dalam menyelesaikan kredit macetnya, yang dimulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan lelang eksekusi jaminan. Melihat kenyataan dalam praktek yang dilakukan Bank Duta sebagai lembaga keuangan swasta, maka terlihat upaya hukum, penyelesaian kredit macet dan pelaksaan eksekusi jaminan yang melibatkan Pengadilan Negeri dan Badan Urusan Piutang Negara memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan penyelesaian secara yuridis ini diatas maka penulis menyarankan sebaiknya Bank dalam melemparkan kreditnya kepada calon debitur selalu memperhatikan konsep prudent banking."

"Penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme sistem peradilan pidana bukan cara terbaik untuk memperbaiki prilaku anak nakal, karena membawa dampak yang sangat buruk bagi anak, seperti dialami oleh 10 Anak Bandara dan Deli, mereka mengalami penderitaan akibat panjangnya proses hukum. Penegak hukum tidak menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversi kasus anak berhadapan dengan hukum. Indonesia telah menandatangani Beijing Rules namun belum ada aturan tegas dan jelas mengenai diversi. Diversi yang diatur tegas dan jelas dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak harus disahkan dan diimplementasikan, sebagai Alternatif penyelesaian terbaik bagi kasus anak berhadapan dengan hukum.

---

Handling problems child in conflict with law through Criminal Justice System is not the best way to correct them, because it gives bad effect, like ten boys of Airport and Deli, They had been suffering because the long process of law.Legal enforcement do not use the authority possessed discretion to divert case of Child in conflict with law. Indonesia had signed the Beijing Rules conventions, but there is no firm and clear regulation about diversion in Indonesia. President and House Representative, must agree the Plan Act about Juvenile Justice Court System which regulate diversion firm and clear, so that it can be implemented by legal enforcement as the best alternative to handling problem through children in conflict with law."

"Semakin memburuknya kondisi perbankan di Indonesia selain diakibatkan oleh krisis moneter, juga disebabkan oleh faktor sumber daya manusia di sektor perbankan yang melakukan praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Para pemilik bank masih sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau group usahanya dan para pengurus bank juga tidak mandiri dalam pengelolaan banknya karena mengutamakan atau mengakomodir kepentingan pemilik bank. Oleh karenanya, perbankan merupakan sarana yang paling dominan digunakan dalam pencucian uang. Sejalan dengan kompleksitas kegiatan pencucian uang dan sesuai pasal 18 Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah didirikan sebuah lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berkaitan dengan hal tersebut, lagi-lagi dunia perbankan kita diguncang oleh perbuatan yang tidak bertanggung jawab, kali ini dilakukan oleh pengelola Bank Global. Selain terjadinya penggelapan dana nasabah dan kejahatan lainnya, Tim Penyidik yang dibantu oleh PPATK juga menemukan adanya dugaan praktik pencucian uang. Dengan demikian, timbul permasalahan bagaimanakah peran PPATK dalam upaya melakukan penegakan hukum atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan apakah tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Bank Global, Tbk termasuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang NO. 25 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kepustakaan dan metode wawancara. Dapat disimpulkan bahwa peranan PPATK dalam upaya melakukan penegakan hukum atas Tindak Pidana Pencucin Uang dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang No.25 Tahun 2003 Pasal 26 dan Pasal 27. Dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Selain itu dapat disimpulkan bahwa tindakan Direktur Utama PT. Bank Global dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang."

"Kepailitan adalah salah satu upaya penyelesaian kredit yang dianggap paling efektif dan efisien. Oleh karena itu, seringkali diterapkan oleh kreditur terutama oleh sektor perbankan untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah. Hal serupa juga diharapkan dapat diterapkan sebagai upaya penyelesaian kredit bagi debitur hapus buku yang direstrukturisasi dengan skim Penyertaan Sementara Bank (PSB) dimana dalam hal ini, selaian sebagai kreditur, bank juga berkedudukan sebagai pemegang saham. Pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah apakah dimungkinkan secara yuridis Bank mengajukan kepailitan terhadap debitur dengan skim PSB dan bagaimanakah upaya penyelesaian kredit PT. Y apabila PT. Bank X menggunakan mekanisme kepailitan. Untuk menjawab permasalahan itu, penelitian dilakukan secara normatif, dengan sifat penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengolahan data secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah Bank sebagai kreditur yang telah melakukan restrukturisasi dengan melakukan Penyertaan Sementara Bank (PSB) kepada perusahaan debitur secara yuridis tetap dapat mengajukan permohonan kepailitan atas perusahaan debitur karena kedudukan sebagai pemegang saham tidak menghalangi kedudukannya sebagai kreditur untuk melaksanakan haknya mengajukan permohonan kepailitan. Sebaiknya, restrukturisasi kredit dengan skim PSB harus dilaksanakan dengan hati-hati karena kecil kemungkinan pengembaliannya. Selain itu, jaminan debitur juga harus diikat secara sempurna agar bila debitur akan dipailitkan maka bank menjadi kreditur separatis. Sementara di sisi lain, resiko bank sebagai pemegang saham kedudukannya akan menjadi kreditur yunior konkuren yang penyelesaiannya akan dipenuhi paling akhir dibanding lainnya.

---

Bankruptcy is one of efforts to settle the loan which is considered as the most effective and efficient. Therefore, it is often applied by creditors, mainly by the banking sector, to resolve non performing loans. It is also expected could be applied to the debtor settlement restructured to remove books with Equity Participation Scheme which in this case, selaian as a creditor, the bank also serves as shareholders. The main problem in this thesis is whether it is possible legally Bank filed for bankruptcy against the debtor with Equity Participation Scheme and how the credit settlement efforts to PT. Y when PT. Bank X uses the mechanism of bankruptcy. This is a normative research, the characteristic of this research is explanatorist. The data used is secondary data. Data processing is done qualitively and conclusions made by deductive pattern.

Result of this research, legally, the Bank's right to file a bankruptcy petition against the debtor who has to remove the book will not be hindered because of his position as a shareholder as a result of the equity participation. Preferably, this loan restructuring should be implemented with caution because of the small return possibility. In addition, if the debtor will be bankrupt and the debtor's collateral tied perfectly then bank become creditors separatist. While in the other hand, the risk of the bank as a shareholder position will be concurrent with settlement junior creditors will be fulfilled at the end than the other."