Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Percepatan konsolidasi perbankan nasional yangdilakukan otoritas perbankan tidak dapat dihindarkanmemaksa bank melakukan penambahan modal. Bank Indonesiamensyaratkan rasio kecukupan modal sekurang-kurangnya 8%s/d 12%. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalahmenerbitkan obligasi subordinasi dengan berlandasakan PBINo. 3/12/PBI/2001. Instrumen Obligasi tidak lain adalahkonstruksi pinjam meminjam yang secara umum diatur dalamBab XIII pasal 1754 s/d pasal 1773 KUH Perdata. Obligasisubordinasi diakui sebagai modal pelengkap (tier 3) dengancatatan setinggi-tingginya sebesar 50% dari modal inti bankyang bersangkutan. Tetapi, berkaitan dengan upaya pemenuhankebutuhan modal, hubungan hukum antara kreditur dengan bankdalam perjanjian penerbitkan obligasi subordinasi untukmemenuhi kebutuhan modal bank menjadi agak berbeda, dalamkeadaan tertentu lebih mendekati hubungan hukum antarapemegang saham dengan perusahaan. Hubungan hukum yang agaklain ini disebabkan oleh syarat-syarat yang ditetapkan bagipinjaman dimaksud. Sebagai missal, salah satu syarat yangditetapkan bagi instrument utang yang diterbitkan oleh bankdengan maksud memenuhi kebutuhan modalnya, mengharuskanpinjaman yang diperoleh dari penerbitan instrumen obligasisubordinasi tersebut mempunyai kedudukan yang sama denganmodal pada saat bank mengalami kerugian yang melebihi labaditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti.Artinya, pemegang obligasi subordinasi dalam hal terjadilikuidasi atas bank, hak tagihnya berlaku paling akhir darisegala pinjaman yang ada"

"Sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami berbagai masalah baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Salah satu paket kebijakan restrukturisasi perbankan yang tempuh pemerintah guna bangkit dari krisis adalah menggulirkan kebijakan rekapitalisasi perbankan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan bank melalui penyertaan modal pemerintah dengan menerbitkan obligasi rekap. Program ini tuntas dilaksanakan pada Oktober 2000 dengan mengikutsertakan 36 bank dan menelan biaya sekitar Rp.430,4 triliun.Sehubungan dengan luasnya implikasi kebijakan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas kebijakan penerbitan obligasi rekap dalam mempengaruhi kinerja bank, mengevaluasi kinerja industri perbankan dan bank rekap dengan pendekatan CAMEL serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja industri perbankan dan kinerja bank rekap pasca rekap sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan lebih lanjut.Sample data yang digunakan meliputi 12 bank rekap dengan periode sample sejak Januari 2000 sampai dengan Juni 2004. Data bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan bank secara bulanan ke Bank Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah penilaian kinerja bank berdasarkan pendekatan CAMEL dengan cara menghitung rasio dan skor faktor CAMEL, analisis grafis berupa trend dan pengujian statistik dengan alat uji Independent Sample T Test (t-test) guna mengetahui perbedaan kinerja bank.Dari hasil penelitian kinerja bank periode Januari 2000 s/d Juni 2004, dapat disimpulkan bahwa kebijakan rekapitalisasi perbankan cukup efektif dalam mempengaruhi kinerja perbankan nasional. Hal ini tampak dari pesatnya peningkatan kinerja bank yang tercermin pada trend peningkatan rasio CAMEL dan nilai skor CAMEL. Dari hasil pengujian statistik terhadap rasio dan skor CAMEL diketahui pula bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja industri perbankan dan 12 bank rekap. Hal ini terlihat dari hasil uji skor CAMEL secara keseluruhan menerima hipotesis yang diajukan. Deegan demikian dapat diartikan bahwa 12 bank rekap sangat berpengaruh dan mampu meningkatkan kinerja industri perbankan karena peranan dan market share-nya yang cukup besar.Ditinjau dari pencapaian sasaran kebijakan rekap, target pencapaian CAR minimum 8% secara umum dapat dipenuhi sebelum akhir tahun 2001. Sedangkan dari sisi makro, kebijakan rekap telah berhasil menyelamatkan keberadaan sistem perbankan sehingga mendukung upaya pemulihan perekonomian nasional. Namun, terkait dengan fungsi intermediasi perbankan, hasil penelitian masih menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum sepenuhnya pulih. Hal ini tercermin pada rasio LDR yang masih rendah dan relatif besarnya porsi kepemilikan surat-surat berharga (termasuk obligasi rekap) dan SBI dalam komposisi aktiva produktif bank.Guna meningkatkan efektifitas penanganan obligasi rekap maka pemerintah perlu melakukan restrukturisasi operasional perbankan dengan penerapan risk management yang efektif, selain berupaya mendukung terciptanya pasar sekunder obligasi rekap yang likuid beserta perangkat pendukungnya. Dalam kondisi sulit, penulis cenderung menyarankan agar pemerintah terus menerbitkan surat utang sebagai pembayaran pokok dan bunga obligasi yang jatuh tempo sehingga dapat menghindari beban yang terlalu besar dalam tahun anggaran tertentu. Meskipun secara nominal bunga yang dibayar semakin besar tapi nilai riil/porsinya terhadap APBN akan semakin kecil seiring dengan makin pulihnya perekonomian.Sejalan dengan hasil penelitian maka pelaksanaan program divestasi bank rekap yang ditempuh pemerintah hendaknya dilakukan lebih cermat dan tidak terburu-buru. Hal ini mengingat bahwa kinerja bank rekap baik dari sisi solvabilitas, rentabilitas maupun likuiditas sudah jauh lebih baik sehingga sebelum dilakukan divestasi, bank-bank tersebut harus lebih didorong untuk melakukan ekspansi kredit dan mengurangi ketergantungannya pada obligasi rekap dan SBI. Dengan demikian fungsi bank sebagai lembaga intermediator dapat ditingkatkan sekaligus memperoleh keuntungan sehingga nilai jualnya ke depan menjadi lebih tinggi."

"Pemerintah untuk menyehatkan sektor perbankan nasional terutama terhadap bank yang telah ditetapkan dan diserahkan Bank Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna dilakukan program penyehatan melalui peningkatan permodalan sektor perbankan sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Lembaga perbankan memainkan peran strategis dalam perekonomian satu negara, makanya ketika sate negara dilanda !crisis di sektor perbankan, pada umumnya iangkah utama yang dilakukan Pemerintah dan bank sentral adalah melakukan program penyehatan perbankan yang meliputi restrukturisasi perbankan dengan fokus utama rekapitalisasi perbankan.Dengan peningkatan modal itu diharapkan bank menjadi fasilitator dari sistem pembayaran nasional yang efisien, mampu mendukung pertumbuhan sektor rill yang pada gilirannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. sesungguhnya Iebih banyak berhubungan dengan adanya peraturan yang lengkap, jelas dan dipahami baik oleh aparatur pemerintah serta masyarakat luas. Semua aspek yang muncul dalam program rekapitalisasi bank tergantung kepada bagaimana peraturan-peraturan yang melingkupinya dapat mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul serta pemecahan yang praktis dan efisien atas masalah tersebut, khususnya dalam rangka mengantisipasi program rekapitalisasi bank yang mengakibatkan persaingan tidak sempurna.Sebagaimana diketahui bersama, melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan "BLBI"), Pemerintah melalui Bank Indonesia daiam rangka menjaga stabilitas moneter telah memberikan bantuan kepada beberapa bank umum. Namun kenyataannya justru bantuan likuiditas tersebut, digunakan oleh bank umum untuk kepentingan usaha kelompoknya. Didasari dalam rangka upaya pengembalian keuangan negara yang telah tersalur di sejumlah bank umum tersebut, maka Pemerintah melalui BPPN melakukan restrukturisasi hutang.Sesungguhnya dengan menjadi peserta program rekapitalisasi banyak keuntungan yang diperoleh bagi bank umum. Keuntungan terbebas dari persoalan kredit macet yang sudah tentu akan membebani kondisi keuangan serta kegiatan usahanya. Kenyataan ini tentunya, sulit bagi bank umum lain yang bukan peserta program rekapitalisasi bank umum, yang apabila dalam perjalanan usahanya ternyata menghadapi persoalan kredit macet maka sebelum ditetapkan sebagai bank peserta program rekapitalisasi, bank tersebut tentunya harus menambah struktur permodalannya tanpa melalui penyertaan modal Pemerintah."