Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang relatif barudi Indonesia. Lembaga yang bersifat independen ini didirikan khusus untukmenangani tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan,penyidikan, dan penuntutan, KPK oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untukmelakukan intersepsi atau penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan KPKmelakukan penyadapan ini bersinggungan dengan butir-butir hak asasi manusia,khususnya hak privasi yang terkait dengan kebebasan berkomunikasi. Yang menjadipermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tindakan penyadapan olehKPK ini dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia serta bagaimana regulasi terkaitdengan lawful interception di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metodepenelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Data sekunderini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan danputusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, majalah ilmiah, artikelsurat kabar, karya tulis ilmiah maupun sumber dari internet; dan juga bahan hukumtersier berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. Hasil yangdiharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara jelas mengenaikedudukan hak asasi manusia dalam tindakan penyadapan dalam penanganan tindakpidana korupsi serta bisa menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang terkait tata cara intersepsi dalam rangka penegakan hukum. Sebagai hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa penyadapan merupakan tindakan yangmelanggar hak asasi manusia. Penyadapan terhadap seseorang, baik menggunakanalat sadap maupun penyadapan terhadap alat komunikasinya merupakan tindakanyang telah melanggar hak privasi terkait dengan kebebasan berkomunikasi. Namunhak ini dapat disimpangi oleh negara berdasarkan Undang-Undang karena hakberkomunikasi ini termasuk ke dalam kategori derogable rights. Sebagai bagian darihak asasi manusia, hak berkomunikasi ini juga diatur dalam instrumen hukuminternasional, antara lain dalam International Covenant on Civil and PoliticalRights(ICCPR). Sebagian negara di dunia telah memiliki Undang-Undang yangsecara khusus mengatur penyadapan, sementara hingga saat ini Indonesia belummemilki Undang-Undang sama. Saat ini teknis penyadapan yang dilakukan oleh KPKhanya didasarkan pada peraturan setingkat menteri yaitu Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang TeknisPenyadapan Terhadap Informasi. Untuk operasionalnya, KPK mempunyai SOPpenyadapan yang mana setiap penyadapan yang dilakukan harus berdasarkan SOPini. Untuk menyempurnakan peraturan terkait lawful interception, pemerintahberencana membuatnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 31 ayat (4), namun ditentang oleh banyak pihak. Mahkamah Konstitusi kemudianmemutus perkara uji materil terhadap pasal terkait dan menyatakan bahwa pasaltersebut bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Olehkarena itu, aturan tata cara lawful interception ini hendaknya dibuat dalam bentukUndang-Undang bukan Peraturan Pemerintah.

---

AbstractIndonesia. This independent institution is specially established to handle corruptioncrime. In implementing its investigation and prosecution, the KPK is authorized bylaw to use interception and/or wiretapping. The authority of KPK to conduct thisinterception is contradict to the elements of human rights especially privacy rightwhich related to freedom of communication. A subject of discussion in this researchis how interception conducted by KPK viewed from human rights perspective andhow the related regulation with interception in Indonesia. This thesis writing usinglibrarian research method with secondary data as the resource. This secondary dataconsist of primary law material consist of regulations and court verdict; secondarylaw material consist of books, scientific magazine, news paper article, scientific paperand internet resources as well; also tertiary law material consist of grand dictionary ofBahasa Indonesia and legal dictionary. The expected result of this research is toobtain a clear position about human rights perspective in the implementation ofinterception in handling corruption crime and to provide suggestion in the drafting oflaw related to interception method as well in the frame of legal enforcement. In short,the research can be concluded that principally an interception is contradict withhuman rights. An interception to a person whether using interception device orinterception toward his communication device is contradict to the privacy rightswhich related to freedom of communication. However, this privacy right may beoverrided by state based on the law because the right of communication in consideredas derogable rights. As a part of human rights, the freedom of communication is alsogoverned by international law instrument among others International Covenant onCivil and Political Rights. Some of the states in the world has owned the laws whichgovern specifically about interception, while Indonesia, has not yet govern thespecific law on interception. At this moment, the technical method of interceptionconducted by KPK is only based on the regulation in the ministerial level namelyMinistry of Communication and Information Decree Number11/Per/M.Kominfo/02/2006 concerning Technical Interception Toward Information.For the operational purpose, KPK has their own standard operational procedure(SOP) where all interception should be conducted based on this SOP. To theperfection of regulation related to lawful interception, the government has planned toenact a government regulation as mandated by law on Information and ElectronicTransaction Article 31 paragraph (4), but this plan has been argued by many parties.The Constitution Court has decided the judicial review on the related article andstated that the said Article is contradict to the UUD and has no legal force. Therefore, the provision on the lawful interception is suggested to be made in the form of law(undang-undang) not in the form of government regulation."

"Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Salah satu bentuk penangkapan yang kita kenal adalah tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan unsur yang harus diperhatikan adalah “dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan” dan mengenai apakah penangkapan dalam hal tertangkap tangan tersebut merupakan penangkapan yang direncanakan atau tidak. Undang-undang tidak menentukan waktu tertentu dalam mengartikan unsur tersebut. Sedangkan mengenai penangkapan dalam hal tertangkap tangan bukanlah suatu penangkapan yang direncanakan terlebih dahulu, hal tersebut adalah poin yang membuat tertangkap tangan menjadi kondisi yang istimewa.

---

The authority given to investigators in such a way extent. Covering given authority over these laws, investigators are entitled to reduce freedom and human rights person, the origin of it is still based on a foundation of law. One form of arrest, which we know is in flagrante delicto. Problems in catching in flagrante delicto in the elements that must be considered is "immediately after some of the criminal action was" and whether the arrest in the case caught the catching hand is planned or not. The law does not specify a certain time in interpret these elements. Meanwhile, the arrest caught in flagrante delicto of a catching a premeditated, it is the points that caught hands of a special condition"

"ABSTRAK Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penyidik adalah melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila perkara pidana tersebut tidak mempunyai cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Alasan dari penghentian penyidikan tersebut dituangkan kedalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian penyidikan ini dapat diuji di praperadilan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh penyidik KPK, tidak dapat menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3, sehingga kasus korupsi yang ditangani oleh KPK harus berlanjut hingga ke tahap sidang pengadilan. Beberapa kasus korupsi yang belum selesai dan diduga dihentikan oleh KPK salah satunya adalah kasus korupsi Bank Century. Nampaknya upaya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak dapat diuji, karena penyidik KPK tidak berwenang menerbitkan SP3. Ada putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan nomor 24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel dimana pada amar putusannya hakim menyatakan penyidik KPK seolah-olah melakukan penghentian penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan meneliti bahan kepustakaan, perundang-undangan, wawancara dengan para akademisi dan praktisi dan analisis putusan praperadilan. Alhasil, tanpa adanya SP3, pemohon dapat menguji keabsahan penghentian penyidikan di praperadilan, dan kasus korupsi Bank Century yang diduga dihentikan oleh penyidik KPK tersebut, dilanjutkan atas perintah hakim praperadilan.

---

ABSTRACT One of the authorities possessed by investigators is to stop the investigation. Termination of investigation can be carried out by the investigator if the criminal case does not have enough evidence, is not a criminal offense, and is terminated for the sake of law. The reason for the termination of the investigation was poured into the Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Termination of this investigation can be tested in pretrial by a public prosecutor or third party concerned. In cases of corruption that are handled by KPK investigators, they cannot stop investigations and issue SP3, so the corruption cases handled by the KPK must continue to the court stage. Some corruption cases that have not yet been completed and are suspected of being stopped by the KPK, one of which is the corruption case of Bank Century. It seems that the efforts to stop the investigation conducted by KPK investigators cannot be tested, because KPK investigators are not authorized to issue SP3. There is a pretrial ruling that has permanent legal force through decision number 24 / Pid.Pra / 2018 / Pn. JKt. Sel wherein the judge's decision states that the KPK investigator seems to have stopped the investigation. This study uses normative legal methods by examining library materials, legislation, interviews with academics and practitioners and analysis of pretrial decisions. As a result, without the SP3, the applicant can test the validity of the termination of the investigation in pretrial, and the Century Bank corruption case which was allegedly stopped by the KPK investigator, followed by a pretrial judge's order.

"

"Laporan hasil penelitian ini tentang penanganan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan pasca gempa dan gelombang tsunami Jawa Tengah yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah-langkah yang diambil KPK daim penanganan kasus tersebut di mulai dari di terimanya laporan dugaan tindak pidana korupsi hingga penyidikan. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukan system atau mekanisme kerja KPK dalam menangani suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang mana kewenangan tersebut berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum yang lain. Metode penelitian mi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan informan untuk mengumpulkan data dalam rangka mengumpulkan informasi ataupun gambaran tentang objek yang di teliti, kemudian dengan wawancara seth kajian dokumen. Penelitian dokumen dengan mempelajari hasil BAP kepada tersangka, maupun saksi yang telah di dimintai keterangannya oleh penyidik KPK yang mana dari hasil tersebut terbukti negara telah di rugikan sebesar Rp 7.299.610.709,50 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan koma lima puluh rupiah). Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya penyimpangan yang di lakukan oleh saudara HP dan saudari ME dalam jabatannya selaku kepala dinas dan penjabat pembuat komitmen dalam penggunaan APBN-P 2006. dengan menggunakan jabatannya, saudara HP dan ME telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan adanya upaya penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan akhirnya dapat mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan bebas korupsi."

"Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kita hadapi di zaman ini. Sebuah tantangan yang mau tidak mau harus dan dapat kita hadapi. Sejumlah peristiwa yang terjadi guna mencapai sebuah kodifikasi ketentuan hukum internasional yang mengikat anggotanya dalam perlawanan terhadap tindak pidana korupsi adalah perjuangan sangat berarti bagi negara-negara yang membutuhkan kodifikasi atas ketentuan tersebut. Ketentuan yang aplikatif tentu saja adalah sesuatu hal yang diharapkan. UNCAC adalah sebuah paradigma baru dalam kehidupan masyarakat dunia. UNCAC mengandung sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi dengan pendekatan-pendekatan yang aktual dan implementatif. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Nigeria yang dilakukan oleh Jenderal Sani Abacha dan kaki tangannya merupakan sebuah leading case terkait penanggulangan tindak pidana korupsi secara transboundary.

---

Corruption is one of the many challenges in today's world we have to face. One that we have to face nevertheless. A number of occurrences that resulted to the codification of international law that binds its members towards the efforts of corruption eradication is a significant outcome for countries in need of the aforementioned stipulations. The goal is without doubt an applicable stipulation. UNCAC is a new paradigm in world society. UNCAC is instilled with regulations that are meant to prevent the crime of corruption with actual and contemplative approaches. The processing of General Sani Abacha's crime of corruption and his cronies in Nigeria is a leading case relating to trans-boundary judicial process of corruption."

"Penelitian yang dilakukan peneliti terhadap studi kasus di Kabupaten Garut dimana Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerapkan manajemen dalam proses penanganan perkara secara baik sehingga dapat diselesaikan secara sistematis dan dapat membuktikan kesalahan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Garut periode 2004 sampai dengan 2008.Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Bupati merupakan suatu kejahatan yang dipelajari sebelumnya melalui interaksi antara Bupati dan perangkatnya, dimana perangkat daerah tidak bisa menolak setiap perintah dari Bupati karena kedudukan bupatf sebagai penguasa yang dapat menentukan nasib dari perangkat dibawahnya. Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia di perlukan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat.Sedangkan tujuan dalam penulisan tesis ini adalah untuk menunjukan bagaimana kondisi korupsi di daerah dan bagaimana penanganan yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dari penyelidikan sampai uang daerah dapat di selamatkan dan hukuman badan sebagai bentuk pertanggungjawaban bupati.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa analisis yuridis empiris dengan memanfaatkan informan dalam mengumpulkan data dan informasi sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas objek penelitian.

---

Researchers conducted research on case studies in Garut district, which the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia ("CEC") has implemented process management in handling the case properly and it can be completed in a systematic and to prove it the corruption which committed by the "Bupati" of Garut in period 2004 to 2008.

Corruption who committed by "Bupati" is a categories of crime in related study before through the interaction between "Bupati” and staf of District Government, in which they can not refuse any orders from "Bupati" because "Bupati" has a position as a authority holder who could conduct and order and also determine the fate of his staf of District Government. In the eradication of corruption in Indonesia is needed of commitment with the whole society.

The purpose of writing this thesis is to show how that corruption in the local conditions in Indonesia Country and how the handling that corruption case CEC in process from the investigation until the moneys can be saved by CEC and the punishment. can be implemented to "Bupati” as responsibility of “Bupati”,

This research method uses qualitative research methods with the form of juridical of empirical analysis and also using informant to collecting data and information that will be getting clear objects of research."