Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 9 April 1996 telah diundangkan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda - Benda yang Berkaitan dengan Tanah atau lazim disebut Undang - undang Hak Tanggungan (UUHT), untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Undang - undang Pokok Agraria. Dengan berlakunya UUHT, maka segala permasalahan yang timbul dalam hubungannya dengan perjanjian kredit yang menggunakan tanah sebagai jaminan, tunduk pada Undang - undang ini. Hak Tanggungan yang diatur dalam UUHT ini berkedudukan sebagai penggantian dari pengaturan mengenai hipotik atas tanah, yang diatur dalam pasal 1162 KUHPerdata. Hak Tanggungan dalam pranata jaminan kebendaan memiliki kedudukan khusus, dimana ia memiliki hak untuk didahulukan, dalam proses pelunasan hutangnya, dari jenis hak istimewa lainnya. Apabila ada debitur yang cidera janji untuk melunasi hutangnya, maka kreditur berhak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan. Akan tetapi, seringkali diajukan perlawanan oleh pihak yang berperkara (partij verzet) terhadap penetapan atas suatu eksekusi Hak Tanggungan oleh pengadilan."

"Hukum Perdata Materiil mengatur tentang hak dan kewajiban antar pribadi dalam memenuhi kepentingannya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka telah terjadi pelanggaran terhadap Hukum Perdata Materiil. Untuk itulah ada Hukum Perdata Formil atau Hukum Acara Perdata, untuk menjamin pelaksanaan dan mempertahankan Hukum Perdata Materiil. Pelaksanaan Hukum Acara Perdata ini dilaksanakan oleh Badan Peradilan. Jika ada pihak yang mengajukan perkara gugatan mengenai perkara hutang-piutang di Pengadilan, tentu saja pihak penggugat mengharapkan agar dimenangkan perkaranya. Setelah dimenangkan tentu saja pihak penggugat berharap agar nantinya putusan yang dimenangkannya dapat dieksekusi jika pihak tergugat tidak mau sukarela memenuhi kewajibannya. Untuk itulah tersedia lembaga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). Lembaga ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan pihak penggugat, untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari atas barang-barang milik pihak tergugat selama proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung dilaksanakan sita terlebih dahulu. Barang-barang yang telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini tidak dapat dialihkan oleh pihak tergugat. Jika nantinya perkara dimenangkan pihak penggugat, maka pihak tergugat tidak mau membayar kewajibannya secara sukarela akan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini akan dieksekusi dengan dilelang di muka umum. Tetapi dapat saja Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri merugikan kepentingan pihak tergugat. Pihak tergugat ini tentu saja akan melakukan upaya untuk melepaskan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut dari barang-barang miliknya. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan perlawanan terhadap penyitaan tersebut. Jika perlawanan ini dimenangkan oleh pihak tergugat, maka sita tersebut akan diangkat. Jika dikalahkan akan dilanjutkan dengan eksekusi."

"Perbankan sebagai lembaga keuangan dan penyalur kredit mempunyai peran yangpenting terhadap pembangunan Nasional terutama pembangunan di bidang ekonomi, yakni dalam hal penyediaan dana untuk masyarakat. Pemberian kredit yang merupakan kegiatan utama bank sering menjadi penyebab suatu bank menghadapi masalah. Hal ini dikarenakan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut/tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditorkreditor lain. Dalam melakukan penelitian ini metode yang dipakai adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan asas hukum dan penerapannya dalam prakteknya atau dengan mencari dan menemukan dasar-dasar yuridis dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan yang diberikan oleh Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam prakteknya belum diberikan secara optimal karena terhadap pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang seharusnya mudah dilaksanakan, ternyata terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan alasan obyek Hak Tanggungan masih dalam proses pembagian warisan. Adapun apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan (Kreditur) berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan baik berdasarkan Pasal 224 HIR maupun atas kekuasaan sendiri. Yang dimaksud dengan menjual obyek Hak Tanggungan atas alasan cidera janji sama artinya dengan melakukan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan.

---

Banks as financial institutions and credit suppliers have an important role towards national development especially in the field of economic development, namely in terms of provision of funds for the community. The extension of credit which is the bank's main activity is often the cause of a bank facing problems. This is because the debtor fails to fulfill its obligation to return the loan at a given time. Article 1 point 1 of Law No. 4 / 1996 About Mortgage Mortgage states that are charged to guarantee the rights of land rights as stipulated in Law no. 5 Year 1960 About the Basic Regulation of Agrarian Affairs, the following / not following other items that constitute a unity with the land, to repay certain debts which gives preferred status to certain creditors of the other creditors. In conducting this research method used is the normative juridical aims to discover the principles of law and its application in practice or to seek and discover the basics of juridical in its implementation. Based on research result shows that the protection provided by Article 6 and Article 20 of Law no. 4 / 1996 About Mortgage in practice has not been given an optimal because of the execution Mortgage which should easily be implemented, it turns out there are parties who feel aggrieved by reason of Mortgage objects still in the process of inheritance. The breach of contract if the Debtor, Mortgage holders (creditors) are entitled to sell the object good Encumbrance pursuant to Article 224 HIR nor in the power itself. What is meant by selling objects Mortgage of reason is tantamount to breach of contract execution to the object of Mortgage."

"Penilaian suatu bank dalam memberikan persetujuan atas suatu permohonan kredit oleh nasabah debitur dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P yaitu Personality, Purpose, Prospect, Payment, dan Formula 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Salah satu jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur guna memenuhi unsur Collateral adalah jaminan fidusia, yang pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (?UUJF?). Pada saat debitur pemberi jaminan fidusia ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian kredit, bank selaku kreditur pemegang jaminan fidusia berhak melakukan upaya eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur sebagaimana diatur pada Bab V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dalam UUJF. Namun, eksekusi jaminan fidusia tersebut seringkali dihadapi dengan upaya perlawanan dari debitur pemberi jaminan fidusia (Partij Verzet) yang tidak berkehendak barang jaminan fidusia yang telah diberikannya dieksekusi, sehingga timbul permasalahan, yaitu apakah dasar hukum yang digunakan debitur dalam mengajukan perlawanan eksekusi jaminan fidusia telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagaimanakah akibat hukum perlawanan debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia.Skripsi ini berusaha menjelaskan alasan yang relevan bagi debitur untuk mengajukan perlawanan eksekusi terhadap eksekusi jaminan fidusia dan akibat hukum perlawanan debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan type penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian akan memberikan gambaran mengenai perlawanan debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata (Herzeine Indonesiche Reglement/HIR) dan UUJF. Perlawanan yang diajukan oleh debitur sebagai pihak tereksekusi (Partij Verzet) tidak mutlak menunda eksekusi. Penundaan eksekusi hanya dapat dilakukan atas dasar alasan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pembayaran tertunggaknya kepada kreditur atau debitur telah memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya kepada kreditur.

---

A bank?s appraisal when approving an apllication for credit by a debtor is based on the 4P formula which is Personality, Purpose, Prospect, Payment, and the 5C Formula which is Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy. One of collateral form put up by the debtor to fulfill the Collateral element is the fiduciary guarantee which is regulated under Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee (?LoFG?). In the event that the debtor as the grantor of fiduciary guarantee collateral is in default of the credit agreement, the bank as the creditor is entitled to execute the fiduciary guarantee as regulated in Chapter V on Execution of Fiduciary Guarantee in the LoFG. However, such executions of fiduciary guarantees often face counter efforts from the debtor as the grantor of fiduciary guarantee collateral (Partij Verzet) who is against the execution, thereby raising the issue of whether the legal basis used by the debtor in counter measures against the execution on the fiduciary guarantee is in accordance with the stipulations of the prevailing laws, and what are the legal consequences of those measures.This paper attempts to provide relevant explanations for the debtor to undertake counter execution measures on the fiduciary guarantee and the legal consequences of those measures. In writing this paper, the author uses a normative juridical study. The data used is a secondary data analyzed qualitatively. The result of the study will give an illustration on debtor?s counter measures against the fiduciary guarantee execution measures by the creditor in regards to the civil law (Herzeine Indonesiche Reglement / HIR) and the Law on Fiduciary Guarantee / LoFG. The counter measures taken by the debtor as the party facing the consequences of the execution (Partij Verzet) shall not delay the execution. Delay of execution shall only be permitted on the grounds that the debtor is able to fulfill its outstanding payment to the creditor or has fulfilled all its payment obligations to the creditor."

"Kewajiban pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang membuat keputusan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dapat mengalami keraguan apabila sengketa atas tanah yang terkait dilanjutkan dengan Peninjauan Kembali yang dalam faktanya menunjukkan bahwa sengketa atas hak atas tanah itu belum terselesaikan. Permasalahan yang diteliti adalah, apakah pembatalan Hak Guna Bangunan berdasarkan putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung dapat dilaksanakan meskipun proses hukum sengketa tanah dilanjutkan dengan Peninjauan Kembali serta apakah Perlawanan Hukum atas Penetapan Pengadilan untuk Eksekusi Pengosongan Tanah dapat menangguhkan pelaksanaan pembatalan Hak Guna Bangunan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam Putusan Mahkamah Agung No. 475K/TUN/2003. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen.Hasil penelitian berupa kesimpulan yaitu, bahwa Pembatalah HGB berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan harus dilaksanakan meskipun perkaranya dilanjutkan pada tingkat Peninjauan Kembali sebagaimana diatur oleh Pasal 132 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 jo No. 14 Tahun 1985. Jangka waktu paling lama pelaksanaan putusan itu adalah 3 bulan dan 14 hari setelah putusan pengadilan tersebut dikeluarkan dengan konsekwensi akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hak atas tanah jika kemudian Putusan Peninjauan Kembali berlawanan dengan putusan tingkat kasasi. Pada dasarnya perlawanan pihak ketiga tidak menunda eksekusi oleh karena itu meskipun "PT. HJBP" berhak untuk mengajukan perlawanan eksekusi atas objek sengketa tetapi tidak dapat dijadikan alasan bagi Kepala BPN untuk menolak atau menunda proses pembatalan Sertipikat HGB No. 1663/Kuningan Timur yang diajukan oleh PT. "SRE".

---

The obligation of The Official of The National Land Institution (BPN) who is entitled to issue a decree in relation to land title to enforce the court's verdict may be in doubt if the land dispute continued to Judicial Review, in the fact shows that the dispute of land title has not been completed yet. The main issues are, does the annulment of the Right of Building (HGB) based on Supreme Court Verdict can be executed although the dispute land process is continued by the Judicial Review, does the resistance of The Court Decree to execute the depletion of land may delay the execution of HGB annulment based on final and binding The Supreme Court Verdict Number 475K/TUN/2003. The research method is normative-juridical literature based on secondary data which obtained from books material and document study.

The result of the research concluded that the annulment of HGB based on final and binding The Supreme Court Verdict has the power to be enforced although the case is continued by the Judicial Review as regulated in Article 132 Para (1) of Law Number 5 of 2004 jo. Law Number 14 of 1985. The term of the verdict's enforcement i.e. at the latest 3 (three) months, 14 (fourteen) days after the issuance of verdict, by the consequence diminishing of society trust upon the certainty of land title if the Judicial Review Verdict is contrary Supreme Court Verdict. Basically, third party rejection does not delay the court enforcement although PT.HJBP has the right to submit the rejection of the verdict's enforcement upon the dispute object but cannot be a ground for BPN to refuse or delay the annulment process of HGB's Certificate Number 1663/Kuningan Timur which submitted by PT.SRE."

"ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan khususnya dengan objek Hak Tanggungan berupa harta bersama dari suami dan istri sebagai pelaksanaan Pasal 20 jo Pasal 6 UUHT. Selain itu tesis ini juga mengupas mengenai penerapan pelaksanaan parate eksekusi oleh pemegang objek Hak Tanggungan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan dibuat suatu peraturan pelaksana yang mengatur dengan jelas mengenai prosedur pelaksanaan dari Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan perihal hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa fiat pengadilan

---

ABSTRACTThe focus of this study is implementation of enforcement of Hak Tanggungan (Security Right on Land) particularly where the object of Hak Tanggungan is joint assets of husband and wife. This study also focuses in the implementation of Parate Executie in accordance with Article 20 juncto Article 6 of the Law of Hak Tanggungan by the holder based on the positive law. This study is a research with a descriptive design.The researcher suggests it is necessary to provide implementation decision which regulates the procedure of Article 6 of the Law of Hak Tanggungan regarding the rights of the Hak Tanggungan object holder to sell Hak Tanggungan object by public auction without court verdict."