Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semua barang impor wajib dikenakan pajak berupa Bea Masuk dan pungutan lainnya dalam rangka impor yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nilai pabean merupakan dasar perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor. Sistem penetapan nilai pabean terdiri dari enam metode (Metode I, Metode II, Metode III, Metode IV, Metode V, dan Metode VI) yang digunakan secara hierarki. Penetapan nilai pabean sering menimbulkan sengketa antara wajib pajak (importir) dengan Pejabat Bea dan Cukai yang disebabkan perbedaan penafsiran dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Banyaknya sengketa pabean dapat merugikan semua pihak, baik wajib pajak, masyarakat maupun pemerintah. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Wajib pajak yang merasa dirugikan atas penetapan tarif, nilai pabean ataupun sanksi administrasi dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Apabila wajib pajak masih belum menerima putusan atas keberatan maka wajib pajak dapat menempuh upaya banding hanya ke Pengadilan Pajak. Ketentuan mengenai Banding diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Apabila ada pihak yang bersengketa tetap tidak puas dengan putusan banding, maka upaya yang dapat ditempuh adalah upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dengan demikian diharapkan terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang bersengketa."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai temuan audit kepabeanan di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai Direkorat Jenderal Bea dan Cukai atas perusahaan terdaftar importir pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi nilai temuan audit kepabeanan. Penelitian ini menemukan bahwa jenjang pendidikan auditor, pengalaman kerja auditor, ukuran importir, importir yang terdaftar di bursa dan nilai pabean memiliki pengaruh terhadap nilai temuan audit kepabeanan di Direkorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

---

This research analyzes about factors affecting customs audit rsquo s claim from compliance audit that done by Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai Direktorat, Jenderal Bea dan Cukai towards company that has been resgistered as general importer at 2015. Through this research, researcher want to analyzes factors which consist of internal factors and external factors that affect customs audit rsquo s claim. This research unveil that auditor rsquo s education level, auditor rsquo s works experience, importer rsquo s size, listed importer and import rsquo s volume affecting customs audit rsquo s claim in Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai."

"Audit kepabeanan bersifat post clearance yang bertujuan untuk menjaga kelancaran arus barang sekaligus mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penghitungan bea masuk mengacu pada tarif yang digolongkan menurut Harmonized System. Dalam praktek audit kepabeanan terdapat kendala yakni perbedaan persepsi dalam pengklasifikasian HS Code yang berdampak pada perbedaan penghitungan bea masuk antara DJBC dan PLN dan ketidakjelasan dalam pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta sedikitnya tenggat waktu yang diberikan oleh DJBC untuk pengumpulan data audit. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses audit kepabeanan masih terdapat kendala-kendala dan ketidakjelasan yang diakibatkan kurangnya koordinasi antara PLN dengan DJBC.

---

Post clearance audit customs are aimed at keeping the flow of goods as well as knowing the level of compliance by Taxpayers. In calculating import duties customs audit refers to tarrifs which clasified according to the Harmonized System. In practice there is constraint which is the differences in perception of HS Code classification between PLN and DJBC that affects the calculation of import duties and resulting in obscurity in the granting of exemption of import duty facilities and also other barrier that occur is the short time limit given by DJBC for the collection of data supporting audit process. This research is a qualitative descriptive research. The results showed that in process of customs audit there are still constraints which resulting by the lack of coordination between PT. PLN and DJBC."

"Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima.Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir.Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir.Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas.Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun.Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004.Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta.Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan.Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan."

"Tesis ini membahas hubungan antara pelaksanaan audit kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Audit pada Kantor Pusat DJBC terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE dengan upaya peningkatan dan pengamanan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dan analisa statistika nonparametrik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara sumber daya manusia (auditor) pada Direktorat Audit dengan pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE yang akan pada akhirnya akan memperlihatkan ada tidaknya dukungan auditor terhadap pelaksanan audit tersebut, dan untuk mengetahui hubungan antara frekuensi audit atas penerima fasilitas KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE yang pada akhirnya akan memperlihatkan optimal atau tidaknya audit yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan audit atas penerima fasilitas KITE dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah auditor dengan jumlah surat tugas audit KITE yang telah diselesaikan, terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi audit KITE dengan jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE serta terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan negara dari hasil audit KITE dengan penerimaan negara dari importasi.

---

This study discusses the relationship between post clearance audit conducted by Directorate of Audit of Indonesian Customs and Excise to companies those receive customs facility and effort in securing state revenue. This study is using descriptive analytical procedure and statistic non parametric analysis. The aim of this study is to find whether there is a relationship between number of auditors in Directorate of Audit and audit conducted to the company that receives customs facility, relationship between audit frequency and the number of companies those receive the customs facility and to find the relation between the audit conducted to companies those receive customs facility and the effort in securing state revenue. The study has concluded that there is a significant relation between the quantity of auditor and quantity of audit assignment which has been finished, a significant relation between the frequency of audit for companies those receive customs facility with the quantity of companies those receive customs facility and there is a significant relation between state revenue from audit and state revenue from importation activities."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam era perdagangan bebas menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah hilangnya hambatan tarif (Tariff Barier) dalam perdagangan internasional yang berarti berkurangnya penerimaan. Sementara itu penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, berarti semakin besar target yang dibebankan kepada DJBC.Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC terkandung juga fungsi pengawasan yang harus tetap dilaksanakan tanpa mengurangi pelayanan. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DJBC lebih menitik beratkan pada pelaksanaan audit. Audit itu sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan para eksportir dan importir serta mengamankan penerimaan negara.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profit Sumber Daya Manusia (SDM) auditor DJBC, untuk mengetahui bagaimana audit di bidang kepabeanan dilaksanakan serta untuk menganalisis apakah ada hubungan antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai independent variable dengan penerimaan negara sebagai dependent variable.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia (SDM) auditor yang menjadi responden rata-rata memiiiki kualifikasi yang baik untuk menjadi auditor dani tingkat pendidikan, pengalaman dan 100% pernah mengikuti pendidikan auditor. Sedangkan dalam pelaksanaan audit tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit telah dilaksanakan dengan baik.Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi antara pelaksanaan audit dengan penerimaan negara yang berarti pelaksanaan audit dapat dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi masih ada beberapa masalah yang dihadapi dan harus dicarikan jalan keluar agar audit dapat dilaksanakan lebih baik."

"Sistem self assessment untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) memberi kepercayaan importir dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang.Oleh karena itu, data pemberitahuan impor barang dianggap sebagai data yang sebenarnya. Petugas Bea dan Cukai hanya wajib untuk mengawasi, mengoreksi apabila ada kekeliruan atau kecurigaan adanya pemalsuan data sebagai upaya penyelundupan pajak baik secara legal maupun illegal.Bentuk pengawasan petugas dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekuarangan Pernbayaran Bea Masuk, cukai, denda administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM). Jumlah SPKPBM yang terbit 8.46% dari PIB yang dilayani. Terbitnya SPKPBM pada jalur merah karena penetapan nilai pabean sering menjadi keluhan importir. Jumlah keberatan atas SPKPBM sedikit namun menghasilkan penerimaan negara potensial sebesar Rp.23.061.522.138,00. Alasan menggugurkan nilai transaksi dalam PIB serta alasan keberatan atas penetapan nilai pabean menjadi pokok bahasan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menganalisa data dan melaporkannya. Data yang digunakan dalah data sekunder. Data lapangan diperoleh dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok I, dan Kantor Pusat Bea dan Cukai. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer yaitu peraturan perundangan dan sumber hukum sekunder dari SPKPBM, keberatan atas SPKPBM, keputusan atas keberatan SPKPBM."