Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada 1997 di Indonesia terjadi krisis moneter yang dilanjutkan dengan krisis perbankan yang akhirnya menjadi krisis ekonomi. Pada saat itu banyak bank yang menghadapi kredit bermasalah dan kredit macet akibat krisis tersebut. Oleh karena itu disalurkanlah dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk mengatasi krisis ekonomi dan moneter. Tetapi, sebagaimana diungkap dalam laporan audit investigasi BPK terhadap laporan keuangan Bank Indonesia, ternyata dana BLBI tersebut banyak diberikan kepada bank-bank yang tidak memenuhi syarat. Hal ini kemudian menyebabkan tiga orang Direktur Bank Indonesia saat itu menjadi terdakwa dengan tuduhan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, audit investigasi BPK yang menjadi titik awal terungkapnya permasalahan ini menjadi suatu kajian yang menarik, dengan mempertanyakan bagaimana proses pelaksanaan audit tersebut dan apakah, dalam hukum acara pidana, hasil audit investigasi tergolong ke dalam bahan untuk menjadi bukti permulaan yang cukup sehingga dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut kemudian ditemukan bahwa audit investigasi yang dilakukan BPK mencakup tiga tahapan, antara lain persiapan pemeriksaan investigatif, pelaksanaan pemeriksaan investigatif, dan pelaporan pemeriksaan investigatif. Persiapan pemeriksaan terdiri dari mengembangkan hipotesis, menyusun program pemeriksaan, menetapkan kebutuhan sumber daya, dan menyusun surat tugas. Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan terdiri dari pembicaraan pendahuluan, mengumpulkan bukti, menganalisis dan mengevaluasi bukti, pemaparan tim pemeriksa di lingkungan BPK, dan pembicaraan akhir. Pelaporan pemeriksaan dilakukan kepada entitas yang diperiksa, dan jika ada penyimpangan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan pendapat yang berlaku dalam praktek, hasil audit invstigasi BPK merupakan bahan penyelidikan dan penyidikan, yaitu untuk menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai bahan yang digunakan untuk mengusut atau meneliti adanya unsur tindak pidana."

"Pada tahun 1997, terjadi krisis perbankan di Indonesia yang berawal dari krisis nilai tukar dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Bank-bank Indonesia mengalami kesulitan likuiditas (liquidity mismatch) yang apabila tidak segera ditanggulangi akan mengakibatkan kehancuran sistem ekonomi nasional. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan penyaluran bantuan likuiditas, yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, untuk menyelamatkan bank-bank dari kehancuran yang sistemik. Program bantuan ini disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merupakan implementasi dari fungsi Bank Indonesia sebagai "lender of the last resort". Penyaluran bantuan pada saat krisis itu ternyata menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari. Audit pun dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Indonesia berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan dana BLBI tersebut. Tesis ini mengkaji tentang tanggung jawab Bank Indonesia terhadap penyimpangan pengucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dikaitkan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan mendasarkan pada teori "Discretionary Power" dari Aparatur Negara serta penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, kualitatif dan preskriptif, diketahui bahwa dana BLBI termasuk keuangan negara yang berasal dari fasilitas Pemerintah, yaitu dari hasil kesepakatan Pemerintah dengan International Monetary Fund (IMF). Bank Indonesia pada saat itu adalah pelaksana kebijakan Pemerintah sesuai dengan UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Selain itu, pelaksanaan penyaluran dana BLBI dilakukan pada masa krisis (keadaan darurat atau tidak normal), sehingga harus menempuh tindakan-tindakan pengecualian terhadap peraturan-peraturan yang lazimnya diterapkan pada masa normal. Sehingga, tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam upaya menanggulangi krisis pada masa itu adalah aman secara hukum (legally secured), sedangkan penyelesaian masalah BLBI secara keuangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan Bank Indonesia.

---

The banking crisis in Indonesia that stemmed from an exchange rate crisis in 1971 was the near-collapse of the banking system. Several banks were in insolvent or at least suffered from serious weaknesses (liquidity mistmatch), and if it was not taken cared, will caused severe decline in the national development and welfare of society. The closure of some banks was followed by widespread bank runs which led to calls for massive liquidity support from the Bank of Indonesia (BLBI). Such liquidity support, which made by Bank Indonesia as the central bank, has been reflected the function of Bank Indonesia as "lender of the last resort". Unfortunately, this support caused several problems in the future, thus audit investigation over the financial report of Bank Indonesia has been made by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) to find out the misused/mistreatment of the Bank Indonesia Liquidity Support ("the Case of BLBI"). Therefore, the focus of this research is intended to analyzing the liabilities of Bank Indonesia over the Case of BLBI. based on "the Discretionary Power" theory and also yuridis normative, qualitative and prescriptive research method. Result of the research indicated that BI liquidity support (BLBI) is a financial public which arise from the Government facility and the Agreement between Government and International Monetary Fund (IMF) due to in that time, Bank Indonesia was only intended to execute Government policy as regulated in UU No. 13/1968 of the Central Bank. The Bank Indonesia Liquidity Support (BLBI) could only be provided during a crisis if this measure played in emergency or urgent conditions, because conditions during a crisis are very different to those during times of normality. Therefor, the measure provided by Bank Indonesia to resolve the banking crisis in 1997-1998 was legally secured, meanwhile Government and Bank Indonesia is still be obliged and liable to resolve the case of BLBI."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu akan mendeskripsikan dan menganalisa tentang apa yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Utang Luar Negeri (ULN), tugas pokok dan fungsinya serta kedudukannya dalam pemerintahan khususnya yang terkait dengan audit utang luar negeri, termasuk pula peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sebenarnya utang luar negeri menjadi hal yang krusial dalam rezim keuangan negara. Hal ini mengingat pembuatan utang luar negeri berbeda dengan pembuatan perjanjian lainnya, negara memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan bagaimana memperlakukan utang luar negeri. Secara historis, utang Indonesia telah ada sejak Soekarno-Hatta dan Republik Indonesia yang masih muda belia secara hukum dan politik terpaksa harus mewarisi utang-utang negara jajahan Hindia Belanda pada 1945 yang kemudian diwariskan kepada Soeharto pada 1967. Walaupun begitu, Utang warisan Soekarno akhir tahun 1960an telah berhasil dihapus akibat politik Perang dingin dan diplomasi ekonomi Prof. Widjojo nitisastro. Di era krisis Tahun 1998, ULN yang melonjak akibat penarikan utang oleh pemerintah Indonesia pada International Monetary Fund (IMF) berdampak pada terkurasnya APBN karena terdapat konsekuensi pembayaran ULN tersebut. Penulis memaparkan pula tentang bagaimana pengelolaan utang luar negeri di era reformasi hingga saat ini.

---

ABSTRACT

This thesis uses methods of juridical-normative. Because this research is normative, that will describe and analyze what is meant by the Supreme Audit Agency (BPK), duties and functions as well as its position in the government, particularly in relation to the audit of the foreign debt, including the legislation that became the foundation law. The problem is how real foreign debt becomes crucial in the country's financial regime. This is because the making of foreign debt different from making any other agreement, the state has a very important role to determine how to treat foreign debt. Historically, Indonesia's debt has been around since the Soekarno-Hatta and the Republic of Indonesia which was very young too legally and politically forced to inherit the debts of the Dutch East Indies colony in 1945 which later passed on to Suharto in 1967. Nevertheless, the late Sukarno legacy debt 1960 has been successfully removed due to the cold war political and economic diplomacy Prof. Widjojo Nitisastro. In the era of the crisis of 1998, external debt increased due to the withdrawal of Indonesian government debt by the International Monetary Fund (IMF) have an impact on the depletion of the budget because there are consequences of the external debt payments. The author also describes how external debt management in the reform era to the present."

"This research aims to provide insight on building a holistic approach on the impact of audit work using government oversight parameters sets by The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Quantitave data is collected from surveys of two sample groups to accommodate perspectives from BPK auditors (internal group) and audited governmment organization officials (external group). Semi-structured interviews and thematic analysis are carried out to confirm the quantitative result and deepen the discussion. The results showed that there is small to moderate correlation between INTOSAI dimension of government oversight and audit impact of BPK in which the internal group perceived that the Quality of Audit Work as the key determinant while the external group perceived Executive Responses instead. In addition, evaluation framework is applied to further explain the levels of audit impact. These findings suggest that BPK need to establish its own strategy by formulating suitable measures using evaluation approach to better showcase the impact of their audit work and its contribution to overall improvement in the management of public fund.

---

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dalam membangun pendekatan holistik atas dampak audit menggunakan parameter pengawasan pemerintah yang ditetapkan oleh The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Data kuantitatif dikumpulkan dari survei terhadap dua kelompok sampel untuk mengakomodasi perspektif dari auditor BPK (kelompok internal) dan pejabat organisasi pemerintah yang diaudit (kelompok eksternal). Wawancara semi-terstruktur dan analisis tematik dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil kuantitatif dan memperdalam diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kecil sampai sedang antara dimensi INTOSAI pengawasan pemerintah dan dampak audit BPK di mana kelompok internal memandang Kualitas Pekerjaan Audit sebagai penentu utama sedangkan kelompok eksternal memandang Respon Eksekutif sebagai penentu lainnya. Selanjutnya, kerangka kerja dalam teori evaluasi diterapkan untuk menjelaskan tingkat dampak audit. Disamping itu, bahwa BPK sebagai SAI Indonesia menghadapi tantangan kontekstual yang unik baik secara internal maupun eksternal yang belum dapat dijawab atau ditangkap sepenuhnya oleh standar pengawasan pemerintah INTOSAI. Dengan demikian, BPK perlu menetapkan strateginya sendiri dengan merumuskan langkah-langkah yang sesuai dengan menggunakan pendekatan evaluasi untuk menunjukkan dampak pekerjaan audit mereka dan kontribusinya terhadap perbaikan pengelolaan dana publik secara keseluruhan."

"Indonesia’s public finance and functions of Badan Pemeriksa Keuangan, Supreme Auditing Board."

"Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, salah satu instrument Bank Indonesia ditetapkan pemerintah dalam menghadapi krisis, guna menghindari kehancuran dan kelumpuhan Sistem Keuangan, Sistem Perbankan serta ekonomi umumnya. melakukan pemulihan ekonomi secara intensif, inisiatif dan kebijaksanaan sikap transparan, komunikatif dan koordinatif untuk mencapai solusi, objektif proporsional dan konseptual. Untuk menjawab tiga pokok permasalahan dalam penelitian yaitu : Bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Apakah fasilitas, pengendalian dan pengawasan penggunaan dananya, penagihannya melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dianggap pengalihan beban tanggung jawab. Bagaimanakah bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia didalam proses pengembalian dan penyelesaiannya secara hukum.Metode Penelitian pengumpulan jenis data primer, penelitian lapangan (field research) dan data sekunder, penelitian perpustakaan (library research). eksplorasi (penelusuran) bersifat penelitian hukum normative, tipologi sudut sifat penelitian diskriptif eksplanatoris.Alat pengumpulan data sekunder dari bahan pustaka hukum dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier. Pengawatan tidak terlibat dan wawancara dengan responden. Analisa data normative-kualitatif. pengolahan analisa metode induktif dan komparatif. maka hasil penelitian Pertama, Mekanisme Penyaluran Bantuan Likuditas Bank Indonesia hakekatnya melaksanakan perintah undang-undang, menempuh kebijakan dan kelemahannya manajemen penyaluran. Kedua, pengendalian penggunaan dana menerapkan Cease and Decease Order (CDO).' kelemahan system pembinaan dan pengawasan bank.Kebijakan politis pemerintah berpengaruh. Pengawasan Bank Indonesia, dan Pengendalian Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Ketiga, penyeJ.esaian diterbitkan Surat Utang Pemerintah, Perpectual Promissory Note dan Reedemable Promissory Note. Capital Maintenace Notes. Akta Pengalihan Tagihan (Cessie). dibedakan unsur tanggung jawab kebijaksanaan dengan unsur beban finansial. Upaya memperoleh kembali dana melalui Master of Settlement Acquisition Agreement, Master of Refinancing Note Issuence Agreement, Akta Pengakuan Utang, Pengadilan Perdata, Niaga dan Pidana serta Panitia Urusan Piutang Negara."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan intranet dalam komunikasi internal dengan iklim komunikasi dan kepuasan komunikasi organisasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey melalui kuesioner. Populasi penelitian ini adalah pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten yang dapat mengakses intranet. Sampel penelitian ini sebanyak 73 responden yang diambil secara random.Dari hasil analisis data diketahui bahwa penggunaan intranet sebagai media komunikasi internal berpengaruh langsung terhadap pembentukan iklim organisasi dengan hubungan yang sangat kuat. Penggunaan intranet sebagai media komunikasi internal juga berpengaruh langsung terhadap kepuasan komunikasi, namun dengan hubungan yang lemah. Hubungan penggunaan intranet sebagai media komunikasi internal menjadi kuat apabila iklim organisasi menjadi variabel intervening.

---

Purpose of this research is to verify the influence of intranet acceptance for internal communication in accordance to communication climate and organization communication satisfaction level in Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data collection was done by survey method with questionnaire. Research population was employee of BPK RI Banten Province that can access intranet. Research sample are randomly picked from 73 respondents.

Analysis result shown that acceptance of intranet as internal communication media affect directly to formation of organizational climate with strong effect. Furthermore, acceptance of intranet as internal media communication affect also to communication satisfaction level. However, the effect is weak. Usage of acceptance as internal communication media become strong if organization climate defined as intervening variable."

"Penelitian ini menguji peran career adaptability sebagai antesenden career engagement dengan dimediasi oleh career satisfaction dan promotability. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan total responden sebanyak 298 orang. Keseluruhan responden merupakan pegawai BPK RI dengan Jabatan Administrasi Umum dan Pemeriksa dengan masa kerja di atas lima tahun. Untuk memperoleh respon dari para responden, kuesioner disebarkan secara online melalui google-form dan link yang telah disediakan.Alat ukur yang digunakan, antara lain Career Adaptability Scales (CAAS) yang dikembangkan oleh Savickas & Porfeli (2012), Career Satisfaction Scales (CSS) yang dikembangkan oleh Greenhaus et al., (1990), four-item scale yang dikembangkan oleh Shore, Barksdale, dan Shore (1995), serta Career Engagement Scale  (CES) yang dikembangkan Hirschi, Freund, dan Herrmann (2014). Untuk analisis data, metode yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modelling).Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja PNS sesuai dengan sistem merit yang berlaku di era reformasi birokrasi, khususnya di BPK RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa career adaptability memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap career satisfaction, promotability, dan career engagement. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan career satisfaction dan promotability memediasi secara parsial hubungan antara career adaptability dengan career engagement.

---

This study examined the role of career adaptability as antecedents of career engagement mediated by career satisfaction and promotability. This research was conducted at The Supreme Audit Board in Republic of Indonesia (BPK RI) with a total of 298 respondents. All respondents were BPK RI employees in General Administration and Auditor position with a tenure of more than five years. In order to get responses from respondents, questionnaires were distributed online through google-form and links provided.The measuring instruments used for this study were Career Adaptability Scales (CAAS) developed by Savickas & Porfeli (2012), Career Satisfaction Scales developed by Greenhaus et al., (1990), four-item scales developed by Shore, Barksdale, and Shore (1995), and also Career Engagement Scale (CES) developed by Hirschi, Freund, and Herrmann (2014). A Structural Equation Modeling (SEM) was used to analyse data.This research was expected to contribute in improving the qualifications, competencies, and performance of civil servants in accordance with the merit system prevailing in the era of bureaucratic reform, especially at BPK RI. The results indicated that career adaptability related positively and significantly with career satisfaction, promotability, dan career engagement. In addition, this study also showed that career satisfaction and promotability partially mediated the relationship between career adaptability and career engagement."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Quality Assurance yang dilakukan oleh Aparat Pengendali Internal Pemerintah BPK-RI pada audit atas laporan keuangan pemerintah. Analisis implementasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Quality Assurance yang berguna untuk meyakinkan bahwa mutu pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuannya. Penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dan menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Quality Assurance Aparat Pengendali Internal Pemerintah yang dalam hal ini Inspektorat Utama BPK-RI. Metode analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Quality Assurance telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih memberikan rekomendasi yang sifatnya lebih universal, sehingga rekomendasi berulang dapat dieliminasi.

---

This study aimed to analyze the implementation of the Quality Assurance conducted by Apparatus of Government Internal Controller at BPK-RI on the audit of government financial statements. Analysis of implementation is required to determine the extent of the application of Quality Assurance which is useful for assuring that quality checks have been carried out in accordance with the standards and provisions. The study used primary data in the form of interviews and the use of secondary data from the Quality Assurance Report of Apparatus of Government Internal Controller in this case Inspektorat Utama BPK-RI. The method of analysis using descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of Quality Assurance has performed quite well. But the researchers suggest the BPK-RI to better provide recommendations that are more universal, so that repetitive recommendations can be eliminated."