Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 9 April 1996 telah diundangkan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda - Benda yang Berkaitan dengan Tanah atau lazim disebut Undang - undang Hak Tanggungan (UUHT), untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Undang - undang Pokok Agraria. Dengan berlakunya UUHT, maka segala permasalahan yang timbul dalam hubungannya dengan perjanjian kredit yang menggunakan tanah sebagai jaminan, tunduk pada Undang - undang ini. Hak Tanggungan yang diatur dalam UUHT ini berkedudukan sebagai penggantian dari pengaturan mengenai hipotik atas tanah, yang diatur dalam pasal 1162 KUHPerdata. Hak Tanggungan dalam pranata jaminan kebendaan memiliki kedudukan khusus, dimana ia memiliki hak untuk didahulukan, dalam proses pelunasan hutangnya, dari jenis hak istimewa lainnya. Apabila ada debitur yang cidera janji untuk melunasi hutangnya, maka kreditur berhak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan. Akan tetapi, seringkali diajukan perlawanan oleh pihak yang berperkara (partij verzet) terhadap penetapan atas suatu eksekusi Hak Tanggungan oleh pengadilan."

"This article presents elaboration on the legal actions against court decision which resolute declarative decision under civil law procedures in Indonesia (penetapan pengadilan). It's aimed to anticipating to court miss-resolution or on the perception that court has wrong in legalized some declaration. The authors also give procedures regarding the legal actions that can be done by the interest or injured party how to defend their rights and interests. Another assumption is aimed to giving guidance to public in their efforts to take legal actions through court declaration by the precise of legal frame under the system of Indonesian Procedure Law. The focus here is that the court declaration might be issued by pleading of the complainant (either individual or legal entity). Under the adequate pleadings is deemed that the complainant has given to the judges to conceding the court declaration issuing."

"Perbankan sebagai lembaga keuangan dan penyalur kredit mempunyai peran yangpenting terhadap pembangunan Nasional terutama pembangunan di bidang ekonomi, yakni dalam hal penyediaan dana untuk masyarakat. Pemberian kredit yang merupakan kegiatan utama bank sering menjadi penyebab suatu bank menghadapi masalah. Hal ini dikarenakan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut/tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditorkreditor lain. Dalam melakukan penelitian ini metode yang dipakai adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan asas hukum dan penerapannya dalam prakteknya atau dengan mencari dan menemukan dasar-dasar yuridis dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan yang diberikan oleh Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam prakteknya belum diberikan secara optimal karena terhadap pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang seharusnya mudah dilaksanakan, ternyata terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan alasan obyek Hak Tanggungan masih dalam proses pembagian warisan. Adapun apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan (Kreditur) berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan baik berdasarkan Pasal 224 HIR maupun atas kekuasaan sendiri. Yang dimaksud dengan menjual obyek Hak Tanggungan atas alasan cidera janji sama artinya dengan melakukan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan.

---

Banks as financial institutions and credit suppliers have an important role towards national development especially in the field of economic development, namely in terms of provision of funds for the community. The extension of credit which is the bank's main activity is often the cause of a bank facing problems. This is because the debtor fails to fulfill its obligation to return the loan at a given time. Article 1 point 1 of Law No. 4 / 1996 About Mortgage Mortgage states that are charged to guarantee the rights of land rights as stipulated in Law no. 5 Year 1960 About the Basic Regulation of Agrarian Affairs, the following / not following other items that constitute a unity with the land, to repay certain debts which gives preferred status to certain creditors of the other creditors. In conducting this research method used is the normative juridical aims to discover the principles of law and its application in practice or to seek and discover the basics of juridical in its implementation. Based on research result shows that the protection provided by Article 6 and Article 20 of Law no. 4 / 1996 About Mortgage in practice has not been given an optimal because of the execution Mortgage which should easily be implemented, it turns out there are parties who feel aggrieved by reason of Mortgage objects still in the process of inheritance. The breach of contract if the Debtor, Mortgage holders (creditors) are entitled to sell the object good Encumbrance pursuant to Article 224 HIR nor in the power itself. What is meant by selling objects Mortgage of reason is tantamount to breach of contract execution to the object of Mortgage."

"Skripsi ini membahas tentang suatu lelang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan pengadilan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Putusan Nomor 226/Pdt. G/2003/PN Jkt Tim menyatakan bahwa suatu lelang atas tanah yang merupakan pelaksanaan eksekusi dari putusan Nomor 225/T/1981.G/PN Jkt Tim dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian deskriptif-analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Surat Keterangan Tanah dalam suatu lelang atas tanah dan kerancauan objek sita eksekusi mengakibatkan lelang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

---

This thesis discusses about an auction that staed unenforceable by a Court. The issue on this thesis is, how decision Number 226/Pdt. G/2003/PN Jkt Tim assert that an auction for land that is the execution to the decision No. 225/T/1981.G/PN Jkt Tim declared unenforceable.

The method used in this study is library research with descriptive-analysis type.

The results showed that in the absence of a official statement of land in land auction and because the object fault in execution, so the auction is declared unenforceable."