Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tulisan ini, Penulis membahas mengenai perkembangan metode pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi internet. Pencucian uang merupakan cara yang dilakukan para pelaku kejahatan agar dapat menikmati harta kekayaan yang dihasilkannya dari kejahatan. Asal-usul harta kekayaan haram ini berusaha untuk dihilangkan agar tidak menarik perhatian aparat yang berwenang. Aset haram tersebut datang dari berbagai kegiatan ilegal seperti korupsi, penggelapan, perdagangan narkoba, trafficing, perjudian, terorisme dan masih banyak lagi. Pertama, si pencuci uang akan berupaya memasukkan aset haramnya ini ke dalam sistem keuangan (placement), lalu melakukan transaksi dan transfer secara berkali-kali dan berlapis-lapis untuk memastikan bahwa jejak transaksi (audit trail) terhapus/ terkaburkan (layering). Setelah dana haram tersebut terlihat seolah-olah kekayaan yang sah, barulah si penjahat dapat menggunakan dananya tersebut dengan tenang dan kembali memperluas jaringan kejahatannya, karena uang hasil kejahatan bagi para pelaku kejahatan atau organisasi kejahatan merupakan ?darah? yang menjaga agar aktivitas ilegal mereka tetap eksis (lifeblood of the crime). Modus yang dilakukan para pencuci uang ini amat beragam, mulai dari yang paling sederhana seperti penyelundupan uang tunai lintas negara, hingga modus yang paling rumit untuk memastikan bahwa penegak hukum tak lagi mampu mendeteksi uang haram tersebut. Perkembangan transaksi melalui internet membuka celah baru bagi para pencuci uang yang "cerdas" untuk menghilangkan asal-usul kekayaan haramnya. Kecepatan transfer, disintermediasi lembaga keuangan, anonimitas transaksi internet menawarkan jalur baru yang potensial jika dibandingkan metode mencuci tradisional yang telah dijaga oleh barisan anti pencucian uang. Instrumen Undang-Undang anti Pencucian Uang telah menawarkan aspek hukum pembuktian yang lebih maju dibandingkan KUHAP, namun yang menjadi pertanyaannya sekarang ialah apakah aparat penegak hukum mampu menggunakannya dalam menjerat para pelaku kejahatan pencucian uang."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap asas pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pembuktian di dalam Hukum Acara, khususnya terhadap Hukum Acara Pidana. Karena pengaturan mengenai pembalikan pembuktian atau pembuktian terbalik tidak diatur di dalam KUHAP sehingga mengacu kepada Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Korupsi. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat menyesuaikan pengaturan di KUHAP dengan kondisi riil terkini.

---

This thesis discusses the legal review of the principle of proof in criminal acts of money laundering. The study was a normative study using descriptive analysis. The results of this research is the need for better arrangements in order to set about proving in the Law of Procedure, especially against the Code of Criminal Procedure. Because the arrangements regarding the reversal of proof or reverse proof is not regulated in the Criminal Code so that reference to the Law on Money Laundering and Corruption Act. Therefore the results of this study suggest that the government can adjust the settings in the current Criminal Procedure Code with the real condition."

"On money laundering based on Indonesian laws and regulations."

"ABSTRAKDalam surat dakwaan Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR, penuntut umum mendakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang tanpa bersamaan dengan pasal tindak pidana asal, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal yang demikian berdampak kepada hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana asal. Permasalahan yang menarik untuk dianalisis adalah 1) mengapa penentuan bentuk dakwaan menjadi penting dalam tindak pidana pencucian uang?; dan 2) bagaimanakah hakim membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang jika tindak pidana asal tidak didakwakan? Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakanlah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penentuan bentuk dakwaan dalam tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan sistem pembuktian dalam membuktikan unsur. Dengan pembuktian yang tepat hakim dapat membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan yang tepat dalam tindak pidana pencucian uang menjadi hal yang sangat penting."

"Membahas penagnanan perkara tindak pidana pencucian uang khususnya dalam hal perlu tudaknya pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pidana pencucian uang dan kaitan antara dua tindak pidana tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersipat deskriptis analisis, dimana data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, Penelitian ini berkesimpulan bahwa adanya hubungan berkelanjtan yang terpisah dan berdiri sendii sendiri antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, adanya kesamaan bentuk antara tindak pidana pencucian uang dngan tindak pidana penadahan, dan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang tidak diperlukan untuk pembuktian terlebih dahlu tindak pidana asalnya. Penelitian ini juga menyarankan agar setiap komponen dalam sistem peradlan pidana untuk mempunyai kesamaan sikap mengenai kesimpulan penelitian ini menyarankan bagi penegak hukum untuk memberikan ruang seluasnya bagi terdakwa tindak pidana pencucian uang untuk menggunakan haknya sesuai UUPPTIPPU.

---

This thesis details on administering cases on money laundering criminal act specifically on whether or not os required origin criminal act burden of proof in money laundering criminal act and connection between both criminal act. This study shall be a normative legal study and analysis descriptive in nature, whereby the collected data will be analyzed qualitatively. This study concluded that there exists a separate and independent sustainable relationship between origin criminal act and money laundering criminal act, a similarity of form between money laundering criminal act and fencing criminal act, and in administering money laundry criminal act it is not required to first proof its origin criminal act. Further, this study suggests for each component in the criminal justice system to have a unity of attitude to the conclusion of this study for the formation of an integrated criminal justice system. This study also encourages legal practitioners to provide the broadest space to money laundering criminal defendant to utilize his/her right under UUPPTPPU."

"Money Laundering it considered as a transnational organized crime. T he logic of elimination money laundering it to omit the criminal motivation to enjoy their proceed of crime. The efforts to eliminate money laundering is much related to the issues of national jurisdiction. Thus, it requires international cooperation among countries, where international law is needed Even though there is still no specifyc convention about money laundering, but regulation about money laundering is* partially arranged in some conventions such os Wanna Convention l988 and in UN Convention on Transnational Organized Crimes 2000. ,indonesia has enected a regulation about money laundering that is' UU no. I5 year of.2000, which is amended by no. 25 year of 2003. This article will describe the implementation of international law on money laundering in Indonesia and the reason why Indonesia it still included in the list of non-cooperatives countries and territories (NCCI)."