Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPentingnya kehalalan pangan yang tidak dikemas seperti pangan yang dijual di sebuah restoran menjadikan sertifikat halal restoran sebagai jaminan kehalalan pangan yang diproduksi di restoran. Sertifikat halal restoran yang bersifat sukarela menjadikan belum maksimalnya jaminan bagi konsumen muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal restoran erat kaitannya dengan hak-hak konsumen muslim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berimplikasi pada kewajiban pelaku usaha restoran untuk melakukan keterbukaan informasi seputar kehalalan pangan yang diproduksinya dan menjaga kehalalan pangan yang memang ditujukan untuk konsumen muslim.

---

ABSTRACTThe importance of the halal food that is not packaged as food sold in a restaurant make halal certificate of restaurants as a guarantee of the halal food produced in the restaurants. The certificate of halal restaurants which is voluntary make inadequate guarantee for moslem consumers. This research is the juridical normative research. The results showed that the certificate of halal restaurants closely related to the right of moslem consumer rights as stated in article 4 of Act No. 8 of 1999 on consumers protection and get an obligation to restaurant business players to give the disclosure of information about halal status of their food produced and maintain the halal food that is intended for Muslim consumers."

"Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah lebih dua tahun diundangkan, tetapi masih bersifat utopia. Posisi tawar konsumen masih tetap tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan korporasi pelaku usaha Beberapa hal menarik perhatian peneliti untuk melakukan studi! penelitian ini. Pertama, perhatian hukum pidana yang bersifat ultimum remedium terhadap korban, kini mulai beralih bersifat primum remedium. Kedua, tindak pidana korporasi, dimana konsumen sebagai korbannya, dapat diatasi dengan menerapkan UUPK, meskipun masih terdapat kendala sistemik. Ketiga, keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), seperti YLKI, dapat membantu menyuarakan keinginan para korban dan menghapuskan keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana. Keempat, yurisprudensi belum memberikan perspektif perlindungan terhadap korban tindak pidana konvensional, apalagi terhadap korban tindak pidana korporasi. Dalam perspektif perlindungan konsumen, fungsionalisasi hukum pidana menghendaki pengukuran seberapa jauh normanorma, doktrin-doktrin dan lembaga-lembaga hukum sampai kepada tujuan kemanfaatan sosial (Pasal 3 UUPK). Sebagai suatu sistem perlindungan (hukum) terhadap konsumen, UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Tindak pidana korporasi (corporate crime), dimana konsumen sebagai korbannya, kiranya dapat diatasi dengan menerapkan UUPK. Sesuai asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikedepankan UUPK, perwujudan kepentingan memupuk laba tidak boleh semata-mata dimanipulasi motif "prinsip ekonomi pelaku usaha". Artinya, tak dibenarkan motif semata-mata memupuk keuntungan (laba) dengan mengabaikan asas-asas itu. Sejumlah kasus konsumen sebelum UUPK beriaku, seperti Biskuit Beracun (1989), Mie Instant (1994), dan Tenggelamnya kapal feri KMP Gurita (1996) telah menelan begitu banyak korban konsumen tak berdosa akibat diabaikannya asas tersebut. Peradilan tenggeiamnya kapal feri KMP Gurita telah membangun opini publik bahwa kejahatan itu terjadi karena salahnya para konsumen itu sendiri (blaiming the victim). Posisi konsumen masih tetap terasing. Sementara itu mayoritas responden konsumen (141 responden atau 94,63%) berpendapat keberadaan LPKSM dapat membantu menyuarakan keinginan para korban dan menghapuskan keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana. Pendapat serupa juga dikemukakan responden korporasi (12 responden atau 85,7%). Visi yang Iemah tentang penegakan UUPK, tampak dalam kasus halal-haram produk Ajinomoto (2001), dimana tindakan penyidikan yang dilakukan polisi terhadap PT Ajinomoto Indonesia atas tuduhan kiasik Pasal 378 KUHP (tindak pidana penipuan) mendapat campur tangan dari Istana Kepresidenan. Ini semakin menambah potret buram penegakan UUPK, kendati kini produk Ajinomoto tak lagi haram."

"Saat ini dunia dalam era globalisasi dan, mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama dalam bidang teknologi. Dalam hal ini juga termasuk teknologi komunikasi. Perkembangan jasa komunikasi yang paling mutakhir adalah dalam penyelenggaraan jasa multimedia. Terobosan penting dalam bidang teknologi ini adalah penyatuan komunikasi dengan komputer yang biasa kita sebut dengan internet. Di samping perkembangan komunikasi, perdagangan juga mengalami perkembangan, yakni perdagangan yang dilakukan melalui internet yang lebih popular dengan nama e-commerce. Di masa yang akan datang, perdagangan melalui internet ini akan dapat menyaingi perdagangan secara konvensional karena e-commerce lebih efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaan e-commerce pada saat ini masih 'terdapat beberapa kendala, yakni dari masalah keamanan, masalah yurisdiksi dan solusi hukumnya. Perdagangan konvensional biasanya dituangkan dalam kontrak baku tertulis, namun dalam e-commerce dituangkan dalam kontrak baku online. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh kontrak baku online terhadap hubungan hukunl dan tanggung jawab perusahaan online pada konsumen e~commerce. Dalam penyusunan tesis ini, Penulis melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data Studi literatur, yaitu penelitian yang* mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang berupa. buku-buku kepustakaan, dokumen, maupun bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian Penulis. Dan data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan norma hukum positif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kontrak baku dalam perdagangan biasa sama dengan kontrak baku dalam e-commerce hanya bentuk penuangannya saja yang berbeda. Dan Kontrak Baku Online dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berkontrak menurut Pasal 1320 BW. Juga dalam pelaksanaan e-commerce masih tersandung dengan masalah keamanan dan masalah yurisdiksi. Dan dalam penuangan kontrak baku ini, pemerintah telah membuat peraturan yang melindungi para konsumen e-commerce yakni Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

"The Act No. 8 Year 1999 regarding Costumer Protection has brought a new perspective in private law, where the relation between costumer and businessmen is generally under the law of contract. The Customer Protection Act as the element of reinforcement has adapted criminalization, which has not common to be applied on such relation. The main objective to impose punishment as a premium sanction is to protect the society as a whole and particularly customer, from the practice of unfair trade and transactions that are made by businessmen. The practice of unfair trade and transactions are not only inflicting financial lost, but also immaterial lost. Unfortunately, from time to time recovery of financial lost does not compel appropriately. It does not make businessmen cautious. In fact, the same violation occurs repeatedly. The thesis discussed on how the implementation of criminal sanction in The Customer Protection Act is applied to Bukit Sentul case. In this case customer reported Bukit Sentul based on the presume fraud, whereas the relation between customer and Bukit Sentul was based on agreement. It has become obvious that not all of contractual relations under agreement are free from criminal sanction. The Customer Protection Act proved that breach of contract can also be reported as a criminal case if there is enough evidence to support the offense."

"Sejak tahun 1980-an telah terjadi perubahan pola hubungan antara dokter dengan pasien, dimana hubungan yang semula bersifat paternal berubah menjadi partnership. Pada pola paternal pasien seolah-olah tidak punya hak untuk bertanya. Pada pola partnership dokter dan pasien sejajar kedudukannya karena bagaimanapun dokter tidak ada gunanya tanpa pasien. Perubahan pola paternal menjadi partnership adalah sebuah proses yang belum sepenuhnya berjalan di Indonesia, namun demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran mulai tumbuh, yaitu pasien mempunyai hak di samping kewajibannya untuk membayar biaya pengobatan dan juga dokter tidaklah kebal hukum. Dengan keluarnya UU No. 8 Tahun 1999 kelemahan pasien sebagai konsumen jasa kedokteran sedikit banyak dapat di kurangi dan pasien dapat menuntut hak-haknya secara lebih leluasa namun di samping itu terdapat beberapa kendala sehingga UU Perlindungan Konsumen ini tidak dapat sepenuhnya di terapkan dalam bidang kedokteran, antara lain adanya kekhususan hubungan hukum antara dokter dengan pasien, yang pada umumnya merupakan inspanningverbintenis, yaitu suatu perikatan yang didasarkan pada upaya maksimal yang dilakukan secara cermat dan hati-hati berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh dokter untuk menyembuhkan pasien, jadi tidak ada jaminan atau kepastian akan kesembuhan si pasien tersebut, kemudian juga materi dari hubungan hukum tersebut yang bersifat kasuistis sehingga tidak dapat dilihat secara general. Adanya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah mengatur secara lebih terperinci mengenai jasa pelayanan kesehatan juga membuat kerancuan mengenai UU yang manakah yang dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam bidang jasa pelayanan kesehatan tersebut."