Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama ini banyak orang yang berbisnis kurang menyadari pentingnya memahami sebuah kontrak sebelum kontrak itu ditandatangani sehingga muncul sengketa karena perbedaan persepsi para pihak. Padahal sengketa tersebut dapat dihindari jika pada permulaan proses penyusunan kontrak masing-masing pihak telah mengerti tentang transaksi yang akan di laksanakan, prinsip-prinsip dasar kontrak dan prosedur penyusunan kontrak. Untuk meneliti permasalahan tersebut di gunakan metode pendekatan kualitatif karena data awal yang dipergunakan adalah ketentuan hukum yang telah ada sehingga akan menghasilkan analisa yang deskriptifanalitis. Dalam penyusunan kontrak waralaba pada pihak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan waralaba, seperti seluk beluk bisnis waralaba , prinsip-prinsip dasar kontrak atau hukum perjanjian (seperti syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KHUPerdata), maupun prisip-prinsip dasar bisnis waralaba berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No.16/1997 dan Kepmen Perindag No .259/MPP/Kep/7/1997), dan pemahaman mengenai teknik penyusunan kontrak. Dalam penulisan substansi kontrak waralaba, meskipun berlaku prinsip kebebasan berkontrak namun terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pihak, yaitu bahwa isi kontrak tidak boleh boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh para pihak agar kontrak yang telah disepakati dapat berlaku sebagai undang-undang karena hanya kontrak yang dibuat secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dapat mengikat para pihak yang menyusunnya. (TF)"

"Skripsi ini membahas perlindungan hukum penerima waralaba pada perjanjian waralaba antara PT Baba Rafi Indonesia dengan Made Denny Mirama Sanjaya. Perlindungan hukum ini akan dilihat dari peraturan perundang-undangan dan asas keseimbangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian yang dibuat para pihak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi keseimbangan dalam perjanjian belum dicapai. Saran yang diberikan kepada pemerintah adalah memberi sanksi bagi pelanggaran pasal 7 PP no 42 tahun 2007 dan mengawasi jalannya waralaba di Indonesia sedangkan untuk pihak penerima waralaba diharapkan agar membaca peraturan yang terkait waralaba dan mendaftarkan usahanya.

---

This thesis discusses the legal protection of franchisee in the franchise agreement between PT Baba Rafi Indonesia and Made Denny Mirama Sanjaya. These legal protections will be seen from the legislation and the principle of balance. This research use normative juridical method.

The results of this research are agreements made by the parties in accordance with the legislation, in the other hand, it has not achieved a balance in the agreement.

The writer gave advice to goverments so goverments could overseeing the franchise in Indonesia. To the franchisee, the advices are franchisee must read the related regulations and register their frachise."

"Waralaba merupakan salah satu bentuk distribusi yang memiliki peran pentingdalam perluasan pasar, termasuk perluasan pasar ke luar negeri. Waralaba menjadisalah satu subsektor yang termasuk dalam sektor distribusi yang diatur dalamOrganisasi Perdagangan Dunia (WTO), yaitu dalam General Agreement of Tradein Services (GATS). Masing-masing negara memiliki hak untuk membentukregulasi domestik terkait dengan perdagangan jasa untuk diterapkan di negaranyamasing-masing. Namun, setiap negara anggota WTO memiliki kewajiban untukmenyesuaikan aturan-aturan terkait perdagangan jasa sesuai dengan komitmenyadalam prinsip-prinsip perdagangan jasa yang telah disepakati dalam GATS.Sehingga, sebagai salah satu negara anggota WTO, Indonesia juga diwajibkanuntuk menyesuaikan aturan domestiknya agar sesuai atau tidak bertentangandengan prinsip-prinsip perdagangan jasa yang diatur dalam GATS. Indonesiamerupakan salah satu negara yang memiliki aturan khusus mengenai waralabadalam bentuk peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun2007 tentang Waralaba dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan MenteriPerdagangan (Permendag) No. 71 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanWaralaba. Perlu diperhatikan bahwa untuk menentukan apakah suatu negara telahmenerapkan prinsip-prinsip perdagangan jasa, harus pula mengacu padakomitmen spesifik masing-masing negara anggota. Sehingga, untuk menilaibagaimana pengaturan penyelenggaraan waralaba di Indonesia dikaitkan denganprinsip-prinsip yang diatur dalam GATS, harus tetap mengacu pada komitmenspesifik Indonesia dalam sektor-sektor perdagangan jasa.

---

A franchise is one of the distributions methods that have an important role inexpanding markets, including expanding markets overseas. A franchise is one ofthe subsectors that is classified in the distribution sector stipulated in the WorldTrade Organizations (WTO), namely in General Agreement of Trade in Services(GATS). Each country has the right to form domestic regulations related to tradein services to be implemented in their respective countries. However, each WTOmember country has an obligation to adjust any domestic regulations relating totrade in services with the principles of trade in services agreed in the GATS.Therefore, as a member of the WTO, Indonesia is also required to adjust anydomestic regulation relating to trade in services with the principles of trade inservices set out in the GATS. Indonesia is one of the countries that have specificregulation regarding franchising in the form of government regulations, namelyGovernment Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising and regulatedfurther in the Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 71 of 2019concerning the Implementation of Franchising. It should be noted that todetermine whether a country has applied the principles of trade in services, itmust also refer to the specific commitments of each member country. Therefore, inorder to assess the regulation of the implementation of franchising in Indonesiarelated to the principles set out in the GATS, it must still refer to Indonesia'sspecific commitments in the service trade sectors."

"Skripsi ini membahas perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Tidak hanya terbatas pada pihak pemberi dan penerima waralaba saja, melainkan juga karyawan masing-masing pihak. Mengingat pentingnya perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan rahasia dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Berdasarkan hal-hal tersebut, perjanjian waralaba hendaknya memuat klausulaklausula sebagai berikut: Secara spesifik menyatakan dalam perjanjian waralaba bahwa setiap hal yang terindikasi sebagai rahasia dagang milik pemberi waralaba dalam kaitannya dengan bisnis waralabanya dilisensikan kepada penerima waralaba dan tidak untuk dijual; Memasukkan klausula non-disclosure, noncompete, dan non-solicitation agreement dalam perjanjian waralaba dan juga perjanjian kerja terhadap karyawan masing-masing pihak; Memasukkan klausula yang mewajibkan penerima waralaba mengembalikan benda-benda yang terindikasi sebagai rahasia dagang milik pemberi waralaba secepatnya setelah perjanjian berakhir.

---

This Thesis studies the trade secret law protection on a franchise agreement. This research uses library research method with secondary data as its data resources. Result from the research shows that trade secrets is very important to be protected on a franchise business system, because through a franchise business system, trade secret that was owned by the rights owner (franchisor) can be revealed, therefore the possibility of trade secrets being revealed is very high. Not only limited to the franchisor and the franchisee, but also to employees as well. Considering that trade secret protection is very important on a franchise business system, a franchise agreement must be made in a comprehensive way. The agreement must guarantee trade secret protection not only in the moment in which the agreement was made but also in the moment when the agreement has ended.

According to things explained beforehand, a franchise agreement should provide provisions as follows: specifically state in the franchise agreement that any item indicates as the franchisor?s trade secret in its relation to the franchise business system are being licensed to the franchisee as opposed to being sold; includes non-disclosure, non-compete and non-solicitation provisions; includes specific provisions that require the immediate return of any of the franchisor?s trade secret after the end of the agreement."