Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) sebagai Badan Usaha Milik Negara merupakan pemegang kuasa usaha di bidang ketenagalistrikan di Indonesia untuk kepentingan umum/rakyat. Dalam menjalankan kepentingan-kepentingannya yang beraneka ragam tersebut, kadang kala timbul konfilk atau benturan-benturan antara kepentingan yang satu dengan yang lain (individu atau badan hukum lain) sehingga menjurus ke arah perbuatan melanggar hukum yan ditinjau dari segi hukum perdata.Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan melanggar hukum baik yang dilakukan oleh manusia maupun badan hukum (dalam hal ini PLN) mengakibatkan suatu keganjilan atau keresahan berupa ketiadaan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karenanya, perlu adanya tanggung jawab dalam bentuk ganti rugi dari pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum kepada pihak yang dirugikan, agar neraca perimbangan di dalam masyarakat dapat seimbang atau pulih kembali."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum akuntan publik atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan, khususnya apabila opini yang diberikan ternyata keliru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan hasil penelitian ini dianalis dengan metode komparatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia harus tanggap terhadap aturan yang berlaku secara internasional; Pengesahan segera RUU Akuntan Publik; Pelaksanaan Pendidikan Profesional (PPL) secara berkelanjutan; Pemerintah dan IAPI harus lebih serius dalam melaksanakan pengawasan terhadap akuntan publik khususnya pelaksanaan pengendalian mutu KAP.

---

The subject matter of this thesis is about the public accountant's legal responsibility over the opinion given to the financial statement, mainly if the opinion given is mistaken. The thesis used qualitative descriptive approach as research implementation method; moreover results are analyzed by a comparative method. The end result of this thesis recommends the IAPI to revise their regulation in accordance to the international standard; The Government should soon issuing the Public’s Accountant Regulation; sustainability in educating professional; The Government and IAPI must take the matter of controlling Public Accountants especially in suppressing the service quality of Accounting Firm more seriously."

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pertanggungjawaban pengganti atau dikenal dengan vicarious liability, yang diangkat dari kasus PT. Antam melawan Budi Said. Dalam kasus tersebut, meskipun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh karyawan dari PT. Antam, namun PT. Antam tetap diharuskan untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh Budi Said. Bentuk penggantian tanggung jawab ini diterapkan kepada PT. Antam sebagai penjelmaan dari pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dari Putusan tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK dari PT. Antam melawan Budi Said yang dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum dan konsep vicarious liability. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa adanya disparitas antar putusan hakim dikarenakan belum diaturnya terkait dengan bentuk pembatasan dari vicarious liability. Bahwa penerapan doktrin vicarious liability dalam pasal 1367 ayat (3) agar dapat mewujudkan kepastian hukum, seharusnya perlu dibatasi dengan pula memberikan bentuk - bentuk spesifik sebagai syarat dari pemenuhan pembatasan atas pertanggungjawaban pengganti sebagaimana tertuang dalam pasal 1367 ayat (5). Kekalahan PT.Antam dalam putusan MA No 554 PK/Pdt/2023 tidak menutup kemungkinan dilakukan upaya hukum kembali. Dimana sesuai dengan SEMA No 4 Tahun 2016, maka PT. Antam dapat melakukan upaya hukum kembali berupa peninjauan kembali kedua dengan syarat melampirkan putusan yang saling bertentangan.

---

The background to writing this thesis is the existence of vicarious liability, which is based on the case of PT. Antam against Budi Said. In this case, even though the unlawful act was committed by an employee of PT. Antam, but PT. Antam is still required to compensate for the losses suffered by Budi Said. This form of replacement of responsibility is applied to PT. Antam is an incarnation of article 1367 of the Civil Code. This writing uses a type of normative juridical research with a case approach from first level decisions, appeals, cassation, and PK from PT. Antam against Budi Said which was analyzed using the theory of legal certainty and the concept of vicarious liability. From the results of this research, it can be seen that there is disparity between judges' decisions because there is no regulation regarding the form of limitation of vicarious liability. That the application of the vicarious liability doctrine in article 1367 paragraph (3) in order to realize legal certainty, should need to be limited by also providing specific forms as a condition for fulfilling the limitations on vicarious liability as stated in article 1367 paragraph (5). PT Antam's defeat in Supreme Court decision No. 554 PK/Pdt/2023 does not rule out the possibility of taking legal action again. Where in accordance with SEMA No. 4 of 2016, PT. Antam can take legal action again in the form of judicial review II with the condition of attaching a conflicting decision."

"Pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh seorang notaris tidak dapat dilepaskan dari kelancaran dan kepastian hukum usaha/bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Fungsi dan peran notaris dalam kegiatan usaha/bisnis terutama berkaitan dengan perseroan terbatas dapat dikatakan semakin meluas, demikian pula dengan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, terdapat perbedaan pandangan di kalangan notaris mengenai apakah notaris bertanggungjawab atas kebenaran materiil suatu akta. Pada kenyataannya banyak notaris yang saat ini terjerat kasus yang mewajibkannya untuk turut bertanggung jawab atas kebenaran materiil akta autentik. Salah satu bentuk tanggung jawab yang kerap dikonstruksikan kepada notaris atas akta autentik yang dibuatnya, khususnya akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas, adalah dengan menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum. Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya, khususnya berkaitan dengan perseroan terbatas, dalam hal dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dituntut terhadapnya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan dan bagaimana bentuk ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada notaris dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap akta autentik berkaitan dengan perseroan terbatas dilihat dari sudut pandang Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Perseroan Terbatas dan hukum perdata dengan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum, sehingga notaris dapat dibebankan ganti kerugian berupa dinyatakan batal demi hukum akta autentik yang dibuatnya.

---

Legal services and products which are provided by a notary cannot surely remain distinct or separate from the smoothness and legal certainty of any business conducted by business actors. Notary functions and roles in the business activities, as well as his liabilities, particularly related to the limited liability companies, were revealed to becoming more widespread. Moreover, in relation to notary liabilities, multiple debates come off among the notaries regarding whether a notary should be responsible for every material truth of a deed. In fact, many notaries are currently defeated in loads cases which oblige them to take responsibility for any misconduct against the material truth of their authentic deed. A form of notary liability which is commonly construed to the authentic deed provided by notary, especially any deed related to a limited liability company, is Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum).

This thesis examines the notary liability on the notary' authentic deed, especially with regard to a limited liability company, on a study case in which the Tort (Perbuatan Melawan Hukum) lawsuit was proven in the court of law and regarding the form of indemnity that may be ascribed to a notary in real terms in society. This research is conducted by using qualitative method and descriptive approach.

The results of the research indicate that a notary shall legally be liable to his authentic deeds, particularly relating to the limited liability company, in terms of the Notary Act, Limited Liability Company Law and civil law refer to Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum), then consequently he shall bear charge for damages i.e. the authentic deed he made shall constitute as null and void."

"Sejak krisis moneter melanda Indonesia diiringi dengan kejatuhan bisnis perbankan, berbagai kalangan terutama media massa ramai membicarakan dosa-dosa para pengurus bank yang kita kenal dengan sebutan direksi dan komisaris. Merekalah yang disebut-sebut paling bertanggung jawab terhadap jatuhnya bisnis perbankan dan penyebab terjadinya krisis moneter di Indonesia. Kemudian ditemukan lagi bahwa tidak hanya direksi dan komisaris, tetapi juga para pemilik bank, atau yang kita kenal dengan sebutan para pemegang saham, merekalah yang ternyata memberikan perintah kepada direksi dan komisaris untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang kemudian kita kenal dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Berbagai media massa ramai menuntut para bankir tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi, menggunakan sesuatu yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi. Tetapi tampaknya sampai sekarang belum ada satu bankirpun yang dipenjara atau paling tidak dihukum karena terbukti memperkaya diri sendiri, padahal kesalahan mereka jelas dan sudah merugikan banyak pihak. Jika kita tinjau lebih dalam lagi, para bankir tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana tetapi juga dapat dituntut secara perdata, karena mereka terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan sehingga bank yang mereka pimpin dinyatakan tidak sehat dan dilikuidasi pemerintah sehingga merugikan orang banyak, jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Mereka telah melanggar peraturan mengenai tingkat kesehatan bank yang seharusnya mereka patuhi. Akibat perbuatan mereka yang tidak hanya menimbulkan kerugian kepada rakyat tetapi juga negara seharusnya mendapat ganjaran yang setimpal. Sehingga kita tahu bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini."