Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini kepercayaan masyarakat untuk meggunakan jasa angkutan udara semakin bertambah, hal tersebut dapat dibuktikan melalui munculnya beberapa maskapai penerbangan baru serta bertambahnya jadwal penerbangan domestik maupun internasional. Dalam perjanjian pengangkutan udara yang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA), diambil beberapa pokok permasalahan seperti, apa hak dan kewajiban para pihak, apakah perjanjian yang dibuat secara standar baku telah sesuai dengan hukum pengangkutan udara yang berlaku, prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dan upaya penyelesaian yang dapat dilaKukan apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara eskriktif dan kualitatif, maka diketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak timbul secara timbal balik berdasarkan hukum pengangkutan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian yang dibuat secara standar baku oleh PT. MNA telah sesuai dengan hukum pengangkutan yang berlaku yang dibuktikan melalui dokumen pengangkutan udara yang dikeluarkannya. Prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dalam peristiwa pengangkutan udara adalah berdasarkan Presumption of Liability dan Fault Liability yang dianut oleh hukum pengangkutan Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran perjanjian pengangkutan, maka upaya yang pertama kali dilakukan adalah melalui jalan damai antara para pihak, jika menghadapi jalan buntu baru diajukan ke pengadilan yang berwenang."

"Kondisi bisnis penerbangan nasional pada saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya deregulasi angkutan udara. Perubahaan yang sangat mencolok adalah adanya intensitas persaingan yang semakin tajam diantara operator penerbangan dengan saling berkompetisi merebut pasar. Kebijaksanaan deregulasi angkutan udara yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1990 telah diantisipasi dengan baik oleh operator penerbangan swasta dengan penggunaan pesawat jet dan beroperasi pada rute-rute gemuk dengan strategi bersaing yang agresif untuk memperoleh pangsa pasar yang tinggi guna pengembangan pasar dimasa mendatang. PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai perusahaan penerbangan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, sebenarnya memiliki peluang dan potensi yang lebih besar jika dibandingkan dengan operator penerbangan swasta dengan adanya deregulasi angkutan udara tersebut.Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan melakukan observasi yang mendalam pada PT. Merpati Nusantara Airlines ternyata diketahui bahwa kebijaksanaan deregulasi angkutan udara tersebut berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Sebagai indikator penurunan kinerja perusahaan adalah tingkat kesehatan perusahaan : rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas menunjukkan pada posisi perusahaan yang tidak sehat. Demikian pula indikator pemakaian pesawat terbang perhari, keandalan operasi penerbangan dan produktivitas tenaga kerja menunjukkan pada posisi yang kurang baik. Pada periode tahun 1990 - 1994, Merpati dari tahun ketahun cenderung menderita kerugian yang semakin meningkat. Secara kumulatif jumlah kerugian telah melebihi 75% dari modal yang disetor dan kondisi perusahaan yang demikian sesuai ketentuan pasal 47 KURD perusahaan dapat dinyatakan bubar menurut hukum.Dengan memperhatikan keinginan pelanggan, basis dari kompetisi dan kapabilitas dari perusahaan, maka kunci keberhasilan untuk menghadapi tantangan bisnis dengan menurunnya kinerja perusahaan adalah dengan memperbaiki 3 faktor dominan yang menjadi kendala penurunan kinerja yaitu : meningkatkan mutu produk agar tercapai on time performance, peningkatan mutu pelayanan menuju customer oriented dan profesionalime SDM disemua lini pekerjaan."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui; pengaturan hak dan kewajiban PT. Garuda Indonesia dengan penumpang (pemilik bagasi) dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara, apakah perjanjian tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat melindungi para pihak dari kerugian, sejauhmana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, bagaimana pengaturan mengenai prinsip pembebanan resiko serta sistem tanggung jawab dalam pengangkutan udara di PT. Garuda Indonesia. Guna mendapatkan keakuratan hasil penelitian, penulis telah melakukan pengumpulan data sekunder maupun primer, kemudian data - data tersebut diolah dan di analisis, guna mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung jawab atau terjadi nya kecelakaan dan kelambatan pesawat terbang, maupun terjadinya kelambatan, kerusakan atau kehilangan bagasi di PT. Garuda Indonesia didasarkan pada sistem tanggungjawab Presumption of Liability, Based of Fault dan Absolute Liability. Bahwa dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara PT. Garuda Indonesia, masih terdapat ketentuan yang lebih meringankan tanggung jawab pengangkut (dalam hal kelambatan/pembatalan pengangkutan). Bahwa hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi atas bagasi, masih tetap memperhatikan ketentuan KUH Perdata maupun KUH Dagang. Bahwa kepentingan penumpang dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara sudah cukup terlindungi, mengingat banyak ketentuan internasional/nasional yang mengatur masalah perlindungan terhadap penumpang."

"Bisnis pengangkutan barang secara tidak langsung dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Bisnis tersebut membantu masyarakat dan perusahaan untuk mengirim barang dalam jumlah besar ke tempat tertentu dengan cepat. Salah satu transportasi pengakutan barang adalah dengan pesawat udara. Hal itu menimbulkan suatu hubungan antara perusahaan pengangkutan barang dengan pengirim yang tertuang dalam sebuah perjanjian pengangkutan barang. Dalam perjanjian biasanya terdapat hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Terkadang dalam pelaksanaannya terdapat hambatanhambatan seperti wanprestasi dan overmacht. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan meninjau perjanjian baku pengangkutan barang melalui udara milik PT. X (sebuah perusahaan pengangkutan barang). Peraturan-peraturan pengangkutan barang melalui udara berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pengangkutan ini akan ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, ordonansi pengangkutan udara staatblad 1939 Nomor 100 dan konvensi-konvensi internasional dan norma kebiasaan pada dunia pengangkutan barang melalui udara. Dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini penulis mengunakan metode analisa data (analisa kwalitatif) dengan sumber rujukan kepustakaan (data skunder) dan observasi serta wawancara dengan narasumber yang terkait dalam objek penulisan ilmiah ini.Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara para pihak (PT X dan pengirim) dalam perjanjian pengangkutan barang melalui udara, bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi wanprestasi, dan siapakan yang harus menanggung resiko dalam hal terjadi overmacht atau keadaan memaksa. Pada kenyataan, ada hubungan hukum tidak langsung selain PT X dan Pengirim, seperti penerima barang, pihak asuransi dan Bandar udara. Berdasarkan perjanjian pihak yang melakukan wanprestasi akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Namun, apabila terjadi overmacht maka perusahaan pengangkutan barang akan menanggung resiko dengan tanggung jawab terbatas.

---

A business of carriage of Goods indirectly support the economic growth in Indonesia. It facilitates people or company to deliver the number of goods to certain places quickly. One of the transportations of carriage of goods is by air. There is relationship between the carrier of goods and the sender/consignor which is implemented in a contract of carriage of goods. Contracts of carriage typically define the rights, duties and liabilities of parties to the contract. Sometimes, there are some obstacles in the implementation, such as default on agreement and force majeurs. For the reason, in the research the writer wants to review the standard contract of carriage of goods by Air in ?PT X? (a company in the business of transporting goods). The rule of carriage of goods by air is based on the principle of free contract. The contract of carriage will be reviewed toward Law Number 15/1992, Ordinance of Air Transportation staatblad 1939 Number 100 and International Conventions. The problems of this research are to find out the legal relationship between ?PT X? and the sender in the contract of carriage and to know the parties? responsibilities if there is default on the contract. The research is also to find out the party who will take a risk if there is force majeurs. In fact, there are some indirect parties who have legal relationship besides ?PT X? and the sender, such as the recipients, the insurance company, the airport, etc. According to the contract the party who failures to do the duties, will be responsible for it. However if there is force majeurs, the carrier will take risk with limited liability."

"ABSTRAKTransportasi Udara saat ini merupakan kebutuhan transportasi yang banyak diminati, karena harganya yang relatif bersaing dengan transportasi darat dan laut. Transportasi ini juga lebih banyak diminati karena efektif dan efisien dalam masalah waktu. Menghadapi setiap persaingan yang terjadi, Merpati perlu merumuskan strategi yang tepat. Salah satu strateginya adalah melakukan restrukturisasi sumber daya manusia dan kinerjanya secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dan proaktif terhadap perubahan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kompetensi, kepemimpinan dan kompensasi terhadap motivasi dan kinerja pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines dan apakah terdapat hubungan langsung dan tidak langsung (variabel antara) antara variabel kompetensi, kepemimpinan, kompensasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines.Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang disebarkan ke pegawai-pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines di Kantor Pusat, meliputi lima fungsi bisnis yaitu fungsi pemasaran, fungsi SDM, fungsi operasi, fungsi keuangan dan fungsi pelayanan sebanyak 135 kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan path analysis menggunakan SPSS versi 13. Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kompensasi tidak memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja. Pengaruh positif terbesar secara langsung terhadap kinerja adalah kompetensi yaitu sebesar 63,8%. Namun secara total, koefisien kepemimpinan mempunyai pengaruh paling besar diantara variabel lain melalui variabel motivasi yaitu sebesar 42,5%

---

ABSTRACTAir transport is now a transportation need much in demand, because the price is competitive with land and sea transportation. Transportation is also more attractive because it is effective and efficient in a matter of time. Facing any competition, Merpati need to formulate appropriate strategies. One of the strategy is restructuring human resources and increasing performance on a continuous basis so that they can adapt and proactively change.This study aimed to determine the relationship of competence, leadership and compensation on motivation and performance of PT. Merpati Nusantara Airline?s employees, and whether there is a direct and indirect (intermediate variabel) relationship between variabel of competence, leadership, compensation and motivation on the performance of employees of PT. Merpati Nusantara Airlines.Data were obtained from questionnaires distributed to employees of PT. Merpati Nusantara Airlines Head Office, covering five business functions which are marketing, human resource, operations, financial and service functions, as many as 135 questionnaires. The analysis method used in this paper is descriptive quantitative path analysis using SPSS version 13. The results shows that compensation has no influence either directly or indirectly to the performance. The biggest positive influences directly the performance is competence that is equal to 63.8%. But as total, leadership coefficient has the greatest effect among other variabels through motivation variabel that is equal to 42,5%"

"Untuk mengimbangi la.ncarnya roda perekonomian dan teknologi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu, karena itu peranan perhubungan adalah sangat penting khususnya angkutan udara, maka diadakanlah pengangkutan udara oleh PT. Garuda Indonesian Airways. Dimana didalamnya terdapat perjanjian pengangkutan udara. Yang menjadi obyek dari perjanjian pengangkutan udara ini adalah fasilitas angkutan udara dengan pesawat udara oleh penumpang dan biaya angkutan yang di tetapkan oleh Garuda. Melihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian angkutan udara tersebut, terlihat bahwa kedudukan penumpang lebih lemah dibandingkan kedudukan Perusahaan Garuda (pengangkut). Keadaan demikian diciptakan demi terselenggaranya kepentingan umum. Dari hubungan ini terdapat kemungkinan timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum maupun karena wanprestasi. Untuk menghindari kesimpangsiuran, maka dalam penuntutan ganti rugi harus jelas dasar penuntutan ganti rugi tersebut. Demikian pula perlu dipikirkan tentang perlindungan terhadap konsumen, agar para pemakai jasa angkutan udara mengetahui hak-haknya."