Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Kesehatan Nasional yang implementasinya dimulai Januari 2014 membuat perubahan system pembayaran dari Retrospektive Paymant System ke Prospective Payment System dengan tarif INA-CBG`s. Perbedaan tarif INACBG`s dan tarif RS menjadi masalah mendasar sehingga RS harus melakukan upaya agar tercapai kendali mutu dan biaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang diambil RS terkait perbedaan tarif rumah sakit pelayanan rawat jalan dengan tarif INA-CBG`s. Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 645(27,1 %) kasus dari total 2384 kasus memiliki selisih negatif dan1739 (72,9%) kasus dengan selisih positif. Rerata tarif RS Rp 221.683 dan rerata tarif INA-CBG`s Rp278.676 dengan rerata selisih tarif Rp56.993. Total selisih tarif Rp135.871.933 atau 25,7% dari tarif RS.Selisih tarif positif ini sangat baik bagi RS dan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan RS. Klaim obat penyakit kronis diluar tarif paket INA-CBG`s menambah selisih positif menjadi Rp.187.208.274 atau mendapat surplus sebesar 35,42% dari total tarif RS. Komponen tarif RS yang terbesar adalah obat sebesar 37,4%. Pihak manajemen menerapkan upaya efisiensi biaya dari mulai proses perencanaan sampai evaluasi, dengan tetap mengutamakan mutu, mempercepat penyusunan dan implementasi clinical pathway agar pelayanan lebih terstandarisasi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta sistem remunerasi yang baik yang mencerminkan asas adil dan layak. Dengan upaya yang diterapkan, diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang efektif dan rasional serta bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

---

There is a fundamental change of hospital`s payment system in Indonesia since the Indonesian National Health Insurance was implemented (January 2014). The former retrospective payment system was changed into prospective payment system with Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) as expense base. This change forced hospital to propose a new efforts to adjust the rate difference between the previous hospital-based-tariff system and the latter INA-CBG-basedtariff system in order to assure the health service quality. This study aims to find out hospital`s efforts to adjust the tariff difference between the hospital-basedtariff- system and INA-CBG-based-tariff-system.This is a quantitative as well as qualitative research.

There were 2384 cases analyzed, with 645 cases (27.1%) with positive tariff balance and 1739 cases (72.9%) with negative tariff balance. Tariff differences was Rp. 135.871.977 (27.5% of the total hospital tarif). Average hospital tariff was Rp. 221.683, while the average INA CBG`s tariff was Rp. 278.676 and average difference was Rp 56.993. Hospital claim for chronic disease, which was not included in INA-CBG`s list, increased the positive balance to Rp. 187.208.274 (35,42% of hospital total tariff). Medication became the biggest part of the hospital cost (37.4%). The hospital`s management had worked efficiently to control the cost and assure the quality. Cost-efficiency-efforts as well as good remuneration system had been implemented from planning to evaluation. Hospital had to arrange and implement the clinical pathway as a standardization as well as quality controlhospital`s tariff, INA-CBG`s tariff, efficiency, quality, remuneration."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perlindungan terhadap industri dalam negeri sebagai akibat adanya lonjakan impor. Instrumen yang digunakan dalam upaya melindungi industri dalam negeri melalui penerapan tindakan pengamanan (Safeguard) yang diterapkan melalui peraturan nasional dan internasional berdasarkan ketentuan WTO Agreement mengenai safeguard, baik dalam GATT 1947 maupun Agreement on Safeguard. Penerapan safeguard didasarkan pada prinsip WTO yaitu menciptakan suasana perdagangan internasional yang adil (fair trade). Tiap negara anggota WTO dapat menggunakan instrumen safeguard untuk melindungi negaranya dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor. Tindakan pengamanan ini dapat dilakukan melalui pengenaan tarif tambahan (bea masuk tambahan impor) atau melalui pembatasan impor (kuota) bergantung dari kebijaksanaan pemerintah dan tingkat keseriusan dari kerugian yang diderita. Apabila yang digunakan melalui pembatasan impor, maka negara anggota meminta kepada negara pengekspor untuk mengurangi jumlah ekspor ke negaranya atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum dan kesesuaian hukum dengan cara menganalisisnya menggunakan metode kualitatif. Kemudian, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan safeguard dalam WTO dibandingkan dengan peraturan safeguard di negara Indonesia, Amerika Serikat, India, dan Malaysia mengenai tindakan pengamanan dalam melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the protection of domestic industry against the import surge. The instrument which is used as government?s effort to protect domestic industry is through safeguard measure that implemented under national and international regulation based on WTO Agreement about safeguard, not only in GATT 1994 but also Agreement on Safeguard. Safeguard measure is implementing based on WTO principle which creating fair international trade activity. Each of WTO Members can apply safeguard measure to protect their country from serious injury or threat of serious injury caused by import surge. This safeguard measures can be done by imposition of additional tariff or import restriction (quotas), depends on government?s policy and how serious the injury is. If government decides to apply import restriction as their policy, then they may ask the exporter to decrease the quota of their export into importer country or under agreement which can give advantage to both. This thesis uses normative legal research since it focuses on the research of literature that examines the core principle of law. Data is analyzed using qualitative method. Furthermore, the problem will be discussed on this thesis is about suitability between Safeguard measure on WTO Agreement and safeguard regulation in Indonesia, United States of America, India, and Malaysia in case of safeguard measures to protect domestic industry against import surge."

"Tarif yang harus dibayar oleh penumpang transportasi umum bergantung pada sistem tarif yang digunakan oleh perusahaan transportasi umum. Skripsi ini akan membahas tentang sistem tarif berdasarkan zona sebagai alternatif dari dua sistem tarif yang biasa digunakan, yaitu: sistem tarif berdasarkan jarak dan sistem tarif tetap. Untuk merubah sistem tarif berdasarkan jarak ke sistem tarif berdasarkan zona, diperlukan pembentukan zona dari jaringan transportasi yang tersedia. Beberapa algorima heuristic digunakan dalam pembentukan zona tersebut. Setelah zona terbentuk, kemudian akan dicari tarif baru menggunakan formula optimisasi perubahan tarif.

---

Tariff which the passengers must pay depends on tariff system which is used by public transportation company. In this study, tariff system which is according to zone was introduced as an alternative system for two previous well-known system: tariff system according to the distance and flat tariff system. In order to changing tariff system according to the distance to tariff system according to zone, zone construction from the given transportation network needed. Some heuristic algorithm is used to construct the zone. After the zone constructed, the new tariff can be found using formula for optimizing the changes of tariff."

"[Dampak penurunan tarif impor terhadap kesempatan kerja di negara berkembangmasih banyak diperdebatkan. Menurut teori, efisiensi penggunaan sumber daya dariperdagangan internasional dapat meningkatkan produksi domestik dan permintaantenaga kerja. Namun setidaknya dalam jangka pendek pengangguran dapatmeningkat di sektor yang tidak mampu bersaing. Studi di Indonesia belum banyakmenunjukkan bukti empiris pengaruh penurunan tarif impor terhadap kesempatankerja. Dengan mengadopsi metodologi Hasan, Mitra, Ranjan, & Ahsan (2012) dandata individual dan sektoral dari SAKERNAS 2000-2010, studi ini menunjukanpenurunan tarif impor di Indonesia dapat mengurangi kemungkinan menganggur disektor yang mampu bersaing dan meningkatkan kemungkinan menganggur disektor kurang mampu bersaing., The effect of import tariff reduction on job opportunities in developing countries isstill debateable. The theory suggests that efficiency in utilization of resourcesresulting from international trade can increase domestic production and demand oflabour. However, at least in the short-run, unemployment can increase in lesscompetitive sectors. Empirical studies from Indonesia on this issues are still limited.By adopting the methodology from Hasan, Mitra, Ranjan, & Ahsan (2012) andemploying individual and sectoral data from SAKERNAS 2000-2010, this studyshows that reducing import tariff in Indonesia decreases of probability ofunemployment in competitive sectors but increases it in less competitive sectors.]"

"Sistem Integrasi Tarif merupakan suatu sistem pembayaran tarif transportasi umum yang memungkinkan pengguna hanya membayar satu kali untuk dua moda transportasi yang berbeda. Untuk penelitian kali ini, moda transportasi yang ditinjau adalah TransJakarta dan LRT. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui preferensi masyarakat mengenai sistem integrasi tarif, serta nilai tarif integrasi yang optimal untuk masyarakat. Metode pengambilan data untuk praktikum ini adalah Stated Preference Method. Metode pengolahan data untuk praktikum ini menggunakan Discrete Choice Model. Survey pada penelitian ini dilaksanakan pada halte TransJakarta Velodrome dan stasiun LRT Mal Kelapa Gading. Dua variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah harga dan waktu. Hasil dari penelitian ini adalah tarif yang dapat diterima masyarakat.

---

Tariff Integration System is a payment system for public transportation tariffs that allows users to only pay once for two different modes of transportation.

For this research, the modes of transportation reviewed are TransJakarta and LRT.

The purpose of this research itself is to determine the people's preferences regarding the system of tariff integration,

as well as the optimal value of integration rates for the community. The data collection method for this practicum is the Stated Preference Method.

The data processing method for this practicum uses the Discrete Choice Model.

Two variables that influence in this research are price and time. The results of this study are tariffs that are acceptable to the public."

"Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 35,000 MW di Indonesia dan di saat yang sama terdapat kebutuhan untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Pengembangan investasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagai energi terbarukan sangat lambat di Indonesia dikarenakan tidak adanya kepastian investasi yang diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini mensimulasikan penggunaan Feed-in Tariff (FiT) sebagai alat untuk memacu perkembangan PLTB di Indonesia dengan memberikan digression tariff berdasarkan penurunan harga turbin angin. Hasil simulasi FiT menunjukan penggunaan digression tariff meningkatkan keuntungan finansial berupa profitability index dan payback period bagi investor yang dapat membangun PLTB sebelum 2020 dan menurunnya keuntungan tersebut seiring mundurnya Commercial Operation Date dari PLTB. Analisa sensitivitas menunjukan bahwa keuntungan investor PLTB dari FiT bergantung terhadap harga turbin angin. Subsidi harus diberikan pada PT. PLN (Persero) karena skema FiT yang disimulasikan lebih mahal dibandingkan biaya pokok produksi PLN.

---

To support the economic development, Indonesia need additional 35,000 MW power generation capacity and at the same time they have to increase the portion of renewable energy in the energy mix. Wind farm investment in Indonesia is facing a stalemate due to the lack of investment assurance in Indonesia. This research simulates the use of Feed-in Tariff (FiT) as a tool to stimulate the development of windfarm in Indonesia by implementing digression tariff based on the decrement in wind turbine price.

The result of simulation indicates that the use of digression tariff increase the financial leverage in terms of profitability index and payback period to investor to those who can put the wind farm operational before 2020. Sensitivity analysis were carried out in this research indicates that the profit received by investors from FiT is dependent on the real fluctuation of wind turbine prices. PT. PLN (Persero) as national grid operator receive the negative impact since the FiT price is higher than their average generation cost. The impact is also simulated in this research in form of subsidy that needs to be provided by the government to the PT. PLN (Persero)."

"Kebijakan pemerintah menaikkan tarif tol tahun 2007 dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum, Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan penyelenggara jalan tol yang dikaitkan dengan kenaikan tarif tol dan juga tentang bagaimana pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol khususnya Pasal 8 mengenai Standar Pelayanan Minimum yang merupakan bagian perlindungan konsumen.Perlindungan konsumen adalah sebagai hal yang paling pokok sebab konsumen merupakan objek penerima dampak kenaikan tarif tol sehingga perlu diketahui bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam memilih kebijakan menaikkan tarif tol. Perlu diketahui keterlibatan konsumen dalam Pengambilan keputusan untuk menaikkan tarif tol, keterlibatan konsumen dinilai hal yang penting sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa: Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengatur tentang mekanisme penetapan tarif tol, kenaikan tarif tol berdampak terhadap masyarakat banyak sebagai konsumen untuk itu pemerintah perlu memperkuat posisi dalam pengambilan kebijakan tersebut sebagai upaya melakukan perlindungan konsumen

---

The government's policy to increase toll rates in 2007 in this case the Minister of Public Works. 38 of 2004 concerning Roads and Government Regulation no. 15 of 2005 concerning Toll Roads, especially Article 8 concerning Minimum Service Standards which are part of consumer protection. Consumer protection is the most basic thing because consumers are the recipients of the impact of the increase in toll rates so it is necessary to know the form of protection provided by the government to consumers in choosing policies to increase toll roads. toll rates. It should be noted that consumer involvement in decision-making to increase toll rates, consumer involvement is considered important as stated in Article 2 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection it is stated that: Consumer Protection is based on benefits, balance justice, consumer safety and security, and legal certainty. Law No. 38 of 2004 concerning Roads which regulates the mechanism for setting toll rates, the increase in toll rates has an impact on the general public as consumers. Therefore, the government needs to strengthen its position in making these policies as an effort to protect consumers."