Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 16: Aset Tetap dan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 30: Sewa pada PT ABC yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan BTS. Perusahaan menggunakan sewa operasi dalam penyewaan Tower Btsnya. Penerapan tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan beban perusahaan sehingga akan mempengaruhi juga pada laba kena pajak perusahaan serta koreksi fiskal perusahaan. Dalam penelitian juga membandingkan apabila perusahaan menerapkan finance lease dan dampaknya pada pendapatan dan beban perusahaan serta pengaruhnya terhadap laba kena pajak dan koreksi fiskal perusahaan.The Focus of this study is discusses the impact of the implementation of Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 16: Fixed Asset and Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 30: Rent on PT ABC which is a company engaged in the rental BTS. The Company uses operating leases in its rental BTS Tower. The application will affect the company's revenues and expenses that will affect also the company's taxable profits and the company's fiscal correction. The study also compared when the company implemented a finance lease and its impact on the company's revenues and expenses as well as its effect on taxable income and corporate fiscal correction."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi PSAK Nomor 44 (1997) pada Perum Perumnas berkaitan dengan pengakuan pendapatan atas penjualan produk real estatenya yaitu rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi PSAK Nomor 44 (1997) dalam pengakuan pendapatan di Regional-Regional Perusahaan. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kriteria pengakuan pendapatan yang belum terpenuhi dalam pengakuan pendapatan terkait pembayaran uang muka dan perjanjian perikatan jual beli (PPJB). Sesuai hasil penelitian, dampak atas pengakuan pendapatan dengan mekanisme PPJB adalah menurunnya kolektibilitas piutang, arus kas operasi yang terus defisit, rendahnya tingkat likuiditas perusahaan, serta menurunya tingkat kesehatan perusahaan sebagai BUMN.

---

ABSTRACTThe objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise), The objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise)]"

"ABSTRAKTesis ini membahas isu akuntansi yang terjadi dalam penerapan PSAK berbasis IFRS pada industri hulu migas, dengan studi kasus pada PT. ABC, meliputi permasalahan penerapan PSAK atas penggunaan mata uang fungsional, kerjasama unitisasi, indikasi penurunan nilai pada sumur migas, piutang usaha, provisi asset retirement obligation, dan kegiatan eksplorasi migas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya perbaikan dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan di masa mendatang agar sesuai dengan ketentuan PSAK terkait, dengan didukung perbaikan pada pedoman akuntansi perusahaan dan usulan penyelesaian atas permasalahan akuntansi yang menjadi penghambat bagi penyusunan laporan keuangan perusahaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the accounting issues that occur in the application of IFRS-based PSAK specific to the upstream oil and gas industry, with a case studies on PT. ABC, includes problems applying PSAK for the use of functional currency, unitization cooperation, impairment on oil and gas wells, accounts receivable, provision of asset retirement obligation, and oil and gas exploration activities. This research is a qualitative research with descriptive design. The results suggest that there is need for improvement in the preparation and disclosure of financial statements in the future to comply with relevant PSAK, supported by improvements in the company's accounting guidelines and the proposed settlement of the accounting issues that become a barrier for the preparation of financial statements."

"ABSTRAKPerkembangan akuntansi yang penting di Indonesia adalah konvergensi standar akuntansi untuk mengikuti International Financial Reporting Standards. Salah satu hasil dari konvergensi tersebut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 22 (Revisi 2010), Kombinasi Bisnis. Dengan semakin kompleksnya bentuk kombinasi bisnis yang dilakukan entitas maka penerapan dari PSAK ini, yang mengadopsi principal-based approach, akan membutuhkan penerapan judgment yang semakin menantang. Dengan mengambil kasus pada transaksi kombinasi bisnis yang dilakukan oleh PT ABC, terlihat alternatif penerapan dari prinsip-prinsip akuntansi kombinasi bisnis dan bagaimana satu informasi yang berbeda dapat menghasilkan keputusan akan perlakuan akuntansi yang berbeda, yang selanjutnya menghasilkan informasi keuangan yang berbeda. Studi kasus ini merupakan contoh bahwa pemahaman akan prinsip-prinsip akuntansi kombinasi bisnis adalah penting untuk memastikan penerapan yang sesuai dan hasil informasi keuangan yang tepat bagi pembaca laporan keuangan.

---

ABSTRACTSignificant accounting development in Indonesia is the covergency of indonesian accounting standard to International Financial Reporting Standards (”IFRS”). One of the output was Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 22 (2010 Revision), Business Combinations. However, with the complexity of the way the companies conduct its business combinations had create a more challenging application of the related PSAK, as it placed highly on principal-based approach and require subtle judgement. Through case of business combinations transaction entered by PT ABC, it will show possibility of different alternatives of the implementation of accounting principle of business combinations and how certain information could effected the decision regarding the accounting treatment, which will further showed how different accounting treatment could create difference financial information. This case study is an example that a good understanding upon the accounting principles of business combinations is important to ensure proper implementation and fair financial information to be used by the financial statements readers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara manajemen laba dan fraud pada laporan keuangan. Manajemen laba diukur dengan aggregated prior discretionary accruals, abnormal book-tax differences, unexpected revenue per employee (Dechow et al, 1996; Perols dan Barbara, 2011; Tang dan Firth, 2011). Sampel penelitian terdiri dari 16 perusahaan yang melakukan fraud dan 16 perusahaan yang tidak melakukan fraud. Pemilihan sampel menggunakan metode matching sample berdasarkan industri dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aggregated prior discretionary accruals dan unexpected revenue per employee memiliki hubungan positif dengan fraud. Sementara abnormal book-tax differences memiliki hubungan negatif dengan fraud.

---

The purpose of this research is to examine the relation between earnings management and financial statement fraud. Earnings management is measured by using aggregated prior discretionary accruals, abnormal book-tax differences, unexpected revenue per employee (Dechow et al, 1996; Perols dan Barbara, 2011; Tang dan Firth, 2011). The research is conducted by using samples of 16 fraud firms and 16 non fraud firms. The samples are matched based on industry and company size. The results show that aggregated prior discretionary accruals and unexpected revenue per employee have positive relation with financial statement fraud. On the other hand, abnormal book-tax differences have negative relation with financial statement fraud."

"ABSTRAKLaporan magang ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatan dan piutang usaha PT ABC yang merupakan perusahaan milik Negara dalam bidang regasifikasi LNG. Secara khusus, laporan ini membandingkan perlakuan akuntansi yang dilakukan dengan standar akuntansi di Indonesia. Penulis mengambil kesimpulan bahwa pedoman akuntansi perusahaan sesuai dengan PSAK, dan hampir semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan mengikuti PSAK

---

ABSTRACTThis internship report discusses the revenue recognition and account receivables process performed by PT ABC, a state-owned refinery regasification of LNG company. Specifically, this report compares accounting treatment conducted and Indonesian Accounting Standard. The author finds the conclusion that the company guidance is accordance to PSAK, and most of transaction complies with PSAK"

"Pada tanggal 1 Januari 2020, PSAK 72 sudah diterapkan oleh Perusahaan-Perusahaan di Indonesia. PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini menggantikan semua standar terkait pendapatan yang digunakan sebelumnya seperti PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, PSAK 23 tentang Pendapatan, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27 tentang Pengalihan Aset dari Pelanggan. Skripsi studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan pengakuan pendapatan oleh PT FEB sebagai perusahaan jasa konsultansi konstruksi. PT FEB mengakui pendapatan sebelumnya menggunakan PSAK 34 dengan metode persentase penyelesaian, dimana pendapatan diukur berdasarkan dari fisik penyelesaian pekerjaan. Setelah menggunakan PSAK 72, PT FEB mengakui pendapatan dengan metode 5 langkah pengakuan pendapatan. PT FEB harus menganalisis ulang kontrak dengan pelanggan apakah mengandung satu atau lebih kewajiban pelaksanaan, serta menilai apakah pendapatan diakui sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Hasil dari analisis ini, saat menggunakan PSAK 72, PT FEB memilih mengakui pendapatan sepanjang waktu.

---

On January 1, 2020, PSAK 72 has been implemented by companies in Indonesia. PSAK 72 on revenue from contracts with customers replaces all revenue-related standards previously used such as PSAK 34 on Construction Contracts, PSAK 23 on Revenue, ISAK 10 on Customer Loyalty Programs, ISAK 21 on Real Estate Construction Agreements, and ISAK 27 on Transfer of Assets from Customer. This case study thesis aims to analyze the recording of revenue recognition by PT FEB as a construction consulting service company. PT FEB previously recognized revenue using PSAK 34 using the percentage of completion method, where revenue is measured based on the physical completion of work. After using PSAK 72, PT FEB recognizes revenue using the 5-step revenue recognition method. PT FEB must re-analyze contracts with customers whether they contain one or more performance obligations, as well as assess whether revenue is recognized over time or at certain times. The result of this analysis, when using PSAK 72, PT FEB chooses to recognize revenue over time."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya DirektoratJenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan StandarAkuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalammenyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatanyang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidakmenjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajianpendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut StandarAkuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansipendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukukdan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsurpendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitianmenyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahantentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undanganyang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umumdalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksudoleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disampingitu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangansesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review olehaparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan,serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particularyDirectorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented TheGoverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financialstatements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The studyconcluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (PeraturanMenteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition,measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent thedefinition of income by Government Accounting Standards (Peraturan PemerintahNo.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the InitialDeposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can notbe suspended because it has met all applicable elements of the general revenue forthe public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatmentof revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because ithas met all of the elements of income that are common to the public sector (IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create theGovernment Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context ofthe existing legislation . The government is also advised to establish the PublicService Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation onState Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides,it also suggested the importance of the socialization of financial statements inaccordance with generally accepted accounting standards and the need to bereviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy ,reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements ."

"Dalam upaya perbankan menghadapi persaingan global dan internasional melalui implementasi PSAK - Pernyataan Standar Akuntansi 50 (revisi 2010) tentang "Instrumen Keuangan: Penyajian" dan PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan:Pengakuan dan Pengukuran" yang telah dilaksanakan, dalam proses penerapannya menghadapi tantangan dalam keseragaman penyajian informasi yang sesuai dengan konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standards). Skripsi ini membahas tentang penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) dan PAPI - Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (revisi 2008) atas klasifikasi aset dan liabilitas keuangan. Dengan demikian, pihak selain Bank dapat memahami pengaruh penerapan tersebut dari perspektif perbankan sehubungan dengan ketentuan yang berlaku.

---

In Bank's effort towards challenging global and international competition with recent SFAS 50/55 enforcement, in the process of implementation deals with challenges along with uniformity in the presentation of information in accordance with IFRS convergence. This study discusses the impact of SFAS ? Statement of Financial Accounting Standards 50 (revised 2010) and SFAS ? Statement of Financial Accounting Standards 55 (revised 2011) and PAPI - Indonesian Banking Accounting Guideline (revised 2008) application from the classification of financial assets and liabilities. Therefore, parties other than Bank to be able to understand the influence of implementation from banking perspective with respect to the applicable regulations."

"Laporan ini membahas mengenai gambaran proses bisnis dan produksi industri minyak, prosedur dalam mengakui pendapatan, perhitungan dasar nilai pendapatan yang dihasilkan dari produksi tersebut, cara penyajian dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk pendapatan, proses sistem pengendalian internal pendapatan dan isu kritis di industri perminyakan Indonesia. Pada dasarnya, studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT. ABC yang akan dibandingkan dengan teori dasar dari pendapatan itu sendiri berdasarkan PSAK 23 (Revisi 2010), PSAK 29 (Revisi 1990), PSAK 64 (ED 2011), UU.No. 22 Tahun 2001 serta PP. No. 42 Tahun 2002 mengenai sektor perminyakan hulu di Indonesia dan teori lainnya.

---

The focus of this study explained about the oil industry processes as a whole, basic procedures and concept about revenue recognition, how to calculate the revenue measurement, presentation and disclosure revenue in Financial Statement, implementation of internal control and also explained about critical issues in oil industry Indonesia. Basically, this study focused on descriptive study that compared between in theory and in the field work (Practically) which the theory consists of PSAK 23 (Revised in 2010), PSAK 29 (Revised in 1990), PSAK 64 (ED 2011), Government Regulation in UU. No. 22 Year 2001 and PP. No. 42 Year 2002 about the sector upstream in oil industry Indonesia."